NetralPost.net

Arosuka,  --- Pemuda Kabupaten Solok kembali menatap arah baru dalam kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten  Solok. Arisman digadang-gadang sebagai calon tunggal Ketua DPD KNPI Kabupaten Solok untuk periode 2025-2028.

Hal ini diungkapkan Riki Rizo Namzah, Ketua GP Ansor Kabupaten Solok menjelang Musyawarah Daerah (Musda) KNPI yang akan digelar. Menurut Riki, 

Arisman memiliki banyak pengalaman di Organisasi diantaranya Ketua Komisi Sosial dan tenaga kerja, Ketua Gerakan Pemuda Al-Washiliyah, Kader Pengerak NU dan Bendahara GP Ansor Solok. Sabtu (22/2/2025). 

"Selain itu Arisman Juga banyak mendapat dukungan luas dari organisasi kepemudaan (OKP) dan DPD KNPI kabupaten Solok".

“Arisman adalah figur pemuda yang visioner dan telah terbukti berkontribusi besar dalam pembangunan pemuda di Kabupaten Solik. Dukungan besar yang ia terima menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat dari berbagai elemen,” ujar Roni Bayu Nipa.

Dalam wawancara singkat, Arisman menyampaikan komitmennya untuk menjadikan KNPI sebagai wadah yang lebih inklusif dan progresif bagi generasi muda di Kabupaten Solok.

“KNPI harus menjadi rumah besar bagi semua pemuda Kabupaten Solok. Saya ingin mendorong lebih banyak program pemberdayaan yang langsung menyentuh kebutuhan pemuda, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun teknologi,” kata Arisman.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.

“Pemuda Kabupaten Solok memiliki potensi besar. Kita harus bersama-sama mengoptimalkan potensi itu untuk menciptakan perubahan yang nyata,” tambahnya.(Nofri) 

netralpost - Konferensi Cabang (Konfercab) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Solok tahun 2025 berlangsung dengan khidmat di Mushalla Gurun Laweh, Korong Kayu Jao, Nagari Batang Garus, Kecamatan Gunung Talang, Sabtu (15/02/2025). Pembukaan dihadiri Pimpinan Pusat GP Ansor Dr. H. Rahmat, Tk. Sulaiman, MM, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sumatera Barat, Chaydirul Yahya, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Solok, Buya Fahmi Riza, S.Pd., Bendahara PCNU Zulbakhti, S.Pd sekaligus mantan Ketua Ansor Kabupaten Solok, serta Sekretaris PCNU Muhammad Zaki, A.Md, Ketua IPNU Jefri Rahmad Windra. Ketua PC GP Ansor Kabupaten Solok Riki Rizo Namzah, menyampaikan jika bukan kita yang mengurus Ansor sebagai badan otonom NU, lalu siapa lagi.

 Kebersamaan dalam perjuangan ini akan mendatangkan keberkahan di masa depan. Mengutip pesan Hadratus Syaikh, ia mengingatkan bahwa siapa pun yang mengurus NU akan dianggap sebagai santri beliau dan didoakan masuk surga. Ansor, lanjutnya, adalah kapal besar yang harus dinaiki bersama.

 Meski tanpa kehadiran individu tertentu, Ansor tetaplah besar. Oleh karena itu, berada di dalamnya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk berkhidmat dengan penuh keikhlasan, tutup Riki Rizo Namzah. Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumatera Barat, Chaydirul Yahya, mengingatkan setelah terpilihnya Ketua yang baru, diharapkan dapat menghadirkan terobosan dan inovasi yang mampu membangkitkan kembali GP Ansor Kabupaten Solok melalui program-program yang terencana dengan baik. 

Chaydirul Yahya berpesan kepada seluruh kader Ansor agar senantiasa menjaga solidaritas dalam kepengurusan internal serta merangkul berbagai kalangan demi memperkuat syiar Ansor di Kabupaten Solok. Dikatakan, Konfercab momen yang sangat berharga bagi kita semua. Bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat soliditas organisasi serta merancang strategi perjuangan ke depan. 

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kader untuk menyambut Konfercab ini dengan penuh semangat kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan komitmen dalam menjaga serta memajukan organisasi, katanya. Pimpinan Pusat GP Ansor, Rahmat Tuanku Sulaiman menyampaikan Ansor hendaknya berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui program unggulannya BISA. Program BISA ini dirancang dengan strategi jangka panjang, menengah, dan pendek. Rahmat menjelaskan program unggulan pertama adalah bisnis yang berfokus pada pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Ansor (BUMA). 

“Ini merupakan langkah strategis Ansor untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan dan koperasi,” ujarnya. Kedua, program inovasi media dan teknologi yang dirancang untukmendorong kader GP Ansor agar terus berinovasi dan bertransformasi digital melalui aplikasi SIApss. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui Ansor University, sebuah platform pendidikan vokasi nasional yang bertujuan mencetak talenta unggul yang siap bekerja profesional di berbagai sektor dan menjadi wirausahawan. (**)

Ketua PW GP Ansor Lampung, Chaidirul Yahya, menegaskan bahwa HTI merupakan organisasi yang telah dilarang secara hukum di Indonesia. Pelarangan ini didasarkan pada statusnya sebagai organisasi inkonstitusional yang mengusung ideologi bertentangan dengan Pancasila.

“Masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus lebih waspada terhadap munculnya kembali simbol-simbol eks HTI yang kerap mengatasnamakan agama,” ujarnya, Senin (03/02/2025).

Sejak resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017, segala bentuk kegiatan dan penggunaan atribut HTI telah dilarang. Larangan tersebut diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.

Oleh karena itu, menurutnya, aparatur negara harus bertindak tegas terhadap kelompok yang masih menggunakan atribut HTI. Jika dibiarkan, hal ini dapat membuka peluang bagi organisasi tersebut untuk bangkit kembali di Indonesia.

“Organisasi yang sudah dibubarkan tidak boleh lagi menggunakan simbol maupun slogannya karena berpotensi menimbulkan konflik dan menjadi ancaman bagi negara,” tegasnya.

Dalam upaya mencegah kebangkitan HTI, GP Ansor Sumatera Barat akan melakukan konsolidasi hingga tingkat ranting untuk mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap aktivitas yang mengandung unsur HTI.

“Kami akan terus mendorong pemerintah pusat melalui Kemenkumham RI untuk meninjau kembali kebijakan terkait larangan organisasi ini, termasuk penggunaan simbol-simbolnya,” pungkasnya. (***)