NetralPost.net

Limapuluh Kota,netralpost---- Desainer  muda Limapuluh Kota Elvi Widia Arosa  raih posisi bergengsi, Juara I  Daily Muslim Wear Contest (DMWC)   Sumatera Barat tahun 2022.   Rancangan busana muslimahnya  bertema  "The Beauty of Nature"  sukses memesona Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumbar Harneli Mahyeldi dan Dewan Juri pada lomba desainer busana muslimah  yang adaptif dengan  aktivitas sehari-hari.  Desain Elvi, pemilik brand Osha Surakhman, yang terinspirasi motif dari kekayaan flora Limapuluh Kota sukses menyisihkan 17 pesaing dari 17 Kabupaten/Kota  se-Sumatera Barat pada iven yang digelar di Axana Hotel, Padang, Rabu (19/10/2022). 

Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Limapuluh Kota Fery Chofa, S.H mengatakan prestasi desainer Limapuluh Kota mengisyaratkan menggeliatnya industri kreatif di Kabupaten Limapuluh Kota yang berpotensi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. 

"Alhamdulillah, karya penggiat industri kreatif berbasis tekstil, yang merupakan segmen Industri Kecil dan Menengah binaan Disperinaker Limapuluh Kota bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Limapuluh Kota meraih posisi terhormat, ini membuktikan penggiat IKM kita memiliki skill serta daya cipta yang patut diperhitungkan, ini angin segar untuk tumbuhnya industri kreatif di daerah kita," ujar Kadisperinaker Fery Chofa, kepada Tim Kominfo, Kamis (20/10/2022).  Kadisperinaker Fery Chofa dan Tim Dekrasnada Limapuluh Kota turut mendampingi langsung desainer Elvi pada gelaran lomba busana muslimah yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Sumbar didukung Dekranasda se-Sumbar. Atas prestasinya, Elvi memperoleh sertifikat penghargaan dan hadiah uang Rp 12.500.000,_ yang diserahkan langsung Ketua Dekranasda Sumbar Harneli Mahyeldi.

Mengkilapnya prestasi desainer Limapuluh Kota di ajang DMWC Sumbar juga mendapat pujian dan apresiasi Ketua Dekranasda Limapuluh Kota Nevi Safaruddin.  Dia mengungkapkan kolobrasi  Dekranasda Limapuluh Kota dengan Disperinaker serta perangkat daerah terkait lainnya untuk memotivasi, memfasilitasi serta membina industri kreatif telah menimbulkan semangat untuk berkarya bagi penggiat-penggiat IKM. "Kita bangga dengan prestasi Elvi Widia Arosa pemilik brand Osha Surakhman, semoga ini akan memotivasi penggiat-penggiat IKM lainnya untuk menghasilkan karya terbaiknya, sehingga terwujud dinamika industri kreatif di daerah kita," ungkap Ketua Dekranasda Limapuluh Kota Nevi Safaruddin sebagaimana dikutip Kadisperinaker Fery Chofa. 

Sementara itu mengomentari kemenangan rancangannya, desainer Elvi mengatakan semula tak menyangka kalau karyanya  berhasil tampil sebagai Juara I DMWC se-Sumbar. "Ketika lomba masih berlangsung, masuk 10 besar saja sudah senang, tapi ternyata menjadi Juara I serta membawa nama Limapuluh Kota, ini kejutan dan bahagia rasanya, terima kasih untuk Disperinaker dan Dekranasda Limapuluh Kota," ungkap Elvi. Ketika ditanya apa yang membuat desainnya diganjar Terbaik I, penggiat IKM berdomisili di Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh ini, mengungkapkan hal ini tak lepas dari kemampuannya untuk menterjemahkan tema lomba "The Heritage Nusantara", dengan mengapungkan motif pesona flora Limapuluh Kota dengan teknik Ecoprint, yang berbasis bahan-bahan ramah lingkungan.  Seperti pewarnaan kain yang menggunakan daun tumbuhan Sikaduduak dengan motif flora yang merambat, bunga kenikir dan daun paku. Di sisi lain, Kadisperinaker Fery Chofa mengatakan prestasi gemilang Limapuluh Kota di gelanggang DMWC Sumbar menambah keyakinan pihaknya menatap iven tahunan pameran The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) dan Minangkabau Heritage akhir Oktober 2022 dengan memboyong produk dan penggiat IKM Limapuluh Kota. (Yon)

Payakumbuh,netralpost— Setelah dilantiknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi  tenaga penyuluh pertanian dan pendidik di kota Payakumbuh pada tahun 2021, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan dan memberikan pembekalan bagi tenaga PPPK yang telah sah menjadi Aparatur Sipil Negara itu.

Pembekalan yang dilaksanakan di Aula Ngalau Indah Lantai III kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis 20/10/2022 sore, BKPSDM Kota Payakumbuh menghadirkan narasumber dari kantor regional XII BKN Pekanbaru yakni Analis Kepegawaian Muda/Sub Koordinator Pengadaan Iswahyudi, S. E, M. Si., dan dihadiri Kepala BKPSDM Erwan bersama jajaran, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Dibuka langsung oleh Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda, kegiatan tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Pemko Payakumbuh dengan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru. Adapun untuk peserta pembekalan merupakan seluruh PPPK Kota Payakumbuh yang berjumlah sebanyak 90 orang, terdiri dari tenaga guru 71 orang dan penyuluh pertanian 19 orang.

Dalam sambutannya, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah (Setda) Dafrul Pasi sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembekalan PPPK tenaga pendidik dan tenaga penyuluh pertanian di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2022.

"Kami berharap aparatur sipil negara dan PPPK mampu bekerja lebih giat dan melaksanakan tugas serta fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Dafrul.

Plt. Setda tersebut turut mengulas jika antara PNS dan PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

"Atas nama pemerintah Kota Payakumbuh, kami mendukung penuh setiap kegiatan yang akan diadakan oleh PPPK kedepannya. Kami tunggu partisipasi dan kontribusi saudara dalam memajukan kota yang kita cintai ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Plt. Setda yang akrab disapa Daf itu juga menyampaikan bahwa dalam pembekalan PPPK guru ini, pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa membuka ruang kerjasama agar sinergitas antara PPPK dan Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa terjalin dengan baik.

"Saya berharap, saudara dapat menjalankan tugas secara profesional, baik dalam mengabdikan diri kepada negara maupun melayani masyarakat demi suksesnya pembangunan di segala sektor Kota Payakumbuh," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut Dafrul berpesan agar PPPK melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bidang tugas dengan senantiasa mempelajari aturan yang ada.

"Mempelajari aturan yang ada itu penting, agar tidak salah langkah dalam setiap tindakan dan prilaku saudara sebagai seorang ASN," tukas Daf.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Erwan turut menyampaikan tujuan dari acara ini adalah memberikan pemahaman kepada PPPK Kota Payakumbuh tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga terwujud aparatur sipil negara yang profesional dan berakhlak mulia.

"Perlu kita ketahui, merujuk kepada data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia, jumlah PNS di Indonesia ada sekitar 3.995.634 jiwa. Terendah dari golongan dosen dengan jumlah 75.430 jiwa, kemudian dari golongan JF Teknis 242.516 jiwa, disusul dari golongan JF Medis 389.968 jiwa, dan tertinggi dari golongan guru 1.345.201 jiwa.

Sebaliknya, Erwan juga membandingkan dengan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dirilis oleh BKN Indonesia per 31 Desember 2021. Diketahui jumlah PPPK se-Indonesia ada 50.553 jiwa. Persentase terendah berasal dari golongan diploma dengan jumlah 3.685 jiwa, disusul golongan SMP-SMA dengan jumlah 4.747 jiwa, dan tertinggi dari golongan sarjana dengan jumlah 42.121 jiwa.

"Jika dilihat dari perbandingannya, memang jumlah PPPK jauh lebih sedikit daripada jumlah PNS. Namun, yang perlu diingat adalah ASN dan PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas kenegaraan. Jika kita menginginkan Kota Payakumbuh maju, tentu harus kita mulai terlebih dahulu dari kualitas orang yang akan menggerakkannya, termasuk di dalamnya PPPK Kota Payakumbuh," tandas Erwan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost—Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh gelar Coaching Clinic ke 4 Penyusunan  Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Payakumbuh melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2022 di Aula Randang Lantai II Gedung Balai Kota Payakumbuh. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi, M. S.I.P, M.M, asisten II Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Kepala Bappeda Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh, Tim Pendamping Penyusunan Dokumen SSK Kota Payakumbuh, Anggota Pokja PKP Provinsi Sumatera, dan Anggota Pokja PKP Kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Plt Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja PKP Kota Payakumbuh yang diwakilkan oleh asisten III Bidang Administrasi Umum Ifon Satria Chan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri coaching clinic.

"Saya memandang, Coaching Clinic ini memiliki makna penting dan menjadi momentum untuk kita memberi perhatian masukan terhadap  program prioritas pembangunan sanitasi  di Kota Payakumbuh. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak pada acara ini dan saya berharap bahwa kita semua dapat memberikan yang terbaik bagi suksesnya  pembangunan sanitasi di Kota Payakumbuh," ucap Ifon.

Ifon turut menyampaikan, bahwa tujuan dari coaching clinic ini adalah untuk penetapan strategi dan program kegiatan indikatif jangka menengah Kab/Kota pemutakhiran, persiapan penyusunan rencana aksi multiaspek dengan pertimbangan dapat menghasilkan Quick Wins, dan penyusunan rencana aksi multiaspek untuk uji coba pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan.

"Kita berharap dengan pelaksanaan Coaching Clinic  ini menjadi langkah awal dalam melahirkan kebijakan, strategi serta program dan kegiatan sanitasi di Kota Payakumbuh untuk lima tahun mendatang yang berkualitas dan mumpuni serta menjawab permasalahan-permasalahan sanitasi di Kota Payakumbuh," ungkap Ifon.

Lebih lanjut, Ifon menyampaikan bahwa pmbangunan sanitasi meliputi bidang pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung jawab kita semua.

"Pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi tanpa adanya terobosan penanganan yang serius dan menjadikan prioritas pembangunan di sektor sanitasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kondisi sanitasi adalah dengan adanya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)," terang Ifon. 

Ifon turut mengungkapkan pelaksanaan program PPSP harus melalui tahapan perencanaan secara fokus, tajam dan terukur serta secara komprehensif lintas sektor dengan kombinasi top down dan bottom up. Selanjutnya dilaksanakan secara sinergi dan terpadu antara Pemerintah, stakeholder, dunia usaha dan masyarakat. 

"Melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan program seperti tersebut di atas dan sebagaimana yang telah digariskan dalam program PPSP serta dilandasi dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari kita semua maka target dan sasaran Universal Akses (100 % akses air minum -0 % luas kawasan kumuh – 100 % akses sanitasi) bisa terwujud," tutur Ifon. 

Dalam kesempatan tersebut, Ifon turut mengungkapkan tantangan dalam pembangunan sanitasi di Kota Payakumbuh ada 4 hal yaitu, masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan - baik di tingkat pusat, provinsi dan Kota, pemerintah kota belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang baik, sesuai persyaratan yang ditetapkan Program PPSP, pembangunan sanitasi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi diseluruh wilayah , dan pembangunan sanitasi masih terbatas pada pembangunan fisik, belum diimbangi dengan kesiapan atau penguatan kelembagaan dan SDM, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

"Selain tantangan tersebut, yang tak kalah penting adalah perlunya sering melakukan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat oleh perangkat daerah, sedangkan terhadap dunia usaha agar turut peduli dengan pembangunan sanitasi," pungkas Ifon.

Sebab, saat ini masih sedikit dunia usaha yang mau memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya dan mengalokasikan anggaran untuk menangani limbah atau sampah dalam proses produksinya.

"Kemudian, satu hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah perwujudan payung hukum untuk pembangunan sanitasi secara integral," ujar Ifon.

Ifon turut menyampaikan harapannya agar penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berupa Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi difasilitasi supervisi, dan  diberikan pembinaan atau arahan oleh Pokja provinsi maupun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. 

"Satu hal yang perlu kita sadari, pembangunan sanitasi tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi termasuk membangun kesadaran masyarakat berupa pemicuan untuk peduli akan pentingnya sanitasi serta kegiatan advokasi kepada unsur pemerintah daerah mulai pada tahapan awal perencanaan dan penyiapan kelembagaan sampai pada penyelenggaraan pasca konstruksi," terang Ifon.

Tak lupa, Ifon juga menegaskan pentingnya penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta sinkronisasi dan integrasi Program PPSP antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, karena isu tersebut akan berdampak pada kualitas perencanaan dan proses pembangunan infrastruktur sanitasi yang selanjutnya berdampak pula pada belum baiknya kemanfaatan infrastruktur sanitasi yang dibangun dan dapat  menjadi sorotan publik. 

"Hal ini butuh komitmen, keseriusan dan kerja keras semua pihak. Baik Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, termasuk dunia usaha serta pihak lain yang berperan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang telah kita susun," tutup Ifon.

Di samping itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal dalam sambutannya menyampaikan bahwa regulasi pengelolaan air limbah domestik Perwako No. 19 tahun 2019 tentang pengelolaan lumpur tinja sudah persetujuan pansus dan tinggal menunggu paripurna pengesahan DPRD. 

"Total timbunan sampah pertahun di Kota Payakumbuh ada 35.286,6 ton dengan penanganan 76,80%, sampah yang terkelola di bank sampah dan TPS3R 9,40%, dan yang tidak terkelola ada 13,80%. Dengan angka tersebut, dibutuhkan pembangunan TPST baru  atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah dengan kapasitas layanan untuk 2.293 jiwa," ungkap Yasrizal. 

Yasrizal turut memperkanalkan paket kebijakan sebagai solusi dari permasalahan sanitasi di Kota Payakumbuh yang bertajuk "Geberbis" untuk wujudkan "Pesan Mantan".

"Geberbis Untuk Wujudkan Pesan Mantan merupakan singkatan dari Gerakan Bersama Bangun Instrumen Sanitasi Untuk Wujudkan Payakumbuh Excellent Sanitasi Aman Berkelanjutan," papar Yasrizal.

Lebih lanjut, Yasrizal berharap program ini dapat membantu mengentaskan permasalahan sanitasi di lingkup Kota Payakumbuh kedepannya.

"Semoga, program ini dapat mendukung Payakumbuh menjadi kota yang terbaik dalam pengelolaan sanitasi perkotaan," tutup Yasrizal. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh gencar melakukan razia kepada siswa sekolah yang berada di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

Salah satu bentuk penegakan disiplin kepada masyarakat usia itu dilakukan pada Senin (17/10). Sebelumnya, petugas kerap mendapat laporan dari masyarakat dan pihak sekolah kalau ada siswa yang seharusnya berada di sekolah, malah bermain-main dan nongkrong di tempat umum, di luar lingkungan sekolah.

"Pada hari Senin kemarin, kita menemukan ada sekitar belasan siswa, mulai dari dari SMA, SMK, dan SLTP, apalagi sekolah yang kawasannya cukup berjarak dari pusat kota. Seluruh siswa yang diamankan kita bawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan," terang Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Dony Prayuda kepada media, Rabu (19/10).

Dony menjelaskan, pada jam belajar sekolah, siswa diperbolehkan keluar dari area sekolah apabila mereka ada keperluan dan wajib membawa surat izin dari guru. Di samping itu, Dony juga mengajak masyarakat untuk ikut mengingatkan anak-anak sekolah kalau ada yang ke luar dari lingkungan sekolahnya pada jam pelajaran.

"Kita berharap ini jadi perhatian kita semua. Kami tentu akan meningkatkan frekuensi razia apabila hal serupa masih banyak terjadi di lapangan," pungkasnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost —Baju kuruang merupakan identitas perempuan Minangkabau, salah satunya adalah baju kuruang basiba. Baju kuruang basiba memiliki ciri khas pada bagian samping terdapat siba dengan baju sebatas lutut, leher bulat tanpa kerah dan sedikit diberi belahan sebatas dada. Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kepedulian dan pelestarian terhadap baju kuruang basiba, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Limapuluh Kota ikut memperkenalkan baju kuruang basiba yang dikemas dalam bentuk perlombaan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DWP Lima Puluh Kota Fat Widya Putra saat membuka Lomba Baju Kuruang Basiba dan Tangkuluak Kompong dalam rangka menyambut peringatan HUT DWP Kabupaten Limapuluh Kota ke-23, Rabu (19/10/2022) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh. 

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) diwakili Kepala Bidang Perempuan Rahima, Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Lima Puluh Kota Zulmainis sekaligus Ketua Dewan Juri, Ketua Unsur DWP dan Peserta lomba yang merupakan anggota DWP se-Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Lomba berlangsung meriah dengan menampilkan ragam baju basiba dan tangkuluak kompong lengkap dengan aksesorisnya. Secara umum, penilaian lomba meliputi nilai keaslian adat, penampilan dan keserasian. 

Rahima mewakili Kepala DP3AP2KB, dalam sambutannya, menyebutkan baju kuruang basiba tidak hanya sekedar baju longgar namun memiliki makna disetiap bagiannya. “Contohnya bagian basiba, maknanya adalah perempuan Minangkabau bisa menjadi pemersatu, fasilitator dan mediator terhadap sesuatu yang bertolak belakang” ujarnya.  Ia juga menghimbau untuk melestarikan pakaian perempuan minang ini. "Bukti pemerintah daerah ikut melestarikan adat budaya Minangkabau, telah melaunching dan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memakai baju kuruang basiba di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota setiap hari kamis," tuturnya. 

Tampil sebagai pemenang perwakilan dari DWP DPMDN sebagai Juara 1, sedangkan Juara 2 diraih oleh perwakilan DWP Badan Keuangan dan Juara 3 DWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Harapan 1 dari DWP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Harapan 2 dari DWP Sekretariat DPRD dan Harapan 3 dari DWP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---Untuk melanjutkan  setiap Proses dalam penyusunan Master Plan Pendidikan ,Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Laksanakan Penyusunan Master Plan Pendidikan mempunyai tahapan dalam penyempurnaan, ada 3 tahapan dalam penyusunan . Pertama mengadakan FGD awal dengan tujuan dapat menampung masukan dan saran secara umum dari pemerhati pendidikan, tahap kedua dengan menampilkan data dari peneliti (UNP) terkait Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh .

Untuk itu Dinas Pendidikan melanjutkan setiap proses dalam penyusunan Master Plan Pendidikan 2023-2027, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh kembali menggelar FGD (Focus Group Diskusi) Master Plan Pendidikan Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2027 Tahap kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Dr.Dasril,S.Pd,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dalam menyusun suatu kebijakan pendidikan kedepan dibutuhkan grand design yang komprehensif berdasarkan karakteristik dan potensi daerah yang tertuang dalam master plan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Kadisdik menerangkan bahwa kondisi pendidikan saat ini dalam melaksanakan kebijakan dan program Kemdikbudristek RI yakni pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada tingkat TK,SD,SMP di Payakumbuh.

Kepala Dinas Pendidikan berharap dengan adanya kolaborasi yang baik dan koordinasi yang maksimal antara peneliti dengan Dinas Pendidikan maupun dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemajuan pendidikan di Kota Payakumbuh akan menghasilkan program dan kebijakan pada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di masa akan datang bagi Kota Payakumbuh terkhususnya.

Ketua komisi C DPRD Kota Payakumbuh Ir. Ahmad Zifal pada sesi tanya jawab menyampaikan bahwa kebijakan master plan pendidikan akan didukung oleh DPRD Payakumbuh sehingga dapat diwujudkan dan dipublikasikan di Kota Payakumbuh. “Kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, supaya peminat untuk masuk sekolah negeri lebih meningkat, belajar dari Pemerintah Propinsi Riau yang mempunyai sekolah unggulan (Yon )

Limapuluh Kota,netralpost --Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk  menyusun peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, Bupati Limapuluh Kota diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra, M.Si membuka kegiatan Uji Publik Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Rabu, (19/10/22).

Dalam Sambutannya, Sekda Widya Putra menuturkan dengan perubahan-perubahan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, secara tidak langsung akan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Limaluluh Kota. "Untuk meningkatkan PAD, perlu kerjasam kita semua baik internal pemerintah daerah maupun dengan pelaku usaha yang terkait dengan pajak dan retribusi", tuturnya.

Oleh karena itu, melalui forum uji publik ranperda pajak dan retribusi daerah ini akan lahir masukan, saran serta gagasan dari para peserta sebagai bahan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang disusun. "Marilah sama-sama kita menyumbangkan pikirian dan ide-ide agar pembangunan daerah kita kedapannya lebih baik, pulih dari penurunan ekonomian akibat pandemi Covid 19, serta dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota," harap Sektetaris Daerah Widya Putra.

Senada dengan Sekda, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Limapuluh Kota Win Hari Endi, SE, MM mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan penting terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. "Dalam penyusunan ranperda ini, kita melalukan bekerjasasama dengan Tenaga Ahli Kanwil Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat serta melibatkan perwakilan perangkat daerah terkait, Camat, LKAM, Bundo Kanduang, Wali Nagari serta pelaku usaha yang terdampak terhadap pajak dan retribusi daerah", ulasnya

Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Administrasi Umum A. Zuhdi Perama Putra, Tenaga Ahli Kanwil Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat, Kabag Hukum Eri Fortuna, perwakilan perangkat daerah, Kapolres 50 Kota dan Kota Payakumbuh, Ketua LKAM, Bundo Kanduang, para Wali Nagari, serta para pelaku usaha. (Yon)

Nagari yang saat ini merupakan ujung tombak pembangunan nasional, Eki HP menilai kehadirannya harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan ketersediaan data akurat yang terintegrasi, cepat, dan mudah diakses secara digital. Bahkan, dengan menggunakan data tersebut, dipastikan progres kemajuan pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota akan lebih terukur. "Pembentukan nagari statiskik yang sesuai dengan alur serta tata kelola sistem statistik nasional akan menghinndari terjadinya multi interpretasi terhadap suatu data," pungkasnya.

Dimomen yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Limapuluh Kota itu juga berkesempatan meloanching dimulainya pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di wilayah Kabupaten Limapuluh kota, yang berguna untuk menghasilkan data terpadu, tidak hanya untuk perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan Pemerintah yang lebih terarah. "Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mensuskseskan pendataan ini. Karena ini akan menjadi data rujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan," ulas Eki.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari yang diwakili oleh Riki Frizal Saputra SH mengatakan bahwa pembentukan Nagari Statistik merupakan program pemerintah yang harus disukseskan secara bersama sama. "Bicara tentang statistik ,nagari diatur dibawah payung hukum Permendes dengan program pembangunan berkelanjutan di Desa/Nagari SDGs. Untuk itu mari kita komitmen dalam melakukan dan menuntaskan kegiatan ini," ulas Riki.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kabid Statistik Diskominfo Prov. Sumbar, Ony Fajar Sahdi, M.MA, Kepala BPS Kabupaten Limapuluh Kota yang diwakili Vivin Dwiana Putri, perwakilan Camat Guguak, Payakumbuh dan Harau, Kabid Statistik Diskominfo Kabupaten Limapuluh Kota Mira Ningsih, serta Wali Nagari dan para peserta pelatihan Nagari Statistik tahun 2022. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Untuk meningkatkan kualitas investasi di Kota Payakumbuh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2022 kepada pelaku usaha  di aula Hotel Mangkuto, Selasa (18/10).

Kegiatan yang diberi nama SIPENI (sosiasilasi penerbitan NIB) pelaku usaha ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria, Sekretaris DPMPTSP Desfitawarni,  menghadirkan narasumber dari Dinas PMPTSP, tenaga pendamping DAK, dan Bidang Dalak.

Koodinator Dalak DPMPTSP Kota Payakumbuh Zulfa Rianti dalam sambutannya memaparkan pada tahun 2021 lalu sudah ada 280 orang pelaku usaha diberikan kegiatan serupa dengan sebanyak 9 angkatan, dan untuk tahun 2022 dari Januari hingga September sudah digelar untuk 4 angkatan dengan peserta 210 pelaku usaha, target hingga akhir tahun ini adalah 370 pelaku usaha.

"Peserta adalah pelaku usaha dari berbagai jenis, seperti usaha kerajinan, travel, jahit, batik, bengkel, laundry, dan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria menyampaikan nantinya setelah diberikan bimbingan teknis terkait OSS-RBA dan LKPM, peserta pelaku usaha akan dipandu untuk mengisi OSS-RBA untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) selepas mengikuti pelatihan ini.

"Nanti pas pulang, peserta sudah mengantongi NIB," kata Meizon.

Meizon menyebut, dengan telah memiliki NIB, salahsatu keuntungannya adalah mereka bisa masuk ke katalog lokal Pemko Payakumbuh, saat ini pemerintah diwajibkan berbelanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal, begitu trennya di market place.

"Belanja dengan sistem elektronik, sama seperti di e-commerce. Jadi dengan adanya NIB, pelaku usaha sudah bisa menawarkan produknya di katalog lokal Pemko Payakumbuh," ungkapnya.

Di tambahkan oleh mantan Kabag PBJ dan Dalbang itu, pelaku usaha yang belum memiliki NIB, nanti bisa mengurus perizinan melalui pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh yang berada di lantai 1 kantor Wali Kota Payakumbuh.

"Kami siap melayani dengan prima, petugas kami telah terlatih dan apabila syaratnya lengkap urusan tidak akan lama, gratis," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh menggelar Forum Group Discussion (FGD) ke dua sebagai rangkaian agar sempurnanya Master Plan Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023 - 2027 yang telah digagas beberapa waktu lalu.

FGD kedua itu digelar di Aula Kantor Bersama Padang Kaduduak, Selasa (18/10). Dengan peserta Komisi C DPRD, Asisten, Staf Ahli, LKAAM, Bundo Kanduang, Pemerhati/Tokoh Pendidikan, Bappeda, BKPSM, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DP3A2KB, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kemenag, BMPS, AKSI, PGR, Kominfo, KKKS, MKKS, IGTKI, HIMPAUDI, Pejabat Eselon Dinas Pendidikan, Korwas, dan IGi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh, dibutuhkan grand design sebagai rencana induk yang komprehensif berdasarkan karakteristik dan kompetensi daerah, sehingga dapat menentukan arah bagi pengambil kebijakan kedepannya.

"Forum Grup Discussion (FGD) Master Plan Pendidikan Kota Payakumbuh 2023-2027 pertama sudah kita gelar di lantai III Kantor Wali Kota, Selasa, 13 September 2022 lalu," kata Dasril.

Dasril menambahkan, Master Plan Pendidikan adalah pedoman dalam mengola pendidikan menuju layanan pendidikan berkualitas. Masukan dan saran dari semua pihak diperlukan sebelum Master Plan Pendidikan di tetapkan. 

"Sumbangan fikiran dan ide serta kritik untuk perbaikan layanan pendidikan diperlukan. Dinas Pendidikan Payakumbuh membuka kesempatan para pemerhati pendidikan berpartisipasi menyampaikan saran dan masukannya kepada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh," ujarnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda berharap Kota Payakumbuh mampu mempertahankan dan meningkatkan terus kualitas pendidikan kedepannya, tantangan kurikulum merdeka belajar saat ini menuntut sekolah dan tenaga pendidik untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Memanfaatkan teknologi informasi, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal kita, tetap mencetak generasi terbaik untuk Payakumbuh yang lebih maju," pungkasnya. (Yon)