NetralPost.net

Padang – Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, memberikan tanggapan terkait isu megathrust yang kembali menghangat. Andree hadir dalam dialog khusus bersama RRI Padang, Minggu (01/09/2024), untuk membahas kekhawatiran masyarakat.

Andree menjelaskan bahwa isu megathrust bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi topik pembahasan sejak gempa besar yang melanda Padang pada tahun 2009.

“Isu megathrust ini sudah ada sejak 2009. Namun, setelah itu isunya sempat mereda karena Padang relatif aman. Kini, isu tersebut kembali menghangat. Namun, masyarakat harus menyikapinya dengan tepat, tidak boleh panik, tetapi tetap waspada,” ujar Andree.

Ia juga mengimbau warga Kota Padang untuk menjadi lebih siap dalam menghadapi kemungkinan bencana, dengan menekankan pentingnya kesiapsiagaan yang dimulai dari tingkat keluarga.

“Kesiapsiagaan harus dimulai dari keluarga. Kami mengajak setiap keluarga di Kota Padang untuk mendiskusikan kesiapsiagaan bencana di rumah. Setiap keluarga perlu memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) sendiri jika terjadi bencana. Tetapi, sekali lagi, bukan untuk membuat panik,” tegas Andree.

Menanggapi pertanyaan dari salah satu warga yang menghubungi studio RRI mengenai tempat evakuasi, Andree memastikan bahwa gedung-gedung pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) dalam situasi darurat.

“Kita berdoa agar Kota Padang dan seluruh Indonesia dijauhkan dari bencana. Namun, jika bencana terjadi, Pemko Padang dan warganya tidak boleh panik. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah menghadapi bencana, dan akan terus meningkatkan sosialisasi ke depan,” tutup Andree. (ch)

Jakarta, netralpost – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2025–2027, Prima Surbakti, usai menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba hasil ungkapan Polri, yang nilainya mencapai Rp29 triliun, Rabu (29/10).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memerangi jaringan kartel narkoba dan praktik judi online yang merusak generasi muda bangsa.

“Saya pikir semangat pemerintah hari ini luar biasa dalam hal pemberantasan narkoba. Pak Prabowo juga tadi sampaikan bahwa pemerintah akan fokus melawan kartel-kartel, mafia-mafia narkoba. Ini langkah besar untuk membersihkan hambatan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Prima Surbakti.

Prima menegaskan, sebagai bagian dari elemen civil society, GMKI siap berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dan Polri melalui gerakan edukatif di kalangan mahasiswa. Ia menyoroti bahwa ancaman narkoba telah merambah ke lingkungan kampus dan mahasiswa, sehingga diperlukan langkah konkret dari seluruh pihak.

“Mahasiswa sudah banyak yang terpapar, baik judi online maupun narkoba. Karena itu, kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kader GMKI tentang bahaya dan dampak negatif dari kedua hal tersebut terhadap kehidupan pribadi, sosial, dan bangsa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prima menegaskan sikap tegas GMKI terhadap kader yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami akan bersikap tegas secara organisatoris. Siapa pun kader yang terlibat narkoba akan kami tindak. Ini komitmen kami untuk menjaga integritas organisasi dan mendukung upaya pemerintah,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Prima menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., atas langkah konsisten Polri dalam memerangi peredaran narkoba.

“Kami GMKI mendukung penuh kepolisian dalam memberantas narkoba, serta menegakkan hukum terhadap para kartel dan produsen narkoba yang merusak masa depan bangsa. GMKI akan terus menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mendukung Indonesia bebas narkoba dan judi online,” pungkasnya.

Jatim, netralpost - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sambutan sekaligus menutup acara Tanwir ke-XXXIII IMM di UMM Dome, Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat, 31 Oktober 2025. Dalam kesempatan ini, Sigit mengajak seluruh peserta untuk berkontribusi dalam rangka mendukung program Pemerintah Indonesia. 

"Seluruh mahasiswa dan generasi muda bangsa untuk turut berkontribusi dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah," kata Sigit mengawali sambutannya. 

Menurut Sigit, kegiatan ini merupakan bentuk dan wujud nyata dari terciptanya semangat kolaborasi antara pemuda, mahasiswa, Pemerintah dan seluruh stakeholder. 

"Untuk terus saling mendukung saling bekerjasama, gotong royong untuk mendorong program pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi wujudkan Indonesia leboh baik dan tentunya dibutuhkan kerja sama seluruh pihak dan elemen bangsa," tutur Sigit. 

Sigit menjelaskan, Polri dan elemen mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa, mewujudkan SDM unggul dan kompetitif serta pemberdayaan sektor UMKM. 

"Mahasiswa harus turut berkontribusi dalam menjaga keamanan dalam menghadapi tantangan bangsa, seperti perkembangan teknologi, maraknya judi daring, dan peredaran narkoba guna mewujudkan stabilitas kamtibmas," ujar Sigit. 

Menurut Sigit, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Karenanya, para mahasiswa harus mempersiapkan diri menjadi sumber daya yang unggul. 

"Teruslah menjadi SDM unggul, SDM yang betul-betul siap menjadi aktor-aktor yang akan menjadi pemain utama di Indonesia Emas 2045," ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menyebut, pentingnya sinergisitas antara Polri, mahasiswa dan seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

"Pentingnya sinergisitas antara Polri, mahasiswa dan seluruh elemen bangsa untuk membangun negeri mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," tutup Sigit.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat Iptu Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K dengan melibatkan sejumlah personel Satreskrim dan Polsek. Penegakan hukum tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang aktivitas PETI di wilayah tersebut. 

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pihak Kepolisian dalam menegakan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan dari aktivitas penambangan liar melalui giat sosialisasi dan penegakan hukum. 

“Kegiatan ini kami lakukan secara rutin guna meminimalisir aktivitas PETI yang dapat merusak dan mencemari lingkungan ekosistem. Kami tidak ingin kegiatan ilegal seperti ini terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat sekitar,” ujar Kapolres.

Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin oleh personel Satreskrim dan personel Polsek Talamau, Polres Pasaman Barat yang melakukan pemantauan area menggunakan pesawat nirawak (drone) dan langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. 

Selain itu, personel juga melakukan sosialosasi dengan masyarakat sekitar guna memberikan pemahaman dampak dari aktivitas PETI tersebut dan mencari informasi mengenai aktivitas penambangan yang diduga dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kawasan tersebut.

“Anggota kami langsung turun ke lokasi, namun tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas dan tidak ada alat berat jenis excavator, namun hanya ada pondok tempat tinggal pelaku PETI dan ditemukan beberapa lubang galian bekas aktivitas penambangan emas yang sudah ditinggalkan para pelaku,” jelas Kapolres.

Kapolres menegaskan bahwa Polres Pasaman Barat akan terus berkomitmen untuk menindak para pelaku yang melakukan aktivitas PETI di wilayah hukumnya. AKBP Agung menambahkan, selain upaya penindakan, pihaknya juga akan terus melakukan langkah-langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal.

“Jajaran kami tidak akan berhenti untuk melakukan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelaku PETI di Kabupaten Pasaman Barat. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama dan mendukung langkah-langkah yang dilakulan oleh Polres Pasaman Barat, untuk meminimalisir aktivitas penambangan emas tanpa izin di daerahnya,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres berharap dukungan dari Instansi terkait, seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, dan Pemerintah Nagari dalam upaya meminimalisir aktivitas PETI yang telah lama menjadi persoalan lingkungan dan sosial di daerah tersebut.

“Kita butuh dukungan dari semua pihak agar upaya pemberantasan PETI ini dapat berjalan maksimal. Dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat dan aparat, kita bisa menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang,” pungkas AKBP Agung Tribawanto.

Kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Pasaman Barat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah hukumnya dari aksi pelaku penambangan emas tanpa izin yang merugikan banyak pihak. (HumasResPasbar)

Kegiatan pembangunan ini terbagi dalam dua kelompok besar, yakni program fisik senilai Rp.86.481.882.490 dan program non-fisik sebesar Rp.50.360.411.197.

Pembangunan Fisik : Jalan, Sekolah, dan Infrastruktur Pertanian

Sejumlah proyek fisik strategis akan segera direalisasikan, meliputi pembangunan jalan, rehabilitasi sekolah, hingga pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan.

Beberapa kegiatan prioritas antara lain:

Pembangunan Jalan Taratak Galundi – Alahan Panjang senilai Rp. 11,519 miliar melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025.

Rehabilitasi Sekolah Rakyat (SD dan SMP) yang tersebar di berbagai nagari, dengan total anggaran lebih dari Rp. 5 miliar dari DAK 2026.

Pembangunan Rumah Susun ASN (Rusun ASN) dan Rehabilitasi Sarana Irigasi, yang difokuskan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan layanan publik.

Program Pertanian dan Peternakan, termasuk pengadaan alsintan, pengembangan UPT Perikanan, hingga Rehabilitasi Embung dan Irigasi Pertanian.

Selain itu, terdapat juga kegiatan optimasi lahan rawa non-pangan dengan dana APBN 2023 sebesar Rp. 1,8 miliar, serta pembangunan RPSN (Rumah Produksi Skala Nagari) di Nagari Sungai Nanam dan Alahan Panjang, senilai Rp. 600 juta melalui Kementerian Pertanian (KM 2025).

Program Non-Fisik : Peningkatan SDM dan Reformasi Birokrasi

Sementara itu, untuk kegiatan non-fisik, Pemerintah Kabupaten Solok mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai kementerian dengan total Rp.50,3 miliar.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pemerintahan, serta penguatan kelembagaan desa dan reformasi birokrasi.

Beberapa program unggulan di antaranya:

Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Peningkatan Kapasitas ASN, Digitalisasi Pelayanan Publik di seluruh perangkat daerah, serta Program Desa Cerdas dan Program Transformasi Digital (Dinas Kominfo).

Dana kegiatan ini bersumber dari DAK Non-Fisik Tahun 2026 serta dukungan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Pertanian.

Apresiasi DPRD : Pemimpin yang Tetap Fokus Meski Dihantam Isu

Anggota DPRD Kabupaten Solok, Iskan Notis, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Solok  Jon Firman Pandu yang tetap menunjukkan komitmen dan ketulusan dalam bekerja, meskipun diterpa berbagai isu negatif dan tudingan yang tidak berdasar.

“Saya melihat Bupati Jon Pandu tetap fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Beliau tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang mencoba mengganggu konsentrasi pemerintahan. Justru di tengah situasi seperti itu, beliau terus bergerak membawa hasil nyata, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan berbagai program yang kini dirasakan masyarakat,” ujar Iskan Nofis.

Ia menilai, semangat Bupati Jon Pandu dalam memperjuangkan program pembangunan ke pemerintah pusat merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Solok yang menaruh harapan besar pada kemajuan daerah.

 “Kami di DPRD tentu akan terus mendukung langkah-langkah yang berpihak pada rakyat. Ketika pemimpin bekerja dengan niat tulus dan hasilnya nyata, maka sudah seharusnya kita beri apresiasi,” tambah Iskan Nofis.

Langkah Nyata Menuju Solok Maju dan Sejahtera Langkah-langkah pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Solok bekerja secara konkret dan terukur dengan dukungan berbagai sumber pendanaan nasional. Melalui kombinasi antara proyek fisik dan program penguatan kelembagaan, diharapkan terjadi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan hari ini tidak hanya merencanakan, tetapi juga mewujudkan,” tutup Iskan Nofis.

Jabatan Dandim 0319/Mentawai resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Restu Petrus Simbolon, S.I.P., M.I.P. kepada Letkol Inf Bambang Budi Hartanto. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Machfud menyampaikan bahwa pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan hal yang wajar dan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka pembinaan karier, penyegaran tugas, serta peningkatan kinerja satuan.

Letkol Inf Restu Petrus Simbolon, S.I.P., M.I.P. selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Waaster Kasdam I/Bukit Barisan, sedangkan penggantinya, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, sebelumnya menjabat sebagai Kabagum Rindam I/Bukit Barisan.

Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud dalam amanatnya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Dandim 0319/Mentawai. Ia juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru, dengan harapan dapat segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program kerja yang telah berjalan dengan baik.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga soliditas dan sinergitas bersama pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Kepulauan Mentawai,” pesan Danrem.

Acara sertijab tersebut berlangsung khidmat dan diakhiri dengan ucapan selamat dari seluruh peserta kepada pejabat lama dan baru.(Rls) 

Peristiwa terjadi sekitar pukul 19.20 WIT, ketika dua karyawan konter HP, yakni Firman (30) dan Fikri (20), tengah bekerja di dalam Basta Cell. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras seperti lemparan batu mengenai pintu besi konter. Saat korban keluar untuk memeriksa, situasi tampak normal, namun sesaat setelah kembali masuk, pelaku yang tidak dikenal muncul di pojok ruangan sambil membawa senjata laras panjang.

Pelaku sempat mengokang senjata berulang kali dan mengarahkan larasnya ke arah dalam konter. Melihat hal itu, korban Firman langsung tiarap untuk berlindung, sementara Fikri yang sedang memperbaiki ponsel baru menyadari bahaya ketika terdengar letusan senjata. Pelaku kemudian melarikan diri ke arah belakang kompleks ruko.

Mendengar suara tembakan, seorang saksi berinisial W, yang berada sekitar 20 meter dari lokasi melihat seseorang berlari ke arah belakang Ruko Blok C. Tak lama berselang, masyarakat sekitar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, personel gabungan Satgas Ops Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dan Brimob Kompi 3 segera menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penyisiran di area sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Aparat juga turun melakukan patroli keliling Kota Dekai guna memastikan situasi kembali aman dan kondusif.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa tindakan cepat personel di lapangan merupakan bukti kesigapan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat Papua.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat. Satgas akan terus meningkatkan patroli serta memperkuat kehadiran aparat di titik-titik rawan,” tegas Brigjen Pol. Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau warga agar segera melapor kepada aparat keamanan apabila melihat atau mendengar hal-hal yang mencurigakan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Yahukimo,” ujarnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz mengecam keras tindakan pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Aksi-aksi kekerasan tidak hanya meresahkan warga, tetapi juga menghambat pembangunan dan kedamaian yang sedang diupayakan bersama.

Polri mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mempercayakan sepenuhnya penegakan hukum kepada aparat keamanan. Dengan sinergi antara aparat dan warga, Papua yang aman dan damai akan terus terjaga.(*) 

Arosuka, netralpost - Belakangan, muncul berbagai tudingan miring terhadap intensitas kunjungan Bupati Solok, Jon Firman Pandu, ke Jakarta. Namun, di balik perjalanan yang kerap disorot itu, ternyata tersimpan misi besar untuk memperjuangkan masa depan pembangunan Kabupaten Solok.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan, setiap langkah Bupati ke ibu kota bukanlah perjalanan seremonial, melainkan strategi konkret untuk merebut peluang dana pusat yang kini menjadi rebutan semua daerah di Indonesia.

“Bapak Bupati tidak sedang jalan-jalan. Beliau memperjuangkan hak masyarakat Solok agar tetap mendapat alokasi dari program strategis nasional tahun 2026,” ujar Medison saat dihubungi via telepon, Rabu (29/10/2025).

Sekda Medison mengungkapkan, pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Pusat menyiapkan Rp1.377,9 triliun untuk berbagai Program Prioritas Nasional Presiden. Dana raksasa itu akan disalurkan ke masyarakat melalui 18 bidang dan sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga infrastruktur. Beberapa di antaranya meliputi:

- Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun

- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun

- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp89 triliun

- Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun

- Program Perumahan Rp48,7 triliun

- Preservasi Jalan dan Jembatan Rp24,3 triliun

- Beasiswa dan KIP Kuliah Rp63 triliun

Termasuk program pangan, koperasi, nelayan, hingga pergaraman nasional.

“Kalau kepala daerah tidak aktif menjemput bola ke pusat, bisa-bisa kita tertinggal. Dana transfer daerah tahun depan berkurang hampir Rp250 triliun secara nasional, dan Solok sendiri kehilangan sekitar Rp222 miliar dibanding 2025,” jelas Medison.

Menurut Medison, Bupati Jon Firman Pandu telah membaca arah kebijakan nasional yang kini menuntut kepala daerah bergerak cepat, inovatif, dan komunikatif. Pemerintah pusat, tidak lagi menunggu proposal datang  melainkan menilai keseriusan daerah dari sejauh mana pimpinan daerah membangun diplomasi dan jaringan lintas kementerian.

“Sekarang ini eranya kompetisi antardaerah. Siapa yang aktif, dia yang dapat. Dan Bupati Solok memilih turun langsung memperjuangkan hak Kabupaten Solok,” tegasnya.

Medison juga menepis anggapan bahwa langkah tersebut bermuatan politik sempit. Justru, dengan posisi Bupati Jon Firman Pandu sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, komunikasi dengan pemerintah pusat yang sejalan dengan partai pengusung presiden menjadi nilai tambah yang strategis.

“Ini bukan KKN, tapi strategi legal dan rasional. Selama dijalankan dengan integritas, jalur politik bisa menjadi pintu koordinasi yang efektif,” tegasnya.

Sekda Medison mengajak seluruh masyarakat untuk melihat upaya Bupati JFP dari sisi manfaatnya, bukan dari prasangka. Setiap pertemuan, setiap audiensi, dan setiap proposal yang dibawa ke Jakarta, kata dia, selalu bermuara pada satu hal: kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

“Yang dilakukan Bupati JFP adalah perjuangan untuk daerah. Kita ingin memastikan Kabupaten Solok tetap masuk dalam radar prioritas pembangunan nasional,” tutup Medison.(Rls /YM-Koto)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP DATIN) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang terus berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

“Predikat informatif bukan hanya penghargaan, tapi juga tanggung jawab moral bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari pengawasan pemilu yang berintegritas,” ujar Vifner.

Capaian ini menunjukkan bahwa Bawaslu se-Sumatera Barat telah berhasil bertransformasi menjadi lembaga publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan website resmi, serta penguatan kanal layanan digital, Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mampu memastikan setiap informasi publik tersaji secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Bawaslu Sumatera Barat secara konsisten mendorong budaya keterbukaan di internal lembaga melalui berbagai langkah strategis, antara lain: Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID di seluruh jajaran, Penguatan sistem dokumentasi dan arsip informasi publik, Serta kolaborasi dengan media dan masyarakat sipil dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan.

“Kami percaya, semakin terbuka informasi publik, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu. Inilah semangat yang terus kami jaga,” tambah Vifner.

Dengan diraihnya predikat Informatif secara menyeluruh, Bawaslu se-Sumatera Barat meneguhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat keterbukaan informasi terbaik di Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum penting untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat integritas lembaga pengawas pemilu di ranah Minangkabau. (Rls) 

Sumbar, netralpost – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol Drs. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR, memimpin Gerakan Subuh Berjamaah (GSB) di Masjid Mukhlisin, Belanti Raya, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Senin (27/10/2025) dini hari.

Kegiatan yang diikuti puluhan personel Polri, tokoh masyarakat, dan warga sekitar ini mengusung tema “Menjaga Keluarga Kita dari Hal-hal yang Tidak Diinginkan, Jaga Keluarga dan  Lingkungan.”

Dalam suasana penuh kekhidmatan, kegiatan diawali dengan salat Subuh berjamaah dan tausiyah singkat mengenai pentingnya memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama dari berbagai pengaruh negatif kehidupan modern.

Kehadiran Wakapolda di tengah warga menjadi teladan bahwa pembinaan spiritual dan kedekatan dengan masyarakat harus dimulai dari nilai-nilai kekeluargaan.

Usai salat, Brigjen Pol Solihin menegaskan bahwa keluarga adalah prioritas utama yang harus dijaga dan diperkuat oleh setiap individu. “Keluarga yang kuat akan melahirkan anak-anak yang berakhlak dan berdaya tahan terhadap pengaruh buruk seperti narkoba, tawuran, balap liar, dan pergaulan bebas. Polri berkomitmen mendorong masyarakat untuk menjaga keluarga masing-masing, karena dari keluargalah lahir ketertiban dan keamanan lingkungan,” ujarnya.

Tokoh masyarakat setempat menyambut baik inisiatif ini dan menilai kehadiran pimpinan Polda di masjid merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap pembinaan moral. “Menjaga keluarga adalah fondasi dari keamanan sosial. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut agar semangat kebersamaan dan religiusitas masyarakat semakin kuat,” ucapnya.

Gerakan Subuh Berjamaah merupakan bagian dari upaya Polda Sumbar memperkuat dimensi spiritual personel sekaligus membangun sinergi dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan moralitas sosial.

Melalui gerakan ini, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dalam kehidupan — karena keluarga yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan harmonis.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumbar menyampaikan pesan agar para jamaah menjalankan ibadah umrah dengan penuh kekhusyukan dan menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. “Ibadah umrah adalah panggilan suci, laksanakan dengan hati yang ikhlas dan jaga nama baik institusi Polri serta daerah Sumatera Barat,” ujar Irjen Pol. Gatot.

Kapolda juga menekankan pentingnya mematuhi aturan dan tata cara ibadah yang berlaku di Arab Saudi, serta menjaga kekompakan antar jamaah. “Saling bantu dan dukung satu sama lain, sehingga ibadah dapat berjalan lancar dan penuh berkah,” tambahnya.

Sebanyak 20 orang anggota Polda Sumbar yang tergabung dalam rombongan umrah ini akan menjalani ibadah. Keberangkatan jamaah ini merupakan bagian dari program kesejahteraan anggota Polri untuk mendukung peningkatan spiritualitas.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa program ini mencerminkan perhatian besar Kapolda terhadap kesejahteraan anggota. 

“Inisiatif pemberian umrah gratis ini menjadi motivasi luar biasa bagi personel Polda Sumbar untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam melayani masyarakat, sekaligus mempererat semangat kebersamaan di lingkungan institusi,” katanya.

Acara pelepasan ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran ibadah dan keselamatan para jamaah selama perjalanan. 

Kapolda Sumbar berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat dan memperoleh umrah yang mabrur.(red)