Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Komisi c Perjuangkan Nasib Guru Honorer Sekolah


Payakumbuh,netralnews net-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat akan memperjuangkan nasib guru honorer dan tenaga honorer yang ada di daerah tersebut.


Wakil Ketua Komisi C DPRD Payakumbuh Mesrawati di Payakumbuh, Selasa, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir memang nasib dari honorer sekolah terus menjadi perhatian dari DPRD.


“Setidaknya gaji dan intensif guru honorer bisa sama dengan gaji dari Tenaga Harian Lepas (THL). Kalau sekarang kan memang terlalu jauh dari standar,” kata dia saat Komisi C DPRD Payakumbuh melakukan dengar pendapat dengan seluruh Kepala Sekolah SMP dan PGRI Payakumbuh, Selasa (26/1).


Dengar pendapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faidal dan juga dihadiri Sekretaris Komisi C Syafrisal daru fraksi PBB, anggota Komisi C, Suparman fraksi PKS, YB.Dt.Parmato Alam fraksi Golkar, Fahlevi Masni fraksi Demokrat, Ismet Arius fraksi Nasdem dan Sekretaris Dewan diwakili Julfiter.


Minimal, sambungnya seluruh guru honorer bisa mendapatkan honor sebesar Rp1,5 juta. Kenyataan saat ini masih ada guru honorer yang mendapatkan honor sebesar Rp200 ribu.


Ia mengatakan hal ini juga telah disampaikan dalam pelaksanaan rapat anggaran bersama dengan pihak Pemkot Payakumbuh.


“Kami tentu akan menindaklanjuti apa yang disampaikan dan menjadi permasalahan dari kepala sekolah ini ke dinas yang bersangkutan dan pemerintah daerah,” ujarnya.


Anggota Komisi C DPRD Payakumbuh YB Dt. Parmato Alam mengatakan semestinya untuk hal yang mendasar seperti pendidikan ini tidak ada alasan bagi Pemkot Payakumbuh untuk tidak menganggarkan hal ini.


“Kami dari fraksi Golkar secara konsisten untuk hal ini. Karena pendidikan ini hal yang mendasar untuk membangun SDM di Payakumbuh,” katanya.


Apalagi, kata dia saat ini sekolah-sekolah di Kota Payakumbuh juga bertumpu dengan guru honorer karena banyaknya kekurangan guru PNS untuk tingkat SD dan SMP di daerah itu.


“SD itu sekitar 150 orang yang telah pensiun dan di SMP 102 orang. Ini yang saat ini diisi oleh guru honorer. Berarti ini kan tidak masuk akal kalau honorer hanya mendapatkan honor Rp200 ribu,” ujarnya.


Sementara itu Ketua PGRI Kota Payakumbuh Safwan di Payakumbuh, Selasa, mengatakan saat ini memang masih didapatkan gaji guru honorer di Payakumbuh yang jauh dari standar.


“Dunia pendidikan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah setempat, ini kenyataan sekarang bahwa gaji guru honor jauh dari standar bahkan tidak cukup untuk hanya pembeli minyak kendaraan,” ujarnya.


Ia mengatakan permasalahan ini tentu juga tergantung kepada keinginan pemerintah untuk mendukung dunia pendidikan.


“Jika memang pemerintah memperhatikan dunia pendidikan, tentu salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu tenaga pendidiknya,” katanya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.