Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Bupati 50 Kota Dan Pasaman Bertemu,IPPPKH Ruas Jalan Baru Bonjol-Gunung Omeh Dimatangkan




50 Kota,netralpost--Bak gayung bersambut, harapan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pasaman membuka akses jalan langsung yang menghubungkan kedua daerah  mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Sinyal itu terungkap melalui kedatangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemen LHK Wiratno ke Istana Gubenur Sumatera Barat, di Padang Minggu (13/02/2022) bertemu dengan  Gubenur Sumatera Barat Mahyeldi, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Wakil Bupati Pasaman Sabar AS.  


Di pertemuan ini dimatangkan ihwal pengurusan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yang merupakan kewenangan Kemen LHK. IPPKH diperlukan mengingat sepanjang 5 kilometer dari total 15 kilometer jalan yang bakal menghubungkan Jorong Tanjuang Bungo, Ganggo Hilia, Bonjol-Pasaman dengan Jorong Puah Data, Koto Tinggi, Gunuang Omeh-Limapuluh Kota akan melewati kawasan konservasi, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi terbatas. 


Sebelumnya perencanaan pembukaan ruas jalan baru antara Limapuluh Kota dan Pasaman disusun untuk mengembangkan kawasan pertumbuhan baru di kedua daerah serta membuka alternatif jalan baru mengakses Provinsi Riau. Ruas jalan baru ini akan berdampak kepada peningkatan mobilitas orang, barang dan jasa. Yang nantinya bakal ditandai dengan efisiennya hubungan antar wilayah, pemanfataan sumber daya alam, kepariwisataan serta mendukung keberadaan Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi, Limapuluh Kota. Puncaknya di pertengahan Juli 2021, didukung Pemerintah Provinsi Sumbar, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Bupati Pasaman Benny Utama meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) untuk pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan secara langsung antar kedua daerah. 


Turut hadir dalam pertemuan antara Dirjen KSDAE dengan Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota dan Pasaman tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Yozarwardi, Dandim 0306/50 KOTA Letkol Inf Mochammad Deny Nurcahyono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Yunire Yunirman dan Plt. Kepala Dinas PUPR Limapuluh Kota Rilza Hanif dan tamu undangan lainnya. 


Dalam kesempatan itu, Bupati Safaruddin mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan sebagai penghubung langsung antara Limapuluh Kota dan Pasaman tak bisa dilepaskan dari program prioritas daerah berupa peningkatan infrastruktur jalan.  Karena hal ini bisa berdampak kepada semakin maksimalnya pengelolaan potensi kedua daerah. Di sisi lain juga meningkatkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman di masa depan. Akses jalan baru yang selama ini diidamkan masyarakat kedua daerah tentunya akan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Gunuang Omeh. "Semoga dengan pelaksanaan audiensi bersama antara Dirjen KSDAE, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat mempercepat keluarnya izin IPPKH," harap Bupati Safaruddin. Terakhir Bupati menginstruksikan langsung kepada dinas terkait untuk menyiapkan dokumen pendukung agar tahapan-tahapan pembangunan jalan ini dapat direalisasikan secepatnya", tutup Bupati Safaruddin. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.