NetralPost.net

Warga korban kebakaran rumah tersebut yakni keluarga bapak Aris Panjaitan (68) Kuli Bangunan dan isterinya Ruminah Br Simanjuntak (67) serta keluarga bapak Rubbi Panjaitan (46) dan isterinya Penni Br. Siburian (45). 

Dalam pemberian bantuan itu Kapolsek Bangun didampingi Kanit Binmas Ipda S. Panjaitan bersama 4 personil Bhabinkamtibmas yakni AIPTU Amril Yosnadi, AIPTU Suyut SH, AIPTU S. Pasaribu dan BRIPKA L. Simamora kemudian Babinsa Koramil 08 Siantar Peltu Amri Pohan serta perangkat Nagori Rambung Merah. 

Adapun bantuan sembako yang dibagikan berupa beras, minyak goreng, telur, gula dan Mie Instan.

Kapolsek Bangun AKP L.S Gultom SH menyampaikan bahwa bantuan sembako tersebut bentuk empati pimpinan Polri khususnya Kapolda Sumut dan Kapolres Simalungun yang ikut merasakan duka yang dialami warga.

"Kiranya bantuan ini dapat bermanfaat kepada warga korban rumanya terbakar pada hari Selasa (18/-10/2022) pagi sekira pukul 10.30 Wib kemarin," kata Kapolsek.(joe)

*#Humas_Polres_Simalungun*

Limapuluh Kota,netralpost-- Luar biasa. Kinerja percepatan  penurunan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota memperoleh sorotan besar dari Tim Lintas Kementerian dan Lembaga (K/L). Tak tanggung-tanggung tim berkekuatan 22 orang terjun dan menyebar  di empat kenagarian, Nagari Tanjuang Bungo, Nagari Sungai Naniang, Nagari Ampalu  dan  Nagari Piobang pada Kamis (20/10/2022) untuk mencermati langsung praktik baik penerapan aksi konvergensi pecepatan penurunan stunting di tingkat lapang. Kedatangan Tim Lintas K/L menyusul tampilnya Kabupaten Limapuluh Kota meraih Terbaik ke-II se-Sumatera Barat pada Penilaian Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022.  Penghargaan ini diterima langsung Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo pada acara Workshop Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Agustus 2022 lalu di Provinsi Bali. 

"Strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan  stunting akan digali secara mendalam oleh Tim Lintas K/L, menguji laporan dengan kenyataan di lapangan selanjutnya dibahas di tingkat pusat. Artinya, cara Limapuluh Kota dalam menurunkan stunting bakal dikaji untuk direplikasi dan diadvokasi  di tingkat pusat dan daerah, sehingga terbuka peluang bakal diadopsi secara nasional sebagai model penurunan stunting," jelas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Limapuluh Kota Gusdian Laora kepada Tim Kominfo di Tanjuang Bungo, Kecamatan Suliki.  Ditambahkan oleh Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Tim Lintas K/L terdiri atas unsur-unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, BKKBN, dan  Konsultan Nasional Penurunan Stunting serta didampingi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota. 

Saat melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Kenagarian Tanjuang Bungo, Tim Lintas K/L dipimpin Fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung  Wali Nagari Tanjuang Bungo Yefriandi Datuk Mangkuto Rajo tentang  langkah-langkah, strategi dan partisipasi masyarakat dalam penurunan angka stunting. Wali Nagari Yefriandi mengungkapkan Nagari Tanjuang Bungo dinyatakan sebagai lokus stunting pada tahun 2019, namun berkat koordinasi, inovasi dan dukungan masyarakat pada tahun 2021 dinyatakan bebas sebagai stunting. Kata  Harris, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan dan warga  Tanjuang Bungo yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari,  sehingga intervensi stunting dapat berjalan. "Program penanggulangan stunting di Nagari Tanjuang Bungo luar biasa dan dapat diimplementasikan di tempat  lain demi penekanan stunting," ungkap Harris Rambey. Lebih jauh, Wali Nagari Yefriandi menguraikan  sejumlah inovasi dilahirkan untuk menekan angka stunting di wilayahnya. Diantara inovasi itu kata Wali Nagari Yefriandi adalah Prosasa (program satu butir telur, satu rumah, satu keluarga) dan Program Diniprapus yakni pencegahan stunting berupa penyuluhan kepada calon pengantin dan ibu hamil. "Kita telah menuangkan inovasi ini kedalam Peraturan Nagari Tahun 2020. Partisipasi warga terbilang tinggi, semisal Prosasa  tidak hanya sebutir telur yang kami terima secara sukarela dari masyarakat, bahkan ada yang memberi lebih, baik telur maupun berupa uang. Uang tersebut kita belikan susu dan makanan pendamping  lainnya untuk tambahan gizi bagi anak anak kita," papar Wali Nagari Yefriandi. 

Sementara itu, Ketua tim kunjungan lapangan lintas kementerian/Lembaga percepatan penurunan stuntung , Harris Rambey dalam sambutannya mengatakan tujuan kedatangan timnya adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. "Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Prevalensi stunting pada anak balita ditargetkan untuk turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu dari proyek prioritas dan major project pembangunan nasional lima tahun mendatang,"ulasnya. Turut hadir pada FGD Tim Lintas K/L  Kepala Bapelitbang Kabupaten Limapuluh Kota Gusdian Laora, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limaluluh Kota, dr. Adel Noviarman, Camat Suliki Ali Sabri, Forkopimca, Kepala Puskesmas,  Bamus, Kader Kesehatan, Pendidikan, KPM, Bidan Desa serta para Ibu hamil/keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora mengungkapkan kesan positif juga diperoleh Tim Lintas K/L saat melakukan FGD di Nagari Sungai Naniang, Ampalu dan Piobang, terutama semangat dan kebersamaan pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting di masing-masing wilayah. "Karenanya kita optimis percepatan penurunan stunting trend-nya akan semakin meningkat di Limapuluh Kota," ucap Gusdian Laora. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Sebagai kota yang sukses meraih penghargaan di tingkat nasional dengan layanan perizinan berusaha/investasi nomor satu di Indonesia pada 2021 lalu, Pemerintah Kota Payakumbuh terus menggenjot investor di kota yang terkenal dengan brand City of Randang itu.

Namun, investor seperti pengusaha-pengusaha baru masih ada yang belum memahami akan pentingnya hak dan kewajiban perusahaan sesuai peraturan perundang undangan. Contohnya memiliki nomor induk berusaha (NIB), jaminan sosial tenaga kerja, hingga mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) nya.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Payakumbuh memfasilitasi penyelesaian hambatan pengusaha di Kota Payakumbuh itu dengan menggandeng instansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam kegiatan sosialisasi di kantor DPMPTSP, Kamis (20/10).

Membuka kegiatan tersebut, dalam sambutannya Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria mengatakan setiap perusahaan berkewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan keselamatan dan keamanan pekerja.

"Sebagian perusahaan sudah ada yang melakukannya, sementara yang lain ada juga yang belum. Padahal, ini telah diamanatkan dalam undang-undang, maka kita mendorong pengusaha agar tertib dengan aturan," jelasnya.

Yang tak kalah penting lagi, jelas Meizon, perusahaan juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala (pertriwulan dan semester). Saat ini masih ada juga yang belum menyampaikan LKPM tersebut.

"Dari LKPM, akan terlihat perkembangan realisasi investasi dari perusahaan dan secara akumulasi akan mencerminkan realisasi investasi di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Melalui LKPM, pelaku usaha juga dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha. Selanjutnya pemerintah akan terus berupaya mencari solusi atas masalah tersebut," ulasnya.

Sementara itu, narasumber dari BPJS Cabang Payakumbuh Abdilhaq Fashollatain menerangkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan setiap penduduk menjadi peserta program jaminan sosial. Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya sebagai peserta program jaminan sosial, dengan memberikan data dirinya serta data pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

"Tidak mendaftarkan BPJS karyawan merupakan pelanggaran administratif sehingga perusahaan mendapat sanksi administratif, bukan pidana. Meski demikian, sanksi perusahaan ini bisa berdampak serius karena menyangkut kelangsungan perusahaan dan bisnis," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 17 UU No 24 Tahun 2011, diterangkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

"Pemberian sanksi perusahaan berupa teguran dan denda dilakukan oleh BPJS, sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu menyangkut perizinan, dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS," pungkas Abdilhaq. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Menjalankan arahan Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk mencegah stunting di Kota Payakumbuh, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono turun kapangan mendatangi PAUD Suci di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan PAUD Harapan Bunda di Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang untuk membagikan susu dan makanan tambahan, Rabu (21/10).

Di samping organisasi perangkat daerah yang mengangkat anak asuh, jajaran camat terkhusus Camat Payakumbuh Selatan ini dan juga masyarakatpun aktif menyalurkan bantuan untuk pemenuhan gizi anak dari swadaya dan donatur yang turut membantu menyukseskan program ini.

Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono saat diwawancara media berharap dengan bantuan ini dapat membantu anak-anak yang ada di PAUD tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka, masalah stunting harus disikapi dengan serius supaya generasi penerus dapat tumbuh dan kembang dengan optimal.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada donatur yang telah mendukung program ini," katanya 

Setelah bergiat di Kenagarian Aua Kuniang, Camat Agus dan jajaran bergerak memberikan bantuan untuk anak balita di Kelurahan Limbukan dan PAUD ACI (Aku Cinta Ibu di Kelurahan Padang Karambia.

"Masih ada bantuan lainnya yang akan kami serahkan besok," kata Agus menambahkan.

Camat juga menginformasikan, guna menekan inflasi, pada hari Kamis (20//10), pihaknya juga telah melakukan peninjauan ke KWT Makmur di Kelurahan Padang Karambia dengan jumlah anggota 25 orang sekaligus melakukan penanaman bibit cabe dan panen sayur.

"Pada giat itu kita membantu KWT dengan sumbangan dana untuk beli bibit," pungkasnya. (Yon)

Semarang,netralpost.net --- Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat Teta Midra, S. STP, M. Si menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Penganugerahan Indonesia Persada.ID Award III Tahun 2022 di HOTEL GRIYA PERSADA CONVENTION, BANDUNGAN SEMARANG JAWA TENGAH, Selasa 18/10/2022. Hadir mendampingi Kadis Kominfo Kabupaten Solok yakni Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Syofiar Syam, S.Sos, M.Si dan Pranata Humas Muda Nazwirman, S.Pd.

Mukernas kali ini diadakan dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi dan amanah dari anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada) sesuai dengan AD dan ART dengan Tema Radio Kekinian : Inovasi untuk Ketahanan Informasi. Acara diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia beserta Staf/jajaran yang terkait dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Acara Mukernas dibuka oleh Ketua Umum Persada.id yakni Bapak Ganjar Pranowo yang dalam keseharian sebagai Gubernur Jawa Tengah, turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Dr. Eko Prasetyo Purnomo Putro, S.Si, M.Si, MA, Direktur Utama RRI I Hendrasmo dan Ketua Harian Persada.id Drs. Syaifudin Ahmad, M.Si.

Dalam sambutannya Ketua Umum Persada.id Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ada empat topik utama dalam Mukernas IV Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id), yakni terkait organisasi, kelembagaan, sumberdaya manusia(SDM), dan pengembangan inovasi siaran.

Ganjar menegaskan, bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan LPPL di setiap daerah. Diharapkan musyawarah ini betul-betul bisa merumuskan apa-apa yang menjadi kehendak bersama, setiap klaster persoalan yang ada itu nantinya keluar solusi yang mungkin akan dikerjakan dalam satu semester ke depan.

Persoalan organisasi meliputi keanggotaan dan pendanaan. Persoalan kelembagaan lebih pada perizinan yang rumit. Sementara persoalan SDM adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota agar kemampuannya meningkat. Terakhir mengenai pengembangan inovasi siaran lebih pada cara beradaptasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Ganjar berharap ada champion-champion dari LPPL di masing-masing kabupaten/kota yang bisa ditiru. Ada lembaganya bagus akan kita jadikan patokan, ada manajerialnya bagus,  pengembangan SDM bagus. Kalau semua sudah bagus maka kita akan dorong untuk yang lain bisa meniru.

Dalam pengembangan inovasi siaran, Ganjar mendorong agar radio dan televisi lokal mampu hadir dalam multi platform. anak-anak sekarang mendengarkan radionya sudah digital, sudah multi platform. Setelah penyiaran radio pemberitaan bisa di-extend melalui medsos. setiap LPPL dirasa bagus memiliki medsos sehingga selesai siaran informasi bisa diberikan melalui medsos dan masyarakat bisa mendapatkan informasi dari manapun. Harus kekinian. Ruang interaksi dengan anak-anak muda harus diberikan.

Selain itu, untuk dapat perbaikan empat poin penting itu juga membutuhkan komitmen dari masing-masing pemerintah daerah. Dukungan ini dapat berupa pelatihan manajerial dan anggaran jika radio atau televisi lokal itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu dukungan SDM dari pemerintah daerah juga diperlukan agar organisasi berjalan dengan baik.

"Kalau semuanya sudah baik, maka terakhir konten apa yang diberikan agar menarik, sekarang kalau publik melihat konten radio televisi pemerintah kayak gitu aja. Maka ini perlu istilahnya lebih nge-pop, lebih bisa diterima khalayak ramai dan generasi kekinian," 

Ganjar berpendapat ide content-nya dari kawan-kawan Persada.id dengan semangat dan tema kekinian. "Komitmen inilah yang coba kita bicarakan hari ini. Rekomendasinya nanti bisa kita berikan, mana yang harus ke kementerian dan mana yang harus ke kepala daerah. Ini penting kita lakukan agar Rekomendasi yang kita hasilkan dapat terlaksana dengan baik (*).

Limapuluh Kota,netralpost---- Desainer  muda Limapuluh Kota Elvi Widia Arosa  raih posisi bergengsi, Juara I  Daily Muslim Wear Contest (DMWC)   Sumatera Barat tahun 2022.   Rancangan busana muslimahnya  bertema  "The Beauty of Nature"  sukses memesona Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumbar Harneli Mahyeldi dan Dewan Juri pada lomba desainer busana muslimah  yang adaptif dengan  aktivitas sehari-hari.  Desain Elvi, pemilik brand Osha Surakhman, yang terinspirasi motif dari kekayaan flora Limapuluh Kota sukses menyisihkan 17 pesaing dari 17 Kabupaten/Kota  se-Sumatera Barat pada iven yang digelar di Axana Hotel, Padang, Rabu (19/10/2022). 

Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Limapuluh Kota Fery Chofa, S.H mengatakan prestasi desainer Limapuluh Kota mengisyaratkan menggeliatnya industri kreatif di Kabupaten Limapuluh Kota yang berpotensi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. 

"Alhamdulillah, karya penggiat industri kreatif berbasis tekstil, yang merupakan segmen Industri Kecil dan Menengah binaan Disperinaker Limapuluh Kota bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Limapuluh Kota meraih posisi terhormat, ini membuktikan penggiat IKM kita memiliki skill serta daya cipta yang patut diperhitungkan, ini angin segar untuk tumbuhnya industri kreatif di daerah kita," ujar Kadisperinaker Fery Chofa, kepada Tim Kominfo, Kamis (20/10/2022).  Kadisperinaker Fery Chofa dan Tim Dekrasnada Limapuluh Kota turut mendampingi langsung desainer Elvi pada gelaran lomba busana muslimah yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Sumbar didukung Dekranasda se-Sumbar. Atas prestasinya, Elvi memperoleh sertifikat penghargaan dan hadiah uang Rp 12.500.000,_ yang diserahkan langsung Ketua Dekranasda Sumbar Harneli Mahyeldi.

Mengkilapnya prestasi desainer Limapuluh Kota di ajang DMWC Sumbar juga mendapat pujian dan apresiasi Ketua Dekranasda Limapuluh Kota Nevi Safaruddin.  Dia mengungkapkan kolobrasi  Dekranasda Limapuluh Kota dengan Disperinaker serta perangkat daerah terkait lainnya untuk memotivasi, memfasilitasi serta membina industri kreatif telah menimbulkan semangat untuk berkarya bagi penggiat-penggiat IKM. "Kita bangga dengan prestasi Elvi Widia Arosa pemilik brand Osha Surakhman, semoga ini akan memotivasi penggiat-penggiat IKM lainnya untuk menghasilkan karya terbaiknya, sehingga terwujud dinamika industri kreatif di daerah kita," ungkap Ketua Dekranasda Limapuluh Kota Nevi Safaruddin sebagaimana dikutip Kadisperinaker Fery Chofa. 

Sementara itu mengomentari kemenangan rancangannya, desainer Elvi mengatakan semula tak menyangka kalau karyanya  berhasil tampil sebagai Juara I DMWC se-Sumbar. "Ketika lomba masih berlangsung, masuk 10 besar saja sudah senang, tapi ternyata menjadi Juara I serta membawa nama Limapuluh Kota, ini kejutan dan bahagia rasanya, terima kasih untuk Disperinaker dan Dekranasda Limapuluh Kota," ungkap Elvi. Ketika ditanya apa yang membuat desainnya diganjar Terbaik I, penggiat IKM berdomisili di Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh ini, mengungkapkan hal ini tak lepas dari kemampuannya untuk menterjemahkan tema lomba "The Heritage Nusantara", dengan mengapungkan motif pesona flora Limapuluh Kota dengan teknik Ecoprint, yang berbasis bahan-bahan ramah lingkungan.  Seperti pewarnaan kain yang menggunakan daun tumbuhan Sikaduduak dengan motif flora yang merambat, bunga kenikir dan daun paku. Di sisi lain, Kadisperinaker Fery Chofa mengatakan prestasi gemilang Limapuluh Kota di gelanggang DMWC Sumbar menambah keyakinan pihaknya menatap iven tahunan pameran The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) dan Minangkabau Heritage akhir Oktober 2022 dengan memboyong produk dan penggiat IKM Limapuluh Kota. (Yon)

Payakumbuh,netralpost— Setelah dilantiknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi  tenaga penyuluh pertanian dan pendidik di kota Payakumbuh pada tahun 2021, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan dan memberikan pembekalan bagi tenaga PPPK yang telah sah menjadi Aparatur Sipil Negara itu.

Pembekalan yang dilaksanakan di Aula Ngalau Indah Lantai III kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis 20/10/2022 sore, BKPSDM Kota Payakumbuh menghadirkan narasumber dari kantor regional XII BKN Pekanbaru yakni Analis Kepegawaian Muda/Sub Koordinator Pengadaan Iswahyudi, S. E, M. Si., dan dihadiri Kepala BKPSDM Erwan bersama jajaran, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Dibuka langsung oleh Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda, kegiatan tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Pemko Payakumbuh dengan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru. Adapun untuk peserta pembekalan merupakan seluruh PPPK Kota Payakumbuh yang berjumlah sebanyak 90 orang, terdiri dari tenaga guru 71 orang dan penyuluh pertanian 19 orang.

Dalam sambutannya, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah (Setda) Dafrul Pasi sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembekalan PPPK tenaga pendidik dan tenaga penyuluh pertanian di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2022.

"Kami berharap aparatur sipil negara dan PPPK mampu bekerja lebih giat dan melaksanakan tugas serta fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Dafrul.

Plt. Setda tersebut turut mengulas jika antara PNS dan PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

"Atas nama pemerintah Kota Payakumbuh, kami mendukung penuh setiap kegiatan yang akan diadakan oleh PPPK kedepannya. Kami tunggu partisipasi dan kontribusi saudara dalam memajukan kota yang kita cintai ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Plt. Setda yang akrab disapa Daf itu juga menyampaikan bahwa dalam pembekalan PPPK guru ini, pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa membuka ruang kerjasama agar sinergitas antara PPPK dan Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa terjalin dengan baik.

"Saya berharap, saudara dapat menjalankan tugas secara profesional, baik dalam mengabdikan diri kepada negara maupun melayani masyarakat demi suksesnya pembangunan di segala sektor Kota Payakumbuh," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut Dafrul berpesan agar PPPK melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bidang tugas dengan senantiasa mempelajari aturan yang ada.

"Mempelajari aturan yang ada itu penting, agar tidak salah langkah dalam setiap tindakan dan prilaku saudara sebagai seorang ASN," tukas Daf.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Erwan turut menyampaikan tujuan dari acara ini adalah memberikan pemahaman kepada PPPK Kota Payakumbuh tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga terwujud aparatur sipil negara yang profesional dan berakhlak mulia.

"Perlu kita ketahui, merujuk kepada data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia, jumlah PNS di Indonesia ada sekitar 3.995.634 jiwa. Terendah dari golongan dosen dengan jumlah 75.430 jiwa, kemudian dari golongan JF Teknis 242.516 jiwa, disusul dari golongan JF Medis 389.968 jiwa, dan tertinggi dari golongan guru 1.345.201 jiwa.

Sebaliknya, Erwan juga membandingkan dengan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dirilis oleh BKN Indonesia per 31 Desember 2021. Diketahui jumlah PPPK se-Indonesia ada 50.553 jiwa. Persentase terendah berasal dari golongan diploma dengan jumlah 3.685 jiwa, disusul golongan SMP-SMA dengan jumlah 4.747 jiwa, dan tertinggi dari golongan sarjana dengan jumlah 42.121 jiwa.

"Jika dilihat dari perbandingannya, memang jumlah PPPK jauh lebih sedikit daripada jumlah PNS. Namun, yang perlu diingat adalah ASN dan PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas kenegaraan. Jika kita menginginkan Kota Payakumbuh maju, tentu harus kita mulai terlebih dahulu dari kualitas orang yang akan menggerakkannya, termasuk di dalamnya PPPK Kota Payakumbuh," tandas Erwan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost—Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh gelar Coaching Clinic ke 4 Penyusunan  Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Payakumbuh melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2022 di Aula Randang Lantai II Gedung Balai Kota Payakumbuh. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi, M. S.I.P, M.M, asisten II Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Kepala Bappeda Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh, Tim Pendamping Penyusunan Dokumen SSK Kota Payakumbuh, Anggota Pokja PKP Provinsi Sumatera, dan Anggota Pokja PKP Kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Plt Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja PKP Kota Payakumbuh yang diwakilkan oleh asisten III Bidang Administrasi Umum Ifon Satria Chan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri coaching clinic.

"Saya memandang, Coaching Clinic ini memiliki makna penting dan menjadi momentum untuk kita memberi perhatian masukan terhadap  program prioritas pembangunan sanitasi  di Kota Payakumbuh. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak pada acara ini dan saya berharap bahwa kita semua dapat memberikan yang terbaik bagi suksesnya  pembangunan sanitasi di Kota Payakumbuh," ucap Ifon.

Ifon turut menyampaikan, bahwa tujuan dari coaching clinic ini adalah untuk penetapan strategi dan program kegiatan indikatif jangka menengah Kab/Kota pemutakhiran, persiapan penyusunan rencana aksi multiaspek dengan pertimbangan dapat menghasilkan Quick Wins, dan penyusunan rencana aksi multiaspek untuk uji coba pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan.

"Kita berharap dengan pelaksanaan Coaching Clinic  ini menjadi langkah awal dalam melahirkan kebijakan, strategi serta program dan kegiatan sanitasi di Kota Payakumbuh untuk lima tahun mendatang yang berkualitas dan mumpuni serta menjawab permasalahan-permasalahan sanitasi di Kota Payakumbuh," ungkap Ifon.

Lebih lanjut, Ifon menyampaikan bahwa pmbangunan sanitasi meliputi bidang pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung jawab kita semua.

"Pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi tanpa adanya terobosan penanganan yang serius dan menjadikan prioritas pembangunan di sektor sanitasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kondisi sanitasi adalah dengan adanya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)," terang Ifon. 

Ifon turut mengungkapkan pelaksanaan program PPSP harus melalui tahapan perencanaan secara fokus, tajam dan terukur serta secara komprehensif lintas sektor dengan kombinasi top down dan bottom up. Selanjutnya dilaksanakan secara sinergi dan terpadu antara Pemerintah, stakeholder, dunia usaha dan masyarakat. 

"Melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan program seperti tersebut di atas dan sebagaimana yang telah digariskan dalam program PPSP serta dilandasi dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari kita semua maka target dan sasaran Universal Akses (100 % akses air minum -0 % luas kawasan kumuh – 100 % akses sanitasi) bisa terwujud," tutur Ifon. 

Dalam kesempatan tersebut, Ifon turut mengungkapkan tantangan dalam pembangunan sanitasi di Kota Payakumbuh ada 4 hal yaitu, masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan - baik di tingkat pusat, provinsi dan Kota, pemerintah kota belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang baik, sesuai persyaratan yang ditetapkan Program PPSP, pembangunan sanitasi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi diseluruh wilayah , dan pembangunan sanitasi masih terbatas pada pembangunan fisik, belum diimbangi dengan kesiapan atau penguatan kelembagaan dan SDM, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

"Selain tantangan tersebut, yang tak kalah penting adalah perlunya sering melakukan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat oleh perangkat daerah, sedangkan terhadap dunia usaha agar turut peduli dengan pembangunan sanitasi," pungkas Ifon.

Sebab, saat ini masih sedikit dunia usaha yang mau memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya dan mengalokasikan anggaran untuk menangani limbah atau sampah dalam proses produksinya.

"Kemudian, satu hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah perwujudan payung hukum untuk pembangunan sanitasi secara integral," ujar Ifon.

Ifon turut menyampaikan harapannya agar penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berupa Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi difasilitasi supervisi, dan  diberikan pembinaan atau arahan oleh Pokja provinsi maupun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. 

"Satu hal yang perlu kita sadari, pembangunan sanitasi tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi termasuk membangun kesadaran masyarakat berupa pemicuan untuk peduli akan pentingnya sanitasi serta kegiatan advokasi kepada unsur pemerintah daerah mulai pada tahapan awal perencanaan dan penyiapan kelembagaan sampai pada penyelenggaraan pasca konstruksi," terang Ifon.

Tak lupa, Ifon juga menegaskan pentingnya penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta sinkronisasi dan integrasi Program PPSP antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, karena isu tersebut akan berdampak pada kualitas perencanaan dan proses pembangunan infrastruktur sanitasi yang selanjutnya berdampak pula pada belum baiknya kemanfaatan infrastruktur sanitasi yang dibangun dan dapat  menjadi sorotan publik. 

"Hal ini butuh komitmen, keseriusan dan kerja keras semua pihak. Baik Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, termasuk dunia usaha serta pihak lain yang berperan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang telah kita susun," tutup Ifon.

Di samping itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal dalam sambutannya menyampaikan bahwa regulasi pengelolaan air limbah domestik Perwako No. 19 tahun 2019 tentang pengelolaan lumpur tinja sudah persetujuan pansus dan tinggal menunggu paripurna pengesahan DPRD. 

"Total timbunan sampah pertahun di Kota Payakumbuh ada 35.286,6 ton dengan penanganan 76,80%, sampah yang terkelola di bank sampah dan TPS3R 9,40%, dan yang tidak terkelola ada 13,80%. Dengan angka tersebut, dibutuhkan pembangunan TPST baru  atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah dengan kapasitas layanan untuk 2.293 jiwa," ungkap Yasrizal. 

Yasrizal turut memperkanalkan paket kebijakan sebagai solusi dari permasalahan sanitasi di Kota Payakumbuh yang bertajuk "Geberbis" untuk wujudkan "Pesan Mantan".

"Geberbis Untuk Wujudkan Pesan Mantan merupakan singkatan dari Gerakan Bersama Bangun Instrumen Sanitasi Untuk Wujudkan Payakumbuh Excellent Sanitasi Aman Berkelanjutan," papar Yasrizal.

Lebih lanjut, Yasrizal berharap program ini dapat membantu mengentaskan permasalahan sanitasi di lingkup Kota Payakumbuh kedepannya.

"Semoga, program ini dapat mendukung Payakumbuh menjadi kota yang terbaik dalam pengelolaan sanitasi perkotaan," tutup Yasrizal. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh gencar melakukan razia kepada siswa sekolah yang berada di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

Salah satu bentuk penegakan disiplin kepada masyarakat usia itu dilakukan pada Senin (17/10). Sebelumnya, petugas kerap mendapat laporan dari masyarakat dan pihak sekolah kalau ada siswa yang seharusnya berada di sekolah, malah bermain-main dan nongkrong di tempat umum, di luar lingkungan sekolah.

"Pada hari Senin kemarin, kita menemukan ada sekitar belasan siswa, mulai dari dari SMA, SMK, dan SLTP, apalagi sekolah yang kawasannya cukup berjarak dari pusat kota. Seluruh siswa yang diamankan kita bawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan," terang Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Dony Prayuda kepada media, Rabu (19/10).

Dony menjelaskan, pada jam belajar sekolah, siswa diperbolehkan keluar dari area sekolah apabila mereka ada keperluan dan wajib membawa surat izin dari guru. Di samping itu, Dony juga mengajak masyarakat untuk ikut mengingatkan anak-anak sekolah kalau ada yang ke luar dari lingkungan sekolahnya pada jam pelajaran.

"Kita berharap ini jadi perhatian kita semua. Kami tentu akan meningkatkan frekuensi razia apabila hal serupa masih banyak terjadi di lapangan," pungkasnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost —Baju kuruang merupakan identitas perempuan Minangkabau, salah satunya adalah baju kuruang basiba. Baju kuruang basiba memiliki ciri khas pada bagian samping terdapat siba dengan baju sebatas lutut, leher bulat tanpa kerah dan sedikit diberi belahan sebatas dada. Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kepedulian dan pelestarian terhadap baju kuruang basiba, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Limapuluh Kota ikut memperkenalkan baju kuruang basiba yang dikemas dalam bentuk perlombaan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DWP Lima Puluh Kota Fat Widya Putra saat membuka Lomba Baju Kuruang Basiba dan Tangkuluak Kompong dalam rangka menyambut peringatan HUT DWP Kabupaten Limapuluh Kota ke-23, Rabu (19/10/2022) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh. 

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) diwakili Kepala Bidang Perempuan Rahima, Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Lima Puluh Kota Zulmainis sekaligus Ketua Dewan Juri, Ketua Unsur DWP dan Peserta lomba yang merupakan anggota DWP se-Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Lomba berlangsung meriah dengan menampilkan ragam baju basiba dan tangkuluak kompong lengkap dengan aksesorisnya. Secara umum, penilaian lomba meliputi nilai keaslian adat, penampilan dan keserasian. 

Rahima mewakili Kepala DP3AP2KB, dalam sambutannya, menyebutkan baju kuruang basiba tidak hanya sekedar baju longgar namun memiliki makna disetiap bagiannya. “Contohnya bagian basiba, maknanya adalah perempuan Minangkabau bisa menjadi pemersatu, fasilitator dan mediator terhadap sesuatu yang bertolak belakang” ujarnya.  Ia juga menghimbau untuk melestarikan pakaian perempuan minang ini. "Bukti pemerintah daerah ikut melestarikan adat budaya Minangkabau, telah melaunching dan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memakai baju kuruang basiba di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota setiap hari kamis," tuturnya. 

Tampil sebagai pemenang perwakilan dari DWP DPMDN sebagai Juara 1, sedangkan Juara 2 diraih oleh perwakilan DWP Badan Keuangan dan Juara 3 DWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Harapan 1 dari DWP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Harapan 2 dari DWP Sekretariat DPRD dan Harapan 3 dari DWP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---Untuk melanjutkan  setiap Proses dalam penyusunan Master Plan Pendidikan ,Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Laksanakan Penyusunan Master Plan Pendidikan mempunyai tahapan dalam penyempurnaan, ada 3 tahapan dalam penyusunan . Pertama mengadakan FGD awal dengan tujuan dapat menampung masukan dan saran secara umum dari pemerhati pendidikan, tahap kedua dengan menampilkan data dari peneliti (UNP) terkait Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh .

Untuk itu Dinas Pendidikan melanjutkan setiap proses dalam penyusunan Master Plan Pendidikan 2023-2027, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh kembali menggelar FGD (Focus Group Diskusi) Master Plan Pendidikan Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2027 Tahap kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Dr.Dasril,S.Pd,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dalam menyusun suatu kebijakan pendidikan kedepan dibutuhkan grand design yang komprehensif berdasarkan karakteristik dan potensi daerah yang tertuang dalam master plan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Kadisdik menerangkan bahwa kondisi pendidikan saat ini dalam melaksanakan kebijakan dan program Kemdikbudristek RI yakni pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada tingkat TK,SD,SMP di Payakumbuh.

Kepala Dinas Pendidikan berharap dengan adanya kolaborasi yang baik dan koordinasi yang maksimal antara peneliti dengan Dinas Pendidikan maupun dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemajuan pendidikan di Kota Payakumbuh akan menghasilkan program dan kebijakan pada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di masa akan datang bagi Kota Payakumbuh terkhususnya.

Ketua komisi C DPRD Kota Payakumbuh Ir. Ahmad Zifal pada sesi tanya jawab menyampaikan bahwa kebijakan master plan pendidikan akan didukung oleh DPRD Payakumbuh sehingga dapat diwujudkan dan dipublikasikan di Kota Payakumbuh. “Kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, supaya peminat untuk masuk sekolah negeri lebih meningkat, belajar dari Pemerintah Propinsi Riau yang mempunyai sekolah unggulan (Yon )