Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Masalah Aset Jangan Biarkan Berlarut-Larut,DPRD Bakal Bentuk Pansus

 


Payakumbuh,netrapost-P


ersoalan
 aset Pemkab Limapuluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh, yang ramai diperbincangkan akhir- akhir ini telah menuai berbagai pandangan. Termasuk dari Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrat Armen Faindal, SH. Pada Minggu 5 April 2021.

Bahwa apa yang disampaikan Bapak Walikota untuk urusan pemindahan aset dari pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota tidak perlu persetujuan DPRD, dengan alasan karena ini dari pemerintah ke pemerintah juga. Di media online beberapa waktu lalu, saya rasa hal ini telah di luruskan dan terjawab dari pernyataan Hamdi Agus, ST selaku Ketua DPRD Kota Payakumbuh.


Dimana Hamdi Agus, ST menyampaikan, bahwa Pansus ini dibentuk bertujuan membantu Pemko Payakumbuh dalam menyelesaikan masalah aset-aset Pemda Kab.Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Begitu juga Ketua DPRD mengatakan bahwa dalam hal ini DPRD Payakumbuh dan Pemerintah setempat memiliki tupoksi dan kewenangan masing masing. Sehingga tentu Pansus yang dibuat ini tidak akan melakukan sesuatu yang diluar fungsi dan kewenangan nya.


Armen Faindal selaku Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat menambahkan :
1. Bahwa DPRD Payakumbuh telah membentuk Pansus untuk membantu Pemko menyelesaikan perasoalan aset tersebut. Kita tahu bahkan sebagian besar masyarakat mengetahui peralihan aset tidak kunjungi selesai. Dimana sudah 50 tahun di nyatakan Kota Paakumbuh berdiri sendiri, dan persoalan aset ini hangat di bicarakan sejak 20 tahun belakangan. DPRD ingin mendorong dan mencarikan jalan penyelesaian lewat Pansus.


2. Bahwa Ketua DPRD Hamdi Agus, ST mengatakan antara Pemko dan DPRD mempunyai tupoksi masing masing memang benar adanya. Hanya kita berharap agar masing – masing lembaga saling menghargai saja sesuai tupoksi masing – masing, yang pada akhirnya juga dibuat bersama untuk kepentingan masyarakat juga.


Dengan berlarut – larutnya penyelesaian aset Kabupaten yang ada di Kota Payakumbuh maka sepatutnyalah DPRD Payakumbuh turun tangan dengan membentuk Pansus dalam hal ini untuk ikut dalam penyelesaian secara tuntas dan bijak sana.


Pansus tentunya kita harapkan bergerak cepat dan terukur. Baik melakukan pertemuan dengan masyarakat maupun dengan pemerintah dari Pemko maupun Pemkab, begitu juga Pansus dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pusat.


Kita harapkan dari kerja Pansus yang telah dibentuk pada rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, ST dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai keinginan dan harapan masyarakat Kota Payakumbuh yang telah terlalu lama menunggu.


Ketika awak media bertanya kepada Armen Faindal, SH, Kenapa Walikota dan Ketua DPRD Payakumbuh beda pandangan terkait aset padahal satu rumah atau satu Partai. Armen Faindal menjawab saya sendiripun tidak tahu, kok bisa terjadi begitu, dan itu bukan wewenang saya, ujar Armen. (Yon.

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.