JAKARTA, NETRALPOST — Komisi IV DPR RI mewanti-wanti pemerintah agar memperketat pengawasan tata niaga hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pengawasan di lapangan dituntut harus komprehensif dan nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
"Pengawasan tata niaga hewan kurban tidak boleh longgar demi menjaga kepercayaan dan kesehatan masyarakat," tegas Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, Senin (25/5/2026).
Daniel mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk bergerak cepat mengantisipasi praktik curang yang kerap berulang setiap tahun, salah satunya fenomena sapi glonggongan.
Menurutnya, lonjakan permintaan menjelang Idul Adha tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menurunkan standar kualitas dan kelayakan hewan.
"Ruang manipulasi bobot hewan dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat harus bisa diatasi. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga perlindungan konsumen," lanjut Daniel.
Dampak Ekonomi dan Ancaman Penyakit (PMK & LSD)
Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini menjelaskan bahwa praktik sapi glonggongan sangat merugikan pembeli secara ekonomi karena kualitas daging yang merosot tajam. Lebih dari itu, jika pengawasan dari hulu ke hilir longgar, standar kesehatan konsumsi masyarakat dipertaruhkan.
Oleh karena itu, Daniel meminta adanya pengawasan terpadu yang ketat di berbagai titik krusial. Mulai dari titik distribusi, pasar hewan, lokasi penjualan musiman, hingga Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
"Pengawasan tidak cukup hanya lewat dokumen kesehatan di atas kertas, tapi harus berbasis pemeriksaan lapangan yang aktif dan terukur. Pengawasan jangan asal-asalan karena taruhannya adalah masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi kesiapan dinas peternakan di daerah dalam menghadapi lonjakan distribusi nasional. Daniel mengingatkan, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) sempat meluas akibat lemahnya pengawasan distribusi.
"Ancaman PMK dan LSD berdampak luas terhadap kesehatan hewan nasional dan stabilitas ekonomi peternak rakyat. Antisipasinya harus betul-betul serius," imbuh Daniel.
Edukasi Publik dan Transparansi
Di sisi lain, Daniel melihat rendahnya literasi masyarakat mengenai indikator kesehatan hewan masih menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum pedagang nakal.
Pemerintah melalui dinas terkait diminta gencar memperluas edukasi publik mengenai:
Ciri-ciri fisik hewan kurban yang sehat.
Cara mengecek keaslian sertifikat kesehatan ternak.
Imbauan untuk membeli hewan hanya dari lapak resmi yang berada di bawah pengawasan dinas.
Sebagai penutup, Anggota Komisi yang membidangi pangan dan peternakan ini menekankan pentingnya transparansi. Langkah konkret pemerintah dalam mengawasi lalu lintas hewan kurban harus dibuka ke publik agar masyarakat merasa aman dan tenang saat beribadah.(Nofri Tanjung)
Post a Comment