NetralPost.net

 Payakumbuh,netralpost.net

Kebahagiaan keduanya semakin sempurna ketika Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda bertindak sebagai saksi saat prosesi pernikahannya.

Dengan mantap Lurah Parik Rantang yang juga merupakan alumni IPDN angkatan XXIII itu menjawab ijab kabul yang diucapkan orang tua mempelai wanita, SAH!!!, maka resmilah Muhammad Hamdan, S.STP dan Rahma Dita Nola, A. Md, Keb sebagai pasangan suami istri.

Pj. Wako Rida Ananda didampingi ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Chece Rida Ananda menyampaikan selamat berbahagia dan sejumlah pesan serta nasihat kepada kedua mempelai.

"Semoga cinta yang telah diikat dengan perkawinan ini bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan tetap patuh kepada kedua orang tua," katanya.

"Serta kelak memiliki anak-anak yang saleh dan saleha, yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berguna bagi agama dan bangsa,” pungkasnya.

Tampak hadir pada prosesi pernikahan itu Asisten III Ifon Satria Chan, camat, lurah serta tamu undangan kedua mempelai. (Yon)

Arosuka, netralpost  ---  Luruskan informasi terkait polemik yang terjadi dalam proses rekruitmen eks pekerja PT. Tirta Investama (AQUA) Solok yang sudah hampir final pada tahapan terakhir untuk kembali diterima bekerja seperti sediakala, kini justru berlabuh di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Padang.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSP Naker) telah memfasilitasi sejumlah eks pekerja PT. Tirta Investama (AQUA) Solok yang telah memutus sepihak tentang hubungan kerja dengan karyawan pada beberapa waktu yang lalu.

Kepala Dinas DPMTSP Naker Kabupaten Solok Aliber Mulyadi melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Yon Afrizal menjelaskan, bahwa atas permasalahan yang terjadi, Pemkab Solok dengan pihak PT. Tirta Investama (AQUA) Solok sudah melakukan langkah-langkah yang kongkrit dengan 'win-win solution' dan sepakat akan merekrut kembali sejumlah karyawan yang sudah di PHK tersebut.

Dijelaskannya, bahwa setelah terjadinya PHK sepihak pada karyawan PT. Tirta Investama (AQUA) Solok, Bupati Solok membentuk tim mediasi sebagai penyelesai sengkarut yang membuat 101 orang karyawan Aqua yang notabene masyarakat Kabupaten Solok menjadi pengangguran.

Pasca diberhentikannya karyawan Aqua, beberapa kali pertemuan dilakukan oleh Pemkab Solok, baik itu dengan pihak PT. Tirta Investama maupun dengan eks pekerja itu sendiri.

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 5 Januari 2023. Dalam pertemuan tersebut Pemkab Solok mengundang secara langsung pimpinan beserta jajaran dari PT. Tirta Investama, dalam pertemuan itu sama-sama disepakati bersama dengan Bupati Solok bahwa yang bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian masalah adalah Pemkab Solok.

Pada tanggal 13 Januari 2023, Pemkab Solok melakukan pertemuan dengan 90 orang eks pekerja Aqua digedung Solok Nan Indah, dalam pertemuan tersebut pihak dari pekerja menyampaikan beberapa tuntutannya untuk disampaikan kepada pihak PT. Tirta Investama.

Setelah menerima tuntutan eks pekerja, tidak berselang lama pada tanggal 21 Februari 2023, tim mediasi Pemkab Solok kembali membicarakan hal ini dengan pimpinan PT. Tirta Investama (AQUA) Solok di ruang kerja Bupati Solok. Dalam pertemuan itu pihak dari PT. Tirta Investama bersedia menerima kembali semua eks pekerja dengan persyaratan mengajukan kembali permohonan/ lamaran kerja kepada PT. Tirta Investama.

Besoknya pada tanggal 22 Februari 2023 di gedung Solok Nan Indah, Pemkab Solok kembali menyampaikan seluruh persyaratan yang diberikan oleh manajemen PT. Tirta Investama dan eks pekerja menyepakati semua ketentuan yang diberikan tersebut dengan mengajukan kembali surat lamaran kerja.

Setelah terjadi kesepakatan, pada tanggal 24 Februari 2023 PT. Tirta Investama mengumumkan penerimaan calon karyawan bagi 90 0rang eks pekerja yang diberhentikan dan untuk pendaftarannya dimulai pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 di kantor Balai Lapangan Kerja (BLK) Lubuk Selasih Kabupaten Solok.

Setelah 2 (dua) hari pendaftaran dilakukan, dari 90 orang eks pekerja yang diberhentikan PT. Tirta Investama hanya 86 orang yang melakukan pendaftaran kembali sementara 4 orang yang tidak mendaftar dianggap sudah mendapatkan pekerjaan baru pasca terjadinya PHK.

Setelah dilakukan pendaftaran, pada tanggal 7 dan 9 Maret 2023 di Hotel Daima Padang oleh PT. Tirta Investama, dari 86 orang yang kembali mendaftar untuk bekerja 2 orang tidak mengikuti seleksi tanpa ada alasan yang jelas dan 1 orangnya tidak melengkapi dan memenuhi persyaratan (TMS).

Tanggal 21 Maret 2023, Dinas Tenaga Kerja kabupaten Solok, menerima surat dari 57 orang Eks Pekerja tertanggal 17 Maret 2023 dan ditandatangani oleh 59 orang. Isi surat tersebut adalah mereka menyatakan mencabut “Kuasa” yang telah diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI) artinya mereka tidak termasuk dalam daftar karyawan yang memberikan kuasa ke Lembaga tersebut untuk dan atas nama Karyawan PT. Tirta Investama.

Terkait dengan surat pernyataan karyawan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok mengirm Surat Kepada PT. Tirta Investama bahwa sebanyak 59 orang dari 83 orang yang mengajukan gugatan hukum kepada perusahan, menyatakan tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh LBH SBPI kepada Pengadilan Hubungan Industrial Padang, dan mereka telah mencabut kembali gugatan dan terhadap hal itu Sekretaris Daerah meminta PT. Tirta Investama untuk tetap memproses seleksi/rekrutmen terhadap 59 orang tersebut.

Pihak PT Tirta Investama menjawab dengan mengirim surat No.017/TIV/HR-DIV/IV/2023, yang menyatakan :

a. Pihak perusahaan telah menjalankan komitmen untuk menjalankan proses rekrutmen untuk eks pekerja yang tidak turut mengajukan gugatan hukum ke Perusahaan.

b. Pihak Perusahaan tetap menghormati pilihan yang telah diambil oleh eks pekerja yang mengajukan gugatan hukum dan Perusahaan akan menjalani setiap proses perselisihan hukum tersebut hingga mendapatkan putusan hukum tetap secara hukum.

"Jadi dari pemberitaan yang menyampaikan bahwa polemik eks karyawan Aqua hanya sebagai panggung politik bagi kepala daerah adalah tidak benar, malah kita justru sangat apresiasi kepada Bupati Solok, Bapak H. Epyardi Asda. Beliau sebagai kepala daerah sudah sangat maksimal dalam melakukan advokasi kepada masyarakat Kab. Solok, khususnya bagi karyawan Aqua yang di PHK oleh PT. Tirta Investama,” ujarnya, Jum'at (05/05/2023) diruang kerjanya.

Dikatakannya, Bupati Solok sudah mau menjadi yang terdepan dalam persoalan tersebut, bahkan menjamin mereka yang diduga dipecat sepihak untuk kembali bekerja pada perusahaan milik Danone sebagai mediator antara Buruh dengan pihak perusahaan, karena tidak semua kepala daerah mau turun langsung untuk membela rakyatnya (Admin).

Padang, netralpost --- Anggota DPD RI Leonardy Harmainy mengucapkan Milad Tarbiyah Islamiyah (Perti) genap berumur 95 tahun yang jatuh pada hari ini. “Kita harus mengingat sejarah”, kata wakil rakyat Sumatera Barat ini.

Peringatan Milad ini mengangkat tema “Meneguhkan Khittah, Menjaga Persatuan, Menuju Indonesia Emas”.

Pilihan tema ini tidak lepas dari kesadaran Persatuan Tarbiyah untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut hanya mungkin terwujud bila seluruh komponen bangsa berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni.

Sejak didirikan pada tanggal 5 Mei 1928, jelas Leo, perjalanan panjang, berliku dan penuh rintangan telah dilalui dalam melaksanakan mandat organisasi, bahkan tantangan makin berat. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pernah menjadi partai peserta pemilu pada tahun 1955.

Dengan islah, energi persatuan dalam melaksanakan khittah pendidikan, dakwah dan sosial semakin kuat dan solid.

Pada tanggal 5 Mei 2023, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) genap berumur 95 tahun,sejak didirikan pada tanggal 5 Mei 1928.

Perjalanan panjang, berliku dan penuh rintangan telah dilalui dalam melaksanakan mandat organisasi, bahkan tantangan makin berat. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pernah menjadi partai peserta pemilu pada tahun 1955.

Kemudian, pada tahun 1969, pendiri Perti, Syekh Sulaiman Arrasuli menyerukan agar Perti menanggalkan status sebagai partai politik dan kembali ke khittah sebagai organisasi sosial keagamaan.

Walaupun demikian, Perti tidak sepenuhnya lepas dari politik. Elite-elite Perti ketika itu tetap terbelah antara Tarbiyah yang berafiliasi kepada Golkar dan Perti yang berafiliasi kepada PPP. Dengan lebih intensifnya aktivitas di dunia politik, dunia pendidikan tarbiyah islamiyah semakin terabaikan.

Sadar akan makin menjauhnya persatuan dari khittahnya, akhirnya keinginan untuk keluar dari kehidupan politik praktis benar-benar menguat, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah harus kembali memperhatikan dunia pendidikan. Saat kongres di Jakarta pada tahun 2005 diambil kesepakatan dan pernyataan, bahwa Tarbiyah tidak lagi menjadi bagian dari Golkar. Begitu juga dengan kelompok Perti juga tidak lagi berafiliasi dengan PPP.

“Alhamdulillah pada Oktober 2016, Tarbiyah dan Perti islah dan kembali menjadi satu Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti). Dalam Muktamar 2022, islah tersebut terus diperkuat, salah satunya ditandai dengan dikembalikannya nama organisasi ke nama awal Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan Perti,” ujar Leo.

Sebagai ormas yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, Perti ikut bertanggung jawab dalam melahirkan SDM-SDM yang mumpuni di bidangnya, khususnya dalam bidang keagamaan Islam.

Melalui madrasah dan pesantren yang ada di bawah bendera Perti, Perti akan terus berkontribusi untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Dengan telah bersatunya seluruh elemen Perti, Perti optimis akan memberikan kontribusi lebih dalam mendukung pencapaian visi Indonesia emas 2045.

Rang Sumando Piaman ini lahir 7 September 1956 adalah seorang pengusaha, politikus, dan senator Indonesia dari Sumatra Barat. Ia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dua periode yaitu 2017–2019 dan 2019–2024. 

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat periode 2004–2009 dan Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2009–2014 yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatra Barat.(Rls)

Arosuka, netralpost --- Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos. M.Si memimpin rapat dalam rangka Persiapan Pembentukan Mall Pelayanan Publik di Nagari Koto baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP Arosuka, Kamis 04 Mei 2023.

Rapat ini merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan sebelumnya yang dihadiri oleh beberapa unsur SKPD, yakni Kadis PMPTSP  beserta jajaran, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, Satpol PP dan Damkar serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok. 

Dalam arahannya, Sekda Medison menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta dalam 1 (satu) tempat perlu dibentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, PermenPAN dan Reformasi Birokrasi RI No. 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. 

Lebih lanjut Medison menegaskan bahwa program ini sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Solok bahwa pelaksanaan Anggaran ditetapkan berdasarkan Kebutuhan masyarakat dan terkait dengan terpusatnya seluruh Pelayanan masyarakat pada Mall Pelayanan Publik ini, Pemerintah Kabupaten Solok juga membuka Unit Layanan di tiga titik wilayah, yakni Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembah Gumanti dan Arosuka. Ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam Hal pemberian Pelayanan khususnya bagi masyarakat yang tidak bisa berurusan ke Mall Pelayanan Publik.

Terkait dengan unit layanan di 3 Kecamatan di atas, akan dilakukan pelatihan atau pembekalan bagi Operatornya tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yakni Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk memudahkan layanan perizinan berusaha bagi masyarakat.

Selanjutnya dilakukan pembahasan tentang tekhnis Persiapan kegiatan yang terdiri dari : a. Renovasi dan Rehab ruangan Mall Pelayanan Publik pada ex. Kantor Bupati Solok di Koto baru

b. Pengadaan Sarana Prasarana dan Mobiler

c. Sarana Infrastruktur jaringan dan internet

Kegiatan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 ini dan direncanakan pelaksanaan Soft Launching akhir tahun 2023 ini (Admin).

Padang, netralpost - Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Sumatera Barat beraudiensi dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, Kamis (04/05) bertempat diruang kerjanya.

Kapolda Sumbar yang di dampingi oleh Kabid Humas, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, menjelaskan bahwa kegiatan audiensi tersebut untuk meningkatkan sinergitas antara jurnalis, khususnya yang berada dibawah naungan MOI Provinsi Sumbar dengan Institusi kepolisian di Sumbar.

Alhamdulillah pada hari ini MOI Sumbar bisa bertatap muka dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, sambutan hangat sangat MOI terasakan, semoga suasa seperti bisa terus berlanjut nantinya, Ucap Ketua MOI Sumbar, Anul Zupri, SH.MH.

Dikatakan Anul, bahwa DPW MOI Sumbar siap bersinergi dengan Polda Sumbar dalam menjalan program-program Kamtibmas dan siap membantu mempublis kegiatan yang dilakukan Polda Sumbar.

Semoga keakraban antara MOI Sumbar dan Polda Sumbar bisa terus terwujud, tutup Anul. 

(Relis)

Limapuluh Kota,netralpost.net -- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo memantau langsung pelaksanaan Medical Check Up (MCU) bagi Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Limapuluh Kota hingga DPR RI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Darwis, Rabu, (03/05/2023). Pemantauan tersebut sekaligus memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Darwis pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemeriksaan ini sebagai syarat administrasi mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024. Dalam pemeriksaan ini setiap calon anggota legislatif menjalani pemeriksaan Kesehatan jasmani dan kejiwaan. Rencananya, Tes kesehatan dilaksanakan dari tanggal 2 Mei hingga tanggal 14 Mei 2023.

Dalam kunjungannya, Bupati Safaruddin sesekali bertanya kepada para petugas dan para Bacaleg terkait pelaksanaan MCU. "Alhamdulillah, RSUD Achmad Darwis sangat siap dalam pelaksanaan MCU, baik dari segi fasilitas maupun SDMnya, bahkan pihak RSUD menghadirkan dokter Spesialis jika ditemukan masalah kesehatan tingkat lanjut," ungkap Bupati Safaruddin. Ia berharap petugas dapat melayani para Bacaleg yang melakukan MCU dengan profesional. "Pelaksanaan tes kesehatan bacaleg harus profesional, jangan ada intervensi dari pihak manapun dan harus sesuai dengan kondisi kesehatan bacaleg sebenarnya. Kalau bermasalah ya bermasalah," ujar Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Direktur RSUD Achmad Darwis melalui Kepala Bidang Medis dan Keperawatan RSUD dr.Yulfa Roza menuturkan, proses medical check up meliputi pengecekan kesehatan fisik, narkoba dan kejiwaan. Kemudian dikatakannya, RSUD Achmad Darwis setiap hari mampu menampung 50 orang Bacaleg yang akan melakukan pemeriksaan. ''Khusus untuk MCU Bacaleg, setiap harinya 30-40 petugas akan dilibatkan dan akan ditunjang dengan penyediaan alat-alat yang cukup lengkap," ujar dr.Yulfa. Ia berharap RSUD Achmad Darwis dapat memberikan pelayanan maksimal dalam mensukseskan salah satu tahapan bagi para Bacaleg untuk bertarung di pada Pemilu 2024 nanti. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net --- Menindaklanjuti banyak keluhan masyarakat terkait masalah persampahan, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait, camat, dan lurah se Kota Payakumbuh di kantor wali kota, Rabu (3/5).

Dalam rapat itu, Rida mengevaluasi problem sampah ini dengan menanyai camat dan lurah satu-persatu tentang bagaimana pekerjaan yang dilakukan pihak lurah melalui tenaga kebersihan kelurahan terkait penanganan isu lingkungan ini.

"Tidak hanya dari laporan masyarakat saja, dari pantauan saya langsung saat sering turun ke lapangan dengan bersepeda motor, seperti sampah ini banyak yang dibiarkan berserakan begitu saja, dan sampah yang dibuang di luar jamnya," ujar Rida.

Rida menyebut problem sampah ini kompleks, sumber sampah tak hanya dari kantor-kantor pemerintah saja, tapi juga berasal dari rumah tangga, pertokoan, hingga pasar. Di sisi lain, kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih minim. Bahkan, tak jarang pula Rida melihat tidak adanya box sampah di lokasi-lokasi yang sering banyak ada penumpukan sampah. Sejak 6 bulan lalu Rida sudah meminta dinas LH menyiapkan bagaimana mengelola sampah ini dengan baik.

"Ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan, makanya saya memanggil perangkat daerah terkait untuk bisa menangani ini secara komprehensif, bagaimana mengajak masyarakat aktif mengentaskan problem sampah ini," ungkapnya.

Solusi agar sampah tidak meledak, kata Rida, perlu dilakukan penanganan secara berkala, jangan hanya satu waktu saja mengangkut sampah, apalagi yang di kawasan pasar.

"Saya berharap langkah-langkah yang terukur dari stakeholder terkait untuk penanganan sampah menjadi lebih baik lagi. Kepada camat dan lurah teruslah edukasi masyarakat untuk memilah sampah sehingga optimal pengelolaannya," pungkasnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost.net -- Sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan UPTD Sekolah Dasar di Kecamatan Gunuang Omeh, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Halal Bihalal di Monumen Bela Negara Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Rabu, (03/05/2023). Diikuti oleh ratusan guru SD dan tenaga kependidikan yang memakai pakaian adat baju kuruang basiba, tampak hadir dalam silahturahmi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Retyanda, Plt. Kepala Dinas Sosial Afri Efendi, Camat Gunuang Omeh Apri Yulianto beserta unsur Forkopimca, Wali Nagari Koto Tinggi Insanul Rijal dan tokoh masyarakat Kecamatan Gunuang Omeh.

Bertemakan "Kembali ke Fitri dalam hangatnya kebersamaan, Dengan semangat Halal Bihalal kita satukan pemikiran untuk kemajuan pendidikan", kegiatan halal bihal ikut diramaikan dengan penampilan tari oleh siswa UPTD SD 09  UPTD SD 05 Gunuang Omeh serta penampilan Tahfidz Qur'an oleh siswa UPTD SD 05 Gunuang Omeh. Tidak hanya itu, Halal Bihalal juga dihiasi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Dt.Gunuang.

Bupati Safarudddin dalam sambutannya mengapresiasi Kordinator Wilayah Gunuang Omeh yang mampu mengumpulkan para guru dalam acara yang penuh dengan suasana kekeluargaan. "Ini yang pertama diselenggarakan di Kabupaten Limapuluh Kota, semoga kegiatan ini mampu merekat silahturahmi para pendidik bangsa dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia di Limapuluh Kota," ucap Bupati Safaruddin. Kemudian Ia mengucapkan terima kasih atas upaya para guru dalam mewujudkan visi daerah terutama pada misi pertama yakni meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berlandaskan keimanan. "Peran guru sangat terasa dalam mensukseskan program Tahfidz dan Budaya Alam Minangkabau, bahkan ke daerah pinggiran juga kami rasakan, seperti di Jorong Sorak Nagari Suliki maupun Jorong Nenan Nagari Maek, semoga para guru tetap konsisten dan bekerja ikhlas dalam mendidik generasi muda Limapuluh Kota serta memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak terdapatnya anak-anak yang putus sekolah," ungkap Bupati Safaruddin.

Disamping itu, Bupati juga mengatakan bahwa, program rekrutmen P3K untuk bidang pendidikan masih menjadi prioritas daerah hingga tahun depan. "Bulan ini, 589 tenaga P3K yang kami SK-kan kebanyakan berasal dari guru, dan di tahun ini juga akan dibuka kembali P3K untuk formasi guru," ujar Bupati Safaruddin. 

Sementara itu, Wali Nagari Koto Tinggi selaku perwakilan Wali Nagari se Kecamatan Gunuang Omeh mengatakan, terlaksananya halal bihalal akan meningkatkan silaturahmi lebih baik antar tenaga pendidik di Kabupaten Limapuluh Kota khususnya Kecamatan Gunuang Omeh. "Kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung setiap kegiatan yang bersinggungan dengan dunia pendidikan, dan siap berkolaborasi dengan tenaga kependidikan dalam mendukung visi daerah," ungkapnya. Wali juga berharap, terselenggaranya kegiatan halal bihalal mampu memotivasi para guru untuk mewujudkan para pelajar yang berkarakter. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net — Guna meningkatkan capaian dalam pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah kota (Pemko) Payakumbuh laksanakan rapat evaluasi bersama seluruh kepala OPD teknis di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota payakumbuh, Selasa (2/5/2023).

Rapat yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh Rida Ananda itu turut didampingi Plt. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi bersama Asisten III bidang administrasi umum Ifon Satria Chan.

Diawal penyampaiannya, Pj. Walikota itu ungkapkan jika kendala yang dialami selama ini dalam proses retribusi dan pemungutan PAD yakni belum diterapkan transaksi penerimaan secara elektronifikasi.

“SDM dalam pengelolaan (PAD) nya juga belum memadai, serta saat ini juga belum tersedianya satu payung dalam mengumpulkan data realisasi PAD ini, sehingga cara kerjany masih menggunakan cara lama yang sering membuat tidak tercapainya realisasi target PAD kita dari tahun ke tahun,” ungkap Rida.

Agar dapat tercapainya realisasi PAD yang diharapkan, Rida pada kesempatan itu menyampaikan strategi agar PAD dapat meningkat. 

“Untuk meningkatkan realisasi PAD kita, tentu kita harus punya strategi yang jitu, yang diantaranya kita harus memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan regulasi dan peningkatan kerjasama, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, serta tidak lepas kita juga harus dapat meningkatkan kapasitas SDM yang ada supaya kinerja juga lebih maksimal,” beber Rida.

Rida mengungkapkan jika Pemko Payakumbuh sebelumnya telah menggunakan dan memanfaatkan dalam retribusi pajak daerah menggunakan sistem dan teknologi yang berbasis elektronik, dimana Pemko Payakumbuh telah mengupayakan untuk mengubah transaksi penerimaan daerah dari tunai menjadi non tunai melalui beberapa instrument kanal pembayaran elektronik,” katanya.

Diakhir penyampaiannya, Pj. Walikota Payakumbuh kembali menegaskan jika untuk mencapai target PAD tahun 2023 sebesar Rp 112 miliar, Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan sejumlah langkah diantaranya, perbaikan data base wajib pajak, kerjasama dengan sejumlah lembaga yang menaungi para wajib pajak, serta pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Syafwal menjelaskan, dari sekira 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul pajak, sekira tedapat 2 OPD yang telah mencapai target di atas 30 persen yakni, dinas pertanian dan dinas PUPR.

Menurutnya, ke depan di tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku, penetapan target harus sesuai potensi.

“Dalam menentukan target 2024, kami mengingatkan karena undang-undangnya akan berlaku di tahun 2024, maka setiap OPD akan memaparkan atau menyajikan sesuai potensi riil daripada masing-masing jenis retribusi atau penerimaan lainnya,” jelasnya.

Tahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan PAD sekira Rp 112 miliar, dari jumlah itu, di triwulan pertama telah terealisasi sekira 30,79 persen. (Yon)

Jakarta, Netralpost --- Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran mengecek persiapan pengamanan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo. Dalam pengecekan ini, Fadil menyebut akan ada 2 tahapan pengamanan yaitu side event dan main event, mulai dari tanggal 6 sampai 13 Mei 2023.

Pada pagi ini, Fadil menuturkan, Satgas Operasi Pengamanan melaksanakan tahapan pertama yakni Latihan Pra Operasi. Adapun tujuan latihan ini yakni memberikan pemahaman dari masing-masing Satgas tentang tugas, fungsi peran dari masing-masing unsur yang berada di Satgas.

"Tentunya nanti masing-masing satgas ini akan dikendalikan oleh command center dimana di command center tersebut berkantor Kaposko dan Kaminops yang akan mengendalikan dan mengatur mengkoordinasikan keterpaduan pengamanan yang dilaksanakan oleh jajaran Polri," kata Fadil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2023).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menuturkan, satuan yang dilibatkan dalam pengamanan KTT ASEAN ini terdiri dari unsur Mabes Polri, dan unsur Polda NTT, yakni sebanyak 2.627 personel, mulai dari satgas preemtif sampai dengan satgas perbantuan.

Total Ada 8 satgas yang akan bekerja dalam Operasi Komodo 2023 yakni Satgas Preemtif, Preventif, Walrolakir, Tindak, Gakkum, Anti Teror, Humas, dan Banops. Delapan satgas tersebut nantinya akan dipimpin jenderal bintang satu.

Satgas Preemtif nantinya akan dipimpin oleh Dirkamsus Baintelkam. Kemudian Satgas Preventif dipimpin oleh Dirsabhara Baharkam Polri. Lalu Satgas Walrolakir dipimpin Dirgakkum Korlantas.

Selanjutnya Satgas Tindak dipimpin oleh Danpas II Korbrimob. Satgas Gakkum dipimpin oleh Dirsiber Bareskrim. Satgas Anti Teror dipimpin langsung Dirtindak Densus 88 Antiteror, Satgas Humas dipimpin Karopenmas Divisi Humas dan Satgas Banops dipimpin Karo Tekkom Div TIK Polri.(Rilis Polda Sumbar)