Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

DPRD :Kesejahteraan Guru Honorer Himpaudi Harus diPerjuangkan

 

Payakumbuh,netralpost-


Permasalahan kesejahteraan khususnya kesejahteraan untuk guru honorer masih menjadi harapan bagi Himpunan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) se-Kota Payakumbuh untuk dapat diperjuangkan oleh DPRD setempat.


Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Armen Faindal di Payakumbuh, Selasa (9/3), mengatakan dalam rapat dengar pendapat atau hearing di kantor DPRD memang yang paling banyak disampaikan oleh Forum PAUD adalah terkait kesejahteraan honorer.


“Kami harus tampung aspirasi dari semua rekan-rekan di PAUD dan kami juga menyadari bahwa awal dari pendidikan itu Paud. Sehingga ini memang harus kita perhatian,” kata Koordinator Komisi C DPRD Payakumbuh tersebut.


Ia mengatakan kesuksesan dari pendidikan di PAUD ini memang tidak akan terlepas dari kesejahteraan dari tenaga pendidik dan tenaga pendidik.


“Walaupun kita tidak bisa memenuhi kesejahteraan dari guru dan tenaga kependidikan ini, setidaknya kita bisa meningkatkan kesejahteraan ini,” ujarnya.


Selain dari kesejahteraan, dalam rapat dengar pendapat juga diminta agar Pemerintah Kota Payakumbuh pada 2022 bisa mengusulkan formasi PPPK atau CPNS karena banyaknya sekolah yang kekurangan guru PNS.


Ia mengatakan ke depannya pihaknya bersama dengan Komisi C akan melakukan rapat internal dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi dan keinginan dari Forum PAUD.


“Kami juga akan mengundang instansi terkait nantinya, jadi akan kita lihat kendalanya, bagaimana kesiapan anggarannya, yang jelas hasil dari dengar pendapat ini akan kita tindak lanjuti,” kata politisi Demokrat itu.


Sementara itu, salah seorang guru Raudatul Atfal (RA) yang salah satu jenjang pendidikan PAUD tersebut, Jumiarti mengharapkan agar nantinya guru-guru di RA ini akan bisa juga difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.


“Saat ini kan kami di bawah naungan Kementrian Agama, sehingga sekarang tidak ada intensif untuk kami di RA dari dinas pendidikan. Sementara di daerah lain guru-guru di RA mendapat insentif dari daerahnya,” ujarnya.


Ia meminta agar nantinya DPRD Payakumbuh bersama dengan dinas terkait bisa mencarikan solusi dan regulasi bagaimana guru RA bisa terfasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.


Pelaksanaan rapat dengar pendapat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal dan Anggota Fahlevi Masni dan YB Dt. Parmato Alam.


Sementara itu Anggota Komisi C YB Dt. Parmato Alam mengatakan bahwa masalah dari kesejahteraan guru honorer dengan alasan klasik, yakni permasalahan anggaran.


“Alasan anggaran ini jelas tidak menjawab dari keluhan dari guru honorer kita. Kami sebelumnya telah menuntut untuk memberikan insentif guru honorer setidaknya hampir sama dengan upah minimum provinsi,” ujarnya. Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.