NetralPost.net

‎

‎JAKARTA – Mengawali tahun 2026, Bank Nagari kembali menegaskan dominasinya dalam industri perbankan syariah nasional. Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini sukses memboyong dua penghargaan prestisius sekaligus dalam ajang bergengsi 6th Anniversary Indonesia 20 Top Syariah Awards 2026 dan 6th Anniversary 20 Best CEO Syariah Awards 2026.

‎

‎Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada Kamis (22/1) di Auditorium Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI, Jakarta. Raihan ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan nyata atas konsistensi Bank Nagari dalam menghadirkan layanan keuangan syariah yang unggul dan berkelanjutan.

‎

‎Kinerja Tak Tertandingi: Pemimpin di Kelas BPD

‎

‎Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari kini resmi menyandang predikat sebagai yang terbaik di antara UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia. Prestasi ini didukung oleh data kinerja yang sangat impresif:

‎

‎Dominasi Aset: UUS Bank Nagari mencatatkan pangsa aset tertinggi terhadap induk usaha mencapai 19,31 persen.

‎

‎Profitabilitas Tinggi: Membukukan laba (unaudited) sebesar Rp224,6 miliar, angka tertinggi dibandingkan UUS BPD lainnya di tanah air.

‎

‎Kontributor Strategis: Capaian ini menjadikan UUS Bank Nagari sebagai motor penggerak ekonomi syariah daerah yang solid dan kontributor signifikan bagi performa keuangan induk perusahaan.

‎

‎Kepemimpinan Visioner di Balik Kesuksesan

‎

‎Keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin Gusti Candra. Melalui parameter penilaian yang ketat mencakup Popularity, Competency, Crisis Leadership, hingga Personality, ia dinobatkan sebagai salah satu Best CEO Syariah 2026.

‎

‎"Prestasi ini adalah bukti bahwa Bank Nagari Syariah terus berjaya. Terima kasih atas dukungan pemegang saham, nasabah, mitra kerja, serta seluruh pegawai. Ini adalah pertanda rida Allah terhadap konsep syariah yang kami jalankan dengan konsisten," ujar Gusti Candra dengan penuh optimisme.

‎

‎Fokus pada Pertumbuhan Berkelanjutan

‎Keunggulan Bank Nagari Syariah berakar pada strategi bisnis yang terukur, antara lain:

‎

‎Penguatan Pembiayaan Sektor Produktif: Mendorong roda ekonomi lokal agar terus berputar.

‎

‎Optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK): Membangun kepercayaan masyarakat melalui produk simpanan berbasis syariah yang kompetitif.

‎

‎Digitalisasi Layanan: Memastikan akses perbankan syariah yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

‎

‎Menatap Masa Depan

‎

‎Dengan raihan dua penghargaan dari The Iconomics Research ini, Bank Nagari tidak hanya sekadar bertahan, tetapi terus bertransformasi menjadi inspirasi bagi industri perbankan nasional. Bank Nagari membuktikan bahwa nilai-nilai syariah yang dikelola dengan profesionalisme tinggi mampu menghasilkan kinerja bisnis yang melampaui ekspektasi.(SRP)

 
Padang – Kerusakan ekosistem di hulu sungai pasca-bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu telah memicu krisis air bersih di sejumlah titik di Kota Padang. 

Kondisi itu menjadikan ibu kota Provinsi Sumbar itu kemudian dipilih sebagai lokasi launching dan penanaman perdana "Sejuta Pohon untuk Sumbar 2026" yang digagas Rumah Aktivis Sejahtera. Kegiatan itu berlangsung di Pemandian Jembatan Sitapuang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (22/1/2026). 

"Penghijauan kembali kawasan hutan dan hulu sungai merupakan solusi mutlak untuk memperbaiki siklus air," kata Penjabat (Pj) Sekda Kota Padang, Raju Minropa yang hadir pada kegiatan itu. 

Dikatakannya, bencana yang melanda Kota Padang pada November dan Desember lalu membuat terjadinha pergeseran aliran sungai yang menyebabkan jaringan irigasi terputus dan cadangan air tanah menurun drastis.

Data pemerintah menunjukkan terdapat 121 titik kekeringan yang tersebar di Kota Padang, dengan dampak terparah berada di wilayah Kecamatan Kuranji. Krisis ini menjadi pelik karena sekitar 80 persen masyarakat di daerah tersebut tidak terjangkau layanan PDAM dan selama ini hanya bergantung pada sumur gali.

"Sungai-sungai berpindah daerah alirannya sehingga jaringan irigasi terputus. Hal ini mengakibatkan sumur-sumur masyarakat kering. Saat ini fokus kita adalah memastikan kebutuhan air warga kembali terpenuhi," ujar Raju Minropa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkot Padang telah menyusun rencana aksi yang terbagi dalam dua tahap, yaitu distribusi air bersih melalui BPBD Kota Padang bersama BPBD Provinsi dan PMI yang terus mengoperasikan mobil tangki untuk menyuplai air bersih langsung ke pemukiman warga di 121 titik terdampak.

Untuk solusi permanen, mulai Sabtu  ini, pemerintah bekerja sama dengan Balai Pembangunan Kawasan Permukiman Sumbar akan membangun sumur bor di lima lokasi prioritas sebagai sumber air baru bagi warga non-PDAM.

"Selain itu, gerakan penanaman satu juta pohon yang berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Aktivis Sejahtera diharapkan mampu mengembalikan fungsi resapan air di hulu. Melalui Dinas Pertanian yang juga membidangi urusan kehutanan, Pemkot berkomitmen mengawal pertumbuhan pohon-pohon ini demi ketahanan ekologi jangka panjang," tegasnya. 

Launching dan penanaman perdana  itu juga diikuti Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang turut mengapresiasi langkah strategis dalam pemulihan ekologis pasca-bencana di Sumbar itu.  (Taufik)

Padang – Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan birokrasi dalam membangun kota. 

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Padang periode 2026-2027 di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Sabtu (24/1).

Dalam sambutannya mewakili Pemerintah Kota Padang, Tarmizi Ismail menggarisbawahi tiga pesan utama bagi para aktivis mahasiswa di era transisi digital saat ini.

Pertama, organisasi sebagai laboratorium kepemimpinan, dia mengibaratkan organisasi sebagai "laboratorium" tempat mahasiswa mengasah kepekaan sosial dan mematangkan mental. 

Ia mengingatkan bahwa mahasiswa adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan masa depan. 

"Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Adinda sekalianlah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini di tengah masyarakat nanti," ujarnya.

Kedua, Pemko Padang memberikan apresiasi khusus atas langkah inovatif DPC IMM Kota Padang yang meluncurkan aplikasi digital pada periode ini. 

Tarmizi menegaskan bahwa penguasaan teknologi adalah syarat mutlak agar organisasi kepemudaan tidak tertinggal oleh zaman. Ia berharap aplikasi ini dapat dikolaborasikan dengan berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya untuk memperkuat literasi digital di Kota Padang.

Ketiga, terkait sinergi program pembangunan. Pemko Padang berharap program kerja yang disusun IMM dapat selaras dengan visi pembangunan kota. 

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan dampak nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Acara pelantikan M Basri Hanafi selaku Ketua PC IMM Kota Padang ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta jajaran pengurus IMM tingkat provinsi. 

"Kami berharap amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Semoga kehadiran IMM terus berkontribusi bagi kemajuan Kota Padang yang kita banggakan," pungkas Tarmizi. (Taufik)

 ‎

‎

‎PADANG – Pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 lalu, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hingga Jumat (23/1/2026), tingkat pelayanan distribusi air bersih dilaporkan telah menyentuh angka 99 persen, mendekati kondisi normal sepenuhnya.

‎

‎Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, mengungkapkan bahwa krisis tersebut merupakan salah satu tantangan operasional terbesar dalam sejarah perusahaan. Pada puncak bencana, hampir 90 persen wilayah layanan terdampak akibat kerusakan infrastruktur pipa dan penurunan drastis kualitas air baku.

‎

‎Akselerasi Pemulihan dan Solusi Teknis Melalui manajemen krisis yang terukur, Perumda AM berhasil memulihkan 77 persen layanan hanya dalam waktu satu minggu pertama. Fokus utama diarahkan pada fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan kawasan padat penduduk guna menjaga stabilitas sanitasi masyarakat.

‎

‎Meskipun wilayah selatan telah pulih total, Hendra mengakui masih terdapat tantangan teknis di wilayah utara dan pusat kota. Kerusakan pipa berat di empat kompleks perumahan serta tingginya kadar sedimen (kekeruhan) pada air baku di transmisi Gunung Pangilun menjadi hambatan utama dalam mencapai kapasitas produksi ideal 500 liter per detik.

‎

‎"Kami mengedepankan prinsip safety first. Produksi tidak akan dipaksakan jika standar keamanan dan kualitas air belum terpenuhi, meskipun infrastruktur sudah mulai stabil," tegas Hendra.

‎

‎Komitmen Kemanusiaan dan Mitigasi Kemarau Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Perumda AM telah mendistribusikan sedikitnya 27 juta liter air bersih secara gratis melalui armada mobil tangki dan unit penampungan (tedmon) di titik-titik kritis. Langkah ini didukung oleh kolaborasi lintas sektoral, termasuk bantuan dari Politeknik Negeri Padang.

‎

‎Menghadapi transisi ke musim kemarau, Perumda AM kini mulai menyiagakan pompa cadangan untuk mengantisipasi penurunan debit air baku. Hendra juga menghimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola hemat air serta menjaga kelestarian lingkungan sungai sebagai sumber utama air baku kota.

Sumbar, netralpost  -- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), menggelar rekonstruksi dugaan kasus pembunuhan terhadap korban Meri (48), warga Jorong Tarandam Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kamis (22/1/2026).

Rekonstruksi digelar di halaman Mapolres Pasaman Barat, dengan menghadirkan kedua pelaku berinisial TH (30) dan IAR (26) dan para saksi, serta memerankan puluhan adegan reka ulang dari awal hingga akhir dalam kasus tersebut.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melalui Kasat Reskrim Iptu Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K mengatakan, proses rekonstruksi ini dilakukan untuk melihat lebih jelas kasus yang sedang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres unit Polres Pasaman Barat.

“Rekonstruksi digelar untuk memperjelas kronologi dan kebenaran suatu tindak pidana dan memastikan kesesuaian keterangan saksi maupun pelaku sesuai fakta sebenarnya, ujarnya.

Diterangkan, sebanyak 29 adegan reka ulang diperankan oleh kedua pelaku dari awal hingga akhir, sedangkan untuk korban diperankan oleh anggota Polres Pasaman Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (2/12/2025), sekitar pukul 14.00 WIB di Durian Tigo Batang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo.

Dari reka ulang adegan, nantinya akan mempermudah penyidik untuk mengungkap dengan jelas atas kasus pembunuhan ini, terangnya.

Dijelaskan, Satreskrim Polres Pasaman Barat telah menetapkan dua orang tersangka yakni masing-masing berinisial TH dan IAR, sedangkan berkas perkara telah kita serahkan kepada pihak Kejaksaan Nageri Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil penyidikan, motif dari kedua pelaku yakni sakit hati berlatar belakangi terkait persengketaan lahan perkebunan, jelasnya.

Satreskrim Polres Pasaman Barat juga membuka diri terkait perkembangan kasus tersebut, jika berkemungkinan adanya dugaan pelaku lainnya. Hal tersebut tentunya harus disertai alat bukti yang cukup dan keterangan saksi lainnya.

Kita tetap berkomitmen terbuka dan transparan dalam penanganan kasus ini, agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tuturnya.

Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta tidak menanggapi segala bentuk informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Mari kita bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan, jangan sampai terprovokasi akibat penyampaian informasi yang tidak jelas sumbernya, pungkasnya. 

Pantauan di lapangan, proses rekonstruksi berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, serta mendapat pengawalan ketat dari petugas Kepolisian Polres Pasaman Barat. (HumasResPasbar)

 
Padang - Rumah hunian tetap (Huntap) segera dibangun di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Rumah sederhana itu bebas banjir dan tsunami. 

"Sebagai bentuk perhatian kami kepada korban banjir bandang akhir November lalu, kami membangun huntap bagi mereka yang terdampak," jelas Asisten II Setdako Padang, Dido Aryadi saat ditemui di lokasi Huntap, Jumat (23/1/2026) siang. 

Huntap bagi korban banjir itu dibangun di atas tanah Pemko. Tepatnya di Bumi Perkemahan Pramuka, Balai Gadang. Rumah ini diperuntukkan bagi korban banjir yang kini masih menghuni hunian sementara dan Rusunawa di Lubuk Buaya. 

"Harapan kami tentunya korban banjir mendapatkan tempat yang layak di sini," ungkap Didi Aryadi. 

Lokasi dibangunnya Huntap itu telah melewati verifikasi Badan Geologi Nasional. Kondisi tanah terbilang layak dan aman dari gempa. Termasuk aman dari tsunami karena berada di ketinggian. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (DPUPR), Tri Hadiyanto menyebut, sebanyak 209 unit bangunan berdiri di atas tanah seluas 2,9 hektare. Nantinya, tiap rumah huntap bertype 36 dengan luas tanah 78 meter persegi. 

"Konsep bangunan couple, dua jadi satu. Jarak antar rumah satu meter," terang Tri Hadiyanto.

Rencananya pembangunan Huntap di Balai Gadang dimulai Senin (26/1/2026). Huntap ini dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.  

Pekerja Sosial Yayasan Buddha Tzu Chi, Kahar menjelaskan bahwa bangunan huntap itu nantinya sesuai standar Rumah Sederhana. Rumah berdinding bata merah dengan atap seng dan kuda-kuda baja ringan. 

"Nanti akan ada dua kamar dan satu kamar mandi serta dapur," terangnya. 

Rumah sederhana itu juga memiliki instalasi listrik dalam ruangan dan instalasi air bersih.  Rumah ini diharapkan menjadi hunian yang nyaman bagi korban banjir lalu.(Charlie)

Padang – Bencana hidrometeorologi mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Di Padang, infrastruktur rusak berat, ekonomi merosot, sejumlah perumahan ikut terdampak. 

Wali Kota Padang Fadly Amran membenarkannya. Bencana yang melanda daerahnya pada 28 November 2026 lalu, telah menelan kerugian hingga triliunan rupiah. 

“Setelah diskusi bersama, total kerugian dan kerusakan tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun,” ungkap Wali Kota Padang, Jumat (23/1/2026). 

Rincian kerusakan dan kerugian yakni sektor perumahan. Sektor itu menelan kerugian sekitar Rp2,4 triliun. Kemudian sektor infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun, sektor ekonomi Rp154 miliar, termasuk sektor sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor Rp140 miliar. 

Bencana banjir itu bahkan telah merusak ratusan rumah. Sebanyak 556 rumah rusak berat, 2.207 rusak sedang, dan 2.934 rusak ringan. Kemudian infrastruktur vital sebanyak 31 unit rumah, 13 jembatan terdampak, 74.000 meter jalan rusak, termasuk 22 bendungan. 

Tidak itu saja. Lima unit gedung pemerintahan ikut terdampak. Kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem air bersih, pertanian dan perikanan. 

Bencana hidrometeorologi berdampak pada 67.563 jiwa. Pemko Padang telah menyediakan hunian tetap (huntap) di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh. Kebutuhan huntap yang harus disediakan Pemko Padang yakni 800 unit. Huntap tersebut untuk merelokasi warga yang ada di bibir sungai.(Charlie)

 
Padang - Krisis air melanda Kota Padang. Dua daerah terpapar yakni Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. 

Mengatasi krisis, Pemerintah Kota Padang dibantu stakeholder terkait berencana mengalirkan air ke saluran irigasi. Saluran irigasi yang menjadi perhatian yakni irigasi Gunung Nago. 

"Iya kita sekarang fokus untuk mengalirkan air ke saluran irigasi Gunung Nago arah kanan dan arah kiri," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, Jumat (23/1/2026). 

Saat ini, saluran irigasi Gunung Nago arah kiri (depan SMA 9) tengah dipenuhi sedimen.  Pihak DPUPR dan stakeholder segera membersihkannya. 

"Kita perlu bersihkan sebelum air dialirkan," ucap Tri. 

Nantinya pembersihan saluran dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Padang dan SDABK Provinsi Sumatera Barat. Pembersihan dilakukan menggunakan alat excavator dan dump truck.

"Dan di saat yang bersamaan, BWS V memperbaiki intake salurannya," sebut Tri. 

Selain itu, mengatasi keperluan air bersih pada saat pekerjaan saluran, Balai Cipta Karya (BPBPK) akan membantu lima armada tangki dan 30 HU dengan pengambilan air di Limau Manis dengan bantuan pompa dari BWS V. 

"Sedangkan untuk saluran irigasi Gunung Nago arah kanan, akan dialiri air dengan menggunakan pompa dari BWS V yang dibantu pipa dari BPBPK," jelas Kepala DPUPR Padang.(Charlie)

 


Padang– Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal secara intensif proses pembebasan lahan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik dan Tol Padang-Sicincin. 

Hal tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta konsinyering isu pembebasan lahan di Hotel Santika Padang, Jumat (23/1/2026).

Rapat strategis ini secara khusus membahas percepatan pengadaan 23 bidang lahan untuk Fly Over Sitinjau Lauik, termasuk penanganan khusus pada area sempadan sungai yang menjadi isu krusial agar tidak menghambat pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, memberikan penekanan serius mengenai perlunya kesamaan visi antar-instansi demi kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. "Pentingnya sinergi lintas sektor. Saya meminta seluruh pihak menghindari ego sektoral sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran," tegas Muhibuddin.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Raymundus Nggajo, memaparkan bahwa proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini memerlukan gerak cepat dalam verifikasi dokumen. "Lakukan pengecekan berkas per bidang lahan, pastikan kelengkapan dokumen, lakukan paraf dan verifikasi bersama Satgas, serta proses segera data yang telah dinyatakan lengkap tanpa penundaan," ujar Raymundus.

Menanggapi instruksi tersebut, Pj Sekda Kota Padang, Raju Minropa, memastikan bahwa Pemerintah Kota Padang akan berdiri sebagai garda terdepan dalam mendukung kelancaran administrasi di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah kota akan bekerja ekstra untuk memastikan proyek ini tidak terhambat oleh kendala lahan.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Wawako, Pemerintah Kota Padang akan terus mengawal proses ini secara intensif, agar PSN yang berada di Kota Padang bisa berlangsung dengan baik,” kata Raju Minropa. (Taufik)

 


Padang  - Pemerintah Kota Padang mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Bantuan Pascabanjir Bandang secara daring di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (23/1/2026). Di rapat itu ditegaskan urgensi validasi data agar bantuan perumahan, isi hunian, dan jaminan hidup (Jadup) dapat segera disalurkan secara tepat sasaran. 

Rapat diikuti Asisten I Tarmizi Ismail, Asisten III Corri Saidan, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton serta sejumlah kepala OPD. Rapat yang diinisiasi oleh Ditjen Otoda Kemendagri itu berlangsung hangat. 

Di rapat itu, Pemerintah pusat memberlakukan alur verifikasi berlapis untuk menjamin akurasi data. Proses dimulai dari Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, pemadanan data identitas melalui BPS dan Dukcapil, hingga validasi lapangan.

Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu pengumpulan data terverifikasi paling lambat Jumat (23/01/2026) pukul 17.00 WIB. 

Sementara itu,  berdasarkan update data kerusakan Kota Padang, terjadi penyusutan angka yang signifikan setelah dilakukan verifikasi lapangan menggunakan standar pengkajian hitung cepat pasca bencana (Jitupasna). 

Di Kota Padang, dari 6.423 kejadian yang dilaporkan, hanya 822 unit rumah yang dinyatakan masuk kategori rusak. Rinciannya yakni 136 rumah hanyut, 422 rusak berat, 112 rusak sedang, dan 212 rusak ringan. Sementara, sebanyak 5.541 kejadian lainnya dinyatakan tidak masuk kategori penerima bantuan pusat.

"Saat ini kita tengah melakukan tahap uji publik yang dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu pagi esok untuk memastikan transparansi data sebelum disahkan," jelas Kalaksa BPBD Padang, Hendri Zulviton.(Defrianto / Charlie)

 

Padang — Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat Kota Padang, Jumat (23/1/2026). Kegiatan dengan tema “Peran Strategis Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai HAM Sejak Dini”, itu dilaksanakan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang. 

Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid. Nampak hadir sejumlah undangan yakni para orang tua dan wali murid tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. 

Feri Mulyani menegaskan bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi berkarakter dan beretika. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga adalah fondasi penting dalam membangun generasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai jati diri bangsa,” ujarnya. 

Ia juga menekankan peran strategis orang tua sebagai pendidik sekaligus teladan utama bagi anak. 

"Penanaman nilai HAM sejak dini dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling menghargai, menghormati perbedaan, menegakkan keadilan dalam keluarga, serta membiasakan musyawarah dan empati dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenham RI Kanwil Sumbar, Dewi Nofyenti, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar orang tua mampu membimbing anak-anak memahami hak dan kewajibannya sejak dini. 

"Ketika anak memahami haknya dan hak orang lain, mereka akan lebih menghargai sesama serta terhindar dari perilaku negatif seperti perundungan atau kekerasan di sekolah,” jelasnya. 

Menurut Dewi, keluarga tetap menjadi pondasi utama pembentukan karakter anak. 

“Sekolah adalah rumah kedua, namun peran orang tua di rumah adalah kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai HAM,” tutupnya.(Viqi / Charlie)