NetralPost.net

Arosuka, netralpost --- Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar bersama Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauti Ardi melakukan kunjungan kerja guna memenuhi prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat, maka dari itu Bupati turun langsung ditengah-tengah masyarakat untuk mendengar apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di Nagari Taruang-taruang, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kamis (27/10/22).

Bupati menjelaskan bahwa modal awal dalam pembangunan suatu daerah ialah pendidikan, maka dari itu, Pemda saat ini fokus dalam membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah di Kabupaten Solok.

"Pada Tahun 2023 nanti kita juga akan memperbaiki jalan-jalan milik kabupaten, ini semua demi menunjang perekonomian masyarakat yang mayoritas petani dan pedagang," ucap Bupati.

Tambahnya, bagi masyarakat petani silahkan usulkan kelompok taninya dan nanti akan kita berikan bantuan berupa bibit ataupun mesin cultivator dan peralatan pertanian.

Diakhir sambutannya, Bupati membuka sesi tanya jawab serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan di nagarinya, baik itu dalam aspek pertanian, pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur.

Bupati Solok juga memberikan santunan kepada anak yatim di Nagari Taruang-Taruang yang berasal dari gaji beliau.

Limapuluh Kota,netralpost-- Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan salah satu upaya menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran dalam menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan, sehingga menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan.

Demikian sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sebagaimana yang dibacakan oleh Sektetaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Widya Putra pada peringatan hari Sumpah Pemuda ke 94 tingkat Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2022 di halaman kantor Bupati Limapuluh Kota, Jumat, (28/10/22).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekda Kabupaten Limaluluh Kota Widya Putra, turut mendampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, serta dihadiri oleh organisasi pemuda, ASN lingkup Kabupaten Limapuluh Kota, pelajar, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Upacara berlangsung hikmad saat pengibaran sangsaka merah putih, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Sekda serta pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan Ikrar Pemuda oleh KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia).

Dibagian lain sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan Sekda Widya Putra menjelaskan, peringatan sumpah pemuda dengan tema "Bersatu Bangun Bangsa" memberikan pesan bahwa bersatu padu merupakan harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa. "Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa", lanjutnya mengutip pidato Menteri.

Karena itu, upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda untuk menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan, agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan serta dinilai mampu mencapai prestasi tinggi. "Kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda  mengembangkan potensi demi membangun bangsa", Ucap Sekda Widya Putra seraya membacakan pidato Menteri.

Usai menyampaikan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekda Widya Putra menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pemuda berprestasi Kabupaten Limapuluh Kota berupa Reward dan piagam penghargaan, diantaranya pemuda pelopor bidang Pendidikan, M.Iqbal Harpennas, bidang Pangan, Muttaqin, kemudian pada bidang Pengelola SDA, lingkungan dan pariwisata, Aqil Fernando, selanjutnya bidang inovasi teknologi Nurul Afdal serta pada bidang agama Roby Halby.(Yon)

Limapuluh Kota,netralpost ---Kabupaten Limapuluh Kota komit untuk terus meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan informasi publik. Langkahnya, menata kebijakan, meningkatkan kualitas pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) serta serta mengintensifkan koordinasi dengan Komisi Informasi. Dengan ini akan terwujud  PPID yang profesional serta tersedianya informasi publik untuk pemangku kepentingan yang sejalan dengan koridor kebijakan daerah. Pernyataan itu diungkapkan Sekretaris Daerah Limapuluh Kota Widya Putra saat menerima kunjungan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat Nofal Wiska di ruang kerjanya di Kantor Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak, Harau, Jumat (28/10/2022).

"Kita menyambut baik penilaian  Komisi Informasi Sumbar atas sejumlah Badan Publik di Limapuluh Kota, upaya untuk melayani penyediaan informasi publik oleh masing-masing PPID, bisa berbuah prestasi seraya kita terus memperbaiki diri di bawah bimbingan KI Sumbar," tambah Sekda Widya Putra. 

Kedatangan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi wakilnya Adrian Tuswandi untuk memimpin langsung sekaligus mengantarkan Tim Verifikasi Faktual (Verfak) Monitoring dan Evaluasi KI Sumbar untuk melakukan visitasi ke PPID di enam Badan Publik di Kabupaten Limapuluh Kota. Khusus untuk jajaran Pemerintah Kabupaten tim verfak melakukan monitoring dan evaluasi di PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Limapuluh Kota, Perusahaan Daerah Air Minum dan Pemerintah Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Tiga Badan Publik lainnya yang mendapat penilaian tim verfak adalah KPUD dan Bawaslu Limapuluh Kota dan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Turut mendampingi Sekda Widya Putra di kesempatan itu, Asisten III Setda A. Zuhdi Perama Putra, Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama, Direktur PDAM Zulbadri, Sekdis Kominfo Nuzul Firman, Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Nofrizal, Kabid Statistik dan PPID Mira Ningsih.  

Kadis Kominfo Eki Hari Purnama mengatakan PPID Utama Diskominfo Limapuluh Kota termasuk 10 besar PPID Utama se Sumbar yang dinilai oleh Tim Verfak KI Sumbar.  Penilaian itu berkenaan dengan persiapan Anugerah Keterbukaan Informasi Sumbar untuk Badan Publik Tahun 2022. "Mudah-mudahan PPID Utama Diskominfo serta Badan Publik lainnya di Limapuluh Kota, yang akan dinilai akan bisa berprestasi di ajang Anugerah Keterbukaan Publik 2022," terang Eki. Sementara, Ketua KI Nofal Wiska mengatakan secara umum badan publik telah menyadari pentingnya keterbukaan informasi. Bahkan apresiasi disampaikan Nofal untuk Limapuluh Kota untuk keterbukaan informasi publik. Seperti halnya, PPID Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang telah menjadi rujukan nasional  dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk kepentingan publik. "Sejak 2018 PPID Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang langganan memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dan yang menggembirakan PPID KPUD Limapuluh Kota menunjukkan peningkatan yang signifika," ujar Nofal.

Lebih lanjut, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengungkapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pemerintah daerah diharapkan membuka ruang yang seluas-luas untuk memberikan informasi publik. Tetapi dalam praktiknya, kata Nofal, hendaknya ditunjang oleh kebijakan yang mengakomidir jenis informasi yang boleh atau yang dibatasi untuk disampaikan ke publik. "Masing-masing daerah perlu menyusun standar operasional prosedur keterbukaan informasi publik mengacu ke peraturan Komisi Informasi, inilah yang mesti dipedomani selanjutnya oleh PPID dan publik yang butuh informasi dari Badan Publik," jelas Nofal. Di sisi lain, Nofal menekankan pentingnya inovasi Badan Publik dalam memenuhi ekspektasi kebutuhan informasi dan dokumen untuk publik. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost— Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Limapuluh Kota dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 serta ranperda penyertaan modal, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sarilamak, pada Kamis (27/10/2022).

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Wendi Chandra ST, dan didampingi oleh Wakil Ketua II Syamsul Mikar serta diikuti oleh unsur Forkopimda, Sekda Widya Putra, Anggota DPRD dan Kepala Perangkat daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak delapan fraksi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyampaikan pandangan umum yang menitikberatkan kepada efektifitas, efisien, tepat sasaran, serta kontribusi APBD 2023 terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara terhadap Ranperda penyertaan modal, fraksi-fraksi DPRD memandang pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota harus mempunyai landasan serta payung hukum yang jelas, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD). "Pernyataan penyertaan modal pemerintah daerah di Bank Nagari merupakan sebuah keharusan, selain untuk payung hukum, juga memberikan keamanan bagi pemerintah dan keuangan daerah", ujar ketua Fraksi Golkar, Doni Ikhlas.

Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan pada Senin, (31/10/2022) dengan agenda agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi membahas Rancangan Peraturan Daerah tahun anggaran 2023 serta Ranperda  penyertaan modal. (Yon)

Jakarta, netralpost --- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak di Satpas SIM Polda Metro Jaya yang ada di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Sidak dilakukan hari ini, Rabu 26 Oktober 2022. Hal tersebut diketahui dari akun Instagram resmi Kapolri @listyosigitprabowo. Dimana sidak tersebut disiarkan langsung dalam akun Instagramnya.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut terlihat mengunjungi beberapa bagian mulai tempat tes tertulis hingga tes praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kapolri juga sempat mengecek ruang uji simulator yang ada di sana yang saat itu sedang digunakan pemohon.

Dalam beberapa kesempatan, mantan Kapolda Banten ini mengajak diskusi para warga yang sedang melakukan pemohonan pembuatan SIM. Ia pun menanyakan beberapa hal terkait adanya kesulitan atau alasan warga baru membuat SIM.

Di lokasi ujian praktik, Kapolri bahkan sempat melihat warga yang tengah melaksanakan ujian berkendara. Ia pun mendoakan agar warga lulus mengikuti ujian tersebut. Ia pun beberapa kali menanyakan kepada Kasie SIM Polda Metro Jaya Kompol Akasa Kompol Rambing yang mendampinginya.

“Ini kalau gagal ujian praktik bisa langsung ulang,” tanya Kapolri.

“Siap jenderal dikasih waktu ulang 14 hari kemudian,” kata Kompol Akasa.

Kapolri pun meminta ada kebijakan jika masyarakat gagal tes ujian praktik bisa ulang dihari yang sama. Bahkan, orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini meminta masyarakat diberi latihan terlebih dahulu sebelum melakukan pratik ujian.

“Kalau bisa kasih kesempatan dua kali pada hari yang sama. Karena makan waktu juga jika datang lagi. Tadi saya dengar ada yang 4 kali gagal. Terus dikasih pelatihan dulu masyarakat sebelum ujian,” pinta Kapolri.

Warga pun sempat mengajak Kapolri berfoto. Ada pula warga yang berterima kasih saat Listyo melakukan sidak di sana dan mengapresiasi pelayanan pembuatan SIM.(*)

Sumbar, netralpost - Polres Pessel  melalui Satresnarkoba kembali membuktikan komitmennya untuk menjadikan wilayah kabupaten Pesisir selatan zero narkoba, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya menangkap tiga orang sekaligus tersangka penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering pada Senin malam (24/10) di Kampung Luar Salido Kec.IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. 

Tidak tanggung-tanggung, kali ini Satresnarkoba Polres Pessel berhasil menyita satu Paket besar ganja kering dari tersangka.

Selain itu, polisi juga berhasil menyita satu Paket kecil ganja dan satu unit handphone.

"Kali ini Satresnarkoba Polres Pessel berhasil menangkap tiga orang tersangka dan berhasil menyita satu paket besar dan satu paket  kecil ganja kering ," kata Kapolres Pessel AKBP Novianto Taryono melalui Kasubsi PID Aiptu Doni Santoso.

Ia menjelaskan, ketiga tersangka masing-masing berinisial WRP (30), SF (24), dan BDA (23) warga Kecamatan IV jurai ini ditangkap setelah mengetahui ciri-ciri para tersangka, saat ditangkap ketiga tersangka baru selesai menghisap ganja.

"Ketiga tersangka ditangkap setelah selesai menghisap narkotika jenis ganja," ujar Doni.

Dari keterangan tersangka WRP (30) bahwa narkotika ganja kering paket besar itu adalah barang miliknya.

Dari para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa satu paket besar narkotika golongan I jenis ganja kering, satu paket kecil narkotika golongan I jenis ganja kering, serta satu unit handphone android merk  XIAOMI REDMI NOTE 9T warna biru.

Lebih lanjut Kasubsi PID menjelaskan, awalnya penangkapan itu diawali dari informasi masyarakat atas aktivitas tersangka, lalu dilakukan penyelidikan dan ditemukan tersangka sesuai dengan ciri-ciri yang ada dan dilakukan penangkapan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap barang bukti.

" Mari kita jadikan Kabupaten Pesisir Selatan ini wilayah zero narkoba, jangan takut dan segan-segan melaporkan apabila mengetahui aktivitas terkait penyalahgunaan narkotika," imbau Doni.(*)

Arosuka, netralpost -- Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar melakukan kunjungan kerja sekaligus temu ramah dengan masyarakat Nagari Gantung Ciri Kec. Kubung Rabu (26/10/2022).

Turut mendampingi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Syahrial, MM, Kepala SKPD di Lingkup Pemkab Solok, Camat Kubung Sujanto Amrita, Forkopimcam Kubung, Wali Nagari Gantung Ciri Drs. Hendri Yudha, beserta para undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan dengan anggaran yang ada saat ini beliau akan memaksimalkan untuk pembangunan semua nagari di Kabupaten Solok tak terkecuali di Nagari Gantung Ciri. 

Bupati menyampaikan total anggaran yang telah direalisasikan untuk pembangunan di Nagari Gantung Ciri lebih kurang 1,5 milyar. Sedangkan untuk tahun 2023 Bupati mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan usulan apa saja yang ingin dibangun di Nagari Gantung  Ciri dan Kec. Kubung pada umumnya.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan beragam usulan diantaranya di bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian, UMKM dan pariwisata. Semua usulan itu langsung ditampung Bupati Solok dan beliau meminta dinas terkait untuk mencatat dan menindaklanjuti usulan tersebut.

Diakhir acara, Bupati memberikan santunan dari pribadi beliau kepada lebik kurang 50 orang anak yatim di Nagari Gantung Ciri, Kec. Kubung.(*)

Turut mendampingi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Syahrial, MM, Kepala SKPD di Lingkup Pemkab Solok, Camat Kubung Sujanto Amrita, Forkopimcam Kubung, Wali Nagari Gantung Ciri Drs. Hendri Yudha, beserta para undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan dengan anggaran yang ada saat ini beliau akan memaksimalkan untuk pembangunan semua nagari di Kabupaten Solok tak terkecuali di Nagari Gantung Ciri. 

Bupati menyampaikan total anggaran yang telah direalisasikan untuk pembangunan di Nagari Gantung Ciri lebih kurang 1,5 milyar. Sedangkan untuk tahun 2023 Bupati mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan usulan apa saja yang ingin dibangun di Nagari Gantung  Ciri dan Kec. Kubung pada umumnya.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan beragam usulan diantaranya di bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian, UMKM dan pariwisata. Semua usulan itu langsung ditampung Bupati Solok dan beliau meminta dinas terkait untuk mencatat dan menindaklanjuti usulan tersebut.

Diakhir acara, Bupati memberikan santunan dari pribadi beliau kepada lebik kurang 50 orang anak yatim di Nagari Gantung Ciri, Kec. Kubung.(*)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menghimbau pengrajin tahu dan tempe di Kota Payakumbuh untuk terus berproduksi di tengah harga kedelai di Indonesia saat ini cenderung tidak stabil dengan menyesuaikan harga kedelai dengan hasil produksi, sehingga tidak mempengaruhi usaha mereka.

"Tahu dan tempe adalah bahan untuk konsumsi kita sehari-hari, saat ini resesi kedelai mulai terjadi, kita harus bersiap," kata Rida kepada media, Selasa (25/10).

Rida menambahkan, dari informasi yang dirangkum dari beberapa sumber, alasan harga kedelai di Indonesia meningkat di antaranya suplai kedelai yang masih mengandalkan impor, kelangkaan kapal kargo, kelangkaan kontainer dari Amerika, serta biaya pengapalan yang terus naik.

“Kondisi geopolitik seperti perang dan kondisi iklim yang menyebabkan gagal panen juga mempengaruhi harga pangan termasuk kedelai,” katanya.

Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian Setdako Payakumbuh Arif Siswandi menyebut, satgas pangan juga meningkatkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memantau distribusi kedelai dan adanya isu permainan harga di lapangan.

"Kita dapat informasi dari Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Ketahanan Pangan kalau stok kacang kedelai saat ini masih stabil," ujarnya.

Ditambahkan Arif, dari laporan pemantauan harga dan ketersediaan khusus kacang kedelai hari ini, tanggal 25 Oktober 2022, harga di toko-toko besar Rp. 700.000 hingga Rp. 720.000 per karung (14.000 s.d 14.400/kg)

"Stock aman dan mencukupi tidak ada barang kosong atau langka. Kacang kedelai berasal dari impor dan dipesan dari Medan serta Pekanbaru. Memang harganya naik baru 10 hari kebelakang, karena dipengaruhi kenaikan harga BBM dan naiknya jasa atau upah tukang angkat," ungkapnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost-- Menyusul rendahnya akses warga Limapuluh Kota terhadap sarana sanitasi dan higinitas yang layak berdasarkan hasil studi EHRA (Environment Health Risk Assassment) tingkat kabupaten, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menantang Forum Kabupaten Sehat (FKS) untuk memperbaikinya serta menjadi titik tolak untuk meraih Swasti Saba tahun 2023. "Kita tantang Forum Kabupaten Sehat serta komitmen masing-masing kepala dinas untuk mewujudkan lingkungan yang sehat menuju Swasti Saba 2023. Kepala dinas itu harus berani. Apa inovasi kita, apa langkah kita dalam menghadirkan kesejahteraan ditengah masyarakat,” kata Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada saat pengukuhan Forum Kabupaten Sehat di Aula Rumah Dinas Bupati, Rabu, (26/10/2022). Di kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen para kepala  daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota mendukung persiapan penghargaan Swastiba 2023. Tampil sebagai Ketua FKS Saiful dengan periode kepemimpinan 2022-2024.  Studi EHRA/ Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan merupakan  survey partisipatif di kabupaten/kota untuk mengetahui kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Swasti Saba sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan setiap 2 tahun sekali oleh oleh Kemendagri dan Kemenkes, kepada kota/kabupaten yang berhasil menyelenggarakan program tatanan yang ada dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). 

Dilanjutkan Bupati Safaruddin rendahnya sanitasi dan prilaku yang mendukung higinitas di Kabupaten Limapuluh Kota ditunjukkan oleh peringkat Limapuluh Kota pada urutan ketiga terendah se Sumatera Barat dengan persentase nagari ODF ( kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan) hanya 2,67 persen. Artinya baru 2 nagari dari 79 nagari yang terbebas buang air besar sembarangan. "Kami minta kepala perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius dalam mencapai 100 persen ODF, serta meningkatkan cakupan akses sanitasi di Kabupaten Limapuluh Kota", ulas Bupati Safaruddin.

Disisi lain, Safaruddin menuturkan masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti dilakukan oleh seluruh jajarannya termasuk penanggulangan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. "Kami ingatkan kepala OPD jangan bangga dan berpuas diri. Ini tugas kita kedepan, dengan segala daya dan upaya kita kita wujudkan Kabupaten Limapuluh Kota yang lebih bersih, nyaman dan sehat", ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKS Saiful mengatakan akan segera melaksanakan koordinasi bersama pihak terkait serta melaksanakan pembinaan kepada forum kecamatan sehat dan kelompok kerja nagari sehat yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota guna mencapai 100 persen ODF di 79 nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. "Saya berharap dukungan dan doa agar dapat menjalankan amanah yang diberikan. Dengan koordinasi dan kolaborasi, mudah mudahan kita dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten yang sehat dan sejahtera", pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris daerah Widya Putra, Ketua TP PKK Kabupaten Limapuluh Kota Nevi Safaruddin, seluruh Kepala Perangkat Derah, Camat se Kabuapten Limapuluh Kota serta jajaran pengurus FKS Limapuluh Kota. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---Sebanyak 47 Fasilitator Perencana Tingkat Kelurahan dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Untuk Persiapan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 di Aula Lantai III Kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (25/10).

Acara tersebut dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi didampingi Kepala Bappeda Yasrizal dan jajaran. Narasumber dari Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan OPD lainnya.

Sekda Dafrul pasi mengatakan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022 pada 23 September 2022 lalu, maka pembangunan Kota Payakumbuh untuk sementara tidak mengacu lagi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi kepada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.

"Pada tahun 2024 nanti setelah pilkada, kita baru mengikuti pembangunan sesuai dengan visi-misi wali kota periode 2024-2029," katanya.

Dafrul berharap perencanaan yang dibuat bersama-sama ini nantinya bisa linear dengan program nasional, artinya program itu dijawab di daerah hingga di level kelurahan.

"Kita fokus ke masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyebut fasilitator kelurahan berperan ubtuk menampung usulan partisipatif dari masyarakat dan pemandu mufakat kelurahan yang di mulai dari tingkat RT/RW.

"Kita berharap perencanaan kita kedepan bisa terus dioptimalkan melalui penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, serta sense of ownership masyarakat terhadap program dan kegiatan pemerintah," kata Yasrizal. 

Ditambahkannya, ada pun usulan yang ditampung di tingkat bawah melalui mufakat RW nantinya akan dipilah lagi menjadi usulan prioritas pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat selanjutnya.

"Ada usulan prioritas tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, hingga nantinya menjadi rencana kerja perangkat daerah untuk dieksekusi," tukuknya. (Yon)