NetralPost.net

Kegiatan ini diadakan pada Selasa (29/10/2024) di Ruang Jenderal Hoegeng lantai 4 Polda Sumbar, sebagai penanda solidaritas dan kepedulian, kegiatan serupa juga digelar serentak oleh Polres jajaran se-Sumatera Barat.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Dwi Sulistyawan, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya mengatakan kegiatan donor darah yang pagi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun humas yang ke- 73, Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari program Divisi Humas Mabes Polri yang diselenggarakan secara bersamaan di seluruh Indonesia.

“Setiap Polda sampai Polres jajaran melaksanakan kegiatan donor darah,Kemudian tanggal 30 Oktober itu merupakan hari ulang tahun Humas Polri yang Ke- 73,” Ucap Kabid Humas.

Dikarenakan pentingnya kegiatan ini, dengan  antusias, personel Polri turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.

"Jadi kemarin sudah direncanakan kurang lebih personil polri yang dari Polda sendiri kurang lebih 350 orang," lanjut Kabid Humas. 

Selain itu, ia menambahkan bahwa jika dihitung bersama dengan personel dari Polres jajaran, jumlah partisipan bisa mencapai sekitar 500 orang.

Lebih lanjut Kabid humas menyampaikan Kegiatan donor darah ini tentunya salah satu kegiatan cooling system ,karna Kepolisian saat ini sedang melaksanakan pengamanan Pilkada bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kabid Humas juga mengatakan, saat ini Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang tengah mengalami krisis stok darah

“jadi kegiatan donor darah kita laksanakan benar-benar bermanfaat bagi PMI kota Padang,” tutup Kabid Humas.

Tidak hanya personel Polri, kegiatan donor darah ini juga melibatkan ASN Polda Sumbar serta personel dari TNI AD, AU, dan AL, menunjukkan sinergi TNI-Polri dalam aksi sosial. 

Dengan menggelar kegiatan donor darah ini, Polda Sumbar ingin menunjukkan kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat.(*)

Yang menghadiri Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si, Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sumbar diwakili Asisten Intelejen Efendri Eka Saputra, SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Solok diwakili Kasi Intelejen Rova Yofirsta, SH, Kepala DPMD Prov. Sumbar Mahdianur SE, MM, Kepala DPMN Kab Solok Romi Hendrawan, S. Sos, M. Si, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Walinagari se Kabupaten Solok dan Tamu undangan lainnya.

Sambutan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar Mahdianur, SE, MM Program Jaksa Garda Desa / Nagari merupakan upaya memaksimalkan penggunaan dana desa dengan menekan permasalahan yang dihadapi oleh para Kepala Desa / Wali Nagari.

Maka Program Jaksa Garda Desa menjadi upaya dalam melakukan asistensi dan bimbingan penyuluhan hukum bagi para aparatur dan masyarakat.

Ini juga bisa menjadi solusi yang solutif dan preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Kapasitas perangkat nagari sebagai pelaksana kebijakan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan program - program yang dibiayai oleh dana desa.

Diharapkan dengan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara perangkat desa dengan kejaksaan dapat mengefektifkan pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan sumber daya manusia di nagari.

Sekda Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si menyampaikan dalam Sambutannya Kabupaten solok salah satu dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang  ikut mensukseskan program Jaksa Garda (JAGA) Desa/Nagari ini.

Melaksanakan Program JAGA Nagari ini sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dalam pemanfaatan dana desa.

Selain itu juga untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh perangkat nagari, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat nagari.

Ada kecenderungan penyalahgunaan dana desa karena ketidakpahaman aparat nagari terhadap aturan dan ketentuan penggunaan dana desa. Untuk itu, sosialisasi dari Kejaksaan Negeri diharapkan semakin menambah wawasan aparat nagari agar lebih baik dan optimal dalam mengelola dana desa/nagari, serta mampu menyampaikan pelaporan pertanggung jawaban setiap akhir kegiatan.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan apresiasi karena telah menggagas program ini dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kami akan mendukung seluruh program Propinsi Sumbar dalam rangka menyempurnakan dan menyelamatkan program yang masuk ke Nagari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat kita di nagari.

Kepada Walinagari kami imbau agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nanti akan kita tindak lanjuti.

Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si Mengatakan bahwa "Saya sebagai Pjs. Bupati Solok sangat mengapresiasi langkah yang di lakukan oleh jajaran Kejati karena telah memberikan perhatian khusus kepada kita semua dalam memanfaatkan pengelolaan pertanggung jawaban dana desa/nagari.", Katanya.

Pada saat ini kita menyadari bahwa pembangunan itu dilakukan dari pinggiran, dan desa/nagari dijadikan sebagai garda terdepan dalam memperkokoh pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Program ini digunakan oleh para perangkat nagari untuk bertanya kepada Kejaksaan jika ada suatu hal yang dihadapi dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa yang masih belum jelas.

Sehingga dengan bertanya, kita bisa menggunakan dana desa untuk pembangunan ekonomi, inovasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada perangkat nagari, gunakan prinsip tertib aturan, tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan pelaporan, Insya Allah kegiatan dan program program di nagari bisa berjalan dengan lancar.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Sebanyak 1.428 wisudawan akan diwisuda selama tiga hari kedepan terdiri dari program Sarjana/Diploma, Magister dan Program Doktor Pascasarjana.

Dalam sambutannya Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. menyampaikan, menyikapi ketatnya persaingan daya serap tenaga ahli dan terampil dalam dunia kerja, UIN Imam Bonjol Padang telah melahirkan alumni yang kuat dan siap bersaing ditengah-tengah masyarakat.

Sebelum diwisuda pada hari ini, para wisudawan telah diberikan pembekalan secara formal dan informal dengan berbagai skill untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

"Hari ini UIN IB Padang merespon perkembangan zaman bahwa Alumni UIN IB Padang tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga dibekali dengan ilmu pengetahuan Sains dan Teknologi.," Ujar Rektor.

UIN IB Padang bertekad akan terus meningkatkan mutu secara berkelanjutan agar bisa terus mewujudkan visinya menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di Asean dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul Tahun 2040.

Beberapa waktu yang lalu, seluruh Civitas Akademika UIN IB Padang telah melakukan segala upaya, proses penilaian Akreditasi Institusi Kampus UIN IB Padang menuju Kampus Unggul.

"Semua proses telah kita jalankan. Semoga proses ini membawa hasil yang memuaskan dan membawa kemajuan Kampus UIN IB Padang kedepannya" Katanya.

Tak lupa Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. mengucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Orangtua, para wisudawan angkatan Ke-92 dan Civitas Akademika UIN IB Padang atas kepercayaan dan kerja sama yang telah diberikan kepada UIN IB Padang.

Tanpa dukungan, semua usaha yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal.

"Semoga apa yang anak-anak kita cita-citakan segera terwujud, menjadi insan yang membanggakan, berkontribusi untuk keluarga, masyarakat dan Bangsa Indonesia." Katanya.

Terkait beasiswa wisudawan terbaik dan bintang aktivis kampus, Prof. Martin mengatakan, mulai wisuda kemarin angkatan Ke-91, UIN IB Padang sudah memberikan beasiswa kepada alumni terbaik yang tidak hanya mumpuni dalam bidang keilmuan tetapi juga memiliki prestasi serta skill.

"Saat ini kita baru hanya bisa memberikan satu orang per fakultas, dalam bentuk beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Kampus UIN IB Padang." Tutupnya.

Turut Hadir Bupati Solok diwakili Oleh Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik Safrudin, S.Sos, M.Si, Ketua Tim Penilai Desa Anti Korupsi Prov Sumbar  Megah Vivyawati. SH.CFr.A, Tim Penilai Desa Anti Korupsi Kabupaten Solok, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten  Solok, Camat Hiliran Gumanti Zulbakti, S.Pd, Forkopincam Kec Hiliran Gumanti, Wali Nagari Talang Babungo Hafizur Rahman, Ketua KAN dan Ketua BPN Nagari Talang Babungo beserta jajaran dan Tamu undangan Lainnya.

Sambutan serta arahan Bupati Solok diwakili Oleh Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik  Safrudin, S.Sos, M.Si menyampaikan Permohonan maaf dari Bapak PJS Bupati Solok atas ketidakhadiran beliau secara langsung pada kegiatan kita hari ini, dikarenakan ada agenda dengan Pimpinan DPRD Kab Solok yang tidak dapat diwakilkan.

"Nagari Talang Babungo adalah 1 dari 14 Nagari di Provinsi Sumbar sebagai Perwakilan Kabupaten Solok untuk mengikuti penilaian Desa/Nagari antikorupsi di Provinsi Sumbar.", Katanya.

"Nagari Talang Babungo telah memenuhi kriteria serta ketentuan-ketentuan tingkat Kabupaten Solok, yakninya pada hari ini kita menjajaki serta berusaha memenuhi syarat serta kriteria yang ditentukan.", Imbuhnya.

Bapak Wali Nagari Talang Babungo  termasuk Top 10 menerima sertifikat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan langsung oleh Kepala PT HM Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1 Juni 2024 kemarin.

"Kami mewakili Bupati Solok berpesan kepada Wali Nagari Talang Babungo beserta staf dan jajaran agar tidak merasa puas dengan hasil yang di capai kali ini, kami sangat berharap agar bisa terus berkarya serta bergerak membangun nagari menuju lebih baik lagi.", Pungkasnya.

Kami mengajak seluruh elemen serta semua pihak agar bisa berpartisipasi pada kegiatan penilaian Desa/Nagari Percontohan anti korupsi ini agar bisa membawa manfaat yang besar bagi kita semua.

Sambutan Ketua Tim Penilai Desa/Nagari Antikorupsi Prov Sumbar Megah Vivyawati. SH.CFr.A Yang pertama kami mengucapkan terimakasih banyak atas sambutan yang meriah yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Talang Babungo atas kedatangan kami.

"Pada hari ini kami selaku tim penilaian dari Propinsi Sumbar melaksanakan kunjungan lapangan ke  Nagari Talang Babungo.", Ujarnya.

Di Provinsi Sumbar kegiatan ini diadakan setiap tahunnya karena bisa menunjang Desa/Nagari terhindar akan tindak korupsi.

Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya penilaian ini Talang Babungo bisa menjadikan salah satu Nagari percontohan  guna mewakili Provinsi Sumbar di tingkat nasional nantinya.

Arosuka, netralpost.net --- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melaksanakan Interviu evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok Tahun 2024 secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di ruang rapat Sekretariat Daerah, Senin (28/10/2024).

Tampak hadir dalam interviu Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Diskominfo Teta Midra, S.STP, M.Si, Kabid PPIPS Diskominfo Baitul Azuwar, Kabid Aptika dan Persandian Diskominfo Fitria Fenti serta jajaran Dinas Kominfo. Selain itu juga dihadiri jajaran Dispersip, jajaran Inspektorat Daerah; Jajaran Bapelitbang; Jajaran BKPSDM; Jajaran BKD; Jajaran Dinas Perhubungan; Bagian Organisasi; dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri PAN-RB Nomor : 3 Tahun 2024 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE.

Asisten III Editiawarman menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Solok masih membutuhkan banyak pembenahan dalam penyelenggaraan SPBE, tentunya hal akan dilakukan  secara bertahap dan akan terus disempurnakan. “Harapan kami melalui evaluasi ini Kabupaten Solok akan lebih berkembang menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan SPBE dimasa yang akan datang” tuturnya.

Di penghujung kegiatan Editiawarman kembali menegaskan   kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE agar kembali menjalin koordinasi untuk bisa mengintegrasikan seluruh sistem pemerintahan di Kabupaten Solok, sehingga penyelenggraan pemerintahan  lebih terorganisir dan memudahkan kita dalam pemrosesan data dan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Solok. (admin)

Turut Hadir  Pjs Bupati Solok Sekaligus  Inspektur Upacara  Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, Forkopimda, Ketua DPRD Ivoni Munir, S.Farm, Apt., Sekretaris Daerah : Medison, S.Sos, M.Si, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, Kepala Bagian Lingkup Setda Kab. Solok, Walinagari se-Kabupaten Solok, ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Arahan Menpora RI yang disampaikan oleh Inspektur Upacara Pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa dimana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan Negara Indonesia.

Bulan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target Pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target Pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global.

Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam Pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek  maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek Pembangunan sebahagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SGDs (Sustainable Development Goals) Perserikatan Bangsa Bangsa yang merupakan agenda global.

Pada sebahagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirauasahaan.

Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33 persen, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65 persen, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45 persen serta domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.

Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan, sehingga tidak ada satu orang pemudapun yang tidak mendapatkan pelayanan.

Pada momentum peringatan hari sumpah pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan.

"Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing.", Ujarnya.

"Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata-kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda.", Imbuhnya.

"pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang Pembangunan", Sambungnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang Lomba pada Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Arosuka, netralpost.net --- Pemerintah Kabupaten Solok raih penghargaan dan menjadi salah satu dari tiga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik di Sumatera Barat tahun 2024 bersama dengan dua Kabupaten lainnya, hal ini di umumkan oleh OJK Provinsi Sumatera Barat pada Acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang bertempat di Basko Grand Mall Padang, Sabtu(26/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Gubernur Sumatera Barat diwakili Kepala Biro Perekonomian Ir.Kuartini Deti Putri,M.Si; Kepala Perwakilan BI Sumbar; Direksi Bank Nagari; Kepala OJK Sumatera Barat diwakili Deputi Direktur Pengawasan LJK2 Adi Surahman; PJS Bupati Solok diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM; Kepala Daerah di Sumatera Barat; Ketua DPD Perbarindo Sumbar dan Bengkulu; Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Sumbar; Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia; Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Sumbar; dan Pimpinan Industri Jasa Keuangan dan Asosiasi Jasa Keuangan di Sumatera Barat.

Penghargaan ini diterima oleh PJS Bupati Solok yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM.

Penghargaan ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Solok setelah berhasil memenuhi beberapa aspek penilaian yang dilakukan oleh OJK Provinsi Sumatera Barat yang diantaranya :

- Kesesuaian  rencana dan realisasi program kerja  TPAKD dari tahun 2021-2025

- Penyampaian ringkasan eksekutif TPAKD

- Kesesuaian isi ringkasan eksekutif dengan rencana dan realisasi program kerja TPAKD yang di sampaikan melalui SITPAKD

- Ketepatan waktu penyampaian laporan rencana kerja dan laporan realisasi pada SITPAKD

- Jumlah kegiatan literasi keuangan yang telah dilakukan dan Jumlah inklusi keuangan yang telah dilakukan

- Sinergi TPAKD Kabupaten/Kota dengan dan stakeholders dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan. 

Dalam sambutannya Kepala OJK Sumatera Barat yang saat itu diwakili Deputi Direktur Pengawasan LJK2 menyampaikan apresiasi terhadap TPAKD Kabupaten/Kota yang telah membantu dan berkontribusi terhadap peningkatan akses keuangan di Sumatera Barat yang mana hal ini berpengaruh besar terhadap perputaran perekonomian masyarakat di Wilayah Sumatera Barat.

Kegiatan Konferwil langsung di Buka oleh Ketua PW GP Ansor Sumbar H. Rahmat Tk. Sulaiman. 

"Alhamdulillah Sampai saat ini kita terus menjalankan kegiatan GP Ansor untuk menjalankan mandat organisasi", Ujar Tuanku Rahmat Sulaiman. 

" Kita semua berkomitmen dalam membesarkan Organisasi saya ingin membangun persahabatan diantara kita semua. Supaya kita loyal terhadap organisasi", Imbuhnya. 

"Saya berpesan kepada sahabat semua jangan rusak persahabatan kita karena kontestasi. GP Ansor Sumbar baru berkembang dan bertumbuh supaya Ansor terus bertumbuh", Jelasnya. 

Setiap cabang harus melakukan kegiatan kaderisasi sehingga kita terus berkembang. 

Pesan pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua untuk melengkapi data base organisasi di seluruh cabang di Sumatera Barat. 

"Saya juga berharap kegiatan ini bisa menyatukan dan jangan menimbulkan perpecah belahan diantara kita. Jadikan momentum konferwil ini sebagai kegiatan yang efektif dan efisien serta menyatukan untuk sahabat-sahabat semua", Tutup Tuanku Rahmat Sulaiman. (Nofri_Tanjung) 

IKKD  merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah yang diinisiasi oleh BSKDN Kemendagri. Selain untuk mengawal kinerja pimpinan daerah, IKKD juga berfungsi memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. 

“Kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat menentukan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan hal tersebut pengukuran IKKD juga bertujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah,” ujar Akbar Ali.

Pengukuran IKKD terdiri dari dua variabel yakni : kinerja pemerintah daerah, dan kepemimpinan kepala daerah. Sedangkan untuk dimensinya terdiri dari : kinerja pembangunan ekonomi dan sosial, penerimaan penghargaan pembangunan, kinerja kepemimpinan birokrasi, kinerja kepemimpinan politik serta kinerja kepemimpinan sosial disertai dengan bobot nilai pada masing-masing dimensi.

Pada akhir acara Akbar menjelaskan, pihaknya masih terus menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD dengan menyesuaikan ulang pembobotan nilai. Ia menginginkan dengan variabel yang sempurna, hasil pengukuran IKKD juga dapat sejalan dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata tetapi kualitas kepemimpinannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“Walaupun pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, namun penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025. Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024”, pungkasnya.