NetralPost.net

Orientasi PPPK merupakan mandat dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagaimana Peraturan LAN tersebut, disebutkan bahwa Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi PPPK.

UIN Imam Bonjol Padang yang menghadiri acara ini secara daring dari Kampus III Sungai Bangek Gedung C lantai 2. Sebanyak 6 orang Dosen, serta 6 orang fungsional lainnya

Dalam laporannya Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Suyitno, M. Ag menyampaikan ada sebanyak 10.300 orang yang lulus dalam selekesi PPPK hasil Optimalisasi, mayoritasnya adalah Guru yang berjumlah 4.281 orang, Dosen 1537 orang dan sisanya Fungsional lainnya.

Diharapkan nantinya bahwa melalui orientasi ini, para PPPK Kemenag RI dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara di sektor keagamaan. Langkah awal ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi mereka dalam berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi dan misi Kemenag RI demi kesejahteraan umat dan bangsa.

Kontributor YZS.

AICIS kali ini mengusung tema ‘Redefining The Roles of Religion in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice, and Human Rights Issues’. Bersamaan itu ada tujuh sub tema yang akan didiskusikan oleh para akademisi kajian keislaman, dalam dan luar negeri. UIN Imam Bonjol Padang juga turut bangga atas tiga dosen yang lolos untuk mempresentasikan naskahnya. Beberapa diantaranya adalah Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd (Rektor UIN Imam Bonjol Padang) mengusung tema artikel “Islamic-Based Parenting Education Through Modeule for Youth Family Development: Educate Muslim Teenagers in Reaching The Future; Mhd Yazid The Discourse of Gender Quality among Mediators In Religious Court, West Sumatera; serta Tiswarni dengan judul “Zakat for the Empowerment of Women Prostitutes at the Women Protection Center (PPW) Selangor Malaysia.

Tema tersebut sangat relevan dengan berbagai fenomena krisis kemanusiaan pada tingkat global. Berbagai fakta menunjukkan krisis di berbagai negara seperti seperti di Timur Tengah dan Ukraina. AICIS kali ini dapat menambah kontribusi bagi pengembangan kebijakan global sebagai bentuk respon atas fenomena krisis di dunia saat ini. “Tema AICIS kali ini sangat menarik karena mengangkat tema tentang meredefinisi peran agama dalam krisis kemanusiaan global. Pemikiran dan paparan hasil-hasil penelitian para akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi peradaban dunia yang lebih baik,” jelas M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Apresiasi tinggi dari Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Ahmad Zainul Hamdi mengapresiasi banyaknya paper yang masuk menandakan motivasi besar dari berbagai kalangan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu dari berbagai sudut pandang. “Meski dilaksanakan di awal tahun, penyelenggaraan AICIS 2024 mendapat respon yang luar biasa dari publik. Sebanyak 1.957 paper yang masuk ke panitia berasal dari 11 (sebelas) negara Afghanistan, Armenia, Egypt, Indonesia, Iraq, Malaysia, Morocco, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka. Ini rekor sepanjang penyelenggaraan AICIS,” jelasnya.

Paper yang lolos nantinya akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi maupun jurnal bereputasi. Penilaian paper bukan hanya kuantitas namun dari unsur kualitasnya. Hal itu sebagai bentuk distribusi keilmuan yang nantinya dapat dibaca oleh berbagai pihak. Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Thobib Al Asyhar, sebagai PIC panitia pusat menambahkan bahwa terdapat tiga kelompok diskusi pembahasan yang akan meramaikan AICIS 2024, yaitu: Invited Panel (80 paper), Open Panel (100), dan Extended Panel (148).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Yasrul Huda, MA; H. Muhammad Fuad, S.Sos, M.Sc (Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; H. Hendri, S.Ag, M.Pd (Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama) ;

Dekan dan Wakil Dekan selingkup UIN Imam Bonjol Padang, Dosen dan Tenaga Kependidikan serta beberapa mahasiswa.

Delami S.S, M.Hum selaku Ketua Proogram Studi menuturkan bahwa ketercapaian ini adalah hasil dari kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak.

Prof. Nelmawarni, M.Hum, Ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora mengungkapkan rasa terimakasih pada seluruh unsur yang telah mendukung dan membantu dalam akreditasi ini. “Dambaan akreditasi Unggul merupakan dambaan setiap prodi, fakultas hingga universitas. Kegiatan ini sebagai bentuk mengekspresikan rasa syukur, mudah-mudahan prestasi ini bisa meningkat. Meski banyak tantangan internal maupun eksternal, namun dengan komitmen dan kerjasama kita dapat hadapi bersama”, ujarnya.

Beliau juga mengharapkan hasil kinerja yanv telah diraih ini dapat dilanjutkan untuk prestasi yang lebih tinggi lagi serta motivasi bagi program studi lain untuk mencapai akreditasi unggul.

Yasrul Huda juga mengungkapkan bahwa semua pencapaian ini merupakan hasil dari solidaritas tim yang penuh kesabaran. “Hal ini dapat menjadi loncatan untuk meningkatkan kualitas seluruh elemen serta mendorong reputasi dosen dan mahasiswa yang unggul”, ucapnya.

Acara ini ditutup oleh lantunan doa yang dipimpin oleh Marizem Lc, M.A. Kegiatan juga dilanjutkan dengan makan bersama dengan penuh kesyukuran atas nikmat yang telah Allah SWT berikan pada program studi Bahasa dan Sastra Arab.

Padang, netralpost.net --- Kerja nyata Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi kembali mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang diperjuangkannya. Hal itu terungkap ketika  Athari mengunjungi daerah pesisir Kota Padang itu bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Indra Dt Rajo Lelo dari fraksi Partai Amanat Nasional. Minggu (21/1/24).

Kehadiran politisi dari partai Amanat Nasional (PAN) ini disambut masyarakat Sungai Pisang dengan antusias dan senang hati.

Pada kesempatan ini, masyarakat Sungai Pisang, Kota Padang sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Athari Gauthi Ardi atas program pembangunan jembatan gantung yang telah lama diimpikan oleh masyarakat setempat. Sebelumnya jembatan Gantung Sungai Pisang itu dalam kondisi tidak layak pakai selama bertahun-tahun.

Diketahui pembangunan kembali jembatan ini melalui aspirasi Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi dengan total anggaran 4 Miliar.

Kini jembatan yang berada di salah satu kawasan wisata Kota Padang itu kembali berdiri kokoh, hal itupun disambut baik oleh masyarakat setempat dan masyarakat merasa sangat puas.

"Alhamdulillah kami sangat puas, dulunya jembatan ini cukup memprihatinkan, selaku warga disini kami sangat berterimakasih kepada buk Athari" ujar Donny  salah seorang warga Sungai Pisang saat menghadiri Kunjungan Athari ke kampung halamannya itu, Minggu (21/1/24).

Donny yang juga pemilik Boat wisata pulau tersebut mengatakan jembatan tersebut juga berdampak baik untuk menunjang kegiatan pariwisata disana.

"Jembatan ini juga akses bagi wisatawan untuk menaiki boat menuju pulau-pulau disekitaran wilayah kami, tentu kami sangat berterimakasih, karena dengan fasilitas yang baik wisatawan akan sangat senang untuk berkunjung dan ekonomi kami disini juga meningkat,"pungkasnya.

Disamping itu, wisatawan disana juga merasa senang dengan kondisi jembatan tersebut.

"Tentunya kami menilai ini bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menunjang pariwisata disini. Sebagai wisatawan kami sangat senang," ujar yanti salah seorang wisatawan yang akan menuju salah satu pulau di kawasan Sungai Pisang tersebut.

Menanggapi apresiasi yang disampaikan padanya, Athari khas dengan senyum anak mudanya itu mengatakan sangat senang bisa mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, terutama yang ada di daerah pemilihannya. Karena menurutnya itu sudah merupakan kewajibannya sebagai wakil rakyat ketika dipercaya.

“Bukan saja masyarakat bisa senang, saya juga merasa senang. Dengan telah dibangunnya jembatan ini, berarti satu lagi tugas saya untuk menyediakan pembangunan untuk masyarakat terpenuhi. Semoga sarana ini dapat bermanfaat bagi masyarakat disini. Dan saya harapkan masyarakat juga bisa menjaga fasilitas ini dengan baik, supaya setelah ini kita bisa fokus pada sarana-sarana infrastuktur lainnya yang dibutuhkan oleh rakyat,” katanya singkat.

Untuk diketahui, seperti halnya data dan fakta yang didapatkankan oleh media ini, Athari yang bernaung di Partai Amanat Nasional (PAN) ini merupakan salah satu Anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang paling produktif untuk membawa aliran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Sumbar. Bahkan tercatat dari berbagai program yang berhasil dibawanya, total seluruh anggaran yang dibawa mencapai Rp 465,3 Milyar.

Jumlah APBN yang fantastis ini tentunya tidak lepas dari kepiawaian Athari dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Politikus muda yang dikenal cerdas, visioner dan santun dalam berpolitik ini mampu menjadi jembatan hati rakyat Sumatera Barat dengan pemerintah pusat, terutama dengan beberapa kementerian yang bermitra langsung dengan Komisi V DPR RI.

Diantaranya kementerian yang bermitra langsung dengan Komisi V DPR RI tempat Athari bertugas  adalah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT, dimana semuanya  sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Berikut total hasil kerja nyata berupa dana aspirasi yang dibawa ke Sumatera Barat dari tahun ke tahun oleh Athari Gauthi Ardi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2020 Rp 49,8 Miliar. Tahun 2021 Rp 75,17 Miliar. Tahun 2022 Rp 118,55 Miliar, dan Tahun 2023 Rp 221,8 Miliar.

Dengan beberapa program unggulan yang telah banyak dirasakan manfaatnya di Sumatera Barat, yakni 

1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI)

2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

3. Program Kota Tanpa Kumuh  (Kotaku)

4. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ Bedah Rumah

5. Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

6. Pengadaan Bis Sekolah

7. Bantuan Operasional BUMNAG

8. Pembangunan Desa Wisata

9. Jembatan Gantung

10. Normalisasi batang Tapan

11. Normalisasi Batang Lembang

12. anitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

13. Sanitasi pedesaan

14. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)

15. Pamsimas

16. Peningkatan pembangunan jalan Desa tertinggal (Rimbo data-Kapujan) Solok

17. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)

18. Lampu penerangan jalan

19. Sanitasi Pesantren

20. Fasilitas Keselamatan jalan

21. Fasilitas Poltekpel Sumbar

Sumbar, netralpost.net - Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menyampaikan bahwa hingga saat ini, wilayah hukum Polda Sumbar terdapat dalam keamanan dan kondusif. 

Walaupun masih dalam tahapan kampanye Pemilu 2024, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

"Hingga saat ini Kamtibmas itu masih kondusif ya, masih stabil, tidak ada riak-riak yang berpotensi huru-hara," katanya  saat silaturahmi dengan Pengurus Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumbar, Selasa (23/01/2024) di Padang.

Dalam pertemuan tersebut, Polda Sumbar tetap meminta kepada media agar dapat membantu dan bisa menangkal hoax serta ujaran kebencian jelang pemilihan nanti.

Lanjut Kabid Humas, ia berharap kepada para jurnalis agar terlibat aktif dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Yang paling utama itu sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menangkal berita hoax.

Dimana, tahun politik ini dengan segala dinamikanya juga merembet ke pemberitaan yang tidak berimbang, menjatuhkan dan berbau suku, agama dan ras (SARA).

Polisi sendiri katanya, juga memantau pemberitaan-pemberitaan tersebut lewat petugas patroli cyber yang ada di Bidang Humas, Ditintelkam dan Ditreskrimsus. 

"Bantu polisi dalam menangkal berita hoax atau ujaran kebencian," ujarnya menjelaskan. 

Dalam kegiatan ini, Pengurus FJPI Sumbar hadir dipimpin langsung Ketua FJPI Nita Indrawati dari media www.padangmedia.com, Devi Diany dari Harian Khazanah, Melba dari www.binews.id, Yeyen dari www.sumbarfokus.com, Mona Sisca dari www.tribunsumbar.com, Dewi Simpatik dari www.relasipublik.com, Yuke dari Harian SInggalang, Sri Taufik dari www.lintasmedia.com, dan Silfiana dari www.kitapunya.id.(*)

MoU ini mencakup kerja sama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran mahasiswa, dosen, dan staf, kerja sama penelitian, dan penyelenggaraan seminar, workshop, dan konferensi.

Berikut adalah beberapa poin penting dari MoU tersebut:

• Kegiatan spesifik:

o Pertukaran mahasiswa S1, S2, dan staf pengajar.

o Kolaborasi supervisi mahasiswa master dan PhD.

o Hosting profesor tamu dari kedua universitas.

Pengembangan program pendidikan bersama S1 dan S2, termasuk program gelar ganda.

 Ekspansi kerja sama penelitian dan proyek ilmiah bersama di bidang minat bersama.

 Pengajuan hibah bersama dan partisipasi dalam proyek dana internasional.

Pelatihan peningkatan keterampilan ilmiah bagi dosen, mahasiswa pascasarjana, sarjana, dan magister.

Pembagi pengalaman pengembangan metode pendidikan lanjutan.

 Penyelenggaraan forum internasional (simposium, workshop, dan konferensi).

 Penyelenggaraan acara budaya bersama.

Proyek pendidikan dan penelitian bersama.

• Kerjasama antar unit: Kerjasama tidak hanya dilakukan antar universitas, tetapi juga bisa melibatkan unit-unit struktural atau kolaborator tertentu dari kedua pihak.

• Proyek berbasis kesepakatan: Kerjasama pendidikan dan penelitian dilakukan berdasarkan proyek bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan kedua universitas.

• Pertukaran individu: Pertukaran akademis personel dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan undangan individual.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si., menyampaikan penyelenggaraan MoU ini adalah dimana UIN raden fatah palembang yang sedang berproses untuk menjadi besar tapi kami tidak mau besar sendiri, oleh karena itu kami mengadakan MoU dengan 53 PTKIN di Indonesia.

“Momentum Kedatangan Zarqa University ke UIN Raden Fatah kali ini, bukan hanya untuk UIN Raden Fatah, tapi juga untuk seluruh PTKIN se-Indonesia. Karena saya selaku Rektor UIN Raden Fatah ingin mengajak seluruh PTKIN di Indonesia bersama-sama maju menjadi PTKIN yang memiliki mutu dan kualitas pendidikan yang dapat bersaing di kancah internasional,” ungkap Rektor.

Tutupnya, Nyanyu menyampaikan “Kita tidak bisa menjadi superman tapi harus menjadi Superteam, oleh karena itu MoU ini menjadikan jembatan untuk dapat berkembang bersama dengan semua PTKIN di Indonesia”.

Dalam hal ini Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Dr. martin Kustati, M. Pd, berpendapat “Kerja sama ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Prof. Martin Kustati.

Selain itu turut hadir Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Imam Bonjol Padang, Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.

Sementara itu, Rektor Zarqa University, Prof. Dr. Nidhal Al Ramahi, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kerja sama antara Yordania dan Indonesia di bidang pendidikan tinggi.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Yordania dan Indonesia,” ujar Prof. Nidhal Al Ramahi

Di sisi lain Presiden Zarqa University mengungkapkan “Zarqa University sangat senang dapat menjalin kerja sama dengan 54 PTKIN di Indonesia. Hal ini sungguh luar biasa, dalam 1 hari dapat menjalin kerja sama secara serentak bersama 54 PTKIN se-Indonesia,” tuturnya .

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan tinggi antara Indonesia dan Yordania. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di kedua negara.

“Tracer study sangat penting. Melihat dan mengevaluasi lembaga. Bagaimana di lapangan, di dunia kerja, para alumni bekerja maupun melanjutkan studi. Sebab itula, kita harus serius melakukannya. Di tangan ketua dan sekretaris Prodi, semua ini diamanatkan. Bersama-sama kita mengerjakannya,” ujar Wakil Rektor Bidang Akademik, Yasrul Huda, Ph.D didampingi Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D, dalam rapat digelar bersama ketua dan sekretaris Prodi, di Gedung J Kampus SeIBa, Senin (22/1).

Welhendri Azwar mengharapkan kegiatan ini sukses bagi seluruh Prodi, tidak ada yang abai. Sebab sudah disiapkan intrumen melalui website. Tidak ada alasan lagi, tidak dapat mencari alumni yang sudah tamat di tiga tahun terakhir.

“Pada dasarnya, mencapai akreditasi unggul itu semua bisa. Asalkan tertib administrasi dan mau bekerja sama. Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, menyiapkan tracer study, berbagai kegiatan unggul, bahkan tingkat internasional bagi mahasiswa maupun dosen, tim Prodi harus aktif untuk itu,” jelas Welhendri.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kewirausahaan dan Karier (PKK) Mahasiswa, Wimbakhtiar Nur, MA mengutarakan, tujuan dari Tracer Study ini adalah bagaimana menjadikan perguruan tinnggi ini menjadi terakreditasi unggul. “Alumni mesti terdata dengan baik, di mana mereka berada, bagaimana cara mereka mencari pekerjaan, bagaimana suasana di tempat kerja dan lain sebagainya,” ungkap Win.

Tracer Study adalah study mengenal lulusan lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi, dan hasilnya dapat menjadi acuan untuk menilai kualitas dan mutu pendidikan. Data yang dioperoleh dari tracer study secara umum berisi informasi penting seperti kondisi dan profesi alumni, kompetensi dan kesesuaian mereka terhadap dunia kerja tentunya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekjen PP Iluni UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Abdulallah Khusairi, MA, yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan III FDIK dan Wakil Dekan III se-UIN IB Padang, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama (AAKK), H. Hendri, MM, Kepala Humas, Drs. Mardius, MM, serta Tim Teknologi Informasi Pusat Pangkalan Data (TIPD). 

Jambi, netralpost --- Kapolda Jambi, Irjen Pol. Rusdi Hartono didampingi Wakapolda Jambi, Brigjen Edi Mardianto memimpin pelepasan rangkaian Bakti Sosial Presisi Untuk Negeri pada Senin, (22/01/2024).

Bantuan Sosial yang di berikan oleh Polda Jambi dan jajaran yaitu berupa 12.000 Paket Sembako yang akan segera dibagikan kepada masyarakat Jambi .

Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono  menyebutkan bahwa pagi hari ini Polda Jambi menghadirkan beberapa perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari pemandi jenazah, marbot masjid, perwakilan komunitas tionghoa, pengurus gereja dan beberapa perwakilan komunitas lainnya. 

" Hari ini Kapolda Jambi melepas secara simbolis kendaraan yang membawa paket sembako yang akan segera dibagikan kepada masyarakat, ada 12.000 paket yang dibagikan oleh Polda Jambi dan jajaran," jelas Kapolda Jambi.

Lebih lanjut diterangkan Alumni Akpol 1991 ini pembagian bantuan sosial ini adalah sebagai wujud kepedulian Polri khususnya Polda Jambi kepada masyarakat Jambi yang membutuhkan bantuan.

" Kita berharap tentunya bantuan paket sembako ini, sedikit banyaknya dapat membantu meringankan masyarakat Jambi yang sedang membutuhkan bantuan, mengingat beberapa wilayah di Jambi juga sedang di landa bencana banjir sehingga diharapkan bisa membantu,"ujarnya.

Lima Puluh Kota,netralpost.net--Kebijakan penganggaran dana BKK pada nagari diatur melalui Perbup Nomor : 21 tahun 2021, tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH NAGARI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

"Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Nagari harus menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Kabupaten," kata Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota, Irwandi saat diwawancarai, di ruang kerja Sarilamak, Jumat ( 19/1).

Badan Keuangan melakukan penagihan merupakan tindak lanjut   hasil evaluasi  Inspektorat daerah atas dana Bantuan Keuangan Khusus  (BKK) tahun anggaran 2021 dan 2022. "Jadi proses dari pengelolaan BKK sesuai peraturan Bupati  nomor 21 tahun 2021 telah berjalan sesuai prosedur," ucap Irwandi.

1.Terdapat sisa dana BKK Tahun Anggaran 2021 pada Kas Nagari yang belum disetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp Rp 128.117.670,45 dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 473.424.195,00. 

2.Terdapat kegiatan dana BKK Tahun Anggaran 2022 pada Satu nagari  sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dialihkan ke kegiatan lain dan / atau tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota. 

3.Terdapat 3 (tiga) Nagari dengan 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari dana BKK TA. 2022 yang telah terlaksana oleh Nagari namun belum dilakukan pencairan dana oleh Badan Keuangan sejumlah Rp 219.926.763,00. 

4.Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Nagari penerima dana BKK Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SP2D Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan anggaran sejumlah Rp 7.978.000.00,00 dan sebanyak 30 (tiga puluh) Nagari penerima dana BKK Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sejumlah Rp 8.301.000.000,00.

5. Penggunaan dana BKK Tahun Anggaran 2021 dan 2022  tidak sesuai dengan maksud Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2021, berdasarkan program prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Nagari. 

6. Realisasi kegiatan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 78 kegiatan dan 1 kegiatan tidak terealisasi/tidak terlaksana, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebanyak 86 kegiatan dan 20 kegiatan tidak terealisasi/tidak terlaksana.

Pasal 15.

(1). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar Nagari akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. 

(2). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib menggunakan dana sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan APB Nagari yang sudah disahkan. 

(3). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat khusus dilarang mengalihkan dana dan alokasi selain dari kegiatan dan lokasi yang telah ditetapkan. 

(4). Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan bersifat khusus, dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk optimalisasi kegiatan yang sama, dalam rangka menambah volume / target capaian program dan kegiatan dimaksud.

(5). Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus, dapat menganggarkan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang sejenis pada tahun anggaran berikutnya. 

(6). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari tahun anggaran berkenaan.

(7). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Wali Nagari kepada Bupati. 

(8). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepenuhnya menjadi tanggungjawab WaIi Nagari yang bersangkutan. 

(9). Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Nagari harus menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Kabupaten.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merekomendasikan : 

1. 

a) Pemerintah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota agar menyetorkan sisa dana BKK yang masih berada pada Kas Nagari ke Kas Daerah pada Rekening Giro Nomor 0100.0101.XXXXX.X pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh.

 b) Pemerintah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan penyetoran sisa dana BKK, agar melakukan koreksi pada Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Tahun 2023 atas sisa dana BKK yang tercatat sebagai SILPA. 

2. Terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota  untuk didalami melalui Audit Dengan Tujuan Tertentu. 

3. Kegiatan yang telah terlaksana s/d Evaluasi dilakukan Penganggaran dan Pembayaran paling lambat Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4. Sesuai dengan maksud pemberian Bantuan Keuangan bersifat Khusus untuk Tahun 2024 dan seterusnya, agar disesuaikan dengan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. 

5. Bagi kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang telah selesai 100% (seratus persen) ataupun pada kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan ( KDP ) agar dipelihara dan dilanjutkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). 

6. Agar Kepala Badan Keuangan menagih laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BKK TA 2021 dan 2022 kepada Pemerintah Nagari serta diminta kepada Camat untuk menegur Wali Nagari sebagaimana tercantum pada lampiran 5. 7. DPMD/N agar  melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2021,

7. Terdapat 11 Nagari yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ( SPJ ) dana BKK Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan 31 Nagari belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

Kewenangan pengawasan terhadap  kebijakan BKK diatur  pada  Pasal 20 ayat (3)  yang berbunyi,

Bupati melalui inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pertanggungiawaban dan pelaporan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peundang-undangan.

Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk Menilai Efisiensi, Efektifitas serta Azas Manfaat dari Output terhadap Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Pemerintahan Nagari, tegas Irwandi. 

" Irwandi berharap dengan penjelasan ini tidak terjadi salah pemehaman baik bagi pemerintah nagari yang melaksanakan maupun masyarakat tentang dana BKK tersebut," ujar Irwandi. (Yon)

Kegiatan tersebut dihadiri Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Wakil Rektor 1, Ketua Senat, Kepala Biro AUPK. Acara berlangsung dengan khidmat dan lancar dari awal salam dilantunkan hingga ditutup dengan doa kepada Sang Pencipta. Acara pengukuhan ini juga dihadiri keluarga dan sanak saudara sehingga acara pengukuhan guru professional ini meriah.

Pengukuhan guru professional pendidikan profesi guru PAI dan Madrasah dalam jabatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan UIN Imam Bonjol Padang Batch 2 tahun 2023 sangat spesial. Hal itu disebabkan karena kegiatan kali ini akan diselenggarakan dua kali, yang pertama Kategori 1/K 1 dan nanti akan dilaksanakan Kategori 2/K 2. Dari Pasaman Barat juga ada 161 Kategori 1/K1 dan 81 Kategori 2/k 2, dan pada saat ini dari Pasaman Barat yang belum lulus ada 21 orang, dari Solok Selatan ada 1 orang yang belum lulus dan dari Payakumbuh lulus 100%. bagi yang belum lulus insyallah akan ada ujian pasa pada 17 Februari 2024, ujar Dr. Yasmadi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK). Yasmadi menyampaikan apresiasi kepada para dosen Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan pencerahan dan pengajaran terhadap guru-guru. Dengan harapan dan semangat dapat meningkatkan pada gelombang-gelombang yang berikutnya menjadi lebih baik lagi.

Wakil Rektor 1 Dr. Yasrul Huda, MA menyampaikan pesan kepada guru-guru PAI dan Madrasah bahwa seorang pendidik pasti suka belajar karena seorang pendidik akan siap menghadapi peserta didiknya, maka dari itu harus suka dengan belajar dan akan mengajarkan kembali. Tentunya dengan harapan mampu akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya dan menjadikan ladang amal ibadah juga di sisi Allah SWT.

Pada kesempatan ini juga Kasubdit GTK Ditjen Pendis Kemenag RI FA Fakhrurozi, SS., M.Si menyampaikan Orasinya.

Jakarta, netralpost.net - Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani senang mendengar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan inklusif untuk para penyandang disabilitas menjadi anggota polisi.

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

"Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi," kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

"Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan," tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. "Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis," kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

"Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris," ucapnya.

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri.

Dalam peringatan HUT PPPAU PD Sumbar Ke-1 tersebut, sekaligus dengan peresmian Sekretariat baru PPPAU PD Sumbar yang terletak di jl. Angkasa Puri I dan masih di bilangan Tunggul hitam kota Padang.

Pada kesempatan tersebut, Danlanud yang diwakili Kadisops memberikan sambutan, Lanud SUT sangat mengapresiasi atas inisiatif, kreativitas, dan kegiatan swadaya yang dilakukan PPPAU sehingga menjadi suatu penyemangat dalam meningkatkan solidaritas, kekeluargaan, silaturahmi, dan persatuan diantara anggota dan pengurus PPPAU.

PPPAU bisa terus menjaga solidaritas dan kekeluargaan serta menjadi lapisan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dan yang terpenting selalu menjaga nama baik TNI Angkatan Udara", harapnya.

Ketua PPPAU PD Sumbar Bpk. Lexi.Y.Leatemia, S.H., juga mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah mendukung PPPAU Sumbar terutama Lanud Sutan Sjahrir.

"Saya ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung PPPAU Sumbar, sehingga program PPPAU Sumbar dapat terlaksana dengan baik. Terutama kepada Lanud Sutan Sjahrir yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya untuk kemajuan PPPAU Sumbar", ungkapnya.

PPPAU merupakan organisasi yang disahkan oleh Kasau pada tanggal 27 Februari 2022 di Jakarta sebagai wadah untuk menaungi dan menyatukan seluruh Putra Putri Keluarga Besar TNI Angkatan Udara dengan harapan dapat mempererat jalinan kekeluargaan, saling membantu dan saling melengkapi serta memberikan manfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, perwakilan kepala Kesbangpol, Ketua PD III FKPPI SUMBAR, dan Ketua PC 0301 FKPPI Padang. (Pen Lanud SUT)