Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Sekda Kota Payakumbuh Sampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Terhadap Tiga Ranperda Kota Payakumbuh Tahun 2022.



Payakumbuh,netralpost--- Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh tahun 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD setempat, Senin(13/6). 


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal, serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Pejabat Pemko Payakumbuh, serta tamu undangan.


Dalam paparannya, Sekda Rida Ananda menyampaikan nota penjelasan terhadap 3 Ranperda kota Payakumbuh yakni Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan Ranperda tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. 


Dijelaskan Rida, Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah disusun untuk mengganti pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberi dampak termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah harus disesuaikan kembali dengan perkembangan yang ada. 


" Melalui ranperda pengelolaan keuangan daerah ini kita berharap pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efesien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan untuk masyarakat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku," Terang Rida


Lebih lanjut, Rida menyampaikan Ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Salah satu upaya untuk menekan angka kesenjangan pembangunan di Kota Payakumbuh, dilakukanlah penetapan kawasan strategis yang menjadi prioritas pembangunan kota payakumbuh yaitu Kawasan Sungai Batang Agam yang saat ini menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota yang dapat mendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. 


" Berdasarkan hal tersebut, Pemko Payakumbuh perlu menetapkan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di daerah . Dengan adanya regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah, hal ini dapat mengakomodir berbagai permasalahan terkait infrastruktur bekelanjutan di Kota Payakumbuh," Paparnya. 


Terakhir, Rida menyampaikan Ranperda tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Masalah limbah telah menjadi isu nasional karena menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, sementara hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945. 


"Maka untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik tersebut di kota Payakumbuh perlu bersama-sama kita lahirkan regulasi dalam bentuk Perda karena telah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan tersebut," Pungkas Rida. 


Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus mengatakan sesuai dengan jadwal dan kegiatan DPRD Kota Payakumbuh berkaitan dengan 3 Ranperda, Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh akan menggelar rapat dan untuk kelanjutan pembahasan 3 ranperda akan ditetapkan pada Badan Musyawarah berikutnya. 


"Selanjutnya, DPRD Kota Payakumbuh menyiapkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ketiga Ranperda tersebut dan tahapan selanjutnya dalam pembahasan akan ditetapkan pada Bamus berikutnya," Pungkasnya.(Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.