NetralPost.net

Tindakan tegas yang diambil oleh bhayangkara muda perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang hendak melakukan aksi tawuran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk mencegah potensi terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Padang.

DPN KPI menilai apabila Polda Sumbar tidak sigap dalam mencegah terjadinya bentrokan antar geng di Kuranji, kemungkinan akan terjadi peristiwa berdarah yang memakan puluhan korban jiwa, mengingat alat yang digunakan oleh remaja yang akan tawuran tersebut berupa senjata tajam yang dapat merenggut puluhan korban jiwa.

KPI menilai perdebatan antara LBH Padang dengan Kepolisian terkait penanganan Kasus tersebut adalah hal yang biasa dan hal tersebut sebagai bentuk dinamika penegakan hukum yang sedang berjalan.

Atas Permasalahan Tawuran Antar Geng tersebut, KPI menyarankan apabila adanya Geng yang hendak melakukan bentrok atau Tawuran Kelompak di Padang Sebaiknya LBH Padang diterjunkan kelapangan untuk membubarkan langsung aksi Tawuran bersajam tersebut dengan cara humanis ditengah-tengah bentrokan agar bisa menjadi contoh ke depan bagi pihak kepolisian apabila adik-adik Bhayangkara muda yang melakukan penindakan tawuran dinilai keliru dalam melakukan penindakan tegas terhadap geng geng Tawuran di Padang.

Romadoni Nasution mengatakan bahwa LBH Padang dapat memberikan contoh terkait cara yang baik untuk membubarkan kelompok geng tersebut kepada pihak kepolisian.

"Saya kira LBH Padang bisa memberikan contoh yang baik untuk ditiru Pihak Kepolisian bagaimana cara membubarkan kelompok geng bersajam apabila pihak kepolisian dinilai keliru dalam melakukan penindakan terhadap geng tawuran dipadang tersebut," ujarnya.

"Untuk itu sebaiknya pihak kepolisian menahan diri agar penanganan tawuran kelompok antar geng nantinya diserahkan terlebih dahulu kepada LBH Padang untuk diterjunkan langsung ke lokasi tawuran antar geng yang membawa senjata tajam, berupa kelewang, celurit, pedang, dll, saya kira itu tindakan tepat LBH Padang ke lokasi bentrokan langsung melerai kelompok geng agar menjadi contoh kedepannya," tutupnya. (Bidhumas Polda Sumbar) 

Sumber berita dan foto: inews.id

JABAR, netralpost.net - Hari ini, merupakan hari yang bersejarah bagi Para Peserta didik (Serdik) Sespimti Dikreg ke-33, karena telah diluncur serta dipamerkan buku tentang sosok Kapolri ke-5 Jenderal Hoegeng Iman Santoso dengan tema 'Pitutur Hoegeng Bertutur'.

Buku tersebut berjudul 'Hoegeng: Moral, Etika, dan Jalan Hidup' bertempat di gedung Balai Budaya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/07/2024). 

Kegiatan peluncuran buku tersebut, dihadiri secara langsung oleh  Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Prof Dr Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, dan perwakilan keluarga Jenderal Hoegeng, yaitu cucunya yang bernama Rama Hoegeng, juga cicitnya Anantasena Ramaputra Hoegeng, serta dihadiri sejumlah Peserta didik Sespimti Dikreg ke-33.

Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, mengatakan. Bahwa Pameran Pitutur Hoegeng Bertutur ini, digagas olehnya bersama dengan para Serdik Sespimti Polri Dikreg-33.

Acara Pameran ini, juga turut menampilkan artefak dan Surat penting milik Pak Hoegeng, ada juga Mock Up ruang kerja Pak Hoegeng yang dibuat sesuai dengan kondisi saat itu.

Di Acara Pameran ini juga diisi dengan karya-karya seni lukis milik Pak Hoegeng, Ibu Mary Hoegeng, Putra dan Putri serta Cucu, juga keluarga lainnya. Selain itu ada Seniman dan Budayawan yang turut ambil bagian memamerkan karya senirupa dengan mengusung tema ' Pitutur Hoegeng Bertutur.

Ditambahkan oleh Kasespim. Kegiatan ini sebagai bentuk literasi kepemimpinan. Pameran pitutur hoegeng bertutur memang didedikasikan untuk sosok almarhum bapak Hoegeng.

Bermacam artefak bersejarah, perjalanan hidup, dan juga filosofi-filosofi hidup bapak Hoegeng yang ditampilkan dalam berbagai media. 

" Tentunya kegiatan ini didukung penuh oleh keluarga bapak Hoegeng, ada pak rama yang juga semangat sampai malam untuk persiapan. dan di moment ini, peserta didik sespimti dikreg 33 juga membuat produk literasi buku Hoegeng hasil karya tulisannya, dan diluncurkan juga pada pameran hari ini", pungkas Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.

Dalam kata  sambutannya, Ketua Senat Sespimti Dikreg ke-33 Kombes Kusumo Wahyu Bintoro berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat.

" Semoga dengan adanya  kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan keteladanan serta nilai-nilai luhur dari sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso bagi kita semua. Khususnya bagi seluruh insan Bhayangkara di mana pun berada untuk dapat mewarisi ilmu-ilmu keteladanan yang selama ini telah beliau berikan ," ujarnya.

Dia juga berjanji akan berbuat baik dan meneladan nilai-nilai Jenderal Hoegeng seperti apa yang telah ditanamkan pada seluruh kepolisian.

" Tentunya kami berjanji, terutama untuk Serdik Sespimti 33, kami akan selalu berbuat baik dan benar. Sesuai dengan apa yang selalu beliau tanamkan kepada kami semua," imbuhnya.

Ditempat yang sama, salah seorang penulis buku tentang Kapolri Ke-5 Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang berjudul 'Hoegeng : Moral, Etika dan Jalan Hidup, Serdik Jean Calvijn Simanjuntak, juga mengungkapkan terkait  perjalanan penulisan buku tersebut.

" Sosok Pak Hoegeng Iman Santoso merupakan bukti nyata bahwa seorang pemimpin yang jujur dan tulus akan selalu dihargai dan diingat oleh sejarah ," ungkap Jean Calvijn Simanjuntak, pada kata sambutannya.

" Kami sedikit flashback beberapa kegiatan terkait munculnya buku karya kita semua. Buku ini juga adalah buah pemikiran lepas oleh Serdik Sespimti Sespim Lemdiklat Polri Dikreg 33," terang Calvijn.

Tidak itu saja, Serdik Jean Calvijn Simanjuntak juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pimpinan Sespimti yang telah membantu mewujudkan karya tersebut.

" Saya ingat, waktu itu di tanggal 9 Februari 2024 di saat pertemuan di Pasar Seni Ancol. Pada saat itu ada Pak Kasespim dan para seniman. Jadi di situ saya baru tahu apa itu Pitutur Hoegeng Bertutur ," ingatnya.

Masih menurut Serdik Calvijn. Bahwa pitutur itu tidak  hanya tentang literasi tertulis saja. Oleh karena itu kita mendapat pesan bahwa Serdik harus melahirkan literasi yang membangun untuk Jenderal Hoegeng.

" Dan Pesan yang disampaikan Bapak Kasespim dengan bimbingan Bapak Kasenat yang tercinta dan Wakasenat, serta perangkat Senat lainnya. Kami menyampaikan kepada seluruh Serdik minggu depannya kita bersama-sama menulis esai terkait dengan satu tokoh Polri yang luar biasa yang bernama Hoegeng Iman Santoso," beber Calvijn.

Oleh karena itu, pada tanggal 28 Februari, dirinya bersama yang lain menerima kunjungan Aditya Soetanto Hoegeng atau Didit, yang merupakan putra dari  Jenderal Hoegeng.

" Dalam Pertemuan tersebut kita berdiskusi bersama, karena kami ingin mendalami bagaimana sosok  Jenderal Hoegeng Iman Santoso di mata keluarga, dengan diawali podcast dan dari situ kami mendapatkan  sesuatu, dan itulah yang  membuat ketertarikan kami untuk menulis," terangnya.

Jean Calvyn juga  memamerkan salah satu hal eksekutif dari buku tersebut. Dia mengatakan ada dokumentasi yang bersifat privat, yang ada di buku tersebut.

" Isi di dalamnya kami diskusi juga berkenankah ada satu dokumentasi yang sifatnya privat. Puji Tuhan terima kasih Mas Rama sudah diberikan beberapa dokumentasi yang ini kita tidak dapati di sosial media, di tempat lain. Itu juga kita masukkan di sini ," tandas Serdik Jean Calvijn.

Setelah usai penyampaian kata sambutan, Kegiatan dilanjutkan dengan pameran barang-barang yang digunakan oleh Jenderal Hoegeng. Barang-barang tersebut mulai dari seragam yang digunakan, sepeda, dokumentasi rekaman suara, dan barang pribadi lainnya. Para yang hadir  tampak berkeliling melihat barang-barang tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penghargaan ini merupakan tanda kepercayaan publik terhadap Polri. Menurutnya, kepercayaan ini menjadi modal utama pelaksanaan tugas Polri.

"Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi modal utama pelaksanaan tugas Polri guna mendukung pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa," ujar Kapolri di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Jenderal Sigit juga mengingatkan akan tingginya kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan itu tercermin di survei Litbang Kompas pada 18-20 Juni 2024 lalu yang menunjukkan kepercayaan publik ke Polri sebesar 73,1%.

Guna terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, Jenderal Sigit meminta jajaran agar melakukan perencanaan serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisian. Hal ini akan mendukung optimalisasi tugas Polri.

"Perencanaan dan penggunaan anggaran secera efektif, efesien, dan akuntabel dapat mendukung pelaksanaan tugas polri yang optimal, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri," tuturnya.

Atas segala kepercayaan publik itu, Jenderal Sigit mengajak segenap Korps Bhayangkara untuk tak henti-hentinya meningkatkan prestasi dan semangat pengabdian. Hal ini untuk mewukudkan Polri yang pesisi.

"Terus tingkatkan prestasi dan semangat pengabdian untuk mewujudkan polri presisi," pungkasnya.

Sebagai informasi, penghargaan ini diterima oleh Assessment Center SSDM Polri, yang berbasis komputerisasi dan digunakan untuk menguji kompetensi polisi. Pengumuman penghargaan disampaikan oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri yang berlangsung di The St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada hari ini.

Selain penghargaan untuk SSDM Polri, kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diraih oleh Biro SDM Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Sementara itu, kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diraih oleh Biro SDM Polda Bali, Polres Karawang, Polres Pasuruan, Polres Lamandau, Ditpolairud Polda Sumsel, Biro SDM Polda Jatim, Polres Barito Timur, dan Bidang Keuangan Polda NTB.

Turut Hadir Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si, Kepala OPD Terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, Hadir Secara Virtual (Kementrian PUPR, Bappenas, Kementrian ATR BPN). 

Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si menyampaikan dalam Sambutannya Pertama kami mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR atas peluang dan usulan kami untuk mendapatkan DAK Tematik Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu untuk Tahun 2025. 

"Sebelumnya kami juga telah menyampaikan usulan dan pembahasan proposal untuk DAK Tematik pada tahun 2024, namun karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga Kabupaten Solok tidak mendapatkan DAK Tematik tersebut." Ujar Medison. 

"Kami mengusulkan kawasan yang berada di Nagari Tanjung Bingkuang Kec. Kubung Kabupaten Solok, karena Nagari Tj Bingkuang ini merupakan nagari yang berbatasan langsung dengan Kota Solok sehingga Nagari Tj. Bingkuang ini bertolak belakang dengan Kota Solok, dan Nagari ini juga masuk ke dalam RTRW dalam rangka Penataan Kota." Lanjut sekda. 

"Latar belakang kami mengusulkan kembali Nagari Tanjuang Bingkuang ini karena kondisi penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah di nagari ini menjadi permasalah yang utama, dan kawasan yang kita usulkan sebesar 9,8 Hektar termasuk ke dalam daerah yang rawan bencana.", Katanya. 

"Kondisi sosial dan ekonomi juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena dari 7 kriteria indikator yang disampaikan untuk mendapatkan DAK ini, hampir seluruh indikator memenuhi syarat untuk mendapatkan DAK. Selanjutnya secara teknis akan dipaparkan oleh Kepada Dinas PRKPP Kabupaten Solok", imbuhnya. 

Pemaparan oleh Kepala DPRKPP Retni Humaira menyatakan bahwa Kami Kabupaten Solok mengusulkan kembali Nagari Tanjuang Bingkuang di tahun 2025 ini.

Urgensi kami mengusulkan Nagari Tanjuang Bingkuang ini karena berdasarkan RTRW Nagari Tj Bingkuang ini merupakan nagari yang masuk ke dalam Penataan Kota. 

Kondisi penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah merupakan masalah yang utama, kemudian Nagari Tanjuang Bingkuang merupakan pemukiman yang berada di daerah yang rawan bencana. 

"Nagari Tanjuang Bingkuang juga merupakan daerah yang mendukung kegiatan pertanian namun keadaan infrastruktur berbanding terbalik untuk mendukung kegiatan pertanian.", kata Retni Humaira. 

kami menunjuk Nagari Tanjuang Bingkuang karena Berdasarkan SK Bupati ( SK Bupati Solok Nomor : 653-389-2022) tentang Pemukiman Kumuh Kabupaten Solok, Nagari Tj Bingkuang ini masuk ke dalam kategori nagari kawasan kumuh sedang dengan luas wilayah nya kurang lebih 9,8 Ha.

Tujuan kami mengusulkan Nagari Tanjuang Bingkuang ini, untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh yang ditargetkan dan untuk merekonstruksi, serta memperkuat fasilitas publik pemukiman di beberapa wilayah.

Manfaat yang bisa didapatkan adalah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan pada pemukiman kumuh sesuai dengan kriteria pemukiman kumuh yang ditetapkan, serta menurunnya luas pemukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanannya menjadi lebih baik. Kemudian penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan pada pemukiman kumuh, meningkatnya kesejahteraan masyarakat maupun masyarakat dapat pulih kembali penghidupannya dan memiliki rumah yang layak dan aman.

Adapun profil kawasan kumuh yang kami ajukan yaitu Nagari Tj Bingkuang berada di jorong yaitu Jorong Lakuak dan Jorong Sambuang dengan pola penanganan yang akan kami lakukan adalah "pemugaran". 

Kami mengusulkan Nagari Tanjuang Bingkuang berdasarkan 7 indikator kawasan kumuh yaitu meliputi bangunan gedung,  sekitar 18 hunian yang memiliki kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk jalan lingkung sepanjang 1.986,54 M terdapat jalan dengan kondisi rusak sepanjang 1.131,88 m dan belum memiliki jalan sepanjang 384, 29 m , tidak memiliki drainase di pinggir jalan.

Dari segi pengelolaan sampah, masyarakat pada umumnya membuang sampah tidak pada tempatnya, karena tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah.

Untuk pengelolaan air limbah, sebanyak 128 Kepala Keluarga (KK) belum terkelola limbahnya, serta untuk ketersediaan air minum masyarakat membuat sumur bor tetapi tidak dilengkapi dengan cincin beton dan airnya berwarna keruh. 

Tingkat kumuh yang kami nilai berada pada "kumuh sedang" dengan rata - rata kekumuhan sektoral 52,18 % dengan total nilai kondisi awal (baseline) 43. 

Setelah dilakukan penanganan, kami berharap pada kondisi akhir menjadi 5  dengan tingkat kekumuhan menjadi "tidak kumuh" dan rata - rata kekumuhan sektoral menjadi 4,15 %.

Berdasarkan kondisi eksiting dan identifikasi 7 indikator kumuh tersebut, maka penataan kawasan akan dilakukan dengan konsep On-Site Upgrading (perbaikan fisik kawasan). 

Selanjutnya dari pihak pembahas yang terdiri dari Bappenas, PUPR dan kementerian ATR/BPN, memberikan masukan dan saran untuk perbaikan terhadap usulan DAK tematik PPKT tahun 2025 yang kemudian harus disiapkan oleh Pemerintah Kab Solok dengan melengkapi dokumen yang sudah diupload di Krisna DAK. (*) 

Jakarta, netralpost.net -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memberikan penghargaan kepada Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Kategori Pelayanan Prima, versi hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional 2023. Layanan yang dimaksud adalah assesment center SSDM Polri.

Hal ini diumumkan MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri pada di The St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini, Selasa (9/7/2024). Diketahui, Assessment Center SSDM Polri berbasis komputerisasi dan diperluas dan menjadi sarana untuk menguji kompetensi polisi.

“Saya ucapkan selamat ya Pak Dedi, tadi Pak Menpan RB sampaikan untuk teman-teman yang terus memiliki integritas untuk membangun dan memperbaiki organisasi, tentunya menjadi catatan untuk kita pertimbangkan, dan tentunya ini kita harapkan menjadi semangat dan motivasi, di samping tentunya banyak kegiatan-kegiatan lain yang rekan-rekan lakukan,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis SSDM Polri.

“Dan semua itu tolong untuk juga menjadi pertimbangan pada saat rekan-rekan mendapatkan promosi-promosi, yang tentunya disesuaikan dengan prestasi-prestasi sebagai bentuk reward organisasi,” imbuh Jenderal Sigit.

Penilaian asesmen tersebut berdasarkan kompetensi manajerial. Selain memperluas ruang Assessment Center, SSDM juga menambah jumlah perangkat computer asissted test (CAT) dan alat pendukung lainnya.

Selain SSDM Polri, satuan kerja lainnya yang mendapatkan penghargaan Kategori Pelayanan Prima versi PEKPPP Nasional 2023 adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan (Ditlantas Polda Sumsel) di sisi kepengurusan administrasi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kemudian penghargaan Kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diraih Biro SDM Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Kemudian untuk Kategori Wilayah Bebas dari Korupsi diraih Biro SDM Polda Bali, Polres Karawang, Polres Pasuruan, Polres Lamandau, Ditpolairud Polda Sumsel, Biro SDM Polda Jatim, Polres Barito Timur dan Bidang Keuangan Polda NTB.

"Tadi Pak Menpan RB juga sudah menyampaikan nilai-nilai terkait dengan capaian dari program-program reformasi birokrasi yang kita lihat angkanya juga kategorinya sangat baik. Kemudian juga indeks pelayanan publik kita juga baik dan saya yakin dengan berbagai macam inovasi yang mengarah ke pelayanan digital di penilaian berikutnya angkanya akan menjadi semakin baik," pungkas Kapolri.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Bupati Solok diwakili oleh Sekretaris Daerah  Medison, S.Sos, M.Si, Koordinator Penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi dan Rombongan, Asisten III Editiawarman,S.Sos, M.Si, Kepala OPD, Kabag Organisasi beserta jajaran. 

Bupati Solok diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si menyampai dalam Sambutannya, Selamat datang kembali di Kab Solok kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dalam kegiatan yang seperti kita lalui tahun lalu yakni penilaianpenyelenggaraan pelayanan publik. 

"Melalui kami pimpinan berharap agar penilaian ini bersifat adil dan terbuka sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat." Kata Medison. 

"Sekedar informasi kami sampaikan kepada bapak dan Ibu Tim dari Ombudsman,

bahwa inovasi-inovasi dalam pelayanan publik secara terus menerus terus kami kembangkan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima." Ungkapnya. 

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok kami sangat mendukung seluruh kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman di Kabupaten Solok demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. 

"Mudah-mudahan Kabupaten Solok kembali dapat meningkatkan setidaknya mempertahankan nilai penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Tahun lalu", Ujar Sekda Kabupaten Solok. 

Koordinator penilaian Ombudsman Adel Wahidi menegaskan Bahwa Penilaian ini kembali dilakukan untuk mengukur kembali pencapaian keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada intansi atau dinas terkait di Kab Solok.

"Kami selaku koordinator dan rekan² berharap mudah²an penilaian Ombudsman pada tahun ini di Kabupaten Solok berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir. Dalam capaian yang telah digapai oleh Kab Solok pada tahun lalu kami juga merasa senang dan puas, dan sekarang ini kami juga berharap tidak ada penurunan penilaian,  malahan diharapkan mengalami kenaikan dan semakin baik lagi." Ungkap Adel Wahidi. 

Dilanjutkan dengan kegiatan Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar di beberapa Dinas Terkait di Kab Solok. Sebagai informasi ada beberapa OPD yang menjadi sampel penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dikunjungi dan dinilai oleh Tim dari Ombudsman RI perwakilan Sumbar, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Mall Pelayanan Publik di Koto Baru, Disdukcapil, Puskesman Tj. BIngkung, dan Puskesmas Singkarak.

Menurut Kapolres Solok, AKBP Muari, S.I.K, M.M, M.H, melalui Kasat Narkoba Polres Solok Iptu Oon Kurnia Ilahi, SH, menyampaikan bahwa Tersangka bernama Syahrul (38) alias wali beralamat di Jorong Bukit Kili Nagari Kotabaru kecamatan kubung kabupaten Solok. 

Menurut Iptu Oon Kurnia Ilahi, SH, kasat narkoba polres kabupaten Solok Barang Bukti yaitu ,"1 (satu) Paket sedang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) helai celana pendek warna ungu." Ujarnya. 

"Pada hari Senin (8/7) pukul 16.00 wib, petugas  melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Orang laki-laki dewasa  an. SYUHARLI Pgl. WALI yang sedang berada di halaman sebuah Heler yang beralamat di Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok." Jelasnya. 

"Kejadian ini berawal dari anggota sat res narkoba polres solok sedang melakukan patroli di sekitaran nagari Koto Baru, kemudian petugas melihat gerak gerik seseorang yang mencurigakan." Lanjutnya. 

"Petugas langsung mengamankan pelaku di halaman sebuah Heler dan petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Syuharli Alias Wali, saat itu ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang di temukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan pelaku dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak penyalahgunaan narkotika." Pungkasnya. 

selanjutnya keseluruhan barang bukti disita oleh petugas dan disaksikan oleh masyrakat, lalu kemudian terhadap pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Solok guna penyidikan lebih lanjut.(007) 

Pejabat utama Polda Sumbar yang  dilantik hari ini yaitu Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Prabowo Santoso, S.I.K., M.H.

Sementara untuk jabatan Kapolres yang diserahterimakan yaitu Kapolres  Payakumbuh dari Pejabat lama AKBP Wahyuni Sri Lestari. S.I.K., M.H.

kepada AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H. dan Kapolres 50 Kota dari AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., kepada AKBP Syaiful Wahid, S.H., S.I.K.. 

Upacara sertijab ini, ditandai dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara dan pakta integritas jabatan kepada pejabat yang baru dilantik tersebut.

Upacara pelantikan dan sertijab ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, PJU, para Kapolres, Pamen, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar, Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar dan Ketua Bhayangkari Cabang se Sumbar.(*)

Teta Midra mengatakan, dengan bertambahnya Wartawan yang mengikuti UKW, dia berharap akan memberikan dampak yang baik bagi dunia jurnalistik, khususnya di Kabupaten Solok.

" Saya ucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman wartawan Solok, yang ikut UKW tahun 2024 ini, semoga semuanya sukses dalam UKW tahun ini. Mungkin yang berdomisili di daerah lain juga ada yang ikut, dan bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Solok. Semoga semua sukses." ungkap Teta Midra.

Selain itu dikatakan Teta Midra, dengan bertambahnya Wartawan Solok yang telah mengikuti UKW, dia berharap Wartawan Solok yang bernaung di berbagai media baik cetak, elektronik, maupun Online, tentu akan bisa memberikan produk jurnalistik yang semakin berkualitas. 

Dari 60 orang Wartawan yang ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) digelar oleh dua lembaga uji kompetensi wartawan, yakni Angkatan KE XLVI LUKW FIKOM universitas prof. DR. Moestopo (Beragama) dan lembaga PWI, 11 orang di antaranya adalah Wartawan Solok yang telah bermitra dengan Pemerintah Kabupatenn Solok. 

Dari 11  orang Wartawan Solok yang mengikuti UKW  adalah Billy Guntala, Wahyu Yudistira. 

Nisha Ramayana, Harpani Siska, Yasirli Mulyadi, Meri Yanti,  Zal Harun,. Devy Syahputra dan Oki Adadi, Bustaman, dan R.Dtk..Sati. (admin). 

Arosuka, netralpost.net ---Pemerintah Kabupaten Solok Terima Kunjungan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Hari Jumat, Tanggal  5 Juli 2024 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab. Solok Hadir dalm acara iniSekretaris Daerah diwakili Asisten II  Deni Prihatni, ST, MT,Kepala DKUKMPP : Ahpi Gusta Tusri, S.STP, M.Si, Perwakilan OPD terkait,Kepala Bagian perekonomian (yang mewakili) beserta jajaran. 

Kedatangan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut dipimpin oleh Yohanes Pardede Wakil Ketua Komisi I.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupatean  Kepulauan MentawaiYohanes Pardede mengucapakan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Solok atas kehormatannya yang telah mau menerima kedatangan kunjungan kita pada hari ini.

Maksud dan tujuan kedatangan kita disini, dalam rangka koordinasi dan sharing informasi terkait penge ngendalian inflasi di daerah.Sebagaimana kita ketahui inflasi merupakan isu yang berkembang mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke daerah, bahkan hal ini juga memiliki dampak pada ekonomi dunia.Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten Kepulauan, sehingga hampir sebagian besar pangannya bersumber dari daratan, dan hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga bagi kita di Kepulauan Mentawai.

Untuk itu pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan langsung dengan Pemerintah Kabupaten Solok yang barangkali sudah melakukan pengendalian inflasi daerah dan membangun ke tahanan pangan yang cukup mumpuni.

 Sedangkan Sekda kabupaten solok yang  diwakili Asisten II Deni Prihatni mengucapkan selamat datang kepada para Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, semoga senang dan bahagia berada di Kabupaten Solok Nan Indah ini.

Secara umum sebenarnya permasalahan daerah dalam pengendalian inflasi itu bervariasi, penanganan nya tergantung pada potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Di Kabupaten Solok sendiri kita penekanannya lebih ke beberapa komoditas seperti Beras, Bawang Merah dan Cabe melalui beberapa upaya seperti pasar murah, gerakan menanam di pekarangan rumah, monitoring harga pasar, subsidi transportasi, pembenahan jalan usaha tani guna memperlancar proses pengangkutan dan beberapa upaya-upaya lainnya.

Kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa daerah dan BUMD di luar Kabupaten Solok dengan saling bertukar produk masing-masing daerah sehingga dapat mengatasi kekurangan di masing-masing daerah.

Selanjutnya dilakukan diskusi dan pembahasan terkait kiat-kiat pengendalian angka inflasi diKabupaten Solok serta potensi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Kepula uan Mentawai untuk mengendalikan angka inflasi.(*) 

Arosuka, netralpost.net – Guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok mengelar Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024, pada Kamis (04/07/2024), bertempat di Dermaga Danau Singkarak. 

Ketua KPU Kab. Solok yang diwakili Komsioner KPU, Despa Wandri tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kab. Solok yang telah memfasilitasi dan mendukung seluruh tahapan pemilihan serentak nasional berupa dana hibah sebesar Rp. 29 Miliar. Kepada masyarakat dan kita semua untuk menggunakan hak pilih pada pilkada serentak tanggal 27 November 2024.

“Adapun total total jumlah TPS yang ada di kabupaten Solok, sebanyak 907 TPS, saat ini Pantarlih sedang melakukan pendataan data pemilih. Pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 KPU akan menerima pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Solok, dan ditetapkan pada 22 September 2024. Untuk jadwal kampanye 29 agus sampai dengan 22 September 2024, Pemilihan Suara Ulang untuk DPD tanggal 13 Juli 2024 dan kepada masyarakat diajak untuk kembali menggunakan hak pilihnya nanti,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Sumbar yang diwakili oleh Komisioner KPU, Jons Manedi, tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kab.Solok yang telah menganggarkan Rp. 29 Milyar untuk pergelaran PILKADA 2024 ini. Pada PSU DPD ini jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) yang awalnya 15 orang menjadi 16 orang. 

Pada PSU DPD ini kami telah mengirim surat untuk meliburkan semua agenda instansi pada tanggal tersebut, agar masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya setidaknya sama dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilihan sebelumnya yaitu sebesar lebih kurang 76%. 

“Yang harus menjadi perhatian kita bersama yaitu money politic, jangan sampai masyarakat tergiur dengan money politic ini, mari kita laksanakan Pilkada ini secara jujur dan adil. Meskipun Kab.Solok sudah terbiasa melaksanakan Pilkada serentak ini namun kita harus memperhatikan semua kemungkinan hambatan dan halangan yang akan terjadi,” ungkapnya.

Bupati Solok yang diwakili oleh Asisten III, Edityawarman, S.Sos, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa atas nama Pemda Kab.Solok mendukung secara penuh dan menyukseskan proses pilkada serentak ini. Terkait PSU untuk DPD RI, Kami menghimbau agar semua masyarakat Sumatera Barat agar menggunakan hak pilih dan datang ke TPS pada tanggal 13 Juli 2024.

“Dan atas nama Pemda, Kami juga mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat Kab Solok untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi PIlkada serentak pada tanggal 27 November 2024 di TPSnya masing-masing,” himbaunya. (*) 

Kepala DPMN, Romi Hendrawan, S.Sos, M.Si, melaporkan bahwa, “sebelumnya kita telah melaksanakan penilaian melalui ekspose Kader Posyandu Terintegrasi Sayang Bunda dan berhasil masuk ke posisi 6 besar tingkat provinsi, kita berharap pembuktian (kunjungan) dilapangan nantinya bisa lebih baik dari gambaran yang disampaikan disaat ekspose sebelumnya. Posyandu merupakan salah bentuk upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dari/oleh dan untuk masyarakat dalam mempercepat upaya peningkatan kesehatan.”

“Hal ini penting sekali dilaksanakan demi mencegah peningkatan angka kematian ibu dan anak, kegiatan Posyandu ini diselenggarakan oleh Bundo Kanduang yang ada di setiap Nagari/Desa, hal ini memperlihatkan bahwa peran wanita sangat berpengaruh dalam pembangunan di negeri kita. Melalui Posyandu kita berharap bisa mewujudkan generasi muda yang sehat dan cerdas demi suksesnya bonus demokrasi menuju Indonesia Emas 2045,” harapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang 4 TP-PKK Kab. Solok, Wilma Montezi, dalam sambutannya tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung dan terkhusus bagi para Kader Posyandu Terintegrasi Sayang Bunda yang telah mengantarkan Kabupaten Solok menjadi 6 besar di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Melalui penilaian pada hari ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para kader posyandu di Kabupaten Solok untuk berbuat dan berkontribusi lebih baik guna mewujudkan cita-cita Kabupaten Solok menjadi yang terbaik di Sumatera Barat.

Perkembangan posyandu di Kabupaten Solok selalu bergerak dari waktu ke waktu terjadi peningkatan serta yang menggambarkan upaya posyandu di Kabupaten Solok cukup berkontribusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini posyandu telah berintegrasi dengan kelompok sasaran baik dari balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pasangan usia subur, wanita subur, remaja dan lansia yang tersebar di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok.

Dalam pelaksanaan Posyandu di Kabupaten Solok telah dibentuk kepengurusan Pokjanal Posyandu dari tingkat kabupaten hingga nagari dengan melibatkan seluruh OPD dan TP-PKK di Kabupaten Solok. Kami berharap kepada tim penilai disamping memberikan penilaian juga dapat memberikan pembinaan kepada kami sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas posyandu di kabupaten Solok kedepannya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lapangan Lomba Kader Posyandu Berprestasi, Quantita Evari Hamdiana, SKM, MM, rak lupa juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Wali Nagari beserta masyarakat Nagari Koto Sani yang telah berhasil memasuki Nominasi 6 Besar Kabupaten pada Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Terimakasih kepada kader posyandu atas semangat dan kontribusinya yang luar biasa, kita harap hal ini juga memberikan semangat bagi tim penilai sehingga dapat memberikan penilaian yang terbaik bagi Posyandu Sayang Bunda.

“Kegiatan ini bukan hanya sekedar lomba, namun juga kita jadikan evaluasi dan pembinaan para kader posyandu sehingga dapat terimplementasi di lapangan, juga bertujuan untuk menilai dan mendorong kader posyandu, Pokjanal dan masyarakat untuk dapat mengenali dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya,” ungkapnya. (*)