Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Sekda Medison Buka Secara Resmi Launching Pembayaran PBB-P2 Perdana Tahun 2023

Arosuka, netralpost --- Bupati Solok diwakili Sekda Medison buka secara resmi Launching pembayaran PBB-P2 Perdana tahun 2023 di Gedung Solinda Kabupaten Solok Selasa (30/5/23).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Medison, Kepala cabang Bank Nagari Solok, Kepala BKD Indra Gusnadi, Kepala SKPD Se Kabupaten Solok, Camat Se Kabupaten Solok dan Wali Nagari Se-Kabupaten Solok.

Kepala BKD Kabupaten solok Indra Gusnadi, SE, M.Si menjelaskan dalam Sambutannya Untuk tahun 2022 Kecamatan yang perolehan PBB-P2 tertingginya adalah : 

1. Kecamatan Payung Sekaki 85.37 %

2. Kecamatan X Koto Diatas 84.78 %

3. Kecamatan Pantai Cermin 81.41 %

4. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi 79.55%

5. Kecamatan Tigo Lurah 78.83%

1. Mulai tahun 2022 pembayaran PBB-P2 ini sudah dapat dilakukan dengan transaksi elektronik menggunakan ATM, Teller, M. Banking, NCM dan Lapau Nagari

2. Diselanggarakannya Acara Lounching Permbayaran Perdana PBB Tahun 2023  Tingkat Kabupaten Solok, dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

- Menggalang Nagari-nagari secara serentak dan massal dalam mengintensifkan pemungutan PBB pada Tahun 2023.

- Memacu pemasukan PBB-P2 Kabupaten Solok.

- Menjadikan launching Pembayaran Perdana PBB-P2 Tahun 2023 sebagai momentum untuk merangsang Nagari dan Kecamatan berlomba dalam mencapai target PBB P2.


Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Tercapainya penerimaan PBB sesuai pentahapan, target operasional minimal 30% pada bulan Juni 2023.

- Nagari-nagari yang mempunyai target relatif kecil, sudah dapat lunas pada saat perdana.

- Diharapkan akan lebih banyak Nagari dan Kecamatan yang lunas PBB pada waktu yang lebih awal.

- Acara Perdana PBB ini diikuti oleh 14 Kecamatan dan 74 Nagari yang ada di Kabupaten Solok, dari Target PBB Kabupaten Solok Tahun 2023 berjumlah Rp. 2.934.892.931,- untuk target Perdana sebesar 30% x                   Rp. 2.934.892.931,- adalah Rp. 880.467.879,-  diharapkan akan dapat terealisir setelah dilaksanakan pungutan per koordinator lapangan nantinya


 Sekda Kabupaten Solok mengatakan bahwa:

- Pada Tahun Anggaran 2023 Target PBB-P2 Kabupaten Solok adalah sebesar Rp 2.934.892.931 dan s/d tanggal 29 Mei 2023 baru terealisasi sebesar  Rp. 239.474.262,- atau sebesar 8.16 %.

- Realisasi PBB-P2 terjadi tren penurunan beberapa tahun belakangan dan hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya COVID-19. Pengurangan belanja Pegawai dan dilakukanlah Refocusing Anggaran.

Berdasarkan UU no. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa akan dilakukan kebijakan perampingan anggaran, diantaranya adalah akan dilakukan kebijakan pengurangan Belanja Pegawai yakni tidak melebihi 30% dari struktur anggaran.

Solusinya adalah kita harus melakukan langkah-langkah berupa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pelaksanaannya nanti akan ditemukan berbagai persoalan dalam rangka peningkatan PAD ini, terhadap hal ini kita kerjakan hal yang mudah untuk dilakukqn baru kemudian kita selesaikan yang agak sulit agar nampak hasil atau progres kerja yang dilakukan.

Seluruh stakeholder harus memberikan teladan dalam hal pembayaran PBB di tempat domisili masing2 agar bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran Pajak ini.

Hindari pembayaran PBB masyarakat dengan sistem manual kalau bisa minta bukti transfer untuk kelancarannya.

Khusus BPHTB setiap transaksi jual beli tanah dibebankan biaya 5% dari NJOP dengan nilai di atas Rp 60 juta, jenis penerimaan ini memiliki nilai yang tinggi dalam hal pemasukan ke Kas Daerah.

 Saat ini kita sedang persiapan Ranperda untuk pembentukan Badan Pendapatan Daerah agar pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka peningkatan PAD dapat lebih optimal.

Acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah dan doorprize kepada Nagari yang memiliki nilai tinggi dalam hal ketaatan pembayaran Pajak.(007nof/rls  KOMINFO Solok)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.