Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Bupati: Melalui Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ektrims segera Teratasi




Lima Puluh Kota,netralpost-- Secara nasional di tahun 2022, Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan ekstrem 0,77% dibawah angka nasional sebesar 2,04 %, sedangkan angka prevalensi stunting mencapai 25,2% atau diatas angka nasional yang hanya 21,6%. Untuk itu, Pemerintah pusat meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar harus mengoptimalkan dan memastikan agar saling melengkapi atas penggunaan alokasi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBdes untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting. Hal demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat membuka Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten /Kota Sumatera Barat, Rabu, (05/04/2023). Dilaksanakan secara daring, Roadshow turut diikuti oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo yang didampingi Sekretaris Daerah Widya Putra dan unsur Forkopimda Limapuluh Kota serta Bupati/Walikota di Sumatera Barat.


"Upaya lain dalam penurunan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumbar adalah dengan penggunaan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang ada di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk sasaran intervensi sebagai upaya penajaman sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting," ungkap Menteri Muhadjir di bagian lain penyampaiannnya. Ia meminta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat harus 'keroyokan' melahirkan berbagai inovasi dengan sejumlah stakeholder yang ada di Sumatera Barat. Disamping itu, Menteri Muhadjir mengatakan, sesuai Permendes No.8 Tahun 2022, prioritas dana desa adalah untuk kemiskinan ekstrem, stunting, dan kerawanan pangan. "Untuk itu kami berharap, serapan dana desa untuk ketiga prioritas tersebut dapat dinaikkan melalui alokasi BLT, perbaikan rumah, fasilitas umum yang dijadikan program padat karya bagi keluarga miskin ekstrem," pungkas Menteri Muhadjir.


Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo saat memaparkan laporannya bahwa ada sejumlah kendala yang terjadi dalam penurunan prevalensi stunting di Limapuluh Kota, diantaranya keterbatasan kemampuan petugas pengumpulan data hasil pengukuran, kemudian tidak ada lagi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di tahun 2023 untuk stunting, tidak singkronnya data dari Kementerian Kesehatan dengan BKKBN, keterbatasan antropometri dan USG di Posyandu dan Puskesmas. "Sementara itu, untuk penghapusan kemiskinan ekstrem Pemkab Limapuluh Kota dihadapi dengan terbatasnya akses lapangan kerja, sarana dan prasarana serta kurang memadainya infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin," jelas Bupati Safaruddin.


Bupati Safaruddin berharap, melalui Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan yang diselenggarakan Kemenko PMK tersebut dapat menegaskan komitmen satu data kemiskinan yang digunakan lembaga/kementerian serta diperlukannya anggaran khusus untuk mencapai target prevalensi stunting 14% dan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 melalui dukungan alokasi yang tidak hanya kepada kepada BKKBN dan Kesehatan tetapi juga ke perangkat daerah pendukung lainnya. "Perlu penguatan SDM dan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi sanitasi layak, air bersih, dan akses jalan dari Pemerintah Pusat guna percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem," tandas Bupati Safaruddin. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.