Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Fahlevi Mazni : Evaluasi dan Revisi Perwako Retribusi Pelayanan Kesehatan


Payakumbuh,netralpost--- Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.


Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni menyampaikan 6 poin penting kepada pemerintah Kota Payakumbuh.


1. Menanggapi nota penyampaian Walikota terkait target yang akan kita capai melalui APBD tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi 4,36%, tingkat pengangguran terbuka 6,05%, Tingkat kemiskinan 5,52%, Indeks pembangunan manusia 79,96 an indeks gini 0,277 Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan terkait kondisi kekinian terhadap 5 item di atas dan juga rata rata secara Provinsi Sumatera Barat.


2. Fraksi Partai demokrat berpandangan APBD 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya dan juga menjadi pondasi untuk kerangka pembanguan tahun berikutnya yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.


3. Kegiatan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi kita, dan untuk Kota Payakumbuh Fraksi Partai demokrat melihat KUKM ini harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, tertutama dari porsi APBD 2023 yang tertuang dalam program kegiatan di OPD terkait  untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat. Jajaran aparatur pemerintah lebih aktif lagi untuk mendatangi dan mendata KUKM, membantu proses perizinan dan sertifikasi usaha, permodalan, pembinaan usaha, serta promosi dan publikasi produk melalui berbagai event pameran atau eksibisi dengan harapan barang dan jasa produk lokal diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, yang dalam skala lebih luas lagi diharapkan bisa meredam inflasi akibat kenaikan BBM dan ancaman resesi global.


4. Fraksi Partai Demokrat mendorong APBD tahun 2023 harus dapat mengakomodir pembelanjaan terhadap produk-produk UMKM lokal secara optimal, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan KUKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan.


5. Terkait dengan Perwako Retribusi Pelayanan kesehatan yang sudah cukup lama yakni sejak tahun 2015, Fraksi Partai Demokrat berpandangan perlu kita lakukan evaluasi atau bila perlu diganti, karena:

-Menyesuaikan kepada Perda Pajak dan Retribusi yang baru. Jenis dan tarif yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian.

-Agar dapat menampung seluruh jenis pelayanan, karena kenyataannya saat ini terdapat beberapa dokter khususnya dokter spesialis yang jenis pelayanannya tidak ada dalam Perwako tersebut. Hal ini tentu akan berakibat kurang baik dari segini administrasi maupun hukum.


6. Fraksi Partai Demokrat mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi kenaikan BBM, agar Kota Payakumbuh tetap kondusif dan masyarakat bisa tetap produktif. Mudah-mudahan suasana yang aman dan damai membuat kita pulih lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.