Latest Post

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Sijunjung Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna Netralpost NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

 Payakumbuh,netralpost


--- Tim penilai lomba Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman Toga) dan Akupresur tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 melakukan penilaian dan verifikasi lapangan ke Kelompok Asman Aloe Vera Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat, Kamis(16/6).


Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Herlina, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Yuniri Yunirman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Junaidi, Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri, Lurah Se Kecmaatan Payakumbuh Barat serta niniak mamak,bundo kanduang, tokoh masyarakat Kelurahan Padang Tinggi Piliang.


Dalam sambutannya,Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Herlina mengatakan dengan adanya Asman Toga ini, Khususnya Asman Aloe Vera yang ada di Kelurahan Padang Tinggi Piliang masyarakat terbantu dengan adanya obat yang ditanam mandiri di pekarangan rumah.


"Dengan adanya Asman Toga masyarakat tidak ketergantungan dengan obat-obatan kimia dan juga tumbuhan obat ini juga bisa digunakan menjadi pengobatan akupuntur yang bisa membantu masyarakat dengan pertolongan pertama," Ujar Herlina


Ditambahkan Herlina, Selain dijadikan tanaman obat, Kelompok Asman Aloe Vera dapat memanfaatkan tumbuhan tersebut menjadi olahan makanan lezat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 


"Melalui Kelompok Asman Aloe Vera, Tumbuhan Aloe Vera Tidak hanya dijadikan tanaman obat tetapi juga dapat diolah menjadi makanan yang lezat dan memiliki nilai jual. Contohnya saja seperti puding aloe vera, nuget aloe vera, jus aloe vera keripik daun kelor dan keripik sirih dan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar khususnya kelurahan Padang Tinggi Piliang," Terangnya. 


Diakhir sambutannya, Herlina Berharap dengan adanya berbagai inovasi yang dihadirkan oleh Asman Aloe Vera Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Tim Penilai lomba Asman Toga Tingkat Provinsi dapat memberikan nilai terbaik kepada kelompok Asman Aloe Vera sehingga nantiknya Asman Aloe Vera menjadi yang terbaik di Tingkat Provinsi Sumatera Barat bahkan sampai ke Tingkat Nasional. 


"Kami dari Pemerintah Kota Payakumbuh berharap dengan adanya berbagai inovasi yang dihadirkan oleh Asman Aloe Vera Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Tim Penilai lomba Asman Toga Tingkat Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan nilai terbaik kepada kelompok Asman Aloe Vera sehingga dapat menjadi yang terbaik di Tingkat Provinsi Sumatera Barat bahkan sampai ke Tingkat Nasional," Pungkas Herlina. 


Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Yuniri Yunirman mengatakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya peningkatan derajad kesehatan masyarakat melalui toga dan menguatkan peran akupresur. 


"Dengan dibentukya kelompok Asman Aloe Vera diharapkan dapat meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan tanaman obat disekitar kita," Ujar Yuniri


Ditambahkan, Pihaknya sangat berterina kasih kepada OPD terkait yang telah mendukung adanya Asman Aloe Vera khusunya kepada Puskesmas Parit Rantang, Payolansek dan Ibuh yang telah memberikan pembinaan dan informasi kepada kelompok Asman Aloe Vera. 


"Untuk kegiatan ini kami sangat berterima kasih kepada Puskesmas parit rantang, payolansek dan Ibuh yang telah memberikan pembinaan kepada kelompok Asman Aloe Vera. Serta kami berharap kepada Tim Penilai dari Provinsi dapat memberikan penilaian yang terbaik kepada Asman Aloe Vera sehingga nantinya menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat," Pungkas Yuniri. 


Dikesempatan yang sama, Ketua Tim Penilai Asman Toga Provinsi Sumatera Barat dr. Viona Liza mengatakan kedatangan tim verifikasi dalam rangka untuk memenuhi tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penilaian Asman Toga dan Akupresur. 


"Penilaian ada beberapa kategori mulai dari keluarga binaan, kader, PKK kelurahan dan kecamatan, serta Dinas kesehatan," katanya


Dijelaskan Viona, Asman Toga dan Akupresur ini dikembangkan dari masyarakat sendiri, karena sudah lama dan sudah cukup dikenal dimasyakarat dan pihaknya hadir untuk memberikan motivasi.


"Penilaian ini untuk membangkitkan semangat di masyarakat maupun pihak terkait agar bisa lebih memanfaatkan Toga dan Akupresur, sebab inti dari penilaian ini adalah benar-benar untuk mengetahui pemanfaatan Toga dan Akupresur," Ujar Viona


"Dari hasil penilaian nantinya akan diketahui apakah Toga dan Akupresur sudah dimanfaatkan atau tidak, disamping kesehatan tradisional ini perlu disosialisasikan dan dikembangkan di masyarakat karena sangat penting," Pungkasnya (Yon)


Kota Padang
, - Dalam era Modern seperti sekarang, penggunaan Teknologi Informasi bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bukanlah hal yang baru. Berbagai transformasi dan inovasi telah diupayakan sehingga tercipta pembaharuan Teknologi dan Informasi seperti saat ini. Namun perlu menjadi perhatian tentang adanya cyber atau kebocoran data. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dan perlu penanganan khusus, segala hal terkait penanganan keamanan data dan jaringan adalah unsur utama dalam menjada kondusifitas dan keterhubungan seluruh sistem digital. 

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan  oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa Berdasarkan Surat Kepala BSSN nomor T.1113/BSSN/03/PP.01.07 tanggal 9 April 2021 pada poin c BSSN telah menetapkan instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam program pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai target rencana kerja Pemerintah Prioritas Nasional tahun 2021. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai salah satu pemerintah pusat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan target tersebut.  

Dalam rangka Launching Kumham Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatim), Hermansyah Siregar gelar pertemuan secara langsung maupun virtula bersama Sekjen Kemenkumham RI, Andap Budi Revianto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian dan Plt. Deputi Bidang Keamanan Sibber dan Sandi Pemerintah Pembangunan Manusia, Budi R. Leman  serta diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya secara virtual. Turut pula menghadiri kegiatan ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan, M. Ali Syeh Banna didampingi Kabag Umum, Kasubag Humas, RB dan TI dan Kasubag Kepegawaian secara virtual dari ruang Tuanku Imam Bonjol Kantor WIlayah pada Selasa (14/6/2022). 

Dalam sambutannya Sejen Budi Revianto mengutip pesan Presiden Joko Widodo yakni mengajak seluruh lapisan tekhusunya pemerintah untuk perang dan siap siaga melawan serangan siber karena data merupakan sebuah kekayaan yang mutlak untuk dilindungi dan diwujudkan keamanannya. 

“Per hari menghadapi 2500 serangan siber, maka kita harus lebih hati hati dalam penyebaran informasi. Saya menyampaikan juga pesan Bapak Menteri Hukum dan HAM bahwa Reformasi Birokrasi dan Reformasi Digital harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk itu lakukan perubahan dan inovasi secara terus menerus jangan setengah-setengah”, ujarnya. Sekjen Budi Revianto menambahkan bahwa Kemenkumham RI merupakan 51 terbaik dari 700 Kementerian dan Lembaga sebagai penerima pengaduan dala aplikasi E-Lapor terbaik yang melakukan respon sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekjen, Budi Revianto mengharapkan agar semua lapisan yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM dapat kobarkan perang melawan siber “Cyber War” terlebih lagi telah di launching nya Kumham CSIRT. (Arief Wisa)


Jakarta
- Kemenkumham mendapat penghargaan dalam kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) tahun 2022. Kompetisi ini diselenggarakan secara bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Menpan RB Rini Widyantini kepada Menteri Yasonna, yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Andap mengatakan semua ini berkat kerja keras seluruh jajarannya dalam menindak lanjuti kebijakan Bapak Presiden dan arahan Menteri Hukum dan HAM.

"Pengelolaan pengaduan pelayanan publik merupakan salah satu program dalam mengimplementasikan pelayanan yang terbuka dan mengutamakan kebutuhan masyarakat sesuai kebijakan dan arahan tugas yang telah digariskan oleh Bapak Presiden Jokowi dan arahan Bapak Menteri," ujar Andap dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).

Melalui laporan dan pengaduan, lanjut Andap, Kemenkumham mendapatkan masukan dari masyarakat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Laporan dan pengaduan adalah sarana komunikasi dengan masyarakat. Kemenkumham bisa mengetahui aspirasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat," kata Andap lagi.

Andap menjelaskan Kemenkumham menaruh perhatian yang besar pada pelayanan pengaduan masyarakat. Kemenkumham menyediakan beberapa kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

"Alhamdullilah semua laporan dan pengaduan selesai kami tindaklanjuti selalu lebih cepat dari batas waktunya. Rata-rata penyelesaian pengaduan Kemenkumham adalah 2,2 hari dari batas waktu 3 hari di admin pusat, dan 5 hari di satuan kerja," ujarnya.

Cakupan jenis dan lokasi layanan Kemenkumham yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pengaduan. Kemenkumham memiliki ribuan satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar satker untuk mewujudkan layanan pengaduan yang maksimal.

"Kunci pelayanan pengaduan pada Kemenkumham yang memiliki banyak satker adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat," jelas Andap.
Menurut Anda, peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dilakukan oleh Kemenkumham sendiri. Andap meminta masyarakat terus berpartisipasi memberikan laporan dan masukan bagi Kemenkumham.

"Semoga melalui layanan laporan dan pengaduan, Kemenkumham dapat konsisten memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, kompetisi tersebut menjaring 573 peserta dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah itu kemudian disaring kembali menjadi 434 pengelola, dan terakhir disaring kembali menjadi 51 peserta, kemudian dikerucutkan menjadi 17 peserta.

Dalam Kompetisi yang didukung oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP) ini, Kemenkumham masuk dalam 30 peserta terbaik kategori instansi pemerintah umum sehingga berhak atas penghargaan dari Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo.

Selain 30 peserta terbaik, Kemenkumham juga termasuk 1 dari 17 peserta yang berhak mendapatkan Piala Anggakara Birawa. Kemenkumham menjadi satu di antara dua kementerian yang mendapatkan piala Kategori Instansi Pemerintah Umum Aspek Keberlanjutan, Konektivitas dan Dampak Terbaik.(akn/ega)



Padang- Mulai hari ini, 16 Juni 2022 sudah dimulai penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online di Kota Padang untuk tingkat SD. Para orangtua dipersilahkan untuk segera mendaftarkan anaknya karena prosesnya akan berakhir pada 21 Juni 2022 mendatang.

Sementara untuk tingkat SMP tahap I (satu) PPDB jalur zonasi jadwalnya dimulai 20-23 Juni 2022. 

"PPDB Online kita sudah dimulai hari ini untuk SD Tahap I (satu). Jadi silahkan mendaftarkan anaknya dengan cara mengakses website http://psb.diknaspadang.id. Jadi silahkan mendaftarkan diri dan pengumuman hasil sekaligus mendaftar ulang bisa di website tersebut," sebut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Nur Fitri di Media Center Balai Kota Padang.

Sampai saat ini, kata Nur Fitri, daya tampung untuk PPDB untuk tingkag SD adalah sebanyak 13.085 siswa. Jika dibanding tahun 2021, yang mendaftar yakni sebanyak 10.351 siswa. 

"Jumlah sekolah SD negeri di Kota Padang mencapai 338 sekolah. Untuk sekolah SMP yang ada sekarang adalah sebanyak  43 titik dengan daya tampung sekitar 9000 siswa. Sementara lulusan SMP sebanyak 15 ribuan siswa. 

"Kalau untuk SD negeri kita sudah cukup banyak. Untuk SMP memang perlu ada penambahan," sebut Nur Fitri. 

Mengingat hal itu Dinas Pendidikan katanya, akan terus berupaya menambah jumlah SMP ke depan. Dimana tahun ini ada pembangunan satu SMP yakni SMP 43 Dadok Tunggul Hitam. Pembangunan menggunakan anggaran sebanyak Rp10 miliar.

"Bagi anak yang tidak diterima disekolah negeri, bisa bersekolah swasta. Tahun ini Dinas Pendidikan Kota Padang tidak lagi melibatkan sekolah swasta pada PPDB. Orang tua murid bisa memilih sekolah swasta yang mereka mau dengan biaya sendiri," jelasnya.(*)



Payakumbuh,netralpost--- PKK Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dinilai Tim Penilai Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kali ini dilakukan kunjungan ke Kantor Lurah setempat, Kamis (16/6).


Tim Penilai yang diketuai Wakil Ketua TP-PKK Sumbar, dr. Fitria Amalia Umar Audy Joinaldy, Sp.KK, M.Kes itu disambut Sekretaris Daerah Rida Ananda, Wakil Ketua TP-PKK Kota Elfriza Zaharman, Kepala DP3AP2KB Kota AH. Agustion, Camat Latina Diki Engla Mardianto, Lurah Sungai Durian Allan Permana, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan, Ketua LKAAM dan Ketua Bundo Kanduang Latina, serta tokoh masyarakat setempat.


Sekretaris Daerah Rida Ananda dalam sambutannya menyampaikan bahwasanya kegiatan ini terlaksana sebagai bagian dari evalusasi Pemko Payakumbuh yang terus memberlakukan pembinaan kepada masyarakat, salahsatunya adanya sinergi antara TP PKK dengan masyarakat dan seluruh OPD di Kota Payakumbuh.


"Kami mendukung dengan kebijakan di Pemda, dengan menghadirkan inovasi dan pelayanan kepada masyakat dari tingkat paling bawah. Di antaranya, ada aplikasi Sipedati (Sistem Informasi PKK dan Dasawisma Terintegrasi), pelaksanaan bulan bakti dasawisma guna meningkatkan peran aktif dasawisma, dan penyediaan uang transport bagi posyandu, posKB dan poswindu," kata Rida.


Sekda juga berharap kegiatan kali ini jangan hanya sekadar sebagai ajang perlombaan saja, bukan tujuan, melainkan alat dan ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Selain itu perlombaan ini juga untuk melihat sejauh mana PKK sudah menjalankan 10 program pokoknya. 


"Perlombaan ini juga bisa untuk mengukur dan meningkatkan kekompakan kader dalam menjalankan program pokok PKK. Saya berharap Kelurahan Sungai Durian bisa memberikan hasil yang terbaik dan menjadi juara," ujarnya. 


Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK Kota Elfriza Zaharman alias Cece mengatakan pembinaan terus dilakukan secara berjenjang kepada sekitar 800an dasawisma di Kota Payakumbuh, kemudian dasawisma melaporkan progresnya secara berjenjang lewat aplikasi Sipedati.


"Kota Payakumbuh melaksanakan program kegiatan sudah dengan berbasis IT. Data di aplikasi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan menyusun kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh," katanya.


Cece menambahkan, Sungai Durian menjadi terbaik dari 47 TP-TKK di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 lalu. Berbagai kegiatan di Kampung Randang ini cukup banyak, semua kategori yang dinilai dalam perlombaan sudah terpenuhi oleh PKK Sungai Durian. 


"Di masa pandemi, tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan, tapi pelaku usaha dari kalangan ibu-ibu terus kuat menghadapinya. Kontribusi PKK Sungai Durian cukup banyak untuk kelurahan, bahkan Kota Payakumbuh," tukuknya.


Cece mengatakan Gerakan PKK adalah suatu gerakan pembangunan masyarakat yang berasal dari, untuk dan oleh masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan keluarga yang bertaqwa, keluarga yang mempunyai akhlak mulia dan berbudi luhur, keluarga yang sehat sejahtera, maju, mandiri. Serta keluarga yang memiliki kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. 


Hingga saat ini, katanya, kader PKK Kota Payakumbuh selalu giat menjalankan 10 program pokok PKK. Salah satunya mencegah stunting. 


"Alhamdulillah, dalam menjalankan perannya, kader PKK kami tetap gigih dan terus meningkatkan inovasi dalam menjalankan program PKK. Saat ini Kelurahan Sungai Durian menjadi pilihan kami untuk dinilai, semoga bisa jadi yang terbaik nantinya," harap Cece.


Dengan diadakannya lomba ini, tambahnya, tentu akan memberikan penghargaan dan juga pengakuan terhadap kadar-kader PKK, serta juga akan meningkatkan dan memotivasi kader untuk mewujudkan inovasi yang lebih banyak lagi dalam program PKK. 


Di sisi Tim Penilai, Dokter Fitria menyampaikan, penilaian ini merupakan evaluasi terhadap gerakan PKK yang ada di setiap daerah. Sekaligus memberikan pembinaan langsung oleh tim penilai provinsi kepada pengurus PKK kota, kecamatan, dan kelurahan. 


Ada lima kategori yang akan dinilai dalam Lomba Gerakan PKK Provinsi ini. Di antaranya Lomba Tertib Administrasi PKK, Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (Pokja I), Lomba Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K PKK (Pokja II), Lomba Aku Hatinya PKK (Pokja III) dan Lomba PHBS Plus (Pokja IV). 


"Kelimanya dinilai tim. Tunjukkanlah kepada juri kalau Kota Payakumbuh bisa jadi yang terbaik," katanya.  (Yon)



50 Kota,netralpost-- Setelah sukses diselenggarakan tahun 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali berkolaborasi dengan Padang TV menyelenggarakan Lomba cerdas Qur'an. Memasuki tahun kedua penyelenggaraan lomba yang diikuti oleh siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Limapuluh Kota, kali ini mengusung konsep lomba yang berbeda. Lomba cerdas Al-Qur'an tahun ini dipadu-padankan dengan Adat Budaya Minangkabau yang bertujuan agar para pelajar dapat memahami keselarasan adat dan agama di Minangkabau. Bertempat di Gedung IPHI Sarilamak, Kompetisi antar sekolah di Limapuluh Kota tersebut resmi ditabuh pada Senin (13/06/2022). Dibuka secara resmi oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, turut hadir pada kesempatan itu Ketua TP PKK Limapuluh Kota Nevi Safaruddin dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Limapuluh Kota Indrawati. 


Dalam sambutannya, Bupati Safaruddin mengapresiai langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota dan Padang TV yang menggelar program Cerdas Quran dan Adat Budaya Minangkabau yang diselenggarakan hingga dua Minggu kedepan. "Tentunya program ini selaras dengan visi daerah sebagai upaya dalam mewujudkan Kabupaten Limapuluh Kota yang madani, beradab dan berbudaya", ucapnya. Selanjutnya, Bupati Safaruddin berharap para peserta dapat memaknai falsafah adat Minangkabau yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", sehingga akan muncul ahli Al Quran yang paham dengan keselarasan Adat Budaya Minangkabau di Kabupaten Limapuluh Kota di masa mendatang. "Semoga kompetisi ini dapat digelar setiap tahun agar melahirkan generasi yang Qur'ani dan berbudaya", harap Bupati Safaruddin.


Pada bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengajak Pendidik maupun Orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan disiplin kepada anak-anak yang nantinya menjadi pondasi dalam pembentukan karakter akhlak mereka zaman yang serba digital saat ini.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Indrawati mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasi kepada perangkat sekolah maupun orang tua yang memiliki keinginan secara bersama dalam melahirkan anak cerdas, beriman, dan berbudaya. Seterusnya ia menjelaskan bahwa  penyelenggaraan lomba tahun ini diadakan mulai hari ini, 13 Juni hingga 23 Juni 2022 mendatang dengan skema lomba Cerdas Quran dikombinasikan adat budaya Minangkabau. "Saya berharap ke depan program ini berlanjut setiap tahunnya dengan dukungan orang tua terhadap anaknya agar menjadi hafiz maupun Hafizah yang berbudaya", jelas Indrawati. 

Di sisi lain Beliau juga mengajak para guru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan pembelajaran berkualitas guna tercapainya  masyarakat yang madani, beradat, dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah. *(Yon)



Payakumbuh,netralpost--- Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi meresmikan secara langsung Mushalla Nurul Fikri  yang berada di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat, Rabu(15/6) 


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh Dipa Surya Persada, Niniak mamak, serta tokoh masyarakat sekitar. 


Dalam sambutannya, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menyampaikan terima kasih apresiasi kepada warga Kelurahan Bulakan Balai Kandi yang telah bahu membahu dalam pembangunan Mushalla Nurul Fikri Baik itu materil maupun non materil sebagai sarana untuk beribadah bagi masyarakat sekitar. 


"Alhamdulillah berkat rahmat allah akhirnya Mushalla Nurul Fikri ini lantai 1 nya sudah hmpir selesai. Dan itu semua berkat kerjasama warga kelurahan Bulakan Balai Kandi. Kita tentu bergembira dengan adanya Mushalla di setiap titik di Kota Payakumbuh sehingga ini menjadi berkah untuk kita semua terutama masyarakat sekitar," Ungkap Riza


Ditambahkan Riza, Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki program bantuan hibah. Namun program ini  dibagi seluruhnya secara merata. Apalagi Pasca covid 19, anggaran kita berkurang sebanyak 200 Milyar. 


"Inilah persoalan yang kita hadapi, anggaran kota Payakumbuh terpangkas untuk penanggulangan Covid 19, sehingga kita harus hati-hati dalam menggunakan anggaran. Terutama anggaran wajib. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Hal ini wajib untuk dilaksanakan," Ujar Riza


Diakhir sambutannya Riza berharap dengan adanya Mushalla Nurul Fikri yang telah selesai di renovasi untuk lantai 1, semoga kedepannya untuk pembangunan lantai 2 dilancarkan tanpa ada kendala suatu apapun dan pemerintah kota Payakumbuh akan turut mendukung pembangunan Mushalla ini hingga dapat dijadikan Masjid setelah seluruh renovasinya selesai sesuai dengan harapan warga Bulakan Balai Kandi. 


"Dengan mengucapkan bismillah kita resmikan Mushalla Nurul Fikri, mudah-mudahan pembangunan lantai 2 dilancarkan tanpa ada kendala suatu apapun dan Pemerintah kota Payakumbuh akan turut mendukung pembangunan Mushalla ini hingga dapat dijadikan Masjid setelah seluruh renovasinya selesai sesuai dengan harapan warga Bulakan Balai Kandi," Pungkas Riza


Dikesempatan yang sama, Ketua Pengurus Mushalla Nurul Fikri, Bakri mengatakan dukungan yang sangat tinggi dari Warga Kelurahan Bulakan Balai Kandi, terutama yang berdomisili di RT 01/RW 03, Kecamatan Payakumbuh Barat, bertekad merenovasi mushalla Nurul Fikri dengan anggaran yang cukup fantastis, lebih kurang Rp1,2 Miliar.


"Mushalla ini dibangun Tahun 1998, dengan kapasitas 100 jemaah. Setelah 22 tahun berlalu, kondisi mushalla, tidak layak lagi, dan harus dilakukan renovasi secara komperehensif dan alhamdulillah saat ini renovasi lantai 1 Mushalla Nurul Fikri telah selesai dilaksanakan dan dapat diresmikan langsung oleh bapak Wali Kota Payakumbuh," Ujar Bakri


Ditambahkan Bakri, Perluasan Mushalla menjadi 234 meter persegi, lebih luas 50 meter dari kondisi sebelumnya, dikatakan pengurus bakal mampu menampung 150 lebih jemaah dan Mushalla dirombak lebih bagus, dengan arsitektur kekinian. 


Dilanjutkamnya, jika Mushalla itu rampung, pihak pengurus akan meningkatkan status Mushalla menjadi Masjid. Sehingga, nantinya bisa memfasilitasi muslim lelaki untuk shalat Jumat. mengingat mushalla juga berada dilingkungan sekolah, yaitu SMK Mitra.


Selain untuk peribadatan, renovasi Mushalla, juga untuk menjawab, peningkatan kegiatan keagamaan lainnya. Di antaranya, untuk pengembangan TPQ menjadi MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) yang juga disuppor oleh Kantor Kemenag dan SMK Mitra.


"Kita optimis, renovasi mushalla akan berjalan lancar dan cepat rampung sesuai dengan yang direncanakan,apalagi dukungan yang sangat optimis dari warga dan perantau," Pungkas Bakri (Yon)


Netralnews, Sumbar
--- Polres Bukittinggi menggelar pemusnahan barang bukti puluhan kilogram narkotika jenis sabu hasil penangkapan pada tanggal 14 Mei 2022 lalu.

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH, Rabu (15/6) di halaman Mapolres Bukittinggi, dengan dihadiri Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, S.Ik, Kajari Agam dan Pejabat Utama Polda Sumbar. 

Kapolda Sumatera Barat menyebut, pada pemusnahan barang bukti kali ini sejumlah 35 kg dari 41,4 kg. Untuk sisanya menjadi sampel barang bukti di pengadilan yang telah disepakati bersama oleh enyidik, JPU dan Polda Sumbar (Direktorat Reserse Narkoba).

"Tidak saja aparat penegak hukum yang memberantas hal ini (narkoba), namun peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan," kata Irjen Pol Teddy Minahasa. 

Jenderal bintang dua tersebut berharap, agar semua personel di jajarannya ada prestasi yang gemilang dalam memberantas narkoba. "Saya apresiasi jajaran Ditresnarkoba dan Polres Bukittinggi dalam mengungkap narkoba," ujarnya. 

Terakhir, ia berpesan kembali kepada semua pihak untuk ikut berpartisipasi memerangi kejahatan narkoba.

"Kita sama-sama bahu membahu melaksanakan pemberantasan terhadap narkoba. Secara global memerangi narkoba," pungkasnya. 

Diketahui, pemusnahan barang bukti sabu sebanyak 35 Kilogram hasil ungkap kasus oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bukittinggi bersama Ditresnarkoba Polda Sumbar  beberapa waktu lalu. 

Pengungkapan 41,4 kg narkotikan jenis sabu ini merupakan pengungkapan terbesar oleh jajaran Polda Sumbar.

Kapolda menerangkan, dari delapan tersangka awal masih ada tersangka lainnya. "Ada tambahan tersangka tapi belum kita ekspos dan dalam proses pengembangan," ungkapnya.(Rls/Rnr)

 

Padang – Walikota Padang, Hendri Septa, B. Bus, M.I.B melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota pagi ini, Senin (13/6/22).

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini diikuti dan disaksikan oleh Forkopimda, Pj. Sekda, Sekda se Sumatera Barat, Kepala OPD, Pimpinan Instansi serta tamu undangan lainnya.
 
Dewan Pengawas, Direksi & Karyawan/ti Perumda Air Minum Kota Padang turut Mengucapkan “Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Andree Harmadi Algamar, SSTP, M.Si, M. Han
Sebagai Sekda Kota Padang
Semoga Sukses Dalam Menjalankan Amanah Yang Diberikan.(*)



Payakumbuh,netralpost--- Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Harmayunis menjadi tamu istimewa sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Penerapan PTSP di Daerah se Provinsi Bengkulu, yang digelar di Hotel Splash, Kota Bengkulu, Selasa (14/6).


Dalam acara tersebut hadir Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Diah Natalisa, Asisten Deputi (Asdep) Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Noviana Andrina, Asisten Setdaprov Bengkulu Fachriza Razie, Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Karmawanto, serta perwakilan DPMPTSP dari 9 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota di Provinsi Bengkulu.


Dalam sambutannya, Asisten II Setdaprov Bengkulu Fachriza Razie menyampaikan rapat koordinasi ini digelar terkait dengan pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.


"Kami selaku pemprov memberikan asistensi dan fasilitasi pertemuan ini supaya setiap pemda di provinsi bengkulu memiliki kesamaan persepsi untuk membangun MPP. Apresiasi kami sampaikan kepada narasumber hari ini dari kementerian dan salahsatu kota yang sudah memiliki MPP di Pulau Sumatera, yakni Kota Payakumbuh," kata Fachriza.


Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan pihaknya mendorong setiap pemerintah kota/kabupaten memiliki MPP untuk melayani masyarakat. Saat ini, baru ada sekitar 50an MPP yang sudah diresmikan di Indonesia seperti 8 di Pulau Sumatera, 4 di Pulau Kalimantan, 7 di Pulau Sulawesi, 3 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan 34 di Pulau Jawa.


Diah menjelaskan, dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat turut mengakselerasi dan memodernisasi pelayanan publik.


"Perwujudan Digital Melayani dapat diimplementasikan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan tempat berinteraksinya pemerintah, masyarakat, hingga swasta. Digitalisasi pelayanan dalam MPP dilakukan dengan memberikan dukungan teknologi informasi digital terintegrasi yang perlu disiapkan dengan matang. Hal ini patut diterapkan pada MPP yang sudah diresmikan maupun yang sedang dalam proses pembangunan," kata Diah.


Diah menyebut diperlukan penyusunan strategi digitalisasi MPP yang matang untuk mewujudkan transformasi digital dalam pelayanan publik. Strategi tersebut utamanya meliputi kesiapan infrastruktur dan teknologi, sumber daya aparatur dan keuangan, tingkat pengelolaan MPP yang mandiri, hingga tingkat literasi digital dari masyarakat yang baik.


"Digitalisasi MPP memerlukan penyusunan peta jalan transformasi digital pelayanan publik, perluasan dan peningkatan akses serta infrastruktur digital, hingga kesiapan talenta digital. Adanya perpaduan pemanfaatan teknologi informasi, data bersama, serta kolaborasi antar-instansi, dapat menghadirkan pelayanan yang tak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun juga menjawab tantangan kemajuan zaman," jelasnya.


Dalam paparannya, Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Harmayunis menyampaikan apa saja hambatan, tantangan yang dihadapi serta solusi Kota Randang dalam mewujudkan pembangunan MPP. Kota Payakumbuh telah merencanakan untuk membangun MPP sejak lama, diimpikan oleh masyarakat Kota Payakumbuh di masa kepemimpinan Wali Kota Riza Falepi.


"Wali Kota kami yang langsung menerima penetapan lokasi dari kementarian melalui SK Menpan RB Nomor 655 tahun 2018, yakni di lantai dasar kantor wali kota, dan MPP sudah diresmikan dan beroperasi sejak 17 Desember 2019, bertepatan saat HUT Kota Payakumbuh," kata kadis yang akrab dengan sapaan Inyiak itu.


Kepala dinas yang pensiun pada 1 Juli 2022 mendatang itu juga menerangkan tahapan membangun MPP, pada tahun 2018 adalah masa persiapan dan perencanaan, tahun 2019 masa pembangunan dan masa pelaksanaan/operasional.


"Saat disoft launching pada akhir 2019, MPP Kota Payakumbuh menjadi 1 dari 20 MPP yang ada di Indonesia saat itu," kata Inyiak.


Di sisi lain, Inyiak menegaskan, modal awal untuk membangun MPP yang paling utama adalah komitmen kepala daerah, setelah itu barulah dukungan anggaran dan kemauan instansi pemda dan instansi vertikal yang akan mengisi konter pelayanannya. Yang jelas, kata Inyiak, MPP ini berada di bawah ketiak kepala daerah. (Yon)



Payakumbuh,netralpost— Bertempat di ruang pertemuan hotel mangkuto Payakumbuh, sebanyak 20 orang wirausaha baru yang berdomisili di kota Payakumbuh mendapatkan pelatihan kewirausahaan selama 4 hari kedepannya yang dimulai dari 14 s/d 17 Juni 2022.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerperin) Kota Payakumbuh Yunida Fatwa menyampaikan saat ini salah satu isu besar yang digaungkan pasca terpuruknya perekonomian nasional dan daerah karena covid 19 adalah penciptaan wirausaha baru dari kalangan muda atau lebih dikenal dengan istilah milenial enterpreneur.


“Kenapa sasaran kita harus kaum millenial, sebab secara ilmu dan pemikiran kaum muda sangatlah cepat merespon dan menangkap peluang usaha serta mengaplikasikan teknologi kedalam bidang usahanya demi meraih jenjang kesuksesan,” ucap Yunida Fatwa.


Yunida Fatwa berharap setelah mengikuti kegiatan ini lahir dan bermunculan para wirausaha baru yang mandiri dan maju sehingga bisa menjadi motivator juga, dan mentor bagi calon milenial enterpreneur khususnya yang berada di Kota Payakumbuh,” tukas Kadis Nakerperin Yunida Fatwa.


“Semoga ilmu yang diberikan dan disampaikan oleh para narasumber dapat diterima dan di implementasikan ditempat masing-masing berdomisili,” tutup Yunida Fatwa.


Selaku koordinator acara Kabid Naker Gesmalindra menerangkan, pelatihan kewirausahaan ini dilaksanakan adalah sebagai antisipasi dalam menanggulangi angka pengangguran dan mendukung komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka menciptakan enterpreneur milenial baru 


Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah masyarakat kota Payakumbuh yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dan pembekalan keterampilan dari Disnakerperin bekerja sama dengan BLK Payakumbuh 


“Selama 4 hari kedepannya semua peserta akan didampingi oleh pembicara yang berasal dari provinsi dan kota Payakumbuh,” ujar Kabid Naker Gesmalindra.


Sementara itu, Tasnim salah seorang peserta dari Kelurahan Talang menceritakan pengalamannya selama mengikuti pelatihan beberapa hari yang lalu dirinya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah kota Payakumbuh melalui Disnaker perin yang telah memberikan kesempatan kepadanya dan kawan-kawan,” ungkapnya.


Setelah ikut pelatihan dirinya mengakui sekarang sudah banyak yang memesan kue kepada nya dan insyaallah dalam waktu dekat akan meresmikan gerai tempat usaha membuat kue berlokasi di lingkar jalan utara by pass kecamatan Payakumbuh barat.


Adapun dengan peserta lainnya, Tasya warga dari Kelurahan Koto Tangah, menyampaikan melalui pelatihan yang diikuti beberapa waktu yang lalu (menjahit) sekarang orderan menjahit semakin banyak dan juga dirinya membuka kesempatan kepada masyarakat Kota Payakumbuh bisa ikut program latihan menjahit yang didirikan olehnya.


Tasya menghimbau kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan agar dapat berbagi ketrampilan kepada masyarakat sekitar maupun Kota Payakumbuh.(Yon)

 


Payakumbuh,netralpost — Menjadi salah satu kota yang mendapatkan pendampingan penyusunan SSK dari Provinsi Sumatra Barat melalui program PPSP, Kota Payakumbuh gelar kick off meeting tingkat Kota SSK Kota Payakumbuh yang berlangsung di aula pertemuan Randang lantai 2 kantor walikota, Selasa (14/6).


Merujuk atas surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan pendampingan Provinsi, kegiatan dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi yang diwakili Kisman dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Syafriyanti Balai BPPW Sumbar Kementrian PUPR.


Diikuti oleh OPD terkait, BPS Kota Payakumbuh, BUMD, Camat se-kota, Forum PKP, dan Forum Kotaku, kick off meeting tingkat kota SSK kota Payakumbuh dibuka sekretaris daerah Rida Ananda. 


Tujuan Kick Off Meeting ini ialah agar dapat terbentuknya persamaan Persepsi antara seluruh stake holder Sanitasi Kota Payakumbuh dalam rangka penyusunan Dokumen Satrategi Sanitasi Kota (SSK), dan Sebagai Pembekalan awal bagi Tim Penyusun Dokumen SSK Kota Payakumbuh.


“Kita berharap dengan pelaksanaan Kick Of Meeting ini menjadi langkah awal dalam melahirkan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh yang berkualitas dan mumpuni,” kata Rida saat membuka kegiatan yang dibidani oleh Bappeda kota Payakumbuh itu.


Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa pembangunan sanitasi meliputi bidang pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung jawab kita semua,” ujar mantan kepala Bappeda kota Payakumbuh itu melanjutkan.


Pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi tanpa adanya terobosan penanganan yang serius dan menjadikan prioritas pembangunan di sektor sanitasi.


Disampaikan Rida jika akses sanitasi di Provinsi sumatera Barat masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh data akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak di Sumatera Barat baru mencapai angka 68,68% pada tahun 2021 , sedangkan untuk Kota Payakumbuh menurut BPS sudah mencapai 89,48% namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan kearah akses aman yang baru mencapai 21,12%,” ungkapnya.


Kondisi ini bukanlah kondisi yang mudah untuk dicapai dan tentunya pemerintah tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kondisi sanitasi di Sumatera Barat adalah dengan meluncurkan “Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)”.


Lebih lanjut, Rida menyampaikan akan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi bersama dalam pembangunan bidang sanitasi khususnya di Kota Payakumbuh, yakni :


1. Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan - baik di tingkat pusat, provinsi dan Kota,


2. Pemerintah Kota belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang baik, sesuai persyaratan yang ditetapkan Program PPSP,


3. Pembangunan sanitasi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi diseluruh wilayah ,


4. Pembangunan sanitasi masih terbatas pada pembangunan fisik, belum diimbangi dengan kesiapan atau penguatan kelembagaan dan SDM, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.


“Selain tantangan tersebut di atas yang tak kalah penting bagi kita semua baik pemerintah provinsi dan pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah terkait adalah perlunya sering melakukan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sedangkan terhadap dunia usaha agar peduli dengan pembangunan sanitasi,” imbuh Rida.


Menurut ia, saat ini masih sedikit dunia usaha yang mau memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya dan mengalokasikan anggaran untuk menangani limbah atau sampah dalam proses produksinya. 


“Satu hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah perwujudan payung hukum untuk pembangunan sanitasi secara integral,” ungkapnya melanjutkan.


Rida mengungkapkan bahwa secara Nasional, Kota Payakumbuh telah memperoleh prestasi yang cukup menggembirakan dibidang sanitasi yaitu penghargaan kota sehat, STBM Award, Adipura, Kinerja Terbaik PDAM dan banyak lagi penghargaan lainnya.


“Dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berupa Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi tentunya kami mengharapkan difasilitasi supervisi, dan diberikan pembinaan atau arahan oleh Pokja provinsi maupun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat,” pinta ASN nomor satu di kota Payakumbuh itu kepada tim pembina dari Provinsi tersebut.


Tidak lupa, Rida mengatakan jika pembangunan sanitasi tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi termasuk membangun kesadaran masyarakat berupa pemicuan untuk peduli akan pentingnya sanitasi serta kegiatan advocacy kepada unsur pemerintah daerah mulai pada tahapan awal perencanaan dan penyiapan kelembagaan sampai pada penyelenggaraan pasca konstruksi. 


“Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kebiasaan hidup bersih dan sehat, maka infrastruktur sanitasi yang dibangun akan dapat terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” terangnya.


Pada saatnya nanti keberhasilan Program PPSP di Sumatera Barat pada umumnya dan di Kota Payakumbuh pada khususnya dapat kita lihat atau ditunjukkan dari data atau kondisi sanitasi sebagai berikut:


1. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi yang meliputi pelayanan air limbah, persampahan, dan drainase yang layak dengan tercapainya target Universal Akses,

2. Terbangunnya infrastruktur sanitasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan berfungsi secara optimal dan berkelanjutan,

3. Tercapainya syarat pelayanan minimal (SPM) bidang sanitasi,

4. Inisiatif masyarakat dalam kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),

5. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penyakit diare dan terciptanya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat, dan sebagainya.


Dan sebelum mengakhiri sambutannya, Rida meminta kepada seluruh peserta kick off meeting tingkat kota SSK kota Payakumbuh untuk dapat memperhatikan terhadap sinkronisasi dan integrasi Program PPSP antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, karena isu tersebut akan berdampak pada kualitas perencanaan dan proses pembangunan infrastruktur sanitasi yang selanjutnya berdampak pula pada belum baiknya kemanfaatan infrastruktur sanitasi yang dibangun dan dapat  menjadi sorotan publik.(Yon)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.