NetralPost.net

Seperti yang dilakukan oleh Bidhumas Polda Sumbar bersama Ditintelkam Polda Sumbar, kemitraan yang berlangsung hangat ini dilaksanakan di Rumah Kebangsaan Polda Sumbar, Rabu (21/6) Jl. Gajah Mada, Kota Padang. 

Kegiatan silaturahmi ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik bersama Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Sunarya, S.Ik.

Silaturahmi dihadiri oleh insan jurnalis dari media cetak, elektronik, online, serta Subbid Penmas Bidhumas dan personel Ditintelkam Polda Sumbar. 

Pada kesempatan itu, Kabid Humas Polda Sumbar mengajak untuk selalu menjaga sinergitas dan kekompakan antara rekan wartawan bersama Polri khususnya Polda Sumbar dan jajaran. "Semoga hubungan kita ini selalu bersama dan terjaga dengan baik," ujarnya. 

Dirinya menyampaikan, terkait dengan adanya agen penyalur tenaga kerja tidak resmi yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) agar dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

"Tolong rekan-rekan (wartawan) maupun warga untuk informasikan kepada kami, kalau ada informasi tersebut sampaikan saja. Nanti akan kami tindaklanjuti," sebut Kombes Pol Dwi Sulistyawan. 

Kemudian, ia juga mengajak awak wartawan untuk bersama-sama mencegah penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax.

Sementara, Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Sunarya bercerita, rumah kebangsaan ini awalnya digagas oleh organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) sebanyak 7 OKP .

"Tujuannya untuk mereka kumpul untuk memberikan kontribusi saran, masukan, ide atau gagasan terhadap situasi perkembangan terkini," katanya. 

Ternyata, katanya, rumah kebangsaan ini sangat diperlukan, karena dalam menjaga persatuan dan kesatuan sehingga pihaknya menyediakan rumah kebangsaan tersebut. 

"Oleh karena itu, saya sebagai penanggung jawab di Sumbar mempersilahkan menggunakan rumah kebangsaan ini bagi siapa saja, baik itu LSM atau kelompok masyarakat dengan tujuannya untuk hal-hal positif," pungkasnya.(*)

Padang, netralpost -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aksi korupsi masih banyak terjadi di sektor pendidikan. Salah satunya yakni, Penerimaan mahasiswa baru yang kerap dijadikan ladang untuk meraup keuntungan secara ilegal.  Juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan pihaknya sudah memetakan modus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. 

“KPK mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, adanya ketidakpatuhan perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap kuota penerimaan mahasiswa khususnya jalur mandiri," terang juru bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (21/6).

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni meminta agar seluruh aktivitas penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru dihentikan.

“Sungguh memprihatinkan bila lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu benteng bagi tumbuh kembangnya sikap antikorupsi justru menjadi ladang korupsi. Berdasarkan temuan KPK, kami berharap agar seluruh penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, dapat dihentikan,” ungkap Lisda.

Anggota Fraksi Nasdem tersebut mendesak agar proses penerimaan mahasiswa baru, berlangsung secara transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

“Untuk itu perlu pengawasan ekstra ketat terhadap proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini, agar semua celah pungli dan korupsi seperti jalur mandiri dapat ditutup rapat dari segala potensi penyelewengan,” tegasnya.

Anggota DPR RI Asal Sumatera Barat tersebut juga berharap agar berani untuk mengungkap dan melaporkan kepada pihak berwajib, bila menemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

“Jangan takut untuk melaporkan jika menemukan praktek kotor dalam penerimaan mahasiswa baru. Seluruh penyelewengan dan penyimpangan tersebut harus ditumpas dan dihentikan,” pungkasnya. (*)

Sumbar, netralpost – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke 77, Polda Sumbar melalui Bidang kedokteran kesehatan (biddokkes) menggelar Sunatan massal gratis yang digelar di Gedung Youth Centre, Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang, Selasa (19/6/2023).

Kegiatan itu dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dan Pejabat Utama Polda Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menjelaskan bahwa kegiatan Sunatan Massal ini ditergetkan sebanyak 500 orang peserta. Namun antusias masyarakat cukup banyak sehingga melebihi dari target. 

"Target kegiatan ini sebanyak 500 peserta, namun peserta yang telah mendaftar online sebanyak 650 peserta," ujarnya.

Lebih lanjut, Kabid Humas menerangkan kegiatan sunatan massal ini merupakan rangkaian Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023 dan juga bertepatan hari Hari Jadi Biddokkes Polri ke 77.

"Diharapkan kegiatan Khitanan Massal ini dapat membantu saudara-saudara kita yang kesulitan dalam perekonomian," tutupnya.

Dalam kegiatan sunatan massal ini, selain  dari Biddokkes Polda Sumbar, juga dibantu oleh Yayasan Budha Tzu Chi Padang.(*)

Limapuluh kota,netralpost.net- Polri khususnya Polres 50 Kota melakukan Revitalisasi situs Budaya/Agama di surau Tuo Taram Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kegiatan Revitalisasi ini di sambut baik oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam kegiatan ini Kadis Kominfo Kabupaten Lima Puluh Desri, S.Pd., MM., menyambut baik kegiatan Revitalisasi tempat Ibadah di Surau Tuo Taram yang dilaksanakan oleh Polres 50 Kota, dimana tempat tersebut memang merupakan tempat bersejarah yang di bangun pada abad ke -16 M, pada zaman Shech Ibrahim Mufti salah seorang ulama keramat yang berasal dari Timur Tengah (Palestina) yang bertempat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Ujar Defri itu.

Kadis Kominfo itu juga menyampaikan beberapa tempat-tempat sejarah kekeramatan beliau yaituny:

- Penunjukan cahaya yang disampaikan kepada muridnya sebagai tanda makam.

- Al-Quran tulisan tangan dan catatan lainnya.

- Tongkat beliau yang ditanamkan ke tanah dan di goreskan sehingga menjadi sumber mata air di Nagari Taram yang dikenal dengan Kapalo Banda.

Kadis Kominfo juga merencanakan kerja sama management media dengan Polres 50 Kota untuk mempromosikan situs Budaya/Agama yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kadis Kominfo itu juga mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke-77. "Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju" Salam Presisi, Ucapnya.(Yon)

Payakumbuh,netralpost.net

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi, Plt.Asisten I Setdako Payakumbuh Hidayatur Rusyda, Plh. Asisten III Nalfira,Perwakilan Kemenag Kota Payakumbuh, Perwakilan Ketua Baznas Kota Payakumbuh, Ketua LKKAM Dt.Parmato Alam, Perwakilan Lazizmu, Perwakilan dari Bank Nagari, Perwakilan dari Abiseka Pekan Baru serta tokoh masyarakat. 

Terpilih sebagai Ketua Umum LKKS Kota Payakumbuh, Ny. Cece Rida Ananda dibantu Ade Vianora, SE sebagai Ketua Harian, Sri Joko Purwanto sebagai Ketua I, Rahmanida Sebagai Ketua II, Vera Deswita sebagai Ketua III, Imelia Wulandari sebagai Sekretaris, B Nasution sebagai Wakil Sekretaris, Erilia Bonita sebagai Bendahara dan Trisnawati Rahmawati sebagai wakil bendahara. 

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Payakumbuh berharap Pengurus LKKS Kota Payakumbuh yang baru dilantik sesegera mungkin menyusun program kerja dan bersinergis dengan Pemko dalam menangani dan menanggulangi berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang ada di Payakumbuh.

“Penanganan berbagai permasalahan sosial yang ada di daerah kita butuh kepedulian kita semua termasuk LKKS yang baru dikukuhkan, tentunya dengan kebersamaan kita persoalan itu akan lebih mudah diatasi,” ujar Rida

Lebih lanjut Rida berharap LKKS yang baru saja dilantik itu benar-benar terjun dan berperan langsung ke tengah masyarakat serta mengajak berbagai pihak lainnya untuk ikut peduli dengan para penyandang masalah sosial di daerah ini.

“LKKS berfungsi koordinatif, untuk itu, silahkan LKKS berkoordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di Payakumbuh termasuk BAZNAS Kota Payakumbuh yang juga mengelola dana sosial untuk mengatasi berbagai persoalan sosial di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. 

Ketua Umum LKKS Kota Payakumbuh Ny. Cece Rida Ananda mengatakan LKKS dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahterasaan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Untuk itu pengurus LKKS yang baru dikukuhkan untuk periode 2023-2028 menyatakan komitmen untuk ikut mengentaskan kemiskinan bersama pemerintah dan OPD Terkait. 

"LKKS sebagai lembaga sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, juga membawa misi untuk mengentaskan kemiskinan," Ujar Cece

Untuk menyukseskan kegiatan itu pihaknya akan menggiatkan partisipasi masyarakat, serta merancang program untuk membantu meningkatkan perekonomian warga.

Namun secara keseluruhan organisasi di luar pemerintahan tersebut tetap fokus kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), agar mampu memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

"Beberapa kriteria di antara PMKS itu adalah anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan lainnya," Pungkasnya

Kegiatan ditutup dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa Kursi Roda, Bahan Pangan dan 9 macam bantuan usaha yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.(Yon)

 Payakumbuh,netralpost.net - Senyum kebahagian terpancar diwajah Sari Puspita (30) warga Kelurahan Koto Panjang Dalam saat kedatangan Pj. Wali Kota Payakumbuh bersama Kapolres Payakumbuh dan Pertamina Sumbar.

Betapa tidak, janda empat anak yang tinggal di rumah ukuran 3x2,5 meter bersama orang tuanya itu akan dirubah menjadi rumah yang lebih layak untuk ditinggali.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mem

"Alhamdulillah, satu lagi masyarakat kita akan segera memiliki rumah impiannya. Terimaksih Buk Kapolres, Pertamina Sumbar dan semua pihak yang telah peduli kepada masyarakat kita," kata Pj. Wako Rida Ananda saat peletakan batu pertama rumah tidak layak hunyi (RTLH), di Koto Panjang Dalam, Rabu (21/06/2023).

Rida menyebut, dalam peringatan bhakti Polri presisi di hari Bhayangkara ke-77, program RTLH ini sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya di Payakumbuh.

"Saat ini masih ada sekitar 1000 RTLH yang harus diperbaik. Dengan anggaran terbatas pemerintah daerah, kolaborasi seperti ini sangat membantu sekali dalam mewujudkan impian masyarakat kita untuk memiliki rumah yang lebih layak," ucapnya.

"Kalau ada pihak lain ingin berkontribusi, dengan tangan terbuka kami tampung. Karena dengan saling membantu apa yang berat akan terasa ringan dan apa yang sulit akan terasa mudah," tambahnya.

"Kita juga berharap, seandainya ada peluang bantuan untuk rumah yang barusan terbakar di Kelurahan Koto Tangah saya sangat mengucapkan terimakasih sekali," tutupnya.

Dikesempatan itu juga, Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari menjelaskan, informasi RTLH tersebut didapat dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Koto Panjang Dalam. Setelah ditinjau kelokasi Kapolres Payakumbuh langsung memerintahkan jajarannya untuk merehab rumah tersebut.

"Iya, ini dari laporan Bhabinkamtibmas kita di Koto Panjang Dalam. Setelah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan rekanan kita, kami langsung bergerak bersama tim untuk mulai memperbaiki hari ini. Insyaallah 30 hari kedepan rumah ini sudah bisa ditempati," kata Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari.

"Kegiatan baktisosial yang kami lakukan membedah rumah masyarakat yang kurang mampu ini juga bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-77. Dan kami akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Sari Puspita yang kesehariannya bekerja serabutan itu sangat berterimakasih sekali kepada Pemko Payakumbuh, Polres Payakumbuh, Pertamina Sumbar dan semua pihak yang telah peduli membangunkan rumah impiannya.

"Alhamdulillah, saya berterimakasih sekali kepada Pak Wali Kota, Buk Kapolres dan semua pihak yang peduli kepada keluarga kami. Insyaallah kebaikan Bapak dan Ibuk semua akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net --- Seluruh Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 disahkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (20/6).

Rapat dipimpin oleh a DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD, sementara itu Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi oleh kepala OPD.

Hamdi Agus mengatakan sesuai dengan mekanisme pambahasan suatu Ranperda, yang diatur dalam Peraturan DPRD Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 dan Perubahannya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Payakumbuh, ada dua tingkatan pembicaraan yang harus dilalui.

"Kali ini merupakan Pembicaraan Tingkat II yaitu Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna," kata Hamdi.

Sementara itu, Juru Bicara DPRD Sri Joko Purwanto menyampaikan dari hasil pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 diperoleh laporan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Untuk pendapatan Rp. 704.772.804.629, belanja Rp. 695.915.964.175, surplus/defisit Rp. 8.856.840.454. Penerimaan Rp. 74.306.238.303, pengeluaran Rp. 6.140.000.000, pembiayaan netto, Rp 68.166.238.303, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan Rp. 77.023.078.757.

Berdasarkan rapat fraksi dan telah disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023, kata Joko, dalam proses pembahasan ranperda ini telah sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD Kota Payakumbuh serta Ranperda ini sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

"7 fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan, dan Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ini disahkan menjadi Perda," kata Joko.

Dari sisi Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada DPRD dengan telah disahkannya Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2022 ini. Segala masukan, saran, dan kritikan dari DPRD menurut Rida sangat penting bagi Pemerintah Kota Payakumbuh.

"Kami sangat berterima kasih kepada DPRD yang dengan fungsi pengawasannya terus bersinergi bersama kami untuk melayani masyarakat. Semoga kedepan kita bisa terus memberikan yang terbaik demi kemajuan Kota Payakumbuh," ungkapnya. (Yon)

"Saya kira kesehatan menjadi sangat penting bagi jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak sehat, maka ibadahnya juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi untuk mencapai kekhusyukan saat sedang sakit, pasti akan sulit (ibada). Kami bersyukur hari ini tim pengawas Haji bisa bertemu dengan Dr. Al -Farizi dan kawan-kawan yang menyatakan banyak keluhan-keluhan kepada kami," ujar Anggota Komisi IX DPR ini saat memimpin Timwas Haji DPR mengunjungi KKHI di Madinah, Arab Saudi, Rabu (21/6/2023).

Politisi F-Golkar ini berharap ke depannya jika semakin banyak jamaah haji Lansia, maka dibutuhkan banyak tenaga dokter yang memadai. Ia memberikan komparasi rasio dokter yang ada harus sesuai dengan berbagai penyakit yang dialami oleh jamaah. 

“Tadi kami juga mendapatkan informasi jamaah haji yang dirawat di (klinik) ini sudah mencapai angka 400 orang dan ada 12 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Selain itu di sini ada tiga pasien yang nantinya akan dibawa ke Arofah," terang Darul.

Selain itu, Legislator Dapil Sumbar I itu mengungkapkan sesuai rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI, agar pemanfaatan dari klinik ini dapat ditingkatkan supaya tidak mubazir. Karena, menurutnya, aset ini disewa sepanjang tahun, tetapi penggunaanya hanya untuk musim haji saja.

"Saya yang berasal dari Komisi IX DPR, tentu akan membicarakan dengan Menkes supaya ada good will dan political will dari pemerintah. Agar fasilitas ini ditingkatkan menjadi rumah sakit dan bisa dimanfaatkan oleh jamaah umroh kita yang setiap tahunnya hampir satu juta orang datang ke sini. Bahkan kalau bisa jadi rumah sakit. Semoga bisa berkompeten untuk melayani berbagai macam penyakit. Saya juga berharap bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk semua orang yang datang ke tanah suci ini," tutupnya. (Rls)

"Alhamdulillah hari ini kita baru saja melaksanakan pembukaan SOMTC dimana kebetulan Indonesia jadi keketuaan. Untuk dapatkan ini (keketuaan) cukup lama 10 tahun jadi tentunya kegiatan ini menjadi kegiatan penting buat Polri, khususnya untuk bisa membicarakan secara lebih serius beberapa pembicaraan yang selama ini sudah kita laksanakan," kata Sigit.

Sigit menuturkan, pada pertemuan-pertemuan SOMTC sebelumnya dihadapkan dengan situasi Covid-19, sehingga dilaksanakan secara virtual.

Ia pun berharap, dengan acara yang saat ini berlangsung secara offline akan ada pembicaraan khusus yang bisa kemudian diharapkan tidak hanya sekedar kerja sama formalitas biasa, namun kerja sama ini betul-betul bisa dioperasionalkan, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap transnational crime.

"Karena selama ini yang  menjadi masalah pada saat pelaku tindak pidana kemudian kabur keluar negeri, sementara kita dihadapkan dengan birokrasi-birokrasi yang sulit sehingga harapan dari para korban dan harapan kita bisa menangkap pelaku tindak pidana terhambat," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO.

"Tentunya TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang tentunya kita harapkan ke depan betul-betul bisa melindungi WNI," ucap Sigit.

Menurut Sigit, kerja sama lintas negara tidak hanya sekedar kerja sama tukar menukar informasi. Akan tetapi bagaimana bisa meningkatkan untuk dilakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku di luar negeri.

"Dengan kerja sama yang lebih operasional dan tentunya juga akan  menyelamatkan para korban-korban yang ada di luar negeri untuk bisa kembali ke Indonesia," tutur Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan, Polri telah menangkap 457 tersangka TPPO selama dua pekan. Ia pun menegaskan akan menindaktegas siapapun yang melakukan TPPO.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah yang kita lakukan membuat masyarakat yang akan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi, sehingga kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya serta tidak terjadi hal-hal yang merugikan WNI kita yang bekerja di luar negeri," papar Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri pun mengimbau kepada masyarakat jangan mudah terpancing akan bujuk rayu gaji tinggi, namun masalah skill dan persyaratan diabaikan.

"Bagi para pelaku saya sudah perintahkan ke anggota siapapun yang terlibat baik dari instansi luar maupun polisi sendiri saya minta tindak tegas. Tanpa kompromi saya kira silahkan masyarakat melapor kalau memang ada informasi seperti itu akan kami tindaklanjuti karena kita sayang kepada masyarakat. Kita ingin melindungi masyarakat kita yang kerja di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang harus kita lindungi," tegas Sigit.

Tersangka seorang perempuan berinisial W, warga Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar. 

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, S.Ik. SH saat memimpin konferensi pers mengatakan, total terdapat 10 warga Sumbar menjadi korban TPPO. 

Ia menyebut, para korban ini dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga hingga perusahaan kilang es di Malaysia. 

"Dikirim 10 orang dari masyarakat Sumbar untuk dipekerjakan. Tetapi di sana, ternyata gaji mereka tidak diberikan," katanya didampingi Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik dan Dirreskrimum Kombes Pol Andry Kurniawan, S.Ik, Selasa (20/6) di Mapolda Sumbar. 

Jenderal bintang dua itu mengungkapkan, gaji diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban oleh agen yang kemudian dibagikan ke tersangka. Sehingga selama bekerja, korban tidak mendapatkan gaji. 

"Korban kesulitan dalam kehidupan di Malaysia. Sementara korban dalam penyekapan majikan. Mau kembali (ke Indonesia) visa dan paspor disimpan majikan," ujarnya. 

Irjen Pol Suharyono mengimbau kepada masyarakat, untuk selalu lebih waspada kepada orang atau sekelompok masyarakat jika ada yang mengiming-imingi bekerja diluar negeri dengan gaji besar.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, menjelaskan tersangka sebagai penyalur melakukan upaya agar para korban tertarik untuk bekerja ke luar negeri. 

Modusnya, kata dia, dengan menyakini korban terkait pekerjaan serta dalam pengurusan keberangkatan ke Malaysia dibiayai hingga paspor dan visa diurus oleh tersangka. 

"Bagaimana korban ini tertarik dan tersangka juga menarik para korban, semua biaya perjalanan termasuk pengurusan paspor dan penampungan itu tersangka yang bayar," terangnya. 

"Tetapi kemudian ke belakang, setelah mendapatkan majikan, si agen tersangka kemudian meminta gaji tiga bulan ke depan plus fee, jadi dari situ dia mendapatkan keuntungan," sambungnya lagi. 

Dijelaskan, setidaknya gaji selama tiga bulan untuk korban sebesar 7.000 ringgit atau sekitar kurang lebih Rp 22 juta. Gaji para korban ini kemudian dibagikan ke para sindikat tersangka. 

"Kami terus melakukan pendalaman kasus ini. Tersangka ini dia pernah tinggal di Malaysia cukup lama, jadi paham kondisi di sana, itu modal dasarnya," ujarnya. 

Dirinya memastikan, kondisi 10 korban TPPO dalam kondisi aman dan telah dievakuasi ke Selter KBRI Malaysia. Sebelumnya, korban sempat mengirimkan video terkait kondisi mereka di Malaysia yang mulai terancam keselamatannya dan diminta untuk segera dievakuasi. 

"10 ini kondisi sudah dievakuasi KBRI Malaysia. Karena kondisinya terancam. Sekarang ada di Selter KBRI," ujarnya. 

Para korban TPPO di Malaysia ini terdiri dari empat orang perempuan dan enam laki-laki. Hasil koordinasi dengan Korfung Konsuler KBRI, pemulangan korban sedang dalam proses diajukan ke bagian keimigrasian. 

"Namun tidak dapat dipulangkan dalam waktu dekat (pulang bersama Satgas Gakkum TPPO) mengingat (ada) korban sedang dalam kondisi hamil delapan bulan dan paspor sedang ditahan oleh mantan majikan," ungkapnya.(*)

Payakumbuh,netralpost.net--- Impian ratusan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terwujud saat Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyerahkan SK mereka dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural di kantor Wali Kota Payakumbuh, Senin (19/6).

Ada sebanyak 115 orang tenaga kesehatan formasi 2022 dan 1 orang tenaga pendidik formasi 2021 yang dilantik oleh Pj. Wako Rida Ananda didampingi Asisten II Elzadaswarman dan Kepala BKPSDM Erwan.

Sementara itu, sebanyak 59 orang tenaga pendidik PNS juga diserahkan SK fungsionalnya. Dimana 39 orang yang merupakan CPNS 2019 dan 20 sisanya adalah PNS guru yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional.

Kepala BKPSDM Erwan didampingi Sekretaris Dewi Mulia mengatakan ada 1 P3K guru Nila Andrani yang masuk honorer kategori 2 dan terdata sejak 2005, artinya sudah belasan tahun mengabdi sebagai honorer, sekarang sudah resmi menjadi pegawai pemerintah.

"Untuk P3K kesehatan berasal dari tenaga honorer yang terdata di SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) baik dari instansi pemerintah maupun swasta di tingkat pusat dan daerah yang dikelola oleh kemenkes," katanya.

Sementara itu, Wako Rida Ananda menyampaikan selamat kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang baru saja diserahkan SK, serta dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Rida berharap mereka dapat memberikan pelayanan terbaik dalam pengabdian sebagai abdi negara untuk masyarakat.

"Pemerintah Kota Payakumbuh terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, setiap tahun secara berangsur-angsur kita mendorong agar yang masih honorer untuk diangkat menjadi P3K dan PNS," ujarnya.

Terakhir, Rida berpesan agar jajarannya dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, karena pemerintah hadir untuk melayani dengan pelayanan prima di segala sektor, terutama kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. (Yon)