NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost --- Wali Kota Riza Falepi menanggapi laporan masyarakat terkait keberadaan kafe-kafe live musik yang masih beroperasi di atas jam malam yang telah ditentukan sesuai aturan hukum Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022.

Pada Rabu (3/8) dini hari, wali kota dua periode itu melakukan sidak ke beberapa lokasi usaha hiburan yang ada di sekitaran Kota Payakumbuh. 

Sekitar pukul 01.00 WIB, Riza tampak didampingi Kasatpol PP Dony Prayuda, Kabid PPD Riki Zaindra, dan jajaran meninjau langsung ke lapangan, tampak pemilik kafe banyak yang kaget didatangi oleh orang nomor satu di Kota Payakumbuh itu.

Di sebagian kafe ditemukan pengunjung wanita yang setelah diintrogasi petugas kebanyakan bukan orang Payakumbuh. 

"Kami melakukan pembinaan kepada kafe yang bersangkutan, dan meminta menjaga Perda tentang ketertiban umum terkait jam operasi, kita juga memeriksa perizinannya, baik izin buka cafe maupun izin bangunannya," kata Riza.

Riza juga mengingatkan apabila pelaku usaha tetap melanggar tentu akan diberikan teguran yang lebih tinggi, paling keras adalah penutupan usaha.

"Saya berharap di masa kepemimpinan saya yang akan berakhir 1,5 bulan lagi ini, Kota Payakumbuh tentram, nyaman dan bisa terus membawa nama baik ke luar," ungkapnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Pemerintah Kota Payakumbuh dinilai sebagai Pemerintah Daerah dengan persentase keterisian pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertinggi di Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri.

Tingkat keterisian e-SPM Tri Wulan 1 per tanggal 31 Juli 2022 melalui aplikasi e-SPM Bangda Kota Payakumbuh adalah Kategori Hijau dengan persentase sebesar 96,63 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Agam 86,60 persen.

Sementara itu, Provinsi Sumbar sendiri persentase keterisian e-SPMnya 89,83 persen, dan sisanya kota/kabupaten lain ada yang masuk kategori kuning, merah, dan hitam.

SPM adalah Singkatan dari Standar Pelayanan Minimal, dimana ini adalah kewajiban utama pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu secara minimal yang meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perkim, sosial, dan trantibum.

Wali Kota Riza Falepi kepada media, Rabu (3/8), menyampaikan sebagai bentuk komitmen Kota Payakumbuh punya tanggung jawab melaporkan kinerja dalam hal akuntabilitas pelaporan SPM yang diamanahkan oleh regulasi dari pemerintah pusat, yakni Pemendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM.

"Pelaporan yang tepat waktu ini tak lepas dari kerja keras para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Payakumbuh. Kami juga mengawasi prosesnya, dan kami selalu nyinyir mengawal itu," kata Riza.

Disamping melaporkan SPM dengan tertib, Riza juga mendorong kinerja para ASN yang terus berupaya maksimal memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat.

"Kita ingin disiplin dengan melaporkan SPM secara berkala melalui aplikasi yang disediakan Dirjen Bangda Mendagri. Sebagai bentuk akuntabilitas Pemda, tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memberikan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekarang semakin baik dan berkualitas,” kata Riza.

Riza mengatakan, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu, adanya SPM ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” katanya.

Menurut wali kota dua periode itu, penerapan SPM harus dilakukan dengan baik karena muara dari pelayanan dasar yang berkualitas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap SPM ini terus diterapkan dengan baik. Karena pada hakikatnya, tugas pemerintah adalah melayani. Sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riza menambahkan kalau penerapan SPM ini terdapat beberapa langkah. Yakni pengumpulan data, penyusunan tencana pemenuhan pelayanan dasar, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

“Kami berharap tahapan ini diterapkan dengan baik tentunya dengan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak,” terangnya.

Di akhir, Riza terus mendorong para ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif, kreatif, solutif, prima sesuai dengan Jargon Pelayanan Kota Payakumbuh yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

“Kepada seluruh perangkat daerah kami harap untuk terus berinovasi karena inovasi adalah ruh dari birokrasi. Ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat dan berkualitas utamanya berbasis digital,” katanya.

Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia berpacu untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. 

"Sehingga perlu adanya akselerasi dan percepatan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi yang baik ini kami harapkan tetap dipertahankan, walaupun Saya sudah bukan wali kota, mengingat kurang 2 bulan lagi sudah pensiun dari jabatan,” pungkasnya. (Yon)

Limapuluh kota,netralpost—Momentum Peringatan Tahun Baru Islam 1444 H tingkat Kabupaten Limapuluh Kota dihiasi dengan mengapungkan program terobosan sarat nilai-nilai Islami. Diantaranya, peresmian launching Program Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz, Pemakaian Baju Kurung Basiba serta Tabligh Akbar.  Kegiatan ini sekaligus mengisyaratkan konsistensi perwujudan visi dan misi daerah terutama menyiapkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing berlandaskan keimanan.

“Momentum peringatan 01 Muharram 1444, kita jadikan untuk memperkuat tekad kita menyiapkan sumberdaya manusia yang berbudaya dan Qur’ani,” ujar Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dalam sambutannya pada Peringatan Tahun Baru Islam 01 Muharram 1444 Hijriah Tingkat Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, di Sarilamak, Rabu (23/08/2022). 

Kegiatan yang dibesut Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Limapuluh Kota,  ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kantor Kementerian Agama Limapuluh Kota.  Diantaranya, pembinaan pesantren dan pengaturan pernikahan usia dini.  Serta peluncuran Aplikasi e-Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Limapuluh Kota. Sementara tausiah Tabligh Akbar 01 Muharram 1444 H disampaikan oleh Ustadz Alizar Chan. 

Tampak hadir di acara ini Ketua DPRD Deni Asra, Sekretaris Daerah Widya Putra, unsur-unsur Forkopimda, KakanKemenag Irwan, Ketua MUI, Ketua LKAAM, kepala-kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota , Kepala KUA dan Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Lebih lanjut dalam sambutannya Bupati Safaruddin mengatakan launching “Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz” serta pemakaian “Baju Kurung Basiba” pada hari besar keagamaan Islam dan setiap Kamis merupakan implementasi dari visi dan misi daerah. Menyoal tentang program unggulan rumah tahfiz, kata Bupati Safaruddin, adalah ikhtiar untuk menyiapkan generasi penghafal Al Qur’an di masa mendatang. “Jika setiap rumah tahfiz di nagari selama dua tahun menghasilkan 10 lulusan kita bakal punya 1.580 hafiz dan hafizah, maka  kita memiliki imam salat jemaah yang fasih bacaan Al Qur’an nya dan kader-kader Ustadz,” terang Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Ketua DPRD Deni Asra mengungkapkan pihaknya mendukung program “Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz” yang dikemas oleh pemerintah daerah. Program ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan generasi muda yang Qur’ani sekaligus menangkal ekses negatif dari kemajuan teknologi digital dan ancaman narkoba. “Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz”, sudah menjadi kesepakatan Pemerintahan Daerah Limapuluh Kota, tertuang dalam RPJMD, kita dukung termasuk dalam penganggaran nantinya,” ujar Ketua DPRD Deni Asra. Dia berharap program rumah tahfiz bisa berjalan yang ditandai dengan keikusertaan generasi muda di nagari sebagai peserta program penghafal Al Qur’an. 

Di sisi lain, Ketua DPRD berpesan agar semangat perjuang yang ditunjukkan dalam peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Medinah, yang dijadikan awal tarikh Tahun Islam, agar bisa melingkupi pelaksanaan roda organisasi pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota. 

Di sisi lain, KakanKemenag Irwan selaku Ketua Panpel Peringatan 01 Muharram 1444 H dalam laporannya mengatakan jajaran Kementerian Agama di Kabupaten Limapuluh Kota siap menyukseskan program-program daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Limapuluh Kota. Program “Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz” dan pemakaian “Baju Kurung Basiba” menurutnya akan memperkuat sumberdaya manusia daerah dalam menyiapkan kader-kader generasi muda untuk mewujudkan masyarakat madani di Kabupaten Limapuluh Kota. “Target kita dalam setahun masing-masing rumah tahfiz di nagari menghasilkan sebanyak 20 orang penghafal Al Qur’an. (Yon)

Limapuluh kota,netralpost—Sebanyak 18 orang Pramuka tergabung dalam kontingen Limapuluh Kota resmi dilepas Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro bertolak pada 10 Agustus nanti untuk mengikuti Jambore Nasional di Cibubur, Jawa Barat pada 14 hingga 21 Agustus 2022. Acara pelepasan kontingen tersebut diselenggarakan di Lapangan Kantor Bupati Bukik Limau, Sarilamak pada Rabu (03/08/2022). Pelepasan Kontingen Kwartir Cabang (Kwartir Cabang) Kabupaten Limapuluh Kota yang terdiri dari 16 orang peserta dan 2 pendamping tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, Asisten II Fitma Indrayani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati, Ketua Kwarcab Zulhikmi Dt.Rajo Suaro beserta jajaran dan orang tua peserta Jambore Nasional. Kegiatan Jambore Nasional yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke-61 dan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 akan diisi dengan beberapa kegiatan dan pembekalan materi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan gerakan Pramuka Indonesia.

Bupati Safaruddin dalam sambutannya meminta peserta untuk memanfaatkan momentum Jambore Nasional ini menjadi kesempatan mengeluarkan potensi, kreativitas dan inovasi terbaik peserta, serta timbalah ilmu sebanyaknya dari kontingen lain yang berasal dari seantero Indonesia. Tidak hanya itu, Bupati juga berpesan agar para peserta dapa menanamkan kemauan kuat untuk memberikan prestasi terbaik sehingga dapat menjadi motor penggerak perubahan generasi muda. 

Lebih jauh, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada kontingen yang terpilih mewakili Kabupaten Limapuluh Kota dalam kegiatan Jamnas yang dilaksanakan Lima tahun sekali ini. “Saya mengucapkan selamat kepada anak-anak ku semuanya, serta kakak pembina yang mengawal kontingen Pramuka. Kami ingatkan, kontingen Pramuka yang dilepas hari ini bukan hanya sebagai wakil organisasi, tetapi juga merupakan duta daerah dan duta Kabupaten Limapuluh Kota untuk membawa nama baik dan membawa citra baik daerah", pungkas Bupati Safaruddin.

Seterusnya Beliau menitip pesan agar selama  jambore semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati dan penuh semangat serta disiplin yang tinggi. “Jaga kesehatan supaya tetap fit dalam semua kegiatan. Berinteraksi yang baik dan berikan pengaruh positif selama berada di Cibubur,” tandas Bupati Safaruddin. Di sisi lain, Beliau juga berpesan kepada kontingen agar memperkenalkan Kabupaten Limapuluh Kota yang "Ikannyo jinak, Aianyo Janiah".

Sementara itu, Pimpinan Kwarcab Limapuluh Kota, Zulhikmi mengatakan, sebelumnya, 16 orang Pramuka Penggalang tersebut telah mengikuti seleksi pada bulan Mei lalu. Seterusnya, ia menjelaskan jika peserta dipilih dari perwakilan Gugus Depan di setiap sekolah di Limapuluh Kota. "Dari hasil seleksi tersebut, peserta terdiri dari 8 orang putra, 8 orang putri dan 2 orang pembina pendamping tergabung dalam kontingen pramuka yang selanjutnya mewakili Kabupaten Limapuluh Kota", jelas Zulhikmi. Selanjutnya beliau mengatakan kontingen Limapuluh Kota rencananya akan berangkat 10 Agustus nanti dan akan tergabung dengan kontingen Sumatera Barat.

"Informasi terakhir, kontingen Provinsi Sumbar akan dilepas secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat di Dharmasraya nantinya", tambah Zulhikmi. (Yon)

Netralpost.net, Padang --- Dalam rangka implementasi program 5 keuntungan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, Bapenda melaksanakan Bimtek yang diikuti oleh Kepala Seksi Penetapan Penerimaan dan admin E-Samsat di 18 UPTD PPD Provinsi se-Sumatera Barat. Acara berlansung di Ruang Rapat Lantai II Bapenda Provinsi Sumatera Barat dipimpin lansung oleh Kepala UPTD SIPD Bapak A. Suhendri, S.Kom, M.Sc pada Selasa, 02 Agustus 2022 dari pukul 09.00 s/d selesai.

Bimtek tersebut membahas terkait Program 5 (lima) keuntungan:

1.  Pembebasan denda PKB
2. Pembebasan BBNKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnyaP
3. embebasan sebagian atas pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB setelah tanggal jatuh tempo lebih dari 2 tahun.P
4. emotongan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak yang patuh bayar pajak. Pemotongan pajak dilakukan secara berjenjang.P
5. Perubahan dasar penetapan pajak progresif berdasarkan NIK yang sama

Sosialisasi aplikasi e-Samsat Customisasi terkait program 5 keuntungan tersebut.

Pembahasan terkait masalah-masalah yang terjadi di kantor samsat masing-masing UPTD.

Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang terlambat melakukan Proses Pembayaran.

Program ini merupakan kabar gembira bagi wajib pajak yang kendaraannya sudah mati pajak dan juga bagi wajib pajak yang patuh  karena adanya diskon pajak secara berjenjang.

Tujuan dari kegiatan bimtek ini supaya pada saat program tersebut direalisasikan pegawai samsat dapat menginformasikan program tersebut ke masyarakat dengan baik, sehingga tujuan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah sebagai pelayan publik dapat dirasakan lansung. Diharapkan kedepannya masyarakat lebih peduli dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. (dy)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung langsung atlet para swimming dalam ajang ASEAN Para Games 2022 di kolam renang GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (2/8/2022). Ia mengatakan semangat atlet sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan Indonesia.

"Melihat semangatnya luar biasa sehingga atlet Para Games ini akan menjadi kebanggaan Indonesia," kata Ganjar.

Setelah melihat semangat para atlet di lapangan, Ganjar mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung atlet-atlet difabel di daerahnya. Tujuannya tentu untuk membanggakan Indonesia.

"Maka mari kita yang punya atlet Para Games di daerah kita masing-masing dampingi mereka, latih terus mereka, support mereka agar mereka bisa membanggakan Indonesia," katanya.

Para swimming menjadi satu-satunya cabang olahraga (cabor) ASEAN Para Games 2022 yang digelar di Kota Semarang. Ganjar menyempatkan diri untuk datang ke venue para swimming untuk melihat pertandingan hari kedua. Ia sempat melihat dua pertandingan untuk kelas 100 meter Backstroke Men.

Ganjar juga menyerahkan medali emas kepada atlet renang Indonesia, Fajar Nur Hadianto yang telah menjuarai renang kelas 50 meter backstroke laki-laki di ajang ASEAN Para Games 2022.

"Khusus event yang ada di Semarang kebetulan hanya renang saja. Tadi sempat melihat kompetisinya cukup menarik dan ketat. Beberapa tadi kita lihat lombanya, tidak semua bisa memenangkan, kata pelatihnya untuk ini target kita memang juara tiga, ternyata memang tercapai," ungkap Ganjar.

Sebelumnya, pada hari pertama, tim para swimming Indonesia berhasil mengumpulkan 7 emas, 9 perak, dan 7 perunggu dalam pertandingan di kolam renang Jatidiri Semarang. Capaian itu mendongkrak posisi Indonesia dalam perolehan medali secara umum. Kontingen Indonesia saat ini masih bertengger di puncak klasemen diikuti oleh Vietnam dan Thailand.

"Tidak terlalu buruk buat kita karena perolerhan medalinya hari ini kita juara, hari ini kita tertinggi. Mudah-mudahan ini akan terus mendulang emas sehingga kita akan menjadi juara umum," katanya.

Padang —Jamak diketahui bahwa dalam setiap pemilihan umum (pemilu) sangat rawan akan terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kecurangan. Indikator penyebab terjadinya hal tersebut tidak hanya berfokus dari penyelenggara, melainkan juga perilaku dari kompetitor. Salah satu pelanggaran yang sering ditemui adalah penyalahgunaan hak pilih. Mulai dari adanya money politic hingga kehilangan hak pilih yang semakin hari semakin menjadi.

Guna mengulik persoalan ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) perkumpulan perusahaan Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di bawah kepemimpinan Anul Zufri S.H, M.H mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar berdiskusi dengan para jurnalis media online dengan menghadirkan salah seorang tokoh politik sekaligus mantan Bupati Tanah Datar, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H, M.M, bertempat di kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, di Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Selasa 2 Agustus 2022.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Ketua LKAAM Sumbar sekaligus pembina DPW MOI Sumbar DR. Fauzi Bahar, M.Si, Datuak Nan Sati. Sementara KPU Sumbar diwakili oleh Izwaryani, S.Ag, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Dalam diskusi itu topik yang mengemuka adalah politik uang masih tetap menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serentak. Dimana biasanya  jumlahnya makin banyak menjelang hari pemungutan suara.

Kata Shadiq Pasadique, politik uang dimaksud adalah sebagai gambaran untuk menerangkan semua jenis perilaku korupsi dalam pemilu, mulai dari korupsi politik hingga klientelisme yang menjadi pemicu tumbuh-berkembang politik uang (money politic) dan premanisme politik. Belum lagi persoalan  vote buying (pembelian suara) hingga kecurangan.

Sadiq yang memiliki pengalaman menjadi Bupati Tanah Datar dua periode (tahun 2005 hingga 2015) dan calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 2019 lalu ini pun mengakui bahwa pihak penyelenggara dan organisasi masyarakat sipil pun bukan tanpa upaya untuk memerangi politik uang tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari memperkuat aturan, menggencarkan sosialisasi mengenai bahaya dan sanksi bagi pemberi maupun penerima, hingga mengajak calon kepala daerah membuat komitmen bersama atau fakta integritas agar berkompetisi secara adil dan jujur.

Namun nyatanya, kata Shadiq yang pernah menjadi Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah periode 2017-2018 ini, politik uang tetap mewarnai penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

Kata pria kelahiran 8 Januari 1960 ini, dari beberapa hasil survei menunjukkan bahwa uang masih berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan pilihan.

Di sisi lain kata suami dari seorang politisi Sumbar, Betti Shadiq Pasadigoe, S.E, Ak, M.M ini juga mengatakan bahwa fenomena “makelar suara” juga kerap disua dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dikatakannya, pada dasarnya “makelar suara” ini merupakan tim sukses bayangan. Tugas utama mereka memengaruhi pemilih umumnya dengan cara-cara tidak halal, seperti politik uang atau intimidasi.  Karena itu, nama mereka tidak didaftarkan secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari data yang dikumpulkan wartawan media ini, “makelar suara” ini bisa individu atau kelompok yang berasal dari berbagai kalangan. Umumnya mereka memiliki jaringan dan pengaruh luas di masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, aktivis, hingga organisasi perangkat daerah dan perangkat desa, seperti kepala desa hingga pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).

Pada kesempatan itu Shadiq Pasadique meminta kepada KPU Sumbar, agar bisa memberikan jaminan atau kepastian bahwa proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu Zul Hendri, wartawan Metro Padang yang juga mantan Ketua PPS Kelurahan Kampung Baru, Pitameh Lubrk Begalung mengatakan, untuk menghidari pelanggaran bahkan kecurangan dalam pemilu maupun pilkada, harysnya proses rekapitulasi suara harus diawasi secara ketat, mulai dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan, lalu kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga tingkat pusat.

Menurut Zul Hendri, pengawasan harus benar-benar dilakukan agar jumlah suara sama di setiap jenjangnya.

Sementara Izwaryani, S.Ag, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, dalam mengatasi berbagai pelanggaran bahkan kecurangan dalam pemilu maupun pilkada, selain memaksimalkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, peran serta masyarakat juga harus didorong agar menjadi ”agen” pengawasan.

Dikatakannya, semakin banyak yang turut mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada, akan semakin sulit pula bagi pihak-pihak tertentu menjalankan aksinya.

Sementara kata pria yang akrab disapa Adek ini, bagi KPU Sumbar sendiri, sudah merupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani pemilih.

“Jika bagi penjual pembeli adalah raja, maka bagi kita pemilih adalah raja," ujar Adek dalam diskusi yang dimulai jam 13.15 WIB itu.

Adek memastikan bahwa spirit pelayanan ini yang selalu dipegang teguh KPU Sumbar. Dikatakannya, meski kesibukan tahapan Pemilu 2024 sudah mulai padat, KPU Sumbar tetap mengedepankan pelayanan prima.

Ia pun mengaku saat ini KPU Sumbar sedang mengupayakan peningkatan pengetahuan dan pendidikan pemilih yang akan bermuara pada hasil pemilu yang berkualitas. (Febriansyah Fahlevi)

Sumbar - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama instansi terkait melaksanakan rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Sumbar dengan tema "Kendaraan yang Berkeselamatan! Wacanakah ? Atau perlu diimplementasikan?", Selasa (2/8) di ballroom Hotel Emersia Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar, Kasat Lantas Polres sejajaran Polda Sumbar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota se Sumbar, dan OPD terkait lainnya. 

Dalam rapat ini, Ditlantas Polda Sumbar dan stakeholder membahas mengenai keselamatan dalam berlalu lintas serta terkait kendaraan yang berkeselamatan.

Selain itu, adanya perencanaan penindakan dan penegakan hukum kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) di wilayah Provinsi Sumbar untuk menuju zero ODOL 2023.

Terpisah, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya, S.Ik mengatakan kendaraan yang ODOL sangat berbahaya dan bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalanan, sehingga membahayakan keselamatan.

Oleh karenanya, Ditlantas Polda Sumbar dan Satlantas Polres sejajaran terus memberikan imbauan, sosialisasi dan penegakan hukum (gakkum) kepada pengemudi khususnya yang membawa angkutan barang yang tidak sesuai ketentuannya. 

"Himbauan dan gakkum terkait ODOL terus di laksanakan dan di gaungkan hanya saja tidak se masif dulu," katanya, di Padang.

Untuk itu, pihaknya berharap bagi pengemudi, maupun pengusaha jasa angkutan barang untuk dapat menormalisasi ranmornya sesuai aturan. 

"Kedepan apabila ada laka lantas maka bukan hanya supir yang bertanggung jawab tapi juga para pemilik ranmor," terangnya.(Rls)

Tanah Datar - Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat bagikan ratusan pohon durian, mangga, petai, manggis dalam rangka sukses program TMMD Ke 114 Kodim 0307/TD kepada warga Jorong pasa senayan Nagari batu bulek, Kecamatan Lintau buo Utara, Kabupaten Tanah datar, Rabu (3/8/2022).

Menurut Ilham yang mewakili Kadis Pangan dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat, bahwa bantuan 100 bibit Durian,  200 bibit Mangga, 100 bibit Petai, 100 bibit Manggis ini sebagai salah satu program dari Dinas Pangan dan Pertanian yang bekerjasama dengan TNI guna mendukung ketahanan pangan di wilayah,ungkapnya.

PLH Danramil 04/LB Pelda Endrik Gaba menjelaskan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Satgas TMMD dengan Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat yang mengusung Program TMMD Ke 114 Kodim 0307/TD, ratusan bibit Durian, Mangga, Petai, Manggis yang ditanam di pinggir selokan dan jalan serta lahan-lahan yang kosong lokasi TMMD ke 114.

"Selain itu, Pelda Endrik Gaba selaku PLH Danramil 04/LB menuturkan, penanaman pohon yang diusung oleh TMMD ke 114 memiliki manfaat yang banyak, selain untuk mengurangi pemanasan global juga mencegah terjadinya longsor dan penghijauan ini juga dapat dimanfaatkan buahnya oleh warga di Jorong pasa senayan, Nagari Batu bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah datar, "Ujarnya.(**).

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal dan dihadiri OPD terkait, Kepala Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kota Payakumbuh. 

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh  Yasrizal mengatakan penanganan stunting menjadi prioritas penting pemerintah yang telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, dalam upaya mengatasi masalah stunting bukan hanya tugas pemerintah, namun kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting nasional. 

"Oleh karenanya, kami sangat menyambut baik kolaborasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh Poltekkes Padang dalam melakukan penelitian tentang "Analisa Determinan dan Pengaruh Model Pemberdayaan Perempuan Budaya Minangkabau dalam pencegahan Stunting" agar dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang isu stunting. Diharapkan kemitraan dan inisiatif seperti ini tidak hanya 3 tahun seperti apa yg telah disampaikan oleh Poltekkes Padang karena keberlanjutanlah yang penting untuk terus mengedukasi tentang pencegahan stunting di masyarakat," Terang Yasrizal

Dikesempatan yang sama, Peneliti Poltekkes Padang Siti Khadijah mengatakan Stunting masih menjadi salah satu permasalahan yang menghalangi potensi optimal anak-anak sebagai penerus generasi Bangsa Indonesia. Tiga dari 10 anak Indonesia diperkirakan mengalami stunting pada 2021.

 Meskipun hasil survei status gizi menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, jumlah anak stunting sangat bervariasi antar daerah dan masih dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat berat menurut ambang batas WHO yaitu 20%. Untuk itu, berbagai strategi nasional telah ditetapkan pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Presiden No 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan target penurunan hingga 14% pada 2024. Upaya dari berbagai pihak, termasuk penyusunan materi edukasi, penting dilakukan untuk mempersiapkan Generasi Emas Indonesia pada tahun 2045.

Ditambahkan Sity, Penanganan Stunting di Kota Payakumbuh memerlukan koordinasi dan keterlibatan antar lima elemen yang disebut pentahelix yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi atau perguruan tinggi, sektor swasta, masyarakat atau kelompok komunitas, serta media. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi nyata dari kelima unsur tersebut.

"Sebagai institusi pendidikan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang  Prodi D3 Kebidanan Bukittinggi berkomitmen untuk berkontribusi  mendukung percepatan penurunan angka Stunting di Kota Payakumbuh melalui penelitian "Analisa Determinan dan Pengaruh Model Pemberdayaan Perempuan Budaya Minangkabau dalam pencegahan Stunting" Melalui berbagai tinjauan lapangan dan pengumpulan data secara langsung sehingga nantinya ditemukan permasalahan apa yang menyebabkan 20 % anak di Kota Payakumbuh mengalami Stunting serta langkah tepat dalam menekan angka Stunting di Kota Payakumbuh," Ujar Siti

Diakhir pemaparannya, Sity mengatakan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung pencegahan serta penanganan Stunting. 

"Kami menilai bahwa perlu adanya upaya untuk mendukung Kader Posyandu dan tim pendamping keluarga agar dapat melakukan edukasi gizi di level keluarga dan masyarakat, dengan dibekali informasi penting dan tepat terkait dengan pencegahan Stunting serta informasi yang aplikatif khususnya terkait pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan Anak. Sebab, salah satu kunci dalam upaya mengatasi stunting umumnya adalah pemahaman yang cukup terkait perkembangan anak oleh orang tua, hingga pentingnya deteksi dini yang dilakukan oleh Kader Posyandu sebagai pendamping masyarakat," Pungkas Siti (Yon)

 Payakumbuh,netralpost - Terus dorong UMKM untuk naik kelas, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi didapuk jadi narasumber pada acara talkshow yang digelar tribun netrowk tanggal 10 Agustus mendatang.

Acara yang bertajuk "Bagaimana Payakumbuh bisa melahirkan UKM unggulan" tersebut, akan dilaksana di Hotel Santika Padang.

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi saat menyambut hangat kunjungan direktur tribun network Jakarta bersama pemimpin redaksi tribun Pekanbaru di ruang kerjanya mengatakan akan menghadiri kegiatan tersebut.

"Insya Allah saya akan hadir, saya akan berikan semua informasinya. Dan saya juga berharap nantinya pelaku UMKM di seluruh Indonesia juga bisa naik kelas," kata Wako Riza Falepi kepada media, Selasa (02/08).

Riza menyebut, untuk kemajuan pelaku UMKM tersebut pemerintah harus tau apa yang dibutuhkan pelaku UMKM ini. Pemerintah harus bisa memfasilitasinya, karena dengan begitu para penggiat ini bisa terus berkembang.

"Kuncinya itu kemudahan dalam perizinan, kita harus transparan tidak boleh main-main. Dengan begitu akan banyak lahir pelaku UMKM baru," ucapnya.

Selain itu dijelaskan Riza, "Seperti halnya pengusaha rendang, kita buatkan suatu sentra yang sudah memenuhi standar nasional dan sudah memiliki izin edar Internasional dengan standarisasi halal. Disana pelaku UMKM rendang ini bisa berproduksi. Bahkan sehari pelaku UKM kita bisa mengirim lebih dari 100 kg rendang ke seluruh Indonesia," terangnya.

"Nanti akan kita kupas tuntas semuanya pada acara talkshow. Mudah-mudahan ini akan memotifasi pelaku UMKM kita," tukuknya.

Sementara news direktur tribun network Febby Mahendra Putra mengucapkan terimakasih atas sambutan dan kesediaan Wali Kota Payakumbuh sebagai narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan tribun network.

"Alhamdulillah, terimakasih atas kesediaan Pak Riza. Karena ini nanti akan kita pancarkan keseluruh Indonesia, sehingga nanti orang akan tau di Payakumbuh ini ada apa saja. Dan pelaku UMKM se-Indonesia bisa juga naik kelas kayak di Payakumbuh ini," pungkasnya. (Yon)

Jakarta,netralpost -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) sangat mendukung wacana Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menjadikan bahasa daerah dan program Tahfidz masuk dalam kurikulum muatan lokal. Dukungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Suhadi, S.Pd., M.T. ketika menerima audiensi dan konsultasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang dipimpin langsung Bupati Safaruddin Dt.Bandaro Rajo didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati beserta jajaran pada Senin (01/08/2022). Audiensi yang diselenggarakan di ruangan pertemuan BSKP tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Kurikulum dan pembelajaran Drs. Zulfikri, M.Ed. Koordinator subtansi kurikulum Dr. Yogi Anggraena, M.Si. 

Pada bagian lain penyampaiannya, Suhadi mengatakan bahwa kedua program yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tersebut dinilai sesuai dengan peraturan dan kurikulum merdeka belajar, dimana pelaksanaan kurikulum sangat memperhatikan dan sesuai karakteristik satuan pendidikan. "Satuan pendidikan sangat memungkinkan ditambahkan sesuai karakteristik melalui tiga pilihan yaitu mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran, mengintegrasikan ke dalam tema projek penguatan profil pelajar pancasila atau mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri", tambah Suhadi.

Sebelumnya, Bupati Safaruddin mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota berkomitmen mencetuskan bahasa daerah dan program Tahfidz menjadi salah satu muatan lokal pendidikan. Seterusnya, Beliau menjelaskan jika peran strategis pemerintah daerah mengembangkan program Tahfiz Qur'an serta melestarikan bahasa dan sastra Minangkabau tentu menjadi faktor pendorong terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan. Lebih jauh Bupati Safaruddin mengatakan, perhatian besar Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap keberlangsungan budaya alam Minangkabau yang dipadu-padankan dengan program Tahfidz ini akan membantu mensukseskan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan Limapuluh Kota yang tidak hanya Madani tetapi juga beradat dan berbudaya. "Muatan lokal berupa bahasa daerah dan sastra minangkabau adalah pembentuk karakter mental dan nilai-nilai unggul pada siswa di tengah derasnya pengaruh nilai-nilai asing yang terintroduksi melalui kemajuan teknologi informasi",pungkas Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati menjelaskan bahwa guna mendukung visi dan misi daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus berupaya menyelaraskan pendidikan dengan menjaga kearifan lokal yang dipadankan dengan program Tahfiz. Seterusnya Indrawati mengatakan, sesuai arahan Bupati, Muatan lokal telah disepakati dan disesuaikan dengan visi misi bupati terkait program tahfiz dan budaya alam minangkabau( BAM). "Kita akan mengajukan pembuatan surat keputusan bupati tentang muatan lokal dan Kita akan godok aturan tentang Budaya Alam Minangkabau serta Program Tahfidz Qur'an dan setelah itu baru kita launching muatan lokal tersebut bersama Kepala Pusat Kurikulum Kemendikbud", pungkas Indrawati. (Yon)