NetralPost.net

Padang – Usai banjir bandang yang melanda Kota Padang, 28 November 2025 lalu, sejumlah aliran sungai mengalami perubahan. Selain itu, banyak rumah warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) terseret arus, hanyut, dan rusak berat.

Mendapati kondisi demikian, Pemerintah Kota Padang segera menetapkan zona merah pada DAS yang ada. Hal ini sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi kejadian yang berulang.

“Kita harus desain zona merah agar (zona) itu tidak ditempati masyarakat dan tidak terjadi lagi kejadian berulang,” ungkap Wali Kota Padang Fadly Amran saat Rapat Pembahasan Perubahan Aliran Sungai bersama akademisi dan stakeholder terkait di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Dua DAS yang menjadi perhatian utama yakni di Sungai Air Dingin dan Sungai Kuranji. Kedua alur sungai ini mengalami perubahan alur sungai yang berbelok-belok. Penyebab yakni endapan lumpur dan pasir, serta hantaman arus banjir yang kuat.

Wali Kota menilai, kedua DAS ini harus segera disikapi. Sebab itu, akademisi dan stakeholder terkait diundang pada rapat untuk menelaah dua DAS dimaksud.

“Setelah ini kita akan dengarkan peta kondisi sungai secara akurat dan selepas itu nanti kita ulang pembahasannya,” jelas Fadly Amran.

Fadly menegaskan, zona merah pada DAS merupakan zona yang seharusnya tidak diboleh ditempati atau didiami. Karena akan membahayakan warga yang mendirikan rumah di bibir sungai.   

“Kalau zona merah dilarang, dilarang membangun tempat tinggal di situ, dan kejelasan (zona merah) itu harus ada dari pemerintah, tidak lama lagi kejelasan itu akan terjawab bersama akademisi dan tentunya akan disampaikan ke masyarakat, walaupun tidak akan menyenangkan semua pihak, namun keinginan kita adanya keamanan dan kenyamanan bagi warga,” jelas wali kota.

Hingga detik ini, sekitar 600 rumah hanyut saat bencana banjir melanda pada 28 November 2025 lalu, serta banjir susulan pada 2 Januari 2026 kemarin. Fadly mengatakan, pihaknya memprediksi beberapa waktu ke depan akan bertambah rumah yang hanyut ketika banjir terjadi lagi.

“Pengerjaan pendaman di sungai membutuhkan waktu panjang hingga tiga tahun, rehab rekon itu tiga tahun, kita tidak bisa menerka-nerka, sebab itu zona merah ini harus segera kita tetapkan,” ungkap Wali Kota Padang.

Rapat yang berlangsung hangat itu dihadiri akademisi seperti Prof Abdul Hakam selaku Pakar Teknik Sipil dan Geoteknik Universitas Andalas, Prof Asrinaldi dari Fisip Unand, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, dan Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.(Charlie)

Solok – Seorang warga Jorong Pangka Pulai, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, dilaporkan hilang saat pergi ke ladang untuk mencari durian. Hingga Sabtu (27/12/2025), upaya pencarian masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian bersama pemerintah nagari dan masyarakat setempat.

Korban diketahui bernama Naharudin (55), seorang petani suku Minang yang berdomisili di Jorong Pangka Pulai, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok.

Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Solok AKP Eko Kurniawan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula pada Minggu, 21 Desember 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban pergi ke ladang atau kebun miliknya yang berada di kawasan Puncak Bukik, Jorong Pangka Pulai, untuk mencari durian. Namun hingga Rabu, 24 Desember 2025, korban belum kembali ke rumah.

Pada Kamis, 25 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang. Selanjutnya, Sekretaris Nagari Batu Bajanjang menghubungi Bhabinkamtibmas Nagari Batu Bajanjang Polsek Payung Sekaki, Bripka Junizal Effendi, S.H., untuk menindaklanjuti laporan warga hilang tersebut.

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 WIB, Bripka Junizal Effendi bersama perangkat nagari dan sekitar 40 orang masyarakat langsung melakukan pencarian ke lokasi ladang korban yang berjarak sekitar dua kilometer dari pemukiman warga. Namun hingga pukul 17.00 WIB, korban belum berhasil ditemukan.

Pencarian kembali dilanjutkan pada Jumat, 26 Desember 2025, mulai pukul 08.00 WIB, dengan melibatkan sekitar 60 orang warga. Upaya pencarian difokuskan di sekitar kebun dan ladang milik korban, namun hingga pukul 14.00 WIB, hasil masih nihil.

Pada Sabtu, 27 Desember 2025, pencarian kembali dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan melibatkan sekitar 160 orang yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, perangkat nagari, dan masyarakat. Hingga pukul 14.30 WIB, korban masih belum ditemukan dan pencarian akan terus dilanjutkan.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan korban. Dokumentasi kegiatan pencarian turut dilampirkan sebagai bagian dari laporan.

Arosuka, netralpost - Bencana tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan, tetapi juga menghadirkan panggilan tanggungjawab bersama untuk bangkit secara terencana dan berkelanjutan. Atas dasar itulah, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, memimpin rapat evaluasi penanganan bencana, sekaligus penyusunan rencana kegiatan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok, pada masa transisi pemulihan, pada Senin (05/01/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat setda tersebut, dihadiri oleh Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Solok atau yang mewakili, serta para Camat se-Kabupaten Solok. Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk menilai langkah-langkah yang telah dilakukan sekaligus menyatukan arah kebijakan ke depan.

Dalam arahannya, Sekda Medison menegaskan bahwa masa transisi pemulihan merupakan fase krusial yang menuntut kehadiran negara secara utuh—hadir dalam perencanaan, hadir dalam tindakan, dan hadir dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali yang rusak, tetapi memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman, bermartabat, dan berdaya. Di sinilah kolaborasi menjadi kunci bagi kita bersama untuk bangkit dari musibah bencana,” ujar Medison.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dan pengalaman lapangan, agar setiap rencana kegiatan pascabencana, tidak bersifat seremonial, melainkan menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak. Seluruh OPD dan kecamatan diminta untuk menyelaraskan program kerja masing-masing dengan rencana pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menjadikan proses pemulihan pascabencana sebagai momentum memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana hidrometeorologi, sekaligus membangun tata kelola penanganan bencana yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

PADANG, NETRALPOST _ Dinamika organisasi kembali bergerak di tubuh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin langsung serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar serta dua Kapolres jajaran, Jumat (2/1) siang, di Ruang R.S. Soekanto, Lantai IV Mapolda Sumbar.

Sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Sumbar, para PJU, serta Kapolres dan Kapolresta jajaran. Rotasi ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumbar dalam menjaga soliditas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan respons kepolisian di tengah tantangan tugas yang semakin kompleks.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian. Posisi Karo Ops Polda Sumbar resmi diserahterimakan dari Kombes Pol Muhammad Erwin—yang mendapat penugasan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK II Stamaops Polri—kepada Kombes Pol Dessy Ismail, sebelumnya bertugas di Korlantas Polri.

Jabatan Karo SDM Polda Sumbar kini diemban Kombes Pol Anissullah M. Ridha, menggantikan Kombes Pol Riyadi Nugroho yang dipercaya menjabat Kabagrenmin SSDM Polri. Anissullah sebelumnya menjabat Karosdm Polda Riau.

Di bidang pembinaan masyarakat, tongkat kepemimpinan Dirbinmas Polda Sumbar beralih dari Kombes Pol Teddy Rayendra—kini menjabat Kabid TIK Polda Sumatera Selatan—kepada Kombes Pol Yudi Rumantoro. Bersamaan dengan itu, jabatan Kabidkum Polda Sumbar diamanahkan kepada Kombes Pol Ahmad Basahil, yang sebelumnya bertugas di Polda Lampung.

Pada jajaran fungsi teknis, Dirpolairud Polda Sumbar kini dijabat AKBP Ibnu Bagus Santoso, menggantikan Kombes Pol Marsdianto yang mendapat kepercayaan sebagai Karo Ops Polda Kalimantan Barat. Sementara itu, jabatan Kabid Propam Polda Sumbar resmi diemban Kombes Pol Siswantoro, menggantikan Kombes Pol Dwi Agung Setyono yang kini bertugas di Polda Sumatera Utara.

Jabatan Dirtahti Polda Sumbar juga berganti, dari AKBP Purwanto Hari Subekti—yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya—kepada pejabat baru sesuai struktur organisasi terbaru.

Selain PJU, rotasi juga menyasar pimpinan kewilayahan. AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo dipercaya menjabat Kapolres Dharmasraya, sementara posisi Kapolres Padang Panjang kini diemban AKBP Wisnu Hadi, yang sebelumnya menjabat Kapolres Bombana, Polda Sulawesi Tenggara.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan penguatan institusi.

“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam tubuh Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi, guna meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian sertijab berlangsung tertib dan lancar, ditutup dengan prosesi pisah sambut sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama serta penyambutan pejabat baru yang siap mengemban amanah dan tanggung jawab di wilayah Sumatera Barat. 

Padang - Pengunjung Pasar Raya Padang tak perlu gundah ketika akan buang hajat. Sebab, toilet di Blok A kini sudah berstandar pusat perbelanjaan (mall). 

"Kualitas dan fasilitas toilet di Blok A Pasar Raya sudah setara standar toilet di pusat perbelanjaan (mall)," jelas Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Junie Nusyamza, Senin (5/1/2026). 

Toilet yang dibangun terdiri dari toilet pria dan toilet wanita yang terpisah. Kualitas dan fasilitasnya lebih baik. Mulai dari kebersihan, ketersediaan air bersih, pencahayaan, hingga kenyamanan pengguna menjadi perhatian utama. 

"Rehabilitasi toilet ini merupakan wujud perhatian dan pemikiran Wali Kota Padang agar pasar rakyat tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga nyaman dan layak bagi masyarakat," terang Junie. 

Rehabilitasi toilet ini diharapkan dapat digunakan dengan nyaman oleh pedagang dan pengunjung, sekaligus mendukung terwujudnya Pasar Raya Padang yang bersih, sehat, dan ramah bagi siapa saja. Pasar yang bersih dan tertata diharapkan membuat pengunjung merasa lebih betah dan pedagang semakin percaya diri dalam melayani pembeli.

Diketahui, Pemerintah Kota Padang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Toilet Blok A Pasar Raya Padang dengan anggaran sebesar Rp397.000.000 yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan fasilitas umum di kawasan pasar.(Charlie)

PADANG, NETRALPOST --- Setelah libur panjang, siswa didik kembali masuk sekolah. Senin (5/1/2026), seluruh siswa mengikuti pagi ceria dan upacara bendera di sekolah masing-masing.

"Sesuai surat edaran Mendikdasmen nomor 2 tahun 2026, mari kita laksanakan kegiatan pagi ceria dan upacara bendera di sekolah masing-masing," ajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang melalui Sekretarisnya, Nurfitri, Minggu (4/1/2025). 

Pada pagi ceria, siswa masuk sekolah pukul 07.00 WIB. Siswa lebih dahulu melakukan senam Anak Indonesia Hebat. Kemudian melakukan upacara bendera. Setelah itu doa besama untuk kemudian menyanyikan lagu "Hari Baru" bersama-sama. 

"Kepada orang tua kita harapkan dukungannya agar anak-anak kita bisa memulai kembali bersekolah dengan hati yang gembira, penuh semangat untuk belajar," imbau Nurfitri. 

Diketahui, setiap pagi, siswa sekolah akan memulai hari belajar dengan ceria. Pada hari Selasa dilakukan senam Anak Indonesia Hebat dan kegiatan Keminangkabauan. Kemudian hari Rabu kegiatan English Day. Hari Kamis dilakukan Kepramukaan dan Semen Gober. Pada hari Jumat kegiatan Muhadarah dan pembinaan iman dan takwa. Sedangkan hari Sabtu menyesuaikan.(*) 

PESISIR SELATAN, NETRALPOST — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Nagari Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (1/1/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung sekaligus memastikan langkah penanganan bencana berjalan optimal.

Di lokasi terdampak, Gubernur Mahyeldi berdialog dengan masyarakat serta jajaran pemerintah nagari setempat. Ia menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi dan menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Musibah ini tentu menjadi ujian bagi kita semua. Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan seluruh unsur terkait akan terus hadir, memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian dan penanganan yang dibutuhkan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan koordinasi, khususnya dalam penanganan darurat, pembersihan material sisa bencana, serta pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Menurutnya, kerja cepat dan terkoordinasi menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan efektif.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih dinamis, sekaligus mengajak seluruh pihak memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Total dana yang disiapkan mencapai lebih dari Rp5,7 miliar, terdiri dari Rp4 miliar bantuan dari Presiden Republik Indonesia dan Rp1,73 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Sumbar.

“Seluruh dana tersebut sudah ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir Desember lalu,” tegas Mahyeldi.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan dana awal untuk penanganan tanggap darurat. Jika dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan tambahan anggaran, pemerintah siap menyesuaikan sesuai kebutuhan di lapangan berdasarkan usulan pemerintah daerah setempat.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut sejumlah pejabat dilingkup Pemprov Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Diantaranya, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armi; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto; Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah;

SekdaKab Pesisir Selatan, Zainal Arifin; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, Adi Susilo; Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. (adpsb/cen/bud)

Padang, netralpost - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang terus mengebut perbaikan Rusunawa untuk dapat dihuni warga sebagai tempat relokasi sementara. 

Kepala Dinas Perkim Kota Padang,  Raf Indria, mengaku sudah menerima instruksi Wali Kota Padang terkait rencana untuk merelokasi warga yang tinggal di zona berbahaya ke Rusunawa. 

"Saat ini 10 unit bisa ditempati sambil dilakukan perbaikan ringan. Dan ke depan juga akan dilaksanakan perbaikan bagi unit-unit lain yang membutuhkan perhatian lebih," katanya, Minggu (4/1/2015).

Sebelumnya, Wali Kota Padang Fadly Amran mengimbau warga terdampak banjir Kota Padang untuk bersedia untuk direlokasi sementara ke Rusunawa yang disediakan Pemko Padang. 

Hal itu disampaikannya usai memimpin langsung gotong royong pasca banjir di Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo, Minggu (4/1/25). 

Dia menyebut, laporan BMKG menunjukan bahwa pertumbuhan awan hujan masih cukup tinggi beberapa hari terakhir. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap warga yang tinggal di zona berbahaya. 

"Kepada masyarakat yang saat ini berada dalam zona bahaya kami minta sekali untuk relokasi sementara dulu," imbau Fadly Amran. 

Dia menyebut, Pemko Padang telah menyediakan Rusunawa sebagai tempat relokasi sementara warga terdampak. 

*Saat ini ada 10 unit yang tersedia untuk sementara. Dan kami juga sudah mengintruksikan Dinas Perkim untuk melakukan perbaikan yang diperlukan di unit-unit Rusunawa kita agar nyaman untuk ditempati selama relokasi. Jadi sekali lagi kami minta, mohon warga yang berada di daerah rawan seperti di Nanggalo ini berkenan untuk direlokasi dulu,” tambah Fadly Amran. (*)

Padang - Dinas Sosial Kota Padang mendirikan dapur umum di Kecamatan Pauh, Sabtu (3/1/2026). Dapur umum ini membantu warga setempat yang terdampak banjir besar yang terjadi sehari sebelumnya. 

Kepala Dinas Sosial Kota Padang melalui Sekretarisnya, Budi Kurniawan menyebut, dapur umum berada di Kantor Camat Pauh. 

"Setiap waktu kita siapkan sebanyak 300 prosi makanan bagi yang terdampak banjir," ucap Budi Kurniawan, Sabtu siang. 

Diketahui, akibat banjir yang terjadi pada Jumat (2/1/2026), ratusan warga di Batu Busuk, Pauh terisolasi. Hal ini dikarenakan amblasnya badan jalan dan putusnya jembatan di Batu Busuk. 

Titik terparah berada di depan SMPN 44, Jalan Koto Tuo. Jalur tersebut merupakan satu-satunya akses menuju jembatan Batu Busuk, sehingga putusnya jalan berdampak langsung pada 235 Kepala Keluarga (KK) yang kini terisolasi.*

Padang - Akses jalan menuju Batu Busuk, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dilaporkan putus. Putusnya akses jalan tersebut dilaporkan  terjadi setelah banjir kembali menerjang wilayah tersebut, Jumat (2/1/2026).

Hujan deras yang melanda Kota Padang sejak Kamis (1/1/2025) malam hingga Jumat (2/1/2026) memang mengakibatkan debit air sejumlah aliran sungai kembali meningkat. Beberapa titik bahkan dilaporkan mengalami banjir. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, mengonfirmasi bahwa amblasnya badan jalan terjadi sekitar pukul 01.45 WIB.

Menurutnya, kerusakan yang terjadi sangat masif sehingga tidak memungkinkan untuk dilintasi, baik oleh kendaraan maupun pejalan kaki.

“Iya betul, jalan menuju Batu Busuk terputus, tidak bisa dilalui lagi,” tegas Hendri, Jumat (2/1/2025).

Dengan hujan yang masih lebat, Hendri Zulviton pun mengimbau warga untuk menjauhi aliran sungai serta senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan langsung melakukan evakuasi ke tempat lebih aman apabila terjadi bencana.

Lurah Kapalo Koto, Afriwarman, merinci bahwa titik amblas terdalam berada di depan SMPN 44, RT 03/RW 04, Jalan Koto Tuo.

Mengingat jalur tersebut merupakan satu-satunya akses utama menuju jembatan Batu Busuk, sebanyak 235 Kepala Keluarga (KK) kini terjebak dalam kondisi terisolasi.

Afriwarman menjelaskan bahwa badan jalan tersebut memang sudah dalam kondisi rentan karena pengikisan akibat banjir bandang sebelumnya.

“Jalan itu memang tinggal jalan saja lagi akibat tergerus banjir bandang sebelumnya. Kini jalan itu amblas sepenuhnya, mengakibatkan akses ke Batu Busuk terputus total,” ujar Afriwarman.

Saat ini, pihak kelurahan sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi penanganan darurat, termasuk rencana pembuatan jalur setapak bagi warga.

Diketahui, sebagian warga Batu Busuk yang terdampak banjir bandang terdahulu telah direlokasi ke Hunian Sementara (Huntara) di Lubuk Buaya. (*)

Arosuka, netralpost - Pasca libur Tahun Baru 2026, Wakil Bupati Kabupaten Solok, H. Candra, S.H.I, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), baik penuh waktu maupun paruh waktu, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Jumat (02/01/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan kedisiplinan dan kehadiran pegawai pada hari pertama kerja setelah libur nasional. Dalam pelaksanaannya, Wabup Candra didampingi Asisten Administrasi Umum Eva Nasri, SH, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Asisten Administrasi Umum Eva Nasri, SH, MM, Kepala BPKSDM Jufrisal, SH, MM serta Kabid BKPSDM Kabupaten Solok Maiseven Yr, serta beberapa Kepala OPD lainnya.

Wabup Candra mengatakan, sidak dilakukan karena 1 Januari 2026 merupakan hari libur nasional, sehingga diperlukan pengecekan langsung ke sejumlah kantor pemerintahan untuk memastikan ASN dan P3K kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya di tanggal 2 Januari 2025.

“Karena kemarin merupakan hari libur, hari ini kami turun langsung ke kantor-kantor untuk memastikan kehadiran ASN dan P3K guna melaksanakan tugas kembali,” ujar Candra.

Dari hasil pemantauan di lapangan, masih ditemukan sejumlah pegawai yang belum hadir dan belum berada di unit kerja masing-masing. Namun demikian, terdapat pula pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan izin resmi maupun sakit.

Menurut Wabup Candra, pegawai yang sakit lebih dari tiga hari diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter sebagai bentuk tertib administrasi kepegawaian.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa sidak ini bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin ASN. Ia menilai kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

“Pembinaan dan pengawasan ini penting, agar pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Solok tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Secara sementara, tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja pasca libur Tahun Baru 2026 diperkirakan mencapai sekitar 75 persen. Data kehadiran secara rinci akan direkap oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), untuk kemudian dihimpun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok.

Netralpost --- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melaunching 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) PBNU sekaligus menyerahkan Paket Makan Bergizi (MBG) untuk 100 ribu santri. Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren Al-Hasani Sikebo, Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2025).

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi santri, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap penguatan struktur ekonomi masyarakat. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan kesempatan ekonomi.

“Arah dari semua ini, yang paling jelas bisa kita baca, adalah demokratisasi ekonomi: bahwa peluang ekonomi tidak lagi hanya disediakan sebagian besar untuk aktor-aktor besar yang selama ini telah menikmati keuntungan dari berbagai agenda ekonomi pemerintah, tetapi ke depan para pemain menengah ke bawah akan mendapatkan ruang yang jauh lebih luas,” ujar Gus Yahya.

Ia juga menekankan pentingnya seluruh jajaran pengurus NU untuk terus menjalankan khidmah kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui berbagai program kemaslahatan.

“Mudah-mudahan sungguh-sungguh bisa dirasakan dengan nyata di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita. Amin,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pesantren dengan jumlah santri di atas 3.000 orang dan belum terlayani oleh SPPG di sekitarnya, dapat ditetapkan sebagai satu SPPG tersendiri.

“Memang portal sudah kami tutup, tapi pesantren masih banyak yang belum terlayani. Jadi pesantren-pesantren yang memiliki student body di atas 3.000 dan belum dilayani oleh SPPG sekitarnya, bisa menjadi satu SPPG,” jelasnya.

Di sisi lain, Koordinator Harian TKA PBNU Ulun Nuha menjelaskan bahwa sebelumnya telah beroperasi 78 SPPG di berbagai daerah. Dengan tambahan 69 SPPG yang dilaunching kali ini, jumlah layanan pemenuhan gizi di lingkungan NU meningkat secara signifikan.

Menurutnya, keberadaan SPPG di pesantren tidak hanya memperkuat layanan gizi bagi santri, tetapi juga meneguhkan kesiapan NU sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau basis penerima manfaat, khususnya di lingkungan pesantren dan komunitas Nahdliyin.