NetralPost.net

ASN jangan mau terpengaruh maupun mempengaruhi orang lain dalam memilih paslon tertentu selama proses Pilkada ini. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan sampai terbawa suasana yang nantinya akan menjerumuskan diri sendiri.

Selanjutnya, dikarenakan sudah memasuki akhir tahun, diharapkan kepada seluruh OPD untuk segera melaksanakan percepatan program dan kegiatan sehingga dapat memacu realisasi fisik maupun keuangan. Sehingga pada tahun diharapkan APBD kita di Kabupaten Solok dapat bertambah.

Terakhir, Kepada seluruh OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.(**)

Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya polri dalam mencegah paham radikalisme di tengah masyarakat, dengan mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan terorisme, radikalisme dan intoleransi.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, mengatakan, kegiatan ini sengaja digelar untuk mencegah adanya paparan radikalisme di tubuh pendidikan baik mulai tingkat pelajar maupun mahasiswa.

"Kita menggelar kegiatan ini untuk bisa mencegah ataupun memproteksi paham radikal maupun intoleran di Sumbar, pada kegiatan ini kita s‎engaja menghadirkan narasumber yang merupakan mantan dari paham radikal tersebut," kata Dwi.

Kegiatan ini direspon positif oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswan dan Kerjasama STAI-PIQ Sumbar, Wilrahmi Izati. Beliau menekankan pentingnya acara tersebut bagi mahasiswa dan mahasiswi agar mereka terhindar dari ideologi radikal dan intoleran.

"Kegiatan ini kita menghadirkan sebagian mahasiswa saja, kita berharap mahasiswa yang hadir ini menyampaikan lagi materi yang didapat kepada teman-temannya yang lain, agar kampus kita terhindar dari paham radikalisme dan intoleran," sebut Wilrahmati.

Dia berkomitmen seluruh mahasiwa-mahasiswi berikut para dosen untuk mencegah adanya paham radikalisme dan intoleran di kampus tersebut.

"Bentuk komitmen kita, seperti kita welcome dengan orang yang datang ke kampus untuk silaturahmi, maupun kegiatan-kegiatan dan pelatihan seperti ini," ujarnya. 

Kegiatan Sosialisasi ini menghadirkan Ustadz Defrizal S.Pd., seorang mantan terpapar radikal, sebagai salah satu narasumber memberikan dampak yang mendalam, Defrizal berbagi pengalamannya dan memberi nasihat kepada mahasiswa agar tidak terjerumus ke dalam gerakan radikal.

"Kita sudah jelaskan bagaimana keagamaan yang betul, ajaran yang benar dari Alquran dan Sunnah yang shohih itu saja yang kita ikuti. Rata-rata orang terjun ke radikal itu  tidak puas dengan hukum negara‎. Alhamdulillah itu semua sudah jalan semestinya di negara ini, jangan sampai rumah yang kita bangun dirobohkan, apa yang kurang itu yang harus kita lengkapi," ucap Defrizal.

Defrizal juga mengimbau mahasiswa untuk selalu kritis terhadap propaganda ekstrem dan memperkuat pemahaman metodologi keagamaan yang benar.

"Karakter warga Sumbar ini, apabila tidak cocok dengan pemahamannya, dia pasti akan lawan. Potensi paham radikalisme itu ada di Sumbar, salah satunya saya, saya tergaet gara gara itu dulu, Dengan logika kita orang Minang ini sangat berpotensi untuk itu. Untuk itu saya berharap kepada pemimpin pusat bisa mengayomi warga termasuk yang ada di daerah ini, agar tidak terpapar paham ini ke daerah," tutupnya.

Sosialisasi pencegahan radikalisme dan intoleransi ini adalah bagian dari upaya bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan dan pihak kepolisian, untuk mengukuhkan pondasi toleransi dan keamanan bersama, khususnya di lingkungan kampus.(*)

Dalam kegiatan turut hadir PJS Bupati Solok diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab Solok Medison, S.Sos, M,Si, Ketua DPRD Kab Solok  Ivoni Munir, S.Fram, APT, Wakil Ketua DPRD Kab Solok  Armen Plani, S.A.P, Wakil Ketua DPRD Kab Solok  Mukhlis. SH, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Bupati, Sekretaris DPRD Kab Solok Zaitul Ikhlas, Anggota DPRD Kab Solok, Anggota TAPD Kab Solok, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kab Solok dan Camat Se-Kab Solok atau yang mewakili. 

Rapat Banggar DPRD dengan TAPD Kabupaten Solok dibuka Langsung oleh Ketua DPRD Ivoni Munir, S.Farm, APT yang dilaksanakan secara Tertutup untuk umum.

Pjs Bupati Solok disampaikan oleh Sekda Medison menyampaikan Permohonan maaf dari Bapak Pjs Bupati Solok karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan.

"Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada Perubahan KUA-PPAS yang telah dilakukan pembahasan dan penetapannya pada tanggal 31 Juli 2024.", Ujar Medison. 

Dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah sudah melakukan sinergisitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan, serta sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB dan mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat.

"Secara garis besar komponen-komponen dalam struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit dan pembiayaan. Dapat kami sampaikan pendapatan daerah yang tercantum dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).", Imbuh sekda Kabupaten Solok itu. 

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Solok akan melakukan pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin, dengan  berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah untuk menuju kemandirian daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah selalu menjadi persoalan berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibanding pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan.

Kemudian, Ketua TAPD Kab Solok yang diwakili Oleh Sekretaris TAPD Kab Solok Indra Gusnady mengatakan bahwaPembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Pengantar Bupati Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 18 September 2024.

Kemudian, dilanjutkan dengan pandangan umum anggota Fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Bupati Solok tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan dilanjutkan dengan Jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solok pada hari Jumat tanggal 20 September 2024.

Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional dan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, penetapan target dan prioritas pengembangan daerah dan berbagai isu aktual lain yang berpotensi dihadapi pada tahun 2025, secara umum struktur Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), Belanja Daerah sebesar Rp.1.343.173.544.955,- (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah),  dan Pembiayaan netto sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ringkas tentang Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, sekalipun dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat untuk masa yang akan datang, perumusan dan penataan Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 tetap memperhatikan kaidah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keberadaan RPJMD, Rencana strategis dari masing-masing SKPD, Hasil Musrenbang pada semua tingkatan serta hasil Forum SKPD dan program hasil reses DPRD merupakan pedoman dan acuan oleh tim perumus untuk menfinalkan program yang diajukan.(*) 

Kedatangan Tim visitasi disambut langsung oleh Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Teta Midra, S.STP, M.Si,  Kepala Bidang PIPPS Kominfo Baitul Azuwar beserta jajaran di ruang kerja Asisten III. 

Untuk tim visitasi dari KI Sumbar sendiri langsung dipimpin oleh Ketua KI Sumbar Musfi Yendra,S.IP, M.Si, didampingi  Komisioner KI Idham Fadhil, S.IP,  Asisten Ahli Reza Rezki Herlinda, SE dan staf KI Hendri.

Kunjungan ini merupakan tahapan lanjutan terkait pengisian eMonev yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Kedatangan tim visitasi KI untuk melakukan verifikasi faktual terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi sebagaimana yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Editiawarman dalam sambutannya mengatakan senang sekali atas kedatangan Tim Visitasi dari KI Sumbar ke Kabupaten Solok. Menurutnya kedatangan Tim Visitasi nantinya akan memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Solok. Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Solok mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan transparansi informasi publik. “Kami Pelemerintah Kabupaten Solok terus berupaya untuk konsisten dan informatif dalam menjalankan tugas. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan Asisten III Editiawarman, Ketua KI Musfi Yendra juga mengatakan butuh komitmen, konsistensi, Koordinasi dan Komunikasi yang baik dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik. Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus menjaga komitmen dan konsistensinya dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. “ Ada beberapa indikator yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, diantaranya komitmen, konsisten, koordinasi, komunikasi serta kolaborasi  yang baik diantara unit badan publik yang ada di Kabupaten Solok. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Usai berdialog dengan Asisten III, Tim KI Sumbar langsung melakukan verifikasi faktual ke Kantor Dinas Kominfo terkait indikator penilaian pelayanan informasi. Beberapa hal yang dinilai diantaranya ketersediaan regulasi pelayanan informasi, ketersediaan SOP,  sarana dan prasarana pelayanan informasi dan lain sebagainya. Proses monitoring dan evaluasi maupun ferivikasi faktual ini diharapkan dapat mendorong semua badan publik untuk terus berupaya meningkatkan kualitas maupun melahirkan inovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok termasuk ke dalam 10 besar badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang terpilih oleh KI Sumbar untuk dilakukan verifikasi faktual terkait pelaksanaan keterbukaan informasi tahun 2024. 

Diakhir kegiatan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra mengatakan, Dinas Kominfo Kabupaten Solok akan selalu berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat, dan berharap dapat terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi Sumatera Barat demi tercapainya keterbukaan informasi yang berkualitas.  (Admin)

Pjs Bupati Solok yang diwakili oleh Sekda Medison mengatakan,secara garis besar komponen-komponen dalam struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit dan pembiayaan. Dapat kami sampaikan pendapatan daerah yang tercantum dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Solok akan melakukan pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin, dengan  berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah untuk menuju kemandirian daerah.

Sekretaris TAPD Kabupaten Solok Indra Gusnady menjelaskan tujuan dari pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Pengantar Bupati Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 18 September 2024.

Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional dan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, penetapan target dan prioritas pengembangan daerah dan berbagai isu aktual lain yang berpotensi dihadapi pada tahun 2025, secara umum struktur Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), Belanja Daerah sebesar Rp.1.343.173.544.955,- (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah),  dan Pembiayaan netto sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ringkas tentang Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, sekalipun dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat untuk masa yang akan datang, perumusan dan penataan Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 tetap memperhatikan kaidah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keberadaan RPJMD, Rencana strategis dari masing-masing SKPD, Hasil Musrenbang pada semua tingkatan serta hasil Forum SKPD dan program hasil reses DPRD merupakan pedoman dan acuan oleh tim perumus untuk menfinalkan program yang diajukan.(**)

Kedatangan Tim visitasi disambut langsung oleh Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Teta Midra, S.STP, M.Si,  Kepala Bidang PIPPS Kominfo Baitul Azuwar beserta jajaran di ruang kerja Asisten III. 

Untuk tim visitasi dari KI Sumbar sendiri langsung dipimpin oleh Ketua KI Sumbar Musfi Yendra,S.IP, M.Si, didampingi  Komisioner KI Idham Fadhil, S.IP,  Asisten Ahli Reza Rezki Herlinda, SE dan staf KI Hendri.

Kunjungan ini merupakan tahapan lanjutan terkait pengisian eMonev yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Kedatangan tim visitasi KI untuk melakukan verifikasi faktual terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi sebagaimana yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Editiawarman dalam sambutannya mengatakan senang sekali atas kedatangan Tim Visitasi dari KI Sumbar ke Kabupaten Solok. Menurutnya kedatangan Tim Visitasi nantinya akan memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Solok. Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Solok mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan transparansi informasi publik. “Kami Pelemerintah Kabupaten Solok terus berupaya untuk konsisten dan informatif dalam menjalankan tugas. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan Asisten III Editiawarman, Ketua KI Musfi Yendra juga mengatakan butuh komitmen, konsistensi, Koordinasi dan Komunikasi yang baik dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik. Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus menjaga komitmen dan konsistensinya dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. “ Ada beberapa indikator yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, diantaranya komitmen, konsisten, koordinasi, komunikasi serta kolaborasi  yang baik diantara unit badan publik yang ada di Kabupaten Solok. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Usai berdialog dengan Asisten III, Tim KI Sumbar langsung melakukan verifikasi faktual ke Kantor Dinas Kominfo terkait indikator penilaian pelayanan informasi. Beberapa hal yang dinilai diantaranya ketersediaan regulasi pelayanan informasi, ketersediaan SOP,  sarana dan prasarana pelayanan informasi dan lain sebagainya. Proses monitoring dan evaluasi maupun ferivikasi faktual ini diharapkan dapat mendorong semua badan publik untuk terus berupaya meningkatkan kualitas maupun melahirkan inovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok termasuk ke dalam 10 besar badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang terpilih oleh KI Sumbar untuk dilakukan verifikasi faktual terkait pelaksanaan keterbukaan informasi tahun 2024. 

Diakhir kegiatan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra mengatakan, Dinas Kominfo Kabupaten Solok akan selalu berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat, dan berharap dapat terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi Sumatera Barat demi tercapainya keterbukaan informasi yang berkualitas.  (Admin)l

menurut Bintara yang sehari hari dinas di Sat Shabara Polda Sumbar tersebut, Dojang Balai Gadang Taekwondo Fighter yang ia bina tiga tahun belakangan, saat ini mempunyai hampir seratus orang murid, setiap mengadakan latihan  yang dilaksanakan empat kali dalam satu pekan ,selalu ada penambahan murid  baru, menandakan tempat latihan yang ia bina mempunyai segi kualitas yang memadai, mulai dari tempat laitihan, peralatan hingga dukungan para orang tua murid yang selalu antusias menganatar anak mereka untuk mengikuti latihan. 

Sementara itu pelatih Balai Gadang Taekwondo Fighter Juniar  mengatakan, sangat berterima kasih kepada Aiptu Dharma, berkat arahan dan bimbingan serta turun langsung untuk memberikan latihan dasar fisik terhadap murid murid taekwondo di Dojang BTF, belasan keping medali,  baik Emas, perak  dan Perunggu berhasil dibawa pulang oleh Atletnya saat pertandingan takewondo yang diikuti oleh tiga provinsi yakni Bengkulu, Riau dan Sumbar yang diadakan di Painan pesisir selatan  beberapa hari lalu.

Rhadit Andestha salah seorang atlet BTF, juga memuji atas peranan Aiptu Dharma sebagai pembina di tempat ia menimba ilmu bela diri asal korea tersebut.meski Aiptu Dharma terbilang sudah tidak muda lagi, namun saat mengajarakan latihan fisik sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, beliau  ( Aiptu Dharma) tidak hanya berteori namun langsung mempraktekan bersama sama kami ungkap Rhadit yang duduk di bangkus SMA tersebut.

Jakarta, netralpost.net – Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) menyambut positif program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diinisiasi oleh Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto untuk mencetak generasi petani milenial. Ketua Umum PB INSPIRA, Rizqi Fathul Hakim, menilai langkah Kapolda Banten ini sebagai upaya penting dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Program Poliran yang dicetuskan oleh Kapolda Irjen Pol Suyudi adalah bentuk nyata kepedulian aparat keamanan terhadap masa depan generasi muda kita,” unkap Rizqi Fathul Hakim. Menurutnya, langkah ini selaras dengan arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang meminta agar pimpinan Polri mendukung sektor-sektor yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk sektor pertanian.

Dalam sosialisasi program Poliran yang berlangsung di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Rabu (30/10/2024), Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto menekankan pentingnya peran generasi muda di sektor pertanian. Ia menyatakan bahwa sektor ini sering kali kurang diminati anak-anak muda yang lebih tertarik pada sektor digital dan industrial. “Berdasarkan survei, pertanian dianggap sektor yang tersisihkan oleh generasi muda. Kami ingin mengubah perspektif ini,” ujar Irjen Suyudi.

Program Poliran yang diinisiasi Kapolda Banten bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pencetakan petani milenial. Melalui program ini, Irjen Pol Suyudi Ario Seto merekrut, melatih, dan menyalurkan mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak terkait. “Ini bukan hanya program kepolisian, tetapi juga kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah,” tambah Irjen Suyudi.

Rizqi Fathul Hakim menilai bahwa dorongan kepada kaum muda untuk masuk sektor pertanian bukan hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga membangun ketahanan pangan nasional. “Generasi muda perlu diarahkan pada sektor-sektor seperti pertanian yang sebenarnya punya potensi besar. Program Poliran adalah terobosan yang patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” ucap Rizqi.

Lebih lanjut, Kapolda Banten mengungkapkan bahwa dari 13 juta penduduk di Banten, 400 ribu di antaranya atau sekitar 7 persen masih menganggur. Melalui Poliran, diharapkan pengangguran dapat ditekan dengan memberikan pelatihan di sektor-sektor potensial seperti industri, ketahanan pangan, dan pengolahan sampah. Irjen Suyudi juga memberikan bantuan alat, pupuk, dan bibit kepada para petani di kelompok tani Sukabungah, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak.

“Harapan kami adalah mencetak generasi petani milenial yang produktif dan memiliki semangat tinggi untuk membangun sektor pertanian,” ujar Suyudi. Ia berharap, melalui program ini, kaum muda dapat melihat sektor pertanian sebagai pilihan yang ekonomis dan berpotensi besar untuk masa depan.

Rizqi Fathul Hakim menegaskan dukungan penuh dari PB INSPIRA atas upaya Kapolda Banten. Menurutnya, program Poliran mampu menjadi solusi bagi persoalan pengangguran di Banten, sambil membawa perubahan pada pandangan generasi muda terhadap sektor pertanian. “Kami PB INSPIRA melihat program ini sebagai langkah nyata untuk menciptakan lapangan kerja, terutama di bidang pertanian yang jarang dilirik,” ujar Rizqi Fathul Hakim.

Irjen Pol Suyudi juga menekankan bahwa Poliran bukan hanya sebuah program, tetapi upaya berkelanjutan dalam rangka mendukung visi pembangunan ekonomi daerah. “Kita ingin membangkitkan lagi semangat anak-anak muda untuk terjun ke pertanian, yang dari sisi ekonomi tidak kalah besar,” tegasnya.

PB INSPIRA menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi program Poliran di daerah lain. “Kami optimis Poliran akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan hadirnya petani milenial, ketahanan pangan daerah akan semakin kuat,” tutup Rizqi Fathul Hakim, penuh harapan atas masa depan sektor pertanian di tangan generasi muda.

Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) melalui Dinas Pekerjaan Umum Pendataan Ruang (PUPR) Telah Melakukan Rehabilitasi Jalan (DBH) Ampalu Raya. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang, Insanul Rizki mengatakan bahwa, "pemerintah kota Padang melakukan pembangunan jalan demi menghadirkan akses transportasi serta mobilitas yang lancar bagi masyarakat", Ujar Rizki. 

Kemudian Rizki juga menjelaskan untuk menghadirkan jalan yang layak dan berkualitas pemerintah kota Padang menyediakan anggaran sebesar Rp. 4.213.002.239,29 sesuai kontrak bernomor: 009/Kont-PJ/DBH/DPUPR/2024. Masa pengerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender. 

"Pembangunan jalan dilaksanakan oleh PT. DAPINDO dan di awasi oleh konsultan CV. GEO ENGINEERING Consultant", Imbuhnya. 

Salah Satu Warga yang biasa di panggil buk Ariyani mengaku bersyukur jalan yang sering ia lewati mendapatkan perbaikan. Jalan menjadi lebih mulus dan membuat saya nyaman melewatinya setiap hari. (Nofri_Tanjung) 

Kegiatan ini diadakan pada Selasa (29/10/2024) di Ruang Jenderal Hoegeng lantai 4 Polda Sumbar, sebagai penanda solidaritas dan kepedulian, kegiatan serupa juga digelar serentak oleh Polres jajaran se-Sumatera Barat.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Dwi Sulistyawan, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya mengatakan kegiatan donor darah yang pagi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun humas yang ke- 73, Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari program Divisi Humas Mabes Polri yang diselenggarakan secara bersamaan di seluruh Indonesia.

“Setiap Polda sampai Polres jajaran melaksanakan kegiatan donor darah,Kemudian tanggal 30 Oktober itu merupakan hari ulang tahun Humas Polri yang Ke- 73,” Ucap Kabid Humas.

Dikarenakan pentingnya kegiatan ini, dengan  antusias, personel Polri turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.

"Jadi kemarin sudah direncanakan kurang lebih personil polri yang dari Polda sendiri kurang lebih 350 orang," lanjut Kabid Humas. 

Selain itu, ia menambahkan bahwa jika dihitung bersama dengan personel dari Polres jajaran, jumlah partisipan bisa mencapai sekitar 500 orang.

Lebih lanjut Kabid humas menyampaikan Kegiatan donor darah ini tentunya salah satu kegiatan cooling system ,karna Kepolisian saat ini sedang melaksanakan pengamanan Pilkada bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kabid Humas juga mengatakan, saat ini Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang tengah mengalami krisis stok darah

“jadi kegiatan donor darah kita laksanakan benar-benar bermanfaat bagi PMI kota Padang,” tutup Kabid Humas.

Tidak hanya personel Polri, kegiatan donor darah ini juga melibatkan ASN Polda Sumbar serta personel dari TNI AD, AU, dan AL, menunjukkan sinergi TNI-Polri dalam aksi sosial. 

Dengan menggelar kegiatan donor darah ini, Polda Sumbar ingin menunjukkan kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat.(*)

Yang menghadiri Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si, Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sumbar diwakili Asisten Intelejen Efendri Eka Saputra, SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Solok diwakili Kasi Intelejen Rova Yofirsta, SH, Kepala DPMD Prov. Sumbar Mahdianur SE, MM, Kepala DPMN Kab Solok Romi Hendrawan, S. Sos, M. Si, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Walinagari se Kabupaten Solok dan Tamu undangan lainnya.

Sambutan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar Mahdianur, SE, MM Program Jaksa Garda Desa / Nagari merupakan upaya memaksimalkan penggunaan dana desa dengan menekan permasalahan yang dihadapi oleh para Kepala Desa / Wali Nagari.

Maka Program Jaksa Garda Desa menjadi upaya dalam melakukan asistensi dan bimbingan penyuluhan hukum bagi para aparatur dan masyarakat.

Ini juga bisa menjadi solusi yang solutif dan preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Kapasitas perangkat nagari sebagai pelaksana kebijakan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan program - program yang dibiayai oleh dana desa.

Diharapkan dengan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara perangkat desa dengan kejaksaan dapat mengefektifkan pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan sumber daya manusia di nagari.

Sekda Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si menyampaikan dalam Sambutannya Kabupaten solok salah satu dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang  ikut mensukseskan program Jaksa Garda (JAGA) Desa/Nagari ini.

Melaksanakan Program JAGA Nagari ini sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dalam pemanfaatan dana desa.

Selain itu juga untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh perangkat nagari, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat nagari.

Ada kecenderungan penyalahgunaan dana desa karena ketidakpahaman aparat nagari terhadap aturan dan ketentuan penggunaan dana desa. Untuk itu, sosialisasi dari Kejaksaan Negeri diharapkan semakin menambah wawasan aparat nagari agar lebih baik dan optimal dalam mengelola dana desa/nagari, serta mampu menyampaikan pelaporan pertanggung jawaban setiap akhir kegiatan.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan apresiasi karena telah menggagas program ini dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kami akan mendukung seluruh program Propinsi Sumbar dalam rangka menyempurnakan dan menyelamatkan program yang masuk ke Nagari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat kita di nagari.

Kepada Walinagari kami imbau agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nanti akan kita tindak lanjuti.

Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si Mengatakan bahwa "Saya sebagai Pjs. Bupati Solok sangat mengapresiasi langkah yang di lakukan oleh jajaran Kejati karena telah memberikan perhatian khusus kepada kita semua dalam memanfaatkan pengelolaan pertanggung jawaban dana desa/nagari.", Katanya.

Pada saat ini kita menyadari bahwa pembangunan itu dilakukan dari pinggiran, dan desa/nagari dijadikan sebagai garda terdepan dalam memperkokoh pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Program ini digunakan oleh para perangkat nagari untuk bertanya kepada Kejaksaan jika ada suatu hal yang dihadapi dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa yang masih belum jelas.

Sehingga dengan bertanya, kita bisa menggunakan dana desa untuk pembangunan ekonomi, inovasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada perangkat nagari, gunakan prinsip tertib aturan, tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan pelaporan, Insya Allah kegiatan dan program program di nagari bisa berjalan dengan lancar.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.