NetralPost.net

Untuk kunjungan Pertama dilaksanakan pada Nagari Simanau dengan agenda kegiatan sesuai jadwal dan setelah itu direncanakan akan  mengunjungi Nagari Garabak Data sesuai dengan agenda berikutnya, namun dalam pelaksanaannya perjalanan rombongan terhenti dikarenakan akses jalan yang tidak bisa dilalui.

“Pada hari ini setelah malaksanakan kegiatan silatuahmi di Nagari Simanau, Saya bersama Anggota DPR RI, Ibu Athari berencana melakukan untuk kunjungan kerja ke Nagari Garabak Data tapi dikarenakan akses jalan yang tidak bisa di lalui terpaksa perjalanan kami hentikan” ujar Bupati.

Bupati Solok, Epyardi Asda menjelaskan bahwa akses jalan ke Nagari Garabak Data ini baru dibuka dengan menggunakan alat berat Excavator, dan pekerjaan pengerasan baru mulai dilakukan.

“Untuk itu melalui Ibu Athari, kami meminta bantuan kepada Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden untuk membantu memperbaiki jalan kami di Nagari Garabak Data dan bisa menjadikan Nagari Garabak Data ini untuk tidak terisolir lagi.” Ucap Bupati. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Athari Gauthi Ardi menyampaikan akan siap mendukung usulan dari Pemerintah Kabupaten Solok yang tentunya sejalan dengan tujuan Bapak Presiden fokus untuk pembangunan di daerah 3 T (Terpencil, Terluar dan Terisolir).

Athari juga menyampaikan bukan hanya Nagari Garabak Data tetapi semua Nagari di Kecamatan Tigo Lurah ini akan dibantu untuk melakukan pembangunan sehingga tidak menjadi daerah 3T lagi. 

“Sebagai mitra Mentri PUPR saya siap mendukung dan membantu untuk Pembangunan di Kabupaten Solok.” pungkas Athari.

Limapuluh Kota,netralpost-- Untuk memberikan kemudahan, percepatan layanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan Disdukcapil Goes To School di SMA N 1 Situjuah Limo Nagari, Senin, (06/02/2023). Diawali dengan upacara bendera dengan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo sebagai Inspektur Upacara, sejumlah acara turut memeriahkan Disdukcapil Goes To School kali ini, diantaranya Launching Pelayanan Administrasi Kependudukan dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Penyerahan secara Simbolis KTP-el bagi siswa, penyerahan piagam penghargaan bagi nagari terbaik dalam perekaman KTP-el, Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4), dan Pelayanan Perekaman Biometrik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumbar Asri Cun, Kepala Dinas Dukcapil Refilza didampingi Sekretaris Erinaldi dan sejumlah Kepala Bidang, Camat Situjuah Limo Nagari Rahmat Hidayat bersama unsur Forkopimca serta sejumlah Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.

"Di era globalisasi saat ini, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya meningkatkan integrasi sistem administrasi kependudukan dengan beragam layanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, salah satunya adalah IKD," ungkap Bupati Safaruddin dalam sambutannya. Kemudian dikatakannya, Launching Penerbitan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Limapuluh Kota ini akan memberikan kemudahan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat, yang artinya dengan satu aplikasi dapat memberikan beberapa pelayanan kepemilikan dokumen seperti BPJS, NPWP, Kartu Pemilih dan lainnya.

Di bagian lain sambutannya, Bupati berharap partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai target perekaman KTP-el di Limapuluh Kota di tahun 2023 sebesar 25% dari jumlah wajib KTP dapat terwujud. "Arti penting dokumen kependudukan seperti KTP bagi para siswa adalah guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, untuk itu kami menghimbau para siswa untuk mengurus dokumen kependudukan sedari awal guna mempersiapkan diri untuk keperluan apapun," jelas Bupati. Disamping itu, Bupati Safaruddin meminta agar stakeholder seperti Disdukcapil, Camat, Wali Nagari bersinergi agar program 'Kependudukan dalam genggaman' dapat terealisasi di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara itu Kepala Dukcapil Limapuluh Kota Refilza saat diwawancara Tim Humas Diskominfo menjabarkan, tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat luas tentang pentingnya dokumen kependudukan. Tak hanya itu, lanjut Refilza, kegiatan yang kita adakan ini guna mewujudkan dan memenuhi target nasional tertib administrasi kependudukan. Yang bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum pada dokumen kependudukan. “Dengan launching pelayanan IKD pada hari ini maka pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini terpusat di kantor Disdukcapil bisa dapat dilakukan di Kantor Camat masing-masing, serta dapat mendukung misi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya " jelas Refilza. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost-- Sebagai upaya merealisasikan semua tanah di Indonesia harus terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2025 sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. “Gerakan ini merupakan program nasional yang harus kita sukseskan sebab dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan dapat mengurangi konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat. Selain itu, juga dapat meminimalisir pergerakan mafia tanah dalam pembuatan sertifikat palsu. Dengan status batas tanah yang jelas akan memberikan ketenangan bagi investor untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari sosialisasikan gerakan ini kepada pemilik – pemilik tanah agar segera menyelesaikan patok tanahnya”.Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Widya Putra dalam kapasitasnya mewakili Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada kegiatan Pencanangan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah “GEMAPATAS” serentak seluruh Indonesia di Kantor Wali Nagari Limbanang, Jumat (03/02/2023). 

Di momen yang sama, Kakan Pertanahan Limapuluh Kota Donna Savitri mengatakan bahwa GEMAPATAS merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PTSL terintegrasi tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). GEMAPATAS dicanangkan dalam menyikapi kendala yang dihadapi sebelumnya. Tanah tidak dapat diberikan sertifikat kepemilikannya karena pada saat petugas datang ke lokasi, batas – batas tanah belum jelas kepemilikannya sehingga menghambat proses PTSL. “GEMAPATAS adalah solusi mempercepat PTSL karena masyarakat yang lebih mengetahui batas – batas bidang tanahnya, masyarakat dapat memasang patok sendiri yang nantinya diperiksa petugas. “Untuk mengakselerasi PTSL, pada tahun ini Kabupaten Limapuluh Kota mempunyai target 741 patok bidang tanah pada 13 nagari yang tersebar di 8 kecamatan yakni Nagari Batu Hampar, Nagari Sariak Laweh, Nagari Sungai Balantiak, Nagari VII Koto Talago, Nagari Jopang Manganti, Nagari Limbanang, Nagari Sungai Rimbang, Nagari Andiang, Nagari Banja Loweh, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Gurun , dan Nagari Mungo. Semoga dapat terealisasi dengan baik”, tuturnya.

Sementara itu, Wali Nagari Limbanang Yori Noviola menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan GEMAPATAS dan PTSL dengan membentuk kepanitiaan untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan sebagai acuan pengeluaran sertifikat pertanahan. “Terima kasih kepada pihak yang telah memfasilitasi GEMAPATAS untuk launching di Nagari Limbanang. Saya berharap jajaran organisasi dan niniak mamak dapat ikut serta mensukseskan program ini” ujarnya

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kacabjari Suliki Ridwan, Kapolsek Suliki Yusmedi, Sekretaris DPRD Dedi Permana, Kadis Kominfo Eki Hari Purnama, Kasatpol PP Fiddria Fala, Kepala DPMPTSP Aneta Budi Putra, Camat Suliki Alisabri beserta Forkopimca, niniak mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen menekan penyebaran kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Kendati sudah bisa dikendalikan, penyakit ini diprediksi belum akan hilang hingga beberapa waktu kedepan.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan, pengendalian PMK hingga akhir tahun 2022 lalu menunjukkan hasil positif. Dalam upaya pengendalian, vaksinasi PMK pada tahun 2023 akan terus dilanjutkan.

“Vaksinasi menyasar hewan rentan yang belum divaksin atau sebagai vaksinasi lanjutan untuk membentuk kekebalan kelompok,” kata Rida pada acara Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan PMK Tahun 2023 di Kelompok Tani Kociak, Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Jumat (3/2).

Rida berharap sesuai tema kegiatan kali ini "Vaksinasi Tepat, Penandaan Dan Pendataan Akurat, Peternak Sejahtera", kegiatan kick off pengendalian dan penanggulangan PMK dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan ternak di Kota Payakumbuh.

“Diharapkan seluruh rangkaian vaksinasi dan penandaan ternak ini dapat menjadi milestone keberlanjutan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK menuju Indonesia Bebas PMK,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Depi Sastra memaparkan saat ini kasus PMK di Kota Payakumbuh sudah zero, artinya sudah tidak ada lagi ternak yang terkena PMK.

"Mudah-mudahan bisa dipertahankan, salah satu upayanya adalah dengan vaksinasi. Untuk target kita ada 3000 ekor ternak lagi, dan untuk penandaan kepada 1500 ekor ternak," ujarnya didampingi Kabid Peternakan Sujarmen.

Depi juga mengapresiasi keterlibatan unsur TNI-POLRI yang juga ikut membantu mengendalikan PMK dan berharap pada tahun 2023 PMK bisa selesai secara Nasional di Payakumbuh, artinya PMK tidak berkembang lagi.

"Meski tidak mematikan, tapi PMK merugikan peternak, karena populasi ternak mengalami penurunan. Makanya kita akan laksanakan vaksinasi secara maraton di Kota Payakumbuh," tukuknya.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023 melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan serta penandaan ternak secara serentak dan massal di 29 Provinsi. (Yon)

Dayat salah satu tokoh masyarakat di Tonang udang mengucapkan banyak terimakasih dan berharap LAZISNU PCNU PASAMAN BARAT tidak bosan-bosannya memberikan bantuan dan perhatian untuk maju dan berkembangnya pendidikan d masyarakat Tonang udang yang hari ini baru satu sarjana rata2 mereka  banyak yg tamat SD dan SMP.

"Alhamdulillah mentasyarufkan buku cerita dan krayon untuk RA Muslimat Tonang Udang  Sinuruik guru dan anak anak juga masyarakat disana sangat menyambut senang dan bahagia",imbuhnya.

Penyaluran buku bacaan untuk RA Muslimat sebanyak 35 eksemplar dan bantuan insentif sejumlah 200.000 KPD guru RA Muslimat.

Terimakasih kepada dermawan yg telah mempercayai lazisnu PCnu pasman Barat untuk menyalurkan buku dan insentif guru tersebut. Dan kami berharap para dermawan semakin peduli dg program pendidikan ini selain program kesehatan dan ekonomi. (Rls Lazis nu Pasbar).

Arosuka, netralpost ---  Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M.Mar, diwakili oleh Staf Ahli Bupati, Mulyadi Marcos menerima penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Repubik Indonesia, Abdul Halim Iskandar di Bintan Kepulauan Riau, Rabu, 2 Februari 2023. 

 Penghargaan yang diterima Bupati Epyardi Asda adalah atas Capaian 100% Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyaraakat  Eks PNPM-PMD Menjadi BUM DESA BERSAMA LKD di Kabupaten Solok., yang bernama BUMDESMA Sambilan Nagari Kecamatan X Koto di atas.

BUMDESMA (Badan Usaha Bersama) Sambilan Nagari Kecamatan X Koto Diatas, yang merupakan transformasi Dana Bergulir Masyaraakat  Eks PNPM-PMD pada Peringatan Hari BUM Desa tahun 2023 ini, juga terpilih jadi utusan Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti ajang tersebut, dan setelah melalui penilai oleh Dewan juri, BUMDESMA Sambilan Nagari dinobatkan sebagai BUM Desa Inspiratif Kategori BUM Desa Bersama Bermanfaat tingkat nasional, stetelah menyisihkan pesaing dari berbagai BUMDESMA se Inodesia.

Piagam diserahkan oleh menteri pertanian kepada Direktur BUMDESMA Sambilan Nagari, Nofriman Caniago.

Nofriman Caniago setelah menerima Piagam tersebut menyampaikan dirinya sangat bangga, dan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga BUMDESMA Sambilan Nagari, bisa mengharumkan nama kabupaten Solok di Tingkat nasional.

Keberhasilan BUMDESMA Sambilan Nagari ini, sebelumnya telah melalui pembinaan yang baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok dan Dinas Kominfo Kabupaten Solok dalm proses produksi Video Vlog Profile BUMDESMA Sambilan Nagari. 

Kebanggaan Bupati Solok, Epyardi Asda pun semakin lengkap, karena Wali Nagari talang babungo Camatan Hiliran Gumanti, yang juga dipercaya mewakili Provinsi Sumatera Barat pada kesempatan tersebut juga berhasil dinobatkan sebagai Duta BUM Desa dari Unsur Pemerintah Desa. Pada kesempatan tersebut  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Abdul Halim Iskandar kepada  Wali Nagari talang Babungo, Hafizur Rahman. (*)

Payakumbuh,netralppst.net--Gerakan sedekah seribu (Gebu) sehari yang  dicanangkan oleh Pj.Walikota Payakumbuh Drs.Rida Ananda,M.Si pada bulan Desember tahun 2022 lalu yang melibatkan pejabat daerah, ASN, beserta para donatur lainnya termasuk melakukan kerjasama dengan BAZNAS dalam dalam upaya pencegahanan stunting dan kemiskinan yang ekstrem di Kota Payakumbuh.

Selama lebih kurang satu bulan perjalanan Gebu,Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh  Dasril, sudah bisa menyerah langsung ke Dinas Sosial sebagai stroke holder yang ditunjuk untuk memberikan ke keluarga miskin Extrem dan stunting  yang bertempat di Dinas Sosial Rabu (1/2-2023)

Gerakan seribu sehari bagi ASN di Kota Payakumbuh adalah salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kota Payakumbuh. Pada data yang diterima bahwa Kota Payakumbuh menjadi Kinerja terbaik Kedua di Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan Kemiskinan Ekstrim setelah Kota Padang Panjang."kata Dasril

Lanjutnya “Kedepan, Dinas Pendidikan akan memaksimalkan lagi pengumpulan ini yang benar-benar dimotivasi dan dikelola sedemikan rupa untuk memaksimalkan capaian gerakan tersebut.

Terakhir Kadisdik mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN DInas Pendidikan yang telah berpartisipasi dalam gerakan ini, sedangkan bagi yang belum diharapkan untuk memberikan sumbangan supaya “Dengan memberikan sumbangan , insya allah dapat mempermudah rezki kita karena sebagian kecil kita membagikan kepada yang berhak” tambahnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpoat-- Terwujudnya visi Limapuluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bergantung kepada kesungguhan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan membantu kepala daerah mencapai target serta melaksanakan program-program prioritas daerah. Dalam pencapaian visi dan misi daerah maka pertimbangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Limapuluh Kota, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan serta digitalisasi pemerintahan, perlu menjadi patokan dalam penentuan arah pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, pada saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Rabu (1/02/2023). Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Limapuluh Kota yang diwakili Wakil Ketua Wendy Chandra serta unsur-unsur Forkopimda, Ketua- Ketua Komisi DPRD kabupaten Limapuluh Kota, Sekda Widya Putra serta Kepala Perangkat Daerah. Acara yang dilaksanakan secara luar jaringan (Luring) dan dalam jaringan (Daring) tersebut turut mengundang perwakilan akademisi, tokoh agama, organisasi sosial dan adat serta masyarakat dan pemuda Limapuluh Kota.

Di bagian lain sambutannya, Bupati mengingatkan agar organisasi Perangkat Daerah perlu merumuskan strategi yang komprehensif dalam implementasi perencanaannya. “Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana agar benar-benar  memperhatikan penganggaran untuk pencapaian target- target yang direncanakan”, ujar Bupati Safaruddin. Melalui forum tersebut, Bupati Safaruddin mengajak seluruh stakeholder beserta komponen terkait untuk menyumbangkan pikiran dan ide-ide agar pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota kedepannya lebih baik dan maju. "Mudah-mudahan kita dapat melakukan dialog yang konstruktif, melahirkan gagasan dan usulan yang dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tahun 2024 yang sedang dilakukan saat ini", pungkas Bupati Safaruddin

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Limapuluh Kota Gusdian Laora dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penting terhadap Rancangan Awal RKPD dengan melibatkan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur terkait untuk pembahasan rencana prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024. “Mudah-mudahan ini akan menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam membangun konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)", terangnya.

Lebih lanjut Gusdian Laora memaparkan secara umum pertemuan ini adalah untuk penyepakatan program/kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan ke dalam penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. "Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan akan menjadi lampiran Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota", ulas Kepala Bapelitbang Kabupaten Limapuluh Kota itu menutup laporannya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Pesta Demokrasi tengah bergeliat di SMP Negeri 3 Payakumbuh, bukan karena pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, namun karena adanya  pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

Pesta dan pameran proyek suara demokrasi pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 3 Payakumbuh periode 2022-2023 bersama KPU Payakumbuh digelar di sekolah setempat pada Kamis (2/3).

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Staf Ahli Elvi Jaya, dan dihadiri oleh Kepala BBPMP Provinsi Sumbar Irsyad Sakti, Ketua KPU Payakumbuh Haidi Mursal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril yang diwakili Kabid Dikdas Tavril Samry, serta Kepala SMP se Kota Payakumbuh.

Sahli Elfi Jaya menyampaikan apresiasi kepada majelis guru dan kepala sekolah, serta semangat siswa dalam melaksanakan kegiatan ini. Disebutkannya, pendidikan demokrasi penting diajarkan sejak dini, agar nantinya sumber daya manusia (SDM) di Kota Payakumbuh dapat menyambut pesta pemilihan umum dengan baik di masa depan.

"Kita berharap kegiatan ini dicontoh oleh SMP lainnya di Kota Payakumbuh. Segera laksanakan dan bekerja sama dengan KPU Kota Payakumbuh sebagai mitranya," tukuk Vijay, sapaan akrab Elvi Jaya.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Payakumbuh Isral mengatakan kegiatan ini sebagai ajang implementasi kurikulum merdeka dalam menjabarkan nilai-nilai demokrasi. Konsep pembelajaran demokrasi ini menjadi upaya menjadikan peserta didik memiliki karakter sesuai asas Pancasila. 

"Pemilihan ketua Osis ini menjadi agenda Kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Harapan kami nantinya dapat menjadi bekal untuk modal terjun bermasyarakat dalam bingkai kehidupan bernegara," ujarnya.

Isral berharap pemilihan secara langsung seperti ini dapat menumbuhkan sikap demokrasi sejak dini pada siswa-siswi dengan prinsip jujur dan adil. Dia juga berharap ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih dapat amanah menjaga nama baik sekolah kedepannya.

"Ada 5 pasang calon kadidat yang mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMPN 3 Payakumbuh pada periode kali ini. Kami berharap kepada siapapun yang terpilih ataupun yang belum terpilih agar terus memberikan kontribusi bagi kemajuan dan nama baik sekolah," ulasnya.

Dari sisi Kepala KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal menyampaikan pihaknya mendukung kegiatan ini dengan memberikan bimbingan teknis kepada sekolah terkait proses pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan kandidat terpilih.

"Tahapan pemilihan ketua dan wakil ketua Osis ini tidak jauh berbeda dengan pemilu pada umumnya, intinya kita mengedukasi anak-anak bahwa pesta demokrasi itu seperti ini," pungkasnya. (Yon)

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Suharyono dalam sambutannya mengatakan bahwa atas nama pimpinan Polri menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah menjaga keamanan, baik pada diri sendiri, keluarga dan lingkungan tempat tinggal. 

"Kami adalah saudara dari rekan-rekan sekalian. Kami siap melayani rekan-rekan semua," ucap Kapolda Sumbar. 

Kewajiban selaku Kapolda, sebut Irjen Pol Suharyono, mengajak kepada masyarakat untuk menjaga keamanan d lingkungan tempat tinggal masing-masing. 

"Tentunya bantuan dari unsur Forkopimda dan lembaga-lembaga masyarakat sangat membantu kami Polri dalam memenuhi keamanan dan ketertiban untuk masyarakat sumbar," terangnya. 

Untuk itu, ia mengajak bersama-sama sesama muslim, sesama umat beragama untuk menjaga kebersamaan, menjaga lisan dan perilaku, serta jangan sampai terpecah belah.

"Jangan menyebarkan hoax, jangan menggosip, jangan menyebarkan fitnah, jangan bersifat sombong. Semuanya hanya titipan Allah, dan semuanya akan berpulang kepada Allah SWT," ujarnya. 

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf dalam memberikan pesan-pesan yang disampaikannya dalam waktu yang singkat tersebut. "Kiranya hanya pesan ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bersama saling menjaga keamanan dan ketertiban," pungkasnya. 

Usai ibadah shalat jumat, Kapolda menyerahkan bantuan berupa satu alat vacum cleaner, uang untuk kebutuhan masjid Jamiatul Huda Kataping. Selain itu juga memberikan tali asih kepada marbot dan petugas yang biasa membersihkan mesjid.

Dalam kegiatan Jumat Curhat tersebut, Kapolda Sumbar didampingi Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH, Karo SDM Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik, dan Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik.(*)

Bintan,netralpost-- Mengawali 2023, prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Kolaborasi yang tercipta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam mentransformasikan 12 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa (Nagari) Bersama (BUMDesma) secara penuh diganjar penghargaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Bertepatan dengan hari Badan Usaha Milik Desa-Nagari (BUMDes), piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, di ex-Gedung MTQ Bintan, Kepulauan Riau, Kamis malam, (02/02/2023). 

Bupati Safaruddin yang didampingi Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin dan Kepala Dinas DPMDN Limapuluh Kota Endra Amzar, mengatakan, dengan diterimanya penghargaan tersebut tentu saja menambah deretan prestasi bagi Limapuluh Kota untuk mensukseskan misi ketiga Pemda dalam hal mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah. "Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi instansi terkait camat, wali nagari yang sudah membantu melalui berbagai upaya yang telah dikerahkan," ujar Bupati Safaruddin.

Dijelaskan Bupati Safaruddin, sejak berakhirnya PNPM pada tahun 2015, kegiatan simpan pinjam yang dilanjutkan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks PNPM tidak memiliki payung hukum.  Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes/BUMDesma. Maka, agar UPK eks PNPM memiliki payung hukum, harus bertransformasi menjadi BUMDes Bersama. Hal ini sejalan dengan tujuan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari. “Tujuan menjadi BUMDes Bersama yaitu adanya kepastian hukum, kemudian juga seluruh aset dan dananya tetap menjadi milik bersama nagari yang bergabung dalam satu kecamatan, serta tujuan lainnya yang terpenting juga adalah kewajiban berkontribusi pada pendapatan asli nagari itu sendiri,” jelasnya. Kemudian, Bupati berharap penghargaan ini lebih memacu semangat Pemkab Limapuluh Kota bersama Pemerintah Nagari dalam mengembangkan BumNag yang ada di setiap nagari guna mensukseskan misi ketiga dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Limapuluh Kota yakninya mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Endra Amzar yang turut mendampingi bupati menambahkan, tahapan transformasi dari pengelola kegiatan pengguliran dana masyarakat eks PNPM Mpd menjadi badan usaha milik nagari, yaitu, unit pelaksana kegiatan eks PNMP-MPd menyusun laporan tentang keseluruhan aset yang dimiliki dan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota. Kemudian Inspektorat melaksanakan review terhadap laporan tersebut, sesuai jadwal dan tahapan dalam petunjuk teknis. Selanjutnya, DPMD/N melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. “Selain itu wali nagari melaksanakan musyawarah nagari tentang persetujuan pembentukan kegiatan DBM (Dana Bergulir Masyarakat) eks PNPM-MPd menjadi Bumdesa Bersama,” jelas Endra, dikonfirmasi Humas Diskominfo Limapuluh Kota.

Endra melanjutkan, tahapan transformasi lainnya yang dilakukan adalah camat bersama Badan Kerja Sama Antar Nagari eks PNPM-MPd, melaksanakan musyawarah antar nagari di kecamatan lokasi eks PNPM-MPd, dengan menghasilkan beberapa hal. Yakni berita acara musyawarah antar nagari yang memuat kesepakatan tentang persetujuan pembentukan BUMNag Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-Mpd. "Peraturan Nagari Bersama tentang pembentukan BUMDes Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-Mpd, lalu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, persetujuan tentang penyertaan modal kepada BUMDes Bersama dari masing-masing nagari, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 juta, dan terakhir susunan pengurus BUMNag Bersama," jelas Endra Amzar. (Yon)