netralpost - Konferensi Cabang (Konfercab) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Solok tahun 2025 berlangsung dengan khidmat di Mushalla Gurun Laweh, Korong Kayu Jao, Nagari Batang Garus, Kecamatan Gunung Talang, Sabtu (15/02/2025). Pembukaan dihadiri Pimpinan Pusat GP Ansor Dr. H. Rahmat, Tk. Sulaiman, MM, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sumatera Barat, Chaydirul Yahya, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Solok, Buya Fahmi Riza, S.Pd., Bendahara PCNU Zulbakhti, S.Pd sekaligus mantan Ketua Ansor Kabupaten Solok, serta Sekretaris PCNU Muhammad Zaki, A.Md, Ketua IPNU Jefri Rahmad Windra. Ketua PC GP Ansor Kabupaten Solok Riki Rizo Namzah, menyampaikan jika bukan kita yang mengurus Ansor sebagai badan otonom NU, lalu siapa lagi.
Kebersamaan dalam perjuangan ini akan mendatangkan keberkahan di masa depan. Mengutip pesan Hadratus Syaikh, ia mengingatkan bahwa siapa pun yang mengurus NU akan dianggap sebagai santri beliau dan didoakan masuk surga. Ansor, lanjutnya, adalah kapal besar yang harus dinaiki bersama.
Meski tanpa kehadiran individu tertentu, Ansor tetaplah besar. Oleh karena itu, berada di dalamnya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk berkhidmat dengan penuh keikhlasan, tutup Riki Rizo Namzah. Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumatera Barat, Chaydirul Yahya, mengingatkan setelah terpilihnya Ketua yang baru, diharapkan dapat menghadirkan terobosan dan inovasi yang mampu membangkitkan kembali GP Ansor Kabupaten Solok melalui program-program yang terencana dengan baik.
Chaydirul Yahya berpesan kepada seluruh kader Ansor agar senantiasa menjaga solidaritas dalam kepengurusan internal serta merangkul berbagai kalangan demi memperkuat syiar Ansor di Kabupaten Solok. Dikatakan, Konfercab momen yang sangat berharga bagi kita semua. Bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat soliditas organisasi serta merancang strategi perjuangan ke depan.
Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kader untuk menyambut Konfercab ini dengan penuh semangat kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan komitmen dalam menjaga serta memajukan organisasi, katanya. Pimpinan Pusat GP Ansor, Rahmat Tuanku Sulaiman menyampaikan Ansor hendaknya berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui program unggulannya BISA. Program BISA ini dirancang dengan strategi jangka panjang, menengah, dan pendek. Rahmat menjelaskan program unggulan pertama adalah bisnis yang berfokus pada pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Ansor (BUMA).
“Ini merupakan langkah strategis Ansor untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan dan koperasi,” ujarnya. Kedua, program inovasi media dan teknologi yang dirancang untukmendorong kader GP Ansor agar terus berinovasi dan bertransformasi digital melalui aplikasi SIApss. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui Ansor University, sebuah platform pendidikan vokasi nasional yang bertujuan mencetak talenta unggul yang siap bekerja profesional di berbagai sektor dan menjadi wirausahawan. (**)
Padang, --- Pengurus Wilayah GP Ansor Sumatera Barat mengimbau masyarakat dan aparatur negara untuk mewaspadai potensi kebangkitan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap aksi massa yang menggunakan atribut HTI di beberapa daerah.
Ketua PW GP Ansor Lampung, Chaidirul Yahya, menegaskan bahwa HTI merupakan organisasi yang telah dilarang secara hukum di Indonesia. Pelarangan ini didasarkan pada statusnya sebagai organisasi inkonstitusional yang mengusung ideologi bertentangan dengan Pancasila.
“Masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus lebih waspada terhadap munculnya kembali simbol-simbol eks HTI yang kerap mengatasnamakan agama,” ujarnya, Senin (03/02/2025).
Sejak resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017, segala bentuk kegiatan dan penggunaan atribut HTI telah dilarang. Larangan tersebut diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.
Oleh karena itu, menurutnya, aparatur negara harus bertindak tegas terhadap kelompok yang masih menggunakan atribut HTI. Jika dibiarkan, hal ini dapat membuka peluang bagi organisasi tersebut untuk bangkit kembali di Indonesia.
“Organisasi yang sudah dibubarkan tidak boleh lagi menggunakan simbol maupun slogannya karena berpotensi menimbulkan konflik dan menjadi ancaman bagi negara,” tegasnya.
Dalam upaya mencegah kebangkitan HTI, GP Ansor Sumatera Barat akan melakukan konsolidasi hingga tingkat ranting untuk mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap aktivitas yang mengandung unsur HTI.
“Kami akan terus mendorong pemerintah pusat melalui Kemenkumham RI untuk meninjau kembali kebijakan terkait larangan organisasi ini, termasuk penggunaan simbol-simbolnya,” pungkasnya. (***)
Sumbar, netralpost.net -– Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Polda Sumatera Barat kembali menggelar kegiatan Zero Tawuran dan Zero Balap Liar di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat. Giat ini merupakan bagian dari upaya preventif dan represif yang dilakukan untuk menekan angka tawuran dan balap liar yang meresahkan masyarakat.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, melalui Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menegaskan bahwa aksi tawuran dan balap liar tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga merugikan masyarakat luas.
"Polda Sumbar berkomitmen untuk mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman dengan menghapus aksi tawuran dan balap liar melalui pendekatan tegas, humanis, dan edukatif," ujar Kabid humas di ruang kerjanya, Kamis (9/1/2025).
Polda Sumbar menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung terciptanya program Zero Tawuran dan Zero Balap Liar.
Kabid humas berharap agar dengan adanya program ini, wilayah Kota Padang khususnya dan wilayah Sumbar pada umumnya zero tawuran dam zero balap liar.
"Semoga dengan adanya program ini, angka tawuran dan balap liar bisa menurun secara signifikan," katanya.
Dikatakannya lebih lanjut, bahwa Polda Sumbar akan terus melakukan pengawasan dan penindakan agar program Zero Tawuran dan Zero Balap Liar ini dapat berjalan berkelanjutan.
" Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan agar program ini dapat berjalan berkelanjutan," tambah Kombes Dwi.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Polda Sumbar optimis dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Sumatera Barat, sekaligus mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.(*)
Jakarta, netralpost.net --- Tak tanggung-tanggung, selain mengunjungi Kementerian Perhubungan, Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, bersama Kepala Dinas Pariwisata, Armen A.P, dan sejumlah Kepala OPD juga mendatangi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (07/01/2025).
Selain Kepala Dinas Pariwisata, Wabup Solok Jon Firman Pandu juga didampingi oleh Kadishub Muhammad Djoni, Kasatpol PP DAMKAR, Elafky, Kadis DLH, Asnur, Kadis PU PR, Efia Vivi Fortuna, Kepala Barenlitbang, Desmalia Rahmadhanur, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Syoufitri, dan sejumlah pejabat eselon III lainnya.
Di Kemenparekraf, Wabup Jon Firman Pandu disambut oleh Direktur Manajemen Investasi, Zulkifli Harahap, dan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari.
Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasihnya atas sambutan dari pihak Kemenparekraf.
“Ini kesempatan terbaik, dimana diawal tahun 2025 kita ingin persiapan-persiapan di bidang pariwisata ini dimatangkan. Kabupaten Solok memiliki potensi wisata yang cukup besar dan tentunya ini betul-betul dikelola secara maksimal,” kata Jon Firman Pandu.
Selanjutnya dikatakan Jon Firman Pandu bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, sangat butuh kolaborasi dan kerjasama dengan Kemenparekraf. Diakui Jon Firman Pandu, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan banyak hal dalam pengembangan dan memajukan pariwisata di Kabupaten Solok.
“Seperti pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan potensi-potensi lainnya. Tentunya kita butuh petunjuk pihak Kemenparekraf bagaimana persiapan Kabupaten Solok kedepannya,” paparnya.
Lebih lanjut menurut Jon Firman Pandu pariwisata Kabupaten Solok harus terkoneksi dengan sapta pesona, karena pariwisata tidak hanya tentang banyaknya wisatawan (pengunjung) saja, namun juga lingkungan, tentunya juga menjadi prioritas agar kenyamanan berwisata bisa terjaga di Kabupaten Solok.
“Pengelolaan sampah dan infrastruktur sebagai penunjang kemajuan pariwisata, tentunya juga menjadi perhatian yang harus didiskusikan dengan Kemenparekraf. Sehingga semua unsur terkoneksi dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Solok,” ujarnya.
Menurutnya, banyak hal-hal besar yang harus dibicarakan bersama Kemenparekraf untuk kedepannya. Pemerintah Kabupaten Solok siap membuka ruang seluas-luasnya terkait investasi, serta pengelolaan pariwisata agar lebih maksimal lagi.
“Mudah-mudahan pada pertemuan bersama Kemenparekraf ini, Pemerintah Kabupaten Solok mendapat petunjuk agar pariwisata Kabupaten Solok masuk dalam rencana induk, dan bidang pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Menanggapi paparan Wakil Bupati Solok, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari mengatakan bahwa wisata bersih juga menjadi target dari Pemkab Solok dan itu tentunya sejalan dengan program berkelanjutan dari Kemenparekraf.
“Program tersebut terkait dengan peningkatan daya saing destinasi, dimana tentunya jika kita punya pemikiran daya saing maka kita harus memikirkan kualiti,” ujar Titik Lestari.
Dikatakan Titik Lestari lagi, untuk program ini Kemenparekraf telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Wisata Bersih. Hal itu juga untuk diimplementasikan, tempat wisata bersih, toilet bersih dan sebagainya.
“Program tersebut bisa diselaraskan dengan program wisata Kabupaten Solok dan itu saat ini menjadi fokus kami,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf, Zulkifli Harahap menyebutkan, kemajuan pariwisata Kabupaten Solok tak lepas dari komitmen Kepala Daerah.
“Ini tentunya harus diapresiasi, jika Kabupaten Solok ingin memiliki peluang dan potensi wisata yang besar tentunya harus didukung oleh seluruh pihak,” kata Zulkifli Harahap.
Ditegaskannya, Kemenparekraf selalu mendukung dan mendorong destinasi skala prioritas.
"Selain itu, kita juga ingin yang diluar skala prioritas menjadi primadona dan menjadi dorongan ekonomi untuk Indonesia.
Silahkan teman-teman dari Kabupaten Solok untuk hadir ke Kemenparekraf, agar Kabupaten Solok ini menjadi destinasi investasi baik itu dari ‘Foreign investment’ ataupun Domestik investment,” paparnya.
Dikatakannya, kunjungan ke Sumbar cukup tinggi dan bidang pariwisata ini tentunya perlu kita dorong yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Solok.
“Terkait investasi wisata kita bukan hanya bicara tentang investasi hotel, restoran sedangkan di Kabupaten Solok didominasi oleh agri kultur, sehingga investor bisa kita tarik untuk agro wisata,” pungkasnya. (Admin)