Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis kasat lantas Solok Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Fraksi Golkar Minta Pemko Kembalikan Gaji THL dan Tunjangan PNS Seperti Semula



Payakumbuh,netralpost-- Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna penyampaian pemandamgan umum fraksi terhadap Rancangan Peratuean Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.


Juru bicara fraksi Golkar YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan 7 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.


1. Dalam mengatasi meningkatnya angka inflasi daerah, Sumatera Barat merupakan inflasi tertinggi no. 2 se-Indonesia Fraksi Partai GOLKAR mendorong agar pemerintah mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi daerah terutama di sektor-sektor kunci peningkatan perekonomian daerah seperti Peningkatan IKM, UMKM, Koperasi dan pertanian yang menjadi motor penggerak atau uratnadi perekonomian kota maka bersama ini Fraksi Golkar mendorong dan meminta kepada pemerintah kota untuk lebih meningkatkan pembinaan dan perhatian maksimal terhadap kemajuan IKM, UMKM, koperasi dan pertanian tersebut. 


2. Peningkatan perekonomian yang tangguh , unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan. 


3. Fraksi Golkar mendorong dalam meningkatkan belanja konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menekan laju Inflasi Daerah salah satu hal yang kami harapkan kepada kepala daerah agar mengembalikan gaji tenaga harian lepas (THL) sesuai dengan upah minimum Provinsi yang sebelumnya diturunkan 600.000 per orang. Dan tunjangan kinerja ASN yang dipotong selama ini lebih kurang 13% agar dapat dikembalikan keposisi semula. 


3. Fraksi Golkar dalam upaya meningkatkan sektor dalambidang pertanian mendorong Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan kembali pembuatan pupuk organik kepada masyarakat tani melalui kelompok-kelompok tani yang ada di samping mengatasi kelangkaan pupuk non organik dan mengatasi ketergantungan terhadap pupuk buatan. 


4. Fraksi Partai Golkar pada hakikatnya sangat mendukung masyarakat Payakumbuh untuk dapat mengeluarkan zakatnya selaku umat Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam tentang Zakat. Dan terkhusus bagi ASN Pemerintah Kota Payakumbuh ini kita lakukan dalam usaha membantu masyarakat kita yang ekonominya kurang beruntung atau kurang memadai namun demikian sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR yang terdahulu tentang Zakat maka jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR sesuai dengan QS At Taubah Ayat 60 yang Poin pentingnya Bagi orang yang sedang dalam berhutang tidak wajib mengeluarkan Zakat dan lebih cenderung dia adalah orang yang berhak menerima Zakat dari Aspirasi yang berkembang di tengah ASN Kota Payakumbuh sesuai dengan edaran Walikota sebelumnya pada umumnya banyak yang menyampaikan keluhannya karena mereka merasa belum wajib membayar Zakat sesuai dengan kondisinya masingmasing, berkenaan dengan hal tersebut Fraksi Partai GOLKAR meminta agar meninjau ulang kembali kebijakan tersebut yang paling penting tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama Islam karena menyangkut kehidupan Dunia dan Akhirat dan Fraksi Partai GOLKAR meminta agar menghormati kebebasan Masyarakat dalam beribadah dan mengutamakan keikhlasan karena hakikat beribadah itu adalah keikhalasan. 


5. Pemberian dana hibah terhadap organisasi-organisasi, ormas, orsos untuk lebih selektif lagi karena menurut hemat fraksi golkar masih banyak yang lebih prioritas dan harus dipenuhi. 


6. Fraksi partai golkar memintak pemerintah daerah agar  Meninjau kembali sektor- sektor PAD yang masih bisa di tingkatkan dan bisa kita maksimalkan. 


7. Fraksi Partai GOLKAR mendorong dan mendukung agar Pemerintah Kota mengalokasikan kembali anggaran dana Kelurahan dalam upaya kita bersama untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pada APBD Tahun 2023. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.