NetralPost.net

Kedatangan Tim visitasi disambut langsung oleh Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Teta Midra, S.STP, M.Si,  Kepala Bidang PIPPS Kominfo Baitul Azuwar beserta jajaran di ruang kerja Asisten III. 

Untuk tim visitasi dari KI Sumbar sendiri langsung dipimpin oleh Ketua KI Sumbar Musfi Yendra,S.IP, M.Si, didampingi  Komisioner KI Idham Fadhil, S.IP,  Asisten Ahli Reza Rezki Herlinda, SE dan staf KI Hendri.

Kunjungan ini merupakan tahapan lanjutan terkait pengisian eMonev yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Kedatangan tim visitasi KI untuk melakukan verifikasi faktual terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi sebagaimana yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Editiawarman dalam sambutannya mengatakan senang sekali atas kedatangan Tim Visitasi dari KI Sumbar ke Kabupaten Solok. Menurutnya kedatangan Tim Visitasi nantinya akan memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Solok. Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Solok mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan transparansi informasi publik. “Kami Pelemerintah Kabupaten Solok terus berupaya untuk konsisten dan informatif dalam menjalankan tugas. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan Asisten III Editiawarman, Ketua KI Musfi Yendra juga mengatakan butuh komitmen, konsistensi, Koordinasi dan Komunikasi yang baik dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik. Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus menjaga komitmen dan konsistensinya dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. “ Ada beberapa indikator yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, diantaranya komitmen, konsisten, koordinasi, komunikasi serta kolaborasi  yang baik diantara unit badan publik yang ada di Kabupaten Solok. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Usai berdialog dengan Asisten III, Tim KI Sumbar langsung melakukan verifikasi faktual ke Kantor Dinas Kominfo terkait indikator penilaian pelayanan informasi. Beberapa hal yang dinilai diantaranya ketersediaan regulasi pelayanan informasi, ketersediaan SOP,  sarana dan prasarana pelayanan informasi dan lain sebagainya. Proses monitoring dan evaluasi maupun ferivikasi faktual ini diharapkan dapat mendorong semua badan publik untuk terus berupaya meningkatkan kualitas maupun melahirkan inovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok termasuk ke dalam 10 besar badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang terpilih oleh KI Sumbar untuk dilakukan verifikasi faktual terkait pelaksanaan keterbukaan informasi tahun 2024. 

Diakhir kegiatan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra mengatakan, Dinas Kominfo Kabupaten Solok akan selalu berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat, dan berharap dapat terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi Sumatera Barat demi tercapainya keterbukaan informasi yang berkualitas.  (Admin)

Pjs Bupati Solok yang diwakili oleh Sekda Medison mengatakan,secara garis besar komponen-komponen dalam struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit dan pembiayaan. Dapat kami sampaikan pendapatan daerah yang tercantum dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Solok akan melakukan pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin, dengan  berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah untuk menuju kemandirian daerah.

Sekretaris TAPD Kabupaten Solok Indra Gusnady menjelaskan tujuan dari pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Pengantar Bupati Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 18 September 2024.

Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional dan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, penetapan target dan prioritas pengembangan daerah dan berbagai isu aktual lain yang berpotensi dihadapi pada tahun 2025, secara umum struktur Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), Belanja Daerah sebesar Rp.1.343.173.544.955,- (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah),  dan Pembiayaan netto sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ringkas tentang Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, sekalipun dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat untuk masa yang akan datang, perumusan dan penataan Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 tetap memperhatikan kaidah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keberadaan RPJMD, Rencana strategis dari masing-masing SKPD, Hasil Musrenbang pada semua tingkatan serta hasil Forum SKPD dan program hasil reses DPRD merupakan pedoman dan acuan oleh tim perumus untuk menfinalkan program yang diajukan.(**)

Kedatangan Tim visitasi disambut langsung oleh Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Teta Midra, S.STP, M.Si,  Kepala Bidang PIPPS Kominfo Baitul Azuwar beserta jajaran di ruang kerja Asisten III. 

Untuk tim visitasi dari KI Sumbar sendiri langsung dipimpin oleh Ketua KI Sumbar Musfi Yendra,S.IP, M.Si, didampingi  Komisioner KI Idham Fadhil, S.IP,  Asisten Ahli Reza Rezki Herlinda, SE dan staf KI Hendri.

Kunjungan ini merupakan tahapan lanjutan terkait pengisian eMonev yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Kedatangan tim visitasi KI untuk melakukan verifikasi faktual terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi sebagaimana yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Editiawarman dalam sambutannya mengatakan senang sekali atas kedatangan Tim Visitasi dari KI Sumbar ke Kabupaten Solok. Menurutnya kedatangan Tim Visitasi nantinya akan memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Solok. Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Solok mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan transparansi informasi publik. “Kami Pelemerintah Kabupaten Solok terus berupaya untuk konsisten dan informatif dalam menjalankan tugas. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan Asisten III Editiawarman, Ketua KI Musfi Yendra juga mengatakan butuh komitmen, konsistensi, Koordinasi dan Komunikasi yang baik dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik. Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus menjaga komitmen dan konsistensinya dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. “ Ada beberapa indikator yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, diantaranya komitmen, konsisten, koordinasi, komunikasi serta kolaborasi  yang baik diantara unit badan publik yang ada di Kabupaten Solok. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Usai berdialog dengan Asisten III, Tim KI Sumbar langsung melakukan verifikasi faktual ke Kantor Dinas Kominfo terkait indikator penilaian pelayanan informasi. Beberapa hal yang dinilai diantaranya ketersediaan regulasi pelayanan informasi, ketersediaan SOP,  sarana dan prasarana pelayanan informasi dan lain sebagainya. Proses monitoring dan evaluasi maupun ferivikasi faktual ini diharapkan dapat mendorong semua badan publik untuk terus berupaya meningkatkan kualitas maupun melahirkan inovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok termasuk ke dalam 10 besar badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang terpilih oleh KI Sumbar untuk dilakukan verifikasi faktual terkait pelaksanaan keterbukaan informasi tahun 2024. 

Diakhir kegiatan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra mengatakan, Dinas Kominfo Kabupaten Solok akan selalu berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat, dan berharap dapat terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi Sumatera Barat demi tercapainya keterbukaan informasi yang berkualitas.  (Admin)l

menurut Bintara yang sehari hari dinas di Sat Shabara Polda Sumbar tersebut, Dojang Balai Gadang Taekwondo Fighter yang ia bina tiga tahun belakangan, saat ini mempunyai hampir seratus orang murid, setiap mengadakan latihan  yang dilaksanakan empat kali dalam satu pekan ,selalu ada penambahan murid  baru, menandakan tempat latihan yang ia bina mempunyai segi kualitas yang memadai, mulai dari tempat laitihan, peralatan hingga dukungan para orang tua murid yang selalu antusias menganatar anak mereka untuk mengikuti latihan. 

Sementara itu pelatih Balai Gadang Taekwondo Fighter Juniar  mengatakan, sangat berterima kasih kepada Aiptu Dharma, berkat arahan dan bimbingan serta turun langsung untuk memberikan latihan dasar fisik terhadap murid murid taekwondo di Dojang BTF, belasan keping medali,  baik Emas, perak  dan Perunggu berhasil dibawa pulang oleh Atletnya saat pertandingan takewondo yang diikuti oleh tiga provinsi yakni Bengkulu, Riau dan Sumbar yang diadakan di Painan pesisir selatan  beberapa hari lalu.

Rhadit Andestha salah seorang atlet BTF, juga memuji atas peranan Aiptu Dharma sebagai pembina di tempat ia menimba ilmu bela diri asal korea tersebut.meski Aiptu Dharma terbilang sudah tidak muda lagi, namun saat mengajarakan latihan fisik sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, beliau  ( Aiptu Dharma) tidak hanya berteori namun langsung mempraktekan bersama sama kami ungkap Rhadit yang duduk di bangkus SMA tersebut.

Jakarta, netralpost.net – Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) menyambut positif program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diinisiasi oleh Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto untuk mencetak generasi petani milenial. Ketua Umum PB INSPIRA, Rizqi Fathul Hakim, menilai langkah Kapolda Banten ini sebagai upaya penting dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Program Poliran yang dicetuskan oleh Kapolda Irjen Pol Suyudi adalah bentuk nyata kepedulian aparat keamanan terhadap masa depan generasi muda kita,” unkap Rizqi Fathul Hakim. Menurutnya, langkah ini selaras dengan arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang meminta agar pimpinan Polri mendukung sektor-sektor yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk sektor pertanian.

Dalam sosialisasi program Poliran yang berlangsung di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Rabu (30/10/2024), Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto menekankan pentingnya peran generasi muda di sektor pertanian. Ia menyatakan bahwa sektor ini sering kali kurang diminati anak-anak muda yang lebih tertarik pada sektor digital dan industrial. “Berdasarkan survei, pertanian dianggap sektor yang tersisihkan oleh generasi muda. Kami ingin mengubah perspektif ini,” ujar Irjen Suyudi.

Program Poliran yang diinisiasi Kapolda Banten bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pencetakan petani milenial. Melalui program ini, Irjen Pol Suyudi Ario Seto merekrut, melatih, dan menyalurkan mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak terkait. “Ini bukan hanya program kepolisian, tetapi juga kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah,” tambah Irjen Suyudi.

Rizqi Fathul Hakim menilai bahwa dorongan kepada kaum muda untuk masuk sektor pertanian bukan hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga membangun ketahanan pangan nasional. “Generasi muda perlu diarahkan pada sektor-sektor seperti pertanian yang sebenarnya punya potensi besar. Program Poliran adalah terobosan yang patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” ucap Rizqi.

Lebih lanjut, Kapolda Banten mengungkapkan bahwa dari 13 juta penduduk di Banten, 400 ribu di antaranya atau sekitar 7 persen masih menganggur. Melalui Poliran, diharapkan pengangguran dapat ditekan dengan memberikan pelatihan di sektor-sektor potensial seperti industri, ketahanan pangan, dan pengolahan sampah. Irjen Suyudi juga memberikan bantuan alat, pupuk, dan bibit kepada para petani di kelompok tani Sukabungah, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak.

“Harapan kami adalah mencetak generasi petani milenial yang produktif dan memiliki semangat tinggi untuk membangun sektor pertanian,” ujar Suyudi. Ia berharap, melalui program ini, kaum muda dapat melihat sektor pertanian sebagai pilihan yang ekonomis dan berpotensi besar untuk masa depan.

Rizqi Fathul Hakim menegaskan dukungan penuh dari PB INSPIRA atas upaya Kapolda Banten. Menurutnya, program Poliran mampu menjadi solusi bagi persoalan pengangguran di Banten, sambil membawa perubahan pada pandangan generasi muda terhadap sektor pertanian. “Kami PB INSPIRA melihat program ini sebagai langkah nyata untuk menciptakan lapangan kerja, terutama di bidang pertanian yang jarang dilirik,” ujar Rizqi Fathul Hakim.

Irjen Pol Suyudi juga menekankan bahwa Poliran bukan hanya sebuah program, tetapi upaya berkelanjutan dalam rangka mendukung visi pembangunan ekonomi daerah. “Kita ingin membangkitkan lagi semangat anak-anak muda untuk terjun ke pertanian, yang dari sisi ekonomi tidak kalah besar,” tegasnya.

PB INSPIRA menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi program Poliran di daerah lain. “Kami optimis Poliran akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan hadirnya petani milenial, ketahanan pangan daerah akan semakin kuat,” tutup Rizqi Fathul Hakim, penuh harapan atas masa depan sektor pertanian di tangan generasi muda.

Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) melalui Dinas Pekerjaan Umum Pendataan Ruang (PUPR) Telah Melakukan Rehabilitasi Jalan (DBH) Ampalu Raya. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang, Insanul Rizki mengatakan bahwa, "pemerintah kota Padang melakukan pembangunan jalan demi menghadirkan akses transportasi serta mobilitas yang lancar bagi masyarakat", Ujar Rizki. 

Kemudian Rizki juga menjelaskan untuk menghadirkan jalan yang layak dan berkualitas pemerintah kota Padang menyediakan anggaran sebesar Rp. 4.213.002.239,29 sesuai kontrak bernomor: 009/Kont-PJ/DBH/DPUPR/2024. Masa pengerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender. 

"Pembangunan jalan dilaksanakan oleh PT. DAPINDO dan di awasi oleh konsultan CV. GEO ENGINEERING Consultant", Imbuhnya. 

Salah Satu Warga yang biasa di panggil buk Ariyani mengaku bersyukur jalan yang sering ia lewati mendapatkan perbaikan. Jalan menjadi lebih mulus dan membuat saya nyaman melewatinya setiap hari. (Nofri_Tanjung) 

Kegiatan ini diadakan pada Selasa (29/10/2024) di Ruang Jenderal Hoegeng lantai 4 Polda Sumbar, sebagai penanda solidaritas dan kepedulian, kegiatan serupa juga digelar serentak oleh Polres jajaran se-Sumatera Barat.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Dwi Sulistyawan, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya mengatakan kegiatan donor darah yang pagi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun humas yang ke- 73, Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari program Divisi Humas Mabes Polri yang diselenggarakan secara bersamaan di seluruh Indonesia.

“Setiap Polda sampai Polres jajaran melaksanakan kegiatan donor darah,Kemudian tanggal 30 Oktober itu merupakan hari ulang tahun Humas Polri yang Ke- 73,” Ucap Kabid Humas.

Dikarenakan pentingnya kegiatan ini, dengan  antusias, personel Polri turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.

"Jadi kemarin sudah direncanakan kurang lebih personil polri yang dari Polda sendiri kurang lebih 350 orang," lanjut Kabid Humas. 

Selain itu, ia menambahkan bahwa jika dihitung bersama dengan personel dari Polres jajaran, jumlah partisipan bisa mencapai sekitar 500 orang.

Lebih lanjut Kabid humas menyampaikan Kegiatan donor darah ini tentunya salah satu kegiatan cooling system ,karna Kepolisian saat ini sedang melaksanakan pengamanan Pilkada bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kabid Humas juga mengatakan, saat ini Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang tengah mengalami krisis stok darah

“jadi kegiatan donor darah kita laksanakan benar-benar bermanfaat bagi PMI kota Padang,” tutup Kabid Humas.

Tidak hanya personel Polri, kegiatan donor darah ini juga melibatkan ASN Polda Sumbar serta personel dari TNI AD, AU, dan AL, menunjukkan sinergi TNI-Polri dalam aksi sosial. 

Dengan menggelar kegiatan donor darah ini, Polda Sumbar ingin menunjukkan kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat.(*)

Yang menghadiri Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si, Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sumbar diwakili Asisten Intelejen Efendri Eka Saputra, SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Solok diwakili Kasi Intelejen Rova Yofirsta, SH, Kepala DPMD Prov. Sumbar Mahdianur SE, MM, Kepala DPMN Kab Solok Romi Hendrawan, S. Sos, M. Si, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Walinagari se Kabupaten Solok dan Tamu undangan lainnya.

Sambutan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar Mahdianur, SE, MM Program Jaksa Garda Desa / Nagari merupakan upaya memaksimalkan penggunaan dana desa dengan menekan permasalahan yang dihadapi oleh para Kepala Desa / Wali Nagari.

Maka Program Jaksa Garda Desa menjadi upaya dalam melakukan asistensi dan bimbingan penyuluhan hukum bagi para aparatur dan masyarakat.

Ini juga bisa menjadi solusi yang solutif dan preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Kapasitas perangkat nagari sebagai pelaksana kebijakan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan program - program yang dibiayai oleh dana desa.

Diharapkan dengan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara perangkat desa dengan kejaksaan dapat mengefektifkan pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan sumber daya manusia di nagari.

Sekda Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si menyampaikan dalam Sambutannya Kabupaten solok salah satu dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang  ikut mensukseskan program Jaksa Garda (JAGA) Desa/Nagari ini.

Melaksanakan Program JAGA Nagari ini sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dalam pemanfaatan dana desa.

Selain itu juga untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh perangkat nagari, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat nagari.

Ada kecenderungan penyalahgunaan dana desa karena ketidakpahaman aparat nagari terhadap aturan dan ketentuan penggunaan dana desa. Untuk itu, sosialisasi dari Kejaksaan Negeri diharapkan semakin menambah wawasan aparat nagari agar lebih baik dan optimal dalam mengelola dana desa/nagari, serta mampu menyampaikan pelaporan pertanggung jawaban setiap akhir kegiatan.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan apresiasi karena telah menggagas program ini dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kami akan mendukung seluruh program Propinsi Sumbar dalam rangka menyempurnakan dan menyelamatkan program yang masuk ke Nagari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat kita di nagari.

Kepada Walinagari kami imbau agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nanti akan kita tindak lanjuti.

Pjs. Bupati Solok Akbar Ali, AP, M. Si Mengatakan bahwa "Saya sebagai Pjs. Bupati Solok sangat mengapresiasi langkah yang di lakukan oleh jajaran Kejati karena telah memberikan perhatian khusus kepada kita semua dalam memanfaatkan pengelolaan pertanggung jawaban dana desa/nagari.", Katanya.

Pada saat ini kita menyadari bahwa pembangunan itu dilakukan dari pinggiran, dan desa/nagari dijadikan sebagai garda terdepan dalam memperkokoh pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Program ini digunakan oleh para perangkat nagari untuk bertanya kepada Kejaksaan jika ada suatu hal yang dihadapi dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa yang masih belum jelas.

Sehingga dengan bertanya, kita bisa menggunakan dana desa untuk pembangunan ekonomi, inovasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada perangkat nagari, gunakan prinsip tertib aturan, tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan pelaporan, Insya Allah kegiatan dan program program di nagari bisa berjalan dengan lancar.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Sebanyak 1.428 wisudawan akan diwisuda selama tiga hari kedepan terdiri dari program Sarjana/Diploma, Magister dan Program Doktor Pascasarjana.

Dalam sambutannya Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. menyampaikan, menyikapi ketatnya persaingan daya serap tenaga ahli dan terampil dalam dunia kerja, UIN Imam Bonjol Padang telah melahirkan alumni yang kuat dan siap bersaing ditengah-tengah masyarakat.

Sebelum diwisuda pada hari ini, para wisudawan telah diberikan pembekalan secara formal dan informal dengan berbagai skill untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

"Hari ini UIN IB Padang merespon perkembangan zaman bahwa Alumni UIN IB Padang tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga dibekali dengan ilmu pengetahuan Sains dan Teknologi.," Ujar Rektor.

UIN IB Padang bertekad akan terus meningkatkan mutu secara berkelanjutan agar bisa terus mewujudkan visinya menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di Asean dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul Tahun 2040.

Beberapa waktu yang lalu, seluruh Civitas Akademika UIN IB Padang telah melakukan segala upaya, proses penilaian Akreditasi Institusi Kampus UIN IB Padang menuju Kampus Unggul.

"Semua proses telah kita jalankan. Semoga proses ini membawa hasil yang memuaskan dan membawa kemajuan Kampus UIN IB Padang kedepannya" Katanya.

Tak lupa Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. mengucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Orangtua, para wisudawan angkatan Ke-92 dan Civitas Akademika UIN IB Padang atas kepercayaan dan kerja sama yang telah diberikan kepada UIN IB Padang.

Tanpa dukungan, semua usaha yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal.

"Semoga apa yang anak-anak kita cita-citakan segera terwujud, menjadi insan yang membanggakan, berkontribusi untuk keluarga, masyarakat dan Bangsa Indonesia." Katanya.

Terkait beasiswa wisudawan terbaik dan bintang aktivis kampus, Prof. Martin mengatakan, mulai wisuda kemarin angkatan Ke-91, UIN IB Padang sudah memberikan beasiswa kepada alumni terbaik yang tidak hanya mumpuni dalam bidang keilmuan tetapi juga memiliki prestasi serta skill.

"Saat ini kita baru hanya bisa memberikan satu orang per fakultas, dalam bentuk beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Kampus UIN IB Padang." Tutupnya.

Turut Hadir Bupati Solok diwakili Oleh Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik Safrudin, S.Sos, M.Si, Ketua Tim Penilai Desa Anti Korupsi Prov Sumbar  Megah Vivyawati. SH.CFr.A, Tim Penilai Desa Anti Korupsi Kabupaten Solok, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten  Solok, Camat Hiliran Gumanti Zulbakti, S.Pd, Forkopincam Kec Hiliran Gumanti, Wali Nagari Talang Babungo Hafizur Rahman, Ketua KAN dan Ketua BPN Nagari Talang Babungo beserta jajaran dan Tamu undangan Lainnya.

Sambutan serta arahan Bupati Solok diwakili Oleh Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik  Safrudin, S.Sos, M.Si menyampaikan Permohonan maaf dari Bapak PJS Bupati Solok atas ketidakhadiran beliau secara langsung pada kegiatan kita hari ini, dikarenakan ada agenda dengan Pimpinan DPRD Kab Solok yang tidak dapat diwakilkan.

"Nagari Talang Babungo adalah 1 dari 14 Nagari di Provinsi Sumbar sebagai Perwakilan Kabupaten Solok untuk mengikuti penilaian Desa/Nagari antikorupsi di Provinsi Sumbar.", Katanya.

"Nagari Talang Babungo telah memenuhi kriteria serta ketentuan-ketentuan tingkat Kabupaten Solok, yakninya pada hari ini kita menjajaki serta berusaha memenuhi syarat serta kriteria yang ditentukan.", Imbuhnya.

Bapak Wali Nagari Talang Babungo  termasuk Top 10 menerima sertifikat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan langsung oleh Kepala PT HM Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1 Juni 2024 kemarin.

"Kami mewakili Bupati Solok berpesan kepada Wali Nagari Talang Babungo beserta staf dan jajaran agar tidak merasa puas dengan hasil yang di capai kali ini, kami sangat berharap agar bisa terus berkarya serta bergerak membangun nagari menuju lebih baik lagi.", Pungkasnya.

Kami mengajak seluruh elemen serta semua pihak agar bisa berpartisipasi pada kegiatan penilaian Desa/Nagari Percontohan anti korupsi ini agar bisa membawa manfaat yang besar bagi kita semua.

Sambutan Ketua Tim Penilai Desa/Nagari Antikorupsi Prov Sumbar Megah Vivyawati. SH.CFr.A Yang pertama kami mengucapkan terimakasih banyak atas sambutan yang meriah yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Talang Babungo atas kedatangan kami.

"Pada hari ini kami selaku tim penilaian dari Propinsi Sumbar melaksanakan kunjungan lapangan ke  Nagari Talang Babungo.", Ujarnya.

Di Provinsi Sumbar kegiatan ini diadakan setiap tahunnya karena bisa menunjang Desa/Nagari terhindar akan tindak korupsi.

Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya penilaian ini Talang Babungo bisa menjadikan salah satu Nagari percontohan  guna mewakili Provinsi Sumbar di tingkat nasional nantinya.

Arosuka, netralpost.net --- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melaksanakan Interviu evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok Tahun 2024 secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di ruang rapat Sekretariat Daerah, Senin (28/10/2024).

Tampak hadir dalam interviu Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Diskominfo Teta Midra, S.STP, M.Si, Kabid PPIPS Diskominfo Baitul Azuwar, Kabid Aptika dan Persandian Diskominfo Fitria Fenti serta jajaran Dinas Kominfo. Selain itu juga dihadiri jajaran Dispersip, jajaran Inspektorat Daerah; Jajaran Bapelitbang; Jajaran BKPSDM; Jajaran BKD; Jajaran Dinas Perhubungan; Bagian Organisasi; dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri PAN-RB Nomor : 3 Tahun 2024 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE.

Asisten III Editiawarman menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Solok masih membutuhkan banyak pembenahan dalam penyelenggaraan SPBE, tentunya hal akan dilakukan  secara bertahap dan akan terus disempurnakan. “Harapan kami melalui evaluasi ini Kabupaten Solok akan lebih berkembang menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan SPBE dimasa yang akan datang” tuturnya.

Di penghujung kegiatan Editiawarman kembali menegaskan   kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE agar kembali menjalin koordinasi untuk bisa mengintegrasikan seluruh sistem pemerintahan di Kabupaten Solok, sehingga penyelenggraan pemerintahan  lebih terorganisir dan memudahkan kita dalam pemrosesan data dan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Solok. (admin)