NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menghimbau pengrajin tahu dan tempe di Kota Payakumbuh untuk terus berproduksi di tengah harga kedelai di Indonesia saat ini cenderung tidak stabil dengan menyesuaikan harga kedelai dengan hasil produksi, sehingga tidak mempengaruhi usaha mereka.

"Tahu dan tempe adalah bahan untuk konsumsi kita sehari-hari, saat ini resesi kedelai mulai terjadi, kita harus bersiap," kata Rida kepada media, Selasa (25/10).

Rida menambahkan, dari informasi yang dirangkum dari beberapa sumber, alasan harga kedelai di Indonesia meningkat di antaranya suplai kedelai yang masih mengandalkan impor, kelangkaan kapal kargo, kelangkaan kontainer dari Amerika, serta biaya pengapalan yang terus naik.

“Kondisi geopolitik seperti perang dan kondisi iklim yang menyebabkan gagal panen juga mempengaruhi harga pangan termasuk kedelai,” katanya.

Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian Setdako Payakumbuh Arif Siswandi menyebut, satgas pangan juga meningkatkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memantau distribusi kedelai dan adanya isu permainan harga di lapangan.

"Kita dapat informasi dari Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Ketahanan Pangan kalau stok kacang kedelai saat ini masih stabil," ujarnya.

Ditambahkan Arif, dari laporan pemantauan harga dan ketersediaan khusus kacang kedelai hari ini, tanggal 25 Oktober 2022, harga di toko-toko besar Rp. 700.000 hingga Rp. 720.000 per karung (14.000 s.d 14.400/kg)

"Stock aman dan mencukupi tidak ada barang kosong atau langka. Kacang kedelai berasal dari impor dan dipesan dari Medan serta Pekanbaru. Memang harganya naik baru 10 hari kebelakang, karena dipengaruhi kenaikan harga BBM dan naiknya jasa atau upah tukang angkat," ungkapnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost-- Menyusul rendahnya akses warga Limapuluh Kota terhadap sarana sanitasi dan higinitas yang layak berdasarkan hasil studi EHRA (Environment Health Risk Assassment) tingkat kabupaten, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menantang Forum Kabupaten Sehat (FKS) untuk memperbaikinya serta menjadi titik tolak untuk meraih Swasti Saba tahun 2023. "Kita tantang Forum Kabupaten Sehat serta komitmen masing-masing kepala dinas untuk mewujudkan lingkungan yang sehat menuju Swasti Saba 2023. Kepala dinas itu harus berani. Apa inovasi kita, apa langkah kita dalam menghadirkan kesejahteraan ditengah masyarakat,” kata Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada saat pengukuhan Forum Kabupaten Sehat di Aula Rumah Dinas Bupati, Rabu, (26/10/2022). Di kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen para kepala  daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota mendukung persiapan penghargaan Swastiba 2023. Tampil sebagai Ketua FKS Saiful dengan periode kepemimpinan 2022-2024.  Studi EHRA/ Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan merupakan  survey partisipatif di kabupaten/kota untuk mengetahui kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Swasti Saba sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan setiap 2 tahun sekali oleh oleh Kemendagri dan Kemenkes, kepada kota/kabupaten yang berhasil menyelenggarakan program tatanan yang ada dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). 

Dilanjutkan Bupati Safaruddin rendahnya sanitasi dan prilaku yang mendukung higinitas di Kabupaten Limapuluh Kota ditunjukkan oleh peringkat Limapuluh Kota pada urutan ketiga terendah se Sumatera Barat dengan persentase nagari ODF ( kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan) hanya 2,67 persen. Artinya baru 2 nagari dari 79 nagari yang terbebas buang air besar sembarangan. "Kami minta kepala perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius dalam mencapai 100 persen ODF, serta meningkatkan cakupan akses sanitasi di Kabupaten Limapuluh Kota", ulas Bupati Safaruddin.

Disisi lain, Safaruddin menuturkan masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti dilakukan oleh seluruh jajarannya termasuk penanggulangan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. "Kami ingatkan kepala OPD jangan bangga dan berpuas diri. Ini tugas kita kedepan, dengan segala daya dan upaya kita kita wujudkan Kabupaten Limapuluh Kota yang lebih bersih, nyaman dan sehat", ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKS Saiful mengatakan akan segera melaksanakan koordinasi bersama pihak terkait serta melaksanakan pembinaan kepada forum kecamatan sehat dan kelompok kerja nagari sehat yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota guna mencapai 100 persen ODF di 79 nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. "Saya berharap dukungan dan doa agar dapat menjalankan amanah yang diberikan. Dengan koordinasi dan kolaborasi, mudah mudahan kita dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten yang sehat dan sejahtera", pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris daerah Widya Putra, Ketua TP PKK Kabupaten Limapuluh Kota Nevi Safaruddin, seluruh Kepala Perangkat Derah, Camat se Kabuapten Limapuluh Kota serta jajaran pengurus FKS Limapuluh Kota. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---Sebanyak 47 Fasilitator Perencana Tingkat Kelurahan dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Untuk Persiapan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 di Aula Lantai III Kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (25/10).

Acara tersebut dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi didampingi Kepala Bappeda Yasrizal dan jajaran. Narasumber dari Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan OPD lainnya.

Sekda Dafrul pasi mengatakan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022 pada 23 September 2022 lalu, maka pembangunan Kota Payakumbuh untuk sementara tidak mengacu lagi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi kepada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.

"Pada tahun 2024 nanti setelah pilkada, kita baru mengikuti pembangunan sesuai dengan visi-misi wali kota periode 2024-2029," katanya.

Dafrul berharap perencanaan yang dibuat bersama-sama ini nantinya bisa linear dengan program nasional, artinya program itu dijawab di daerah hingga di level kelurahan.

"Kita fokus ke masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyebut fasilitator kelurahan berperan ubtuk menampung usulan partisipatif dari masyarakat dan pemandu mufakat kelurahan yang di mulai dari tingkat RT/RW.

"Kita berharap perencanaan kita kedepan bisa terus dioptimalkan melalui penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, serta sense of ownership masyarakat terhadap program dan kegiatan pemerintah," kata Yasrizal. 

Ditambahkannya, ada pun usulan yang ditampung di tingkat bawah melalui mufakat RW nantinya akan dipilah lagi menjadi usulan prioritas pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat selanjutnya.

"Ada usulan prioritas tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, hingga nantinya menjadi rencana kerja perangkat daerah untuk dieksekusi," tukuknya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost- Dalam rangka mengangkat dan melestarikan adat dan budaya, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka festival Lenggang Saribu Talam, Alek Nagari Sarilamak, pada Senin, (24/10/22), di Sarasah Tanggo, Nagari Sarilamak.

Dalam sambutannya, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan budaya serta prosesi adat nagari Sarilamak. "Kita sangat bangga. Ini selaras dengan visi misi daerah, yaitu mewujudkan Limapuluh Kota madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka _Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah_", ucapnya.

Menurut Bupati Safaruddin, event seperti ini perlu dijadikan role model bagi nagari - nagari di Limaluluh Kota dalam mengangkat dan mengenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas serta para generasi muda. "Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan Kabupaten Limapuluh Kota kedepannya", ulas Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olehraga Kabupaten Limapuluh Kota Desri saat diwawancarai mengatakan, festival budaya nagari yang bertema lenggang saribu talam ini diawali dengan prosesi arak-arakan dengan membawa seribu Talam (Dulang), kemudian dilanjutkan dengan memanjatkan do'a bersama di Kapalo Banda Sarasah Tanggo serta melakukan prosesi adat melewakan Gantang 40 Limbago Adat. ”Ini merupakan kegiatan religius yang diselenggarakan dalam bentuk prosesi adat, tak lain adalah sebagai bentuk wujud rasa syukur atas karunia yang telah diberikan Allah SWT", pungkasnya.

Disisi lain Desri berharap, selain sebagai ajang promosi, event ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Limapuluh Kota khususnya objek Wisata Lembah Harau. "Selain wisata alam, objek wisata lembah Harau juga menawarkan sejumlah wisata budaya yang tidak kalah menarik dan apik dari daerah lain",ulasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, Ketua TP PKK Kabupaten Limapuluh Kota Nevi Safaruddin, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Desri, Kadis Kominfo Eki Hari Purnama, Kadis Sosial Armen, Camat Harau, Wali Nagari Sarilamak Oly Wijaya, Ketua KAN, Bamus, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang, serta para undangan lainnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost --  Guna menekan dan menangani inflasi pusat dan daerah, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara virtual, di Ruang Rapat Bupati, pada Senin (24/10/2022). 

Pada rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kepada para Kepala Daerah agar bersama-sama melakukan langkah antisipatif dalam menekan dan menangani inflasi, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo. "Pesan kami bagi rekan-rekan di daerah, jadikan isu inflasi ini sebagai isu prioritas sehingga upaya penanganannya juga dilakukan secara matang seperti saat penanganan pandemi Covid 19," ujarnya.

Selain itu Tito juga memaparkan beberapa poin penting yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan di daerah dalam menangani inflasi di wilayah masing-masing, di antaranya mengoptimalisasi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), mengaktifkan satgas pangan, memastikan BBM subsidi tepat sasaran, gerakan tanam pangan cepat panen sebagai upaya untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. " Untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah,” pungkas Tito.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota akan terus melakukan upaya-upaya strategis bersama TPID untuk mengendalikan inflasi. "Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok harus betul betul kita jaga, kemudian kelancaran distribusi, termasuk menjaga keterjangkauan harga serta yang terpenting adalah selalu melakukan komunikasi yang efektif", ulas Bupati.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Widya Putra, Kapolres 50 Kota, Dandim 0306/50 Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fitma Indrayani, Kadis Perhubungan Dharma Wijaya, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Ferry Chofa serta para undangan lainnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Gelar Sosialisasi Pendataan Buku Profil Pendidikan Data Pembelajaran Tahun 2022-2023  Selma 2 Hari tanggal  20/21 Oktober dengan melibatkan peserta operator Tingkat TK/RA,SD/MI,SMP/Matan,dan SMA,/SMK/MA

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Drs.Danil Defo,M.Si didampingi Kabid PTK Fiqih Rahmat,Sy,S.Kom, Reni Dewita,SH (Subkoordinator Pendidikan Pengembangan Sumber Daya Bappeda Payakumbuh), Analis Kebijakan (Sub Koordinator Data Pendidikan) Rahmadini, SE,M.Si, Kasubag Umum dan Kepegawaian Rina Susanti,S.Kom, Kasi PTK Paud Rahmawati,S.Pd

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dr. Dasril,S.Pd,M.Pd ditemui secara terpisah menyampaikan harapan agar buku Profil Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Pelajaran 2022/2023 dapat selesai sebelum akhir tahun 2022 sehingga data yang tersaji dapat dimaanfaatkan dan berguna bagi perencaan dan pengambil kebijakan pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Kabid PTK Dinas Pendidikan Fiqih Rahmat,Sy,S.Kom selaku Ketua panitia pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya Profil Pendidikan yang lebih objektif, representatif dan up to date. Profil pendidikan ini berguna bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan informasi dalam penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan dan penyusunan kebijakan bagi pimpinan dan stake holder terkait untuk kemajukan pendidikan di Kota Payakumbuh dimasa mendatang.(Yon)

Warga korban kebakaran rumah tersebut yakni keluarga bapak Aris Panjaitan (68) Kuli Bangunan dan isterinya Ruminah Br Simanjuntak (67) serta keluarga bapak Rubbi Panjaitan (46) dan isterinya Penni Br. Siburian (45). 

Dalam pemberian bantuan itu Kapolsek Bangun didampingi Kanit Binmas Ipda S. Panjaitan bersama 4 personil Bhabinkamtibmas yakni AIPTU Amril Yosnadi, AIPTU Suyut SH, AIPTU S. Pasaribu dan BRIPKA L. Simamora kemudian Babinsa Koramil 08 Siantar Peltu Amri Pohan serta perangkat Nagori Rambung Merah. 

Adapun bantuan sembako yang dibagikan berupa beras, minyak goreng, telur, gula dan Mie Instan.

Kapolsek Bangun AKP L.S Gultom SH menyampaikan bahwa bantuan sembako tersebut bentuk empati pimpinan Polri khususnya Kapolda Sumut dan Kapolres Simalungun yang ikut merasakan duka yang dialami warga.

"Kiranya bantuan ini dapat bermanfaat kepada warga korban rumanya terbakar pada hari Selasa (18/-10/2022) pagi sekira pukul 10.30 Wib kemarin," kata Kapolsek.(joe)

*#Humas_Polres_Simalungun*

Limapuluh Kota,netralpost-- Luar biasa. Kinerja percepatan  penurunan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota memperoleh sorotan besar dari Tim Lintas Kementerian dan Lembaga (K/L). Tak tanggung-tanggung tim berkekuatan 22 orang terjun dan menyebar  di empat kenagarian, Nagari Tanjuang Bungo, Nagari Sungai Naniang, Nagari Ampalu  dan  Nagari Piobang pada Kamis (20/10/2022) untuk mencermati langsung praktik baik penerapan aksi konvergensi pecepatan penurunan stunting di tingkat lapang. Kedatangan Tim Lintas K/L menyusul tampilnya Kabupaten Limapuluh Kota meraih Terbaik ke-II se-Sumatera Barat pada Penilaian Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022.  Penghargaan ini diterima langsung Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo pada acara Workshop Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Agustus 2022 lalu di Provinsi Bali. 

"Strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan  stunting akan digali secara mendalam oleh Tim Lintas K/L, menguji laporan dengan kenyataan di lapangan selanjutnya dibahas di tingkat pusat. Artinya, cara Limapuluh Kota dalam menurunkan stunting bakal dikaji untuk direplikasi dan diadvokasi  di tingkat pusat dan daerah, sehingga terbuka peluang bakal diadopsi secara nasional sebagai model penurunan stunting," jelas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Limapuluh Kota Gusdian Laora kepada Tim Kominfo di Tanjuang Bungo, Kecamatan Suliki.  Ditambahkan oleh Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Tim Lintas K/L terdiri atas unsur-unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, BKKBN, dan  Konsultan Nasional Penurunan Stunting serta didampingi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota. 

Saat melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Kenagarian Tanjuang Bungo, Tim Lintas K/L dipimpin Fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung  Wali Nagari Tanjuang Bungo Yefriandi Datuk Mangkuto Rajo tentang  langkah-langkah, strategi dan partisipasi masyarakat dalam penurunan angka stunting. Wali Nagari Yefriandi mengungkapkan Nagari Tanjuang Bungo dinyatakan sebagai lokus stunting pada tahun 2019, namun berkat koordinasi, inovasi dan dukungan masyarakat pada tahun 2021 dinyatakan bebas sebagai stunting. Kata  Harris, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan dan warga  Tanjuang Bungo yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari,  sehingga intervensi stunting dapat berjalan. "Program penanggulangan stunting di Nagari Tanjuang Bungo luar biasa dan dapat diimplementasikan di tempat  lain demi penekanan stunting," ungkap Harris Rambey. Lebih jauh, Wali Nagari Yefriandi menguraikan  sejumlah inovasi dilahirkan untuk menekan angka stunting di wilayahnya. Diantara inovasi itu kata Wali Nagari Yefriandi adalah Prosasa (program satu butir telur, satu rumah, satu keluarga) dan Program Diniprapus yakni pencegahan stunting berupa penyuluhan kepada calon pengantin dan ibu hamil. "Kita telah menuangkan inovasi ini kedalam Peraturan Nagari Tahun 2020. Partisipasi warga terbilang tinggi, semisal Prosasa  tidak hanya sebutir telur yang kami terima secara sukarela dari masyarakat, bahkan ada yang memberi lebih, baik telur maupun berupa uang. Uang tersebut kita belikan susu dan makanan pendamping  lainnya untuk tambahan gizi bagi anak anak kita," papar Wali Nagari Yefriandi. 

Sementara itu, Ketua tim kunjungan lapangan lintas kementerian/Lembaga percepatan penurunan stuntung , Harris Rambey dalam sambutannya mengatakan tujuan kedatangan timnya adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. "Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Prevalensi stunting pada anak balita ditargetkan untuk turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu dari proyek prioritas dan major project pembangunan nasional lima tahun mendatang,"ulasnya. Turut hadir pada FGD Tim Lintas K/L  Kepala Bapelitbang Kabupaten Limapuluh Kota Gusdian Laora, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limaluluh Kota, dr. Adel Noviarman, Camat Suliki Ali Sabri, Forkopimca, Kepala Puskesmas,  Bamus, Kader Kesehatan, Pendidikan, KPM, Bidan Desa serta para Ibu hamil/keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora mengungkapkan kesan positif juga diperoleh Tim Lintas K/L saat melakukan FGD di Nagari Sungai Naniang, Ampalu dan Piobang, terutama semangat dan kebersamaan pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting di masing-masing wilayah. "Karenanya kita optimis percepatan penurunan stunting trend-nya akan semakin meningkat di Limapuluh Kota," ucap Gusdian Laora. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Sebagai kota yang sukses meraih penghargaan di tingkat nasional dengan layanan perizinan berusaha/investasi nomor satu di Indonesia pada 2021 lalu, Pemerintah Kota Payakumbuh terus menggenjot investor di kota yang terkenal dengan brand City of Randang itu.

Namun, investor seperti pengusaha-pengusaha baru masih ada yang belum memahami akan pentingnya hak dan kewajiban perusahaan sesuai peraturan perundang undangan. Contohnya memiliki nomor induk berusaha (NIB), jaminan sosial tenaga kerja, hingga mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) nya.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Payakumbuh memfasilitasi penyelesaian hambatan pengusaha di Kota Payakumbuh itu dengan menggandeng instansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam kegiatan sosialisasi di kantor DPMPTSP, Kamis (20/10).

Membuka kegiatan tersebut, dalam sambutannya Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria mengatakan setiap perusahaan berkewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan keselamatan dan keamanan pekerja.

"Sebagian perusahaan sudah ada yang melakukannya, sementara yang lain ada juga yang belum. Padahal, ini telah diamanatkan dalam undang-undang, maka kita mendorong pengusaha agar tertib dengan aturan," jelasnya.

Yang tak kalah penting lagi, jelas Meizon, perusahaan juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala (pertriwulan dan semester). Saat ini masih ada juga yang belum menyampaikan LKPM tersebut.

"Dari LKPM, akan terlihat perkembangan realisasi investasi dari perusahaan dan secara akumulasi akan mencerminkan realisasi investasi di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Melalui LKPM, pelaku usaha juga dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha. Selanjutnya pemerintah akan terus berupaya mencari solusi atas masalah tersebut," ulasnya.

Sementara itu, narasumber dari BPJS Cabang Payakumbuh Abdilhaq Fashollatain menerangkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan setiap penduduk menjadi peserta program jaminan sosial. Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya sebagai peserta program jaminan sosial, dengan memberikan data dirinya serta data pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

"Tidak mendaftarkan BPJS karyawan merupakan pelanggaran administratif sehingga perusahaan mendapat sanksi administratif, bukan pidana. Meski demikian, sanksi perusahaan ini bisa berdampak serius karena menyangkut kelangsungan perusahaan dan bisnis," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 17 UU No 24 Tahun 2011, diterangkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

"Pemberian sanksi perusahaan berupa teguran dan denda dilakukan oleh BPJS, sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu menyangkut perizinan, dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS," pungkas Abdilhaq. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Menjalankan arahan Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk mencegah stunting di Kota Payakumbuh, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono turun kapangan mendatangi PAUD Suci di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan PAUD Harapan Bunda di Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang untuk membagikan susu dan makanan tambahan, Rabu (21/10).

Di samping organisasi perangkat daerah yang mengangkat anak asuh, jajaran camat terkhusus Camat Payakumbuh Selatan ini dan juga masyarakatpun aktif menyalurkan bantuan untuk pemenuhan gizi anak dari swadaya dan donatur yang turut membantu menyukseskan program ini.

Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono saat diwawancara media berharap dengan bantuan ini dapat membantu anak-anak yang ada di PAUD tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka, masalah stunting harus disikapi dengan serius supaya generasi penerus dapat tumbuh dan kembang dengan optimal.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada donatur yang telah mendukung program ini," katanya 

Setelah bergiat di Kenagarian Aua Kuniang, Camat Agus dan jajaran bergerak memberikan bantuan untuk anak balita di Kelurahan Limbukan dan PAUD ACI (Aku Cinta Ibu di Kelurahan Padang Karambia.

"Masih ada bantuan lainnya yang akan kami serahkan besok," kata Agus menambahkan.

Camat juga menginformasikan, guna menekan inflasi, pada hari Kamis (20//10), pihaknya juga telah melakukan peninjauan ke KWT Makmur di Kelurahan Padang Karambia dengan jumlah anggota 25 orang sekaligus melakukan penanaman bibit cabe dan panen sayur.

"Pada giat itu kita membantu KWT dengan sumbangan dana untuk beli bibit," pungkasnya. (Yon)

Semarang,netralpost.net --- Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat Teta Midra, S. STP, M. Si menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Penganugerahan Indonesia Persada.ID Award III Tahun 2022 di HOTEL GRIYA PERSADA CONVENTION, BANDUNGAN SEMARANG JAWA TENGAH, Selasa 18/10/2022. Hadir mendampingi Kadis Kominfo Kabupaten Solok yakni Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Syofiar Syam, S.Sos, M.Si dan Pranata Humas Muda Nazwirman, S.Pd.

Mukernas kali ini diadakan dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi dan amanah dari anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada) sesuai dengan AD dan ART dengan Tema Radio Kekinian : Inovasi untuk Ketahanan Informasi. Acara diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia beserta Staf/jajaran yang terkait dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Acara Mukernas dibuka oleh Ketua Umum Persada.id yakni Bapak Ganjar Pranowo yang dalam keseharian sebagai Gubernur Jawa Tengah, turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Dr. Eko Prasetyo Purnomo Putro, S.Si, M.Si, MA, Direktur Utama RRI I Hendrasmo dan Ketua Harian Persada.id Drs. Syaifudin Ahmad, M.Si.

Dalam sambutannya Ketua Umum Persada.id Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ada empat topik utama dalam Mukernas IV Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id), yakni terkait organisasi, kelembagaan, sumberdaya manusia(SDM), dan pengembangan inovasi siaran.

Ganjar menegaskan, bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan LPPL di setiap daerah. Diharapkan musyawarah ini betul-betul bisa merumuskan apa-apa yang menjadi kehendak bersama, setiap klaster persoalan yang ada itu nantinya keluar solusi yang mungkin akan dikerjakan dalam satu semester ke depan.

Persoalan organisasi meliputi keanggotaan dan pendanaan. Persoalan kelembagaan lebih pada perizinan yang rumit. Sementara persoalan SDM adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota agar kemampuannya meningkat. Terakhir mengenai pengembangan inovasi siaran lebih pada cara beradaptasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Ganjar berharap ada champion-champion dari LPPL di masing-masing kabupaten/kota yang bisa ditiru. Ada lembaganya bagus akan kita jadikan patokan, ada manajerialnya bagus,  pengembangan SDM bagus. Kalau semua sudah bagus maka kita akan dorong untuk yang lain bisa meniru.

Dalam pengembangan inovasi siaran, Ganjar mendorong agar radio dan televisi lokal mampu hadir dalam multi platform. anak-anak sekarang mendengarkan radionya sudah digital, sudah multi platform. Setelah penyiaran radio pemberitaan bisa di-extend melalui medsos. setiap LPPL dirasa bagus memiliki medsos sehingga selesai siaran informasi bisa diberikan melalui medsos dan masyarakat bisa mendapatkan informasi dari manapun. Harus kekinian. Ruang interaksi dengan anak-anak muda harus diberikan.

Selain itu, untuk dapat perbaikan empat poin penting itu juga membutuhkan komitmen dari masing-masing pemerintah daerah. Dukungan ini dapat berupa pelatihan manajerial dan anggaran jika radio atau televisi lokal itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu dukungan SDM dari pemerintah daerah juga diperlukan agar organisasi berjalan dengan baik.

"Kalau semuanya sudah baik, maka terakhir konten apa yang diberikan agar menarik, sekarang kalau publik melihat konten radio televisi pemerintah kayak gitu aja. Maka ini perlu istilahnya lebih nge-pop, lebih bisa diterima khalayak ramai dan generasi kekinian," 

Ganjar berpendapat ide content-nya dari kawan-kawan Persada.id dengan semangat dan tema kekinian. "Komitmen inilah yang coba kita bicarakan hari ini. Rekomendasinya nanti bisa kita berikan, mana yang harus ke kementerian dan mana yang harus ke kepala daerah. Ini penting kita lakukan agar Rekomendasi yang kita hasilkan dapat terlaksana dengan baik (*).