Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

DPRD Dengar Paparan Wali Kota, SILPA APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022 Capai 77 Miliar



Payakumbuh,netralpost.net--- Wakil Rakyat di Kota Payakumbuh mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD setempat, Senin (8/5).


Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya. Sementara itu Penjabat Wali Kota Payakumbuh diwakili oleh Plt. Sekda Dafrul Pasi.


Dalam paparannya, Plt. Sekda Dafrul Pasi mengatakan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RKPD Perubahan, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, maka Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, baik menyangkut Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan.


Dari sisi Pendapatan, diterangkan untuk Pendapatan Daerah yang dianggarkan Rp. 696.617.590.928 terealisir sebesar Rp. 704.772.804.629 atau sebesar 101,179%, dimana pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari Rp. 108.913.694.154 yang dianggarkan terealisasi  sebesar Rp. 126.962.402.643 atau 116,57%.


Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 704.772.804.629  mengalami peningkatan sebesar Rp. 27.475.871.216 atau 4.06 % di atas realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 677.296.933413. 


"Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Hal ini berkaitan dengan penerimaan daerah pada BLUD RSUD Adnan WD pada Pendapatan Jasa Layanan dimana pada Tahun 2022 ini. Klaim terhadap Jasa Layanan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) Tahun sebelumnya kita terima, sehingga mengakibatkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah jauh melebihi target pendapatan daerah yang kita tetapkan sebesar 16,67%," jelasnya.


Dari sisi Belanja, Dafrul menjelaskan Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 752.356.007.312 terealisasi sebesar Rp.695.915.964.175 atau 92,50% dimana Belanja Operasi terealisasi sebesar 92,74%, dan Belanja Modal terealisasi sebesar 91,59%.


"Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh dilakukan secara efektif dan efesien melalui penghematan penggunaan anggaran dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat Kota Pavakumbuh yang berperan aktif dalam mendukung program pembanqunan Kota Payakumbuh," ungkapnya.


Sementara itu, terang Dafrul, Realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp. 695.915.964.175 mengalami peningkatan sebesar Rp. 18.189.354.038 atau 2,68% diatas realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 677.726.610.137. Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Payakumbuh Pasca pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).


"Dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.118.552.496.274 itu merupakan realisasi belanja modal yang nantinya akan menambah nilai asset Kota Payakumbuh," ulasnya.


Untuk Nilai Aset Tetap sebesar Tahun tercatat 2022 Rp. 1.235.829.852.989, dengan rincian sebagai berikut:


Tanah Rp. 307.164.758.124, Peralatan dan Mesin Rp. 368.762.897.709, Gedung dan Bangunan Rp. 537.769.712.763, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 798.644.681.054, Aset Tetap Lainnya Rp. 29.605.998.780, Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 18.208.207.205.


Jumlah aset adalah Rp. 2.060.156.255.635, dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 824.326.402.646, sehingga Jumlah Aset Tetap Rp. 1.235.829.852.989.


Lebih lanjut, dari sisi Pembiayaan, Dafrul menjelaskan Pada Tahun Anggaran 2022 Realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp. 74.306.238.303, atau sebesar nilai SILPA Tahun 2021, dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp. 6.140.000.000 atau terealisasi sebesar 100,00%. Pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 merupakan penambahan modal ke Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat).


Dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2022 tersebut diperoleh Pembiayaan Netto Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 68.166.238.303 ditambah dengan Surplus Pada Tahun 2022 sebesar Rp. 8.856.840.454 maka jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp. 77.023.078.757.


Terakhir, Dafrul mengatakan berdasarkan Laporan Hasil Peemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Barat untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, operasional, laporan arus kas, neraca, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, BPK Perwakilan Sumatera Barat memberikan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN yang sudah diperoleh Sembilan kali berturut-turut oleh Kota Randang.


"Namun demikian dalam beberapa hal Pemerintah Kota Payakumbuh masih harus meningkatkan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi perhatian kita bersama agar dimasa yang akan datang dapat kita sempurnakan lagi untuk meningkatkan kinerja Kita dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada tahun mendatang kita tetap bisa mempertahankan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN ini," pungkasnya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.