Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Mesrawati : Tinjau Kembali Zakat ASN, Cukup Memberatkan



Payakumbuh,netralpost-- Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.


Juru bicara Fraksi AKN Mesrawati menyampaikan 5 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.


1. Untuk meningkatkan IPM, kami lebih sepakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan personil yang dapat meningkatkan kuaitas Indeks Pembangunan Manusia tersebut, yaitu dunia Pendidikan. Untuk itu kami mengusulkan kiranya kita dapat meningkatkan Kualitas para pendidik dengan memperbanyak Pelatihan Guru, Worshop dan Bimtek serta memperhatikan Tunjangan mereka, seperti tunjangan PNS, tunjangan kepala sekolah, tunjangan guru honor, termasuk mengembalikan nilai gaji para THL.


2.Termasuk juga perlu diperhatikan kesejahteraan para guru TPQ dan kader-kader pembangunan kita dikelurahan. Sebab kami berpandangan, sehebat apapun seorang guru, dan para pendidik lainnya, bila kesejahteraannya tidak mencukupi, maka mustahil IPM yang diharapkan akan tercapai. Oleh karena situasi daerah kita saat ini sudah semakin membaik, maka kami menyarankan agar dapat dimaksimalkan pendapatan daerah kita dari sektor PAD. Berikanlah terobosan-terobosan yang menarik, agar wajib pajak berkenan menunaikan kewajibannya.


3. Kami memantau di tengah masyarakat, masih ada bantuan untuk penerima manfaat untuk rakyat miskin dalam bentuk PKH, BLT, dll yang masih belum tepat sasaran. Untuk itu kami berharap Dinas Sosial benar-benar selektif menetapkan penerima manfaat bantuan sosial tersebut, bila perlu langsung turun ke lapangan untuk melakukan survey. Dan kami mengusulkan agar dibuatkan tanda berupa plang nama yang bertuliskan penerima BLT, PKH, dll, di masing masing-masing rumah penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Kami yakin, dengan cara ini petugas akan mudah mengetahui keluarga penerima manfaat dan pasti akan berdampak kepada si penerima bantuan sosial tersebut.


4. Berkaitan dengan Pemerintah telah memungut zakat gaji PNS 2,5 persen, pada hakikatnya kami setuju untuk diterapkan demi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi kami menyarankan agar hal ini kita tinjau kembali sebelum kita terapkan karena tidak semua PNS dapat memenuhi pungutan ini disebabkan kebutuhan mereka masih perlu perhatian kita bersama.


5. Oleh karena Pemerintah Pusat telah mengumumkan dana transfer untuk tahun 2023, baik untuk DAK, DAU dan DBH, serta telah diterbitkannya PMDN no 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023, maka kami yakin akan banyak perubahan dalam penyusunan RAPBD kita ini, untuk itu kami berharap kiranya itu dapat dipergunakan untuk belanja modal, agar anggaran tersebut betul-betul kelihatan pemanfaatannya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.