Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Gubernur Mahyeldi Tugaskan Dinas PSDA Lakukan Kajian untuk Normalisasi Bantaran Sungai Batang Inderapura

Padang, netralpost --- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi Wali Nagari Inderapura Barat, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan di Istana Gubernuran, Rabu (31/5/2023). 

Dalam pertemuan tersebut Wali Nagari Inderapura Barat, Rozi Adwan meminta dukungan Gubernur untuk menormalisasi bantaran Sungai Batang Inderapura yang sudah menyempit dan dangkal. Menurutnya, saat ini ketika curah hujan tinggi sungai tersebut sering meluap dan mengancam pemukiman masyarakat di Kampung Tanjung Batang Kapas, Nagari Inderapura Barat.

Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Masyarakat Kampung Tanjung Batang Kapas tapi juga berpotensi mengancam pemukiman masyarakat di kampung Tanjung Medan Nagari Muara Sakai.

"Kedatangan kami hari ini, bertujuan untuk melaporkan kondisi aliran sungai di kampung kami yang sudah menyempit dan dangkal. Ketika musim hujan, sungai tersebut sering meluap dan banjir," ungkap Wali Nagari Inderapura Barat.

Menurutnya, bantaran sungai yang perlu di normalisasi tersebut tidak terlalu panjang, namun untuk pembangunannya tentu sulit untuk dilakukan oleh pihak nagari karena keterbatasan anggaran dan kewenangan.

Mengingat permasalahan ini sangat urgen, Rozi selaku Wali Nagari berharap kepada pak Gubernur agar dapat membantu pembangunan normalisasi tersebut dalam waktu dekat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada masyarakat setempat.

"Permasalahan ini sangat urgen, dimana selain mengakibatkan rumah warga terendam juga berdampak terhadap bangunan disekitarnya seperti sekolah dan Kantor Wali Nagari. Beberapa kali kantor kita juga ikut terendam akibat luapan sungai tersebut," ujarnya. 

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, Gubernur Mahyeldi mengatakan Ia akan menugaskan dinas terkait untuk mempelajari permasalahan tersebut. 

Menurutnya, setiap laporan dari masyarakat itu penting untuk ditindaklanjuti, agar kebijakan yang diambil betul-betul bisa menjadi solusi dari permasalahan, tentu sebelumnya perlu dilakukan kajian-kajian teknis.

"Kita akan tugaskan OPD terkait untuk melakukan peninjauan, agar mereka dapat mempelajari dan mengkaji secara teknis. Kita ingin setiap tindakan yang dilakukan betul-betul tepat sasaran dan menjadi solusi bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kabid SDA Sumbar, Rahmad Yuhendra yang hadir mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut menyebut sebelumnya pihaknya telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak luapan Sungai Batang Inderapura. Tapi memang belum sampai melakukan normalisasi karena keterbatasan anggaran.

"Khusus untuk Sungai Batang Inderapura sendiri, sebenarnya kami sudah lakukan beberapa langkah antisipasi dan kajian perencanaan namun memang belum sampai melakukan normalisasi. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, tentu butuh waktu dan beberapa tahapan dalam pengusulannya," kata Rahmad.

Ia menuturkan, Pihaknya sangat serius untuk itu, sesuai arahan dari Bapak Gubernur ketika terkait dengan kepentingan masyarakat banyak setiap OPD harus cepat dan bijak dalam bertindak.

"Berdasarkan perhitungan teknis kami, anggarannya yang dibutuhkan untuk menormalisasi bantaran sungai tersebut sekitar 5 Milyar rupiah. Nanti, akan kita usulkan kebutuhan tersebut melalui TAPD," sebut Rahmad. (adpsb)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.