Dokumentasi istimewa Ridwan Lubis
Padang - Menjelang helatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat pada 21–22 November 2026, suhu politik kepemudaan di Ranah Minang kian menghangat. Namun, di balik riuhnya bursa pencalonan, terselip sebuah kegelisahan mendalam mengenai ke mana arah kompas gerakan pemuda hendak dibawa: tetap setia pada jalur pengkaderan, atau larut dalam pusaran pragmatisme kekuasaan.
Di tengah dinamika tersebut, suara lantang datang dari aktivis pemuda Sumatera Barat, Ridwan Lubis. Dengan nada tegas namun terukur, ia mengetuk kesadaran kolektif koalisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berbasis pengkaderan termasuk elemen Cipayung Plus untuk berdiri tegak menjaga marwah demokrasi organisasi.
Bagi Ridwan, Musda bukanlah sekadar seremoni lima tahunan atau panggung perebutan kursi semata. Ia adalah laboratorium kepemimpinan tempat gagasan diuji dan integritas dipertaruhkan. Sayangnya, tahapan penjaringan bakal calon ketua kali ini dinilai mulai membayangi idealisme tersebut dengan munculnya indikasi pengondisian yang tidak sehat.
"KNPI adalah rumah besar berhimpunnya pemuda yang menjunjung tinggi proses kaderisasi dan adu gagasan, bukan ruang transaksi kekuasaan atau oligarki," ujar Ridwan dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (18/11/2026).
Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, publik kepemudaan di Sumatera Barat mencermati adanya dugaan upaya "pengepulan" atau pemborongan rekomendasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten/Kota secara terpusat. Lebih jauh, muncul pula sinyalemen adanya tekanan dan intervensi terhadap pengurus daerah maupun OKP untuk menghambat, mencabut, hingga mengalihkan dukungan dari bakal calon tertentu.
Ketimpangan perolehan rekomendasi di antara para bakal calon serta sulitnya ruang komunikasi yang terbuka dan setara menjadi potret buram yang dikhawatirkan mencederai sportivitas. Bahkan, isu dugaan intervensi elite politik terhadap kepala daerah dan pengurus KNPI daerah turut mewarnai polemik menjelang verifikasi administrasi.
"Ketika akses komunikasi dan rekomendasi dari DPD Kabupaten/Kota sengaja dihambat atau dikunci untuk memuluskan jalan salah satu kandidat tertentu, maka ruh demokrasi pemuda di Sumatera Barat sedang berada dalam ancaman serius," tegas Ridwan.
Tanggung Jawab Moral OKP Pengkaderan
Dalam lanskap sejarah pergerakan di Indonesia, OKP pengkaderan selalu menempati posisi terhormat sebagai penjaga nalar kritis dan moralitas publik. Oleh karena itu, Ridwan memandang bahwa sikap diam bukanlah pilihan bijak saat prinsip meritokrasi di tubuh KNPI mulai tergerus.
Ia mendorong OKP pengkaderan di Sumatera Barat untuk tampil elegan, profesional, dan tegas dalam mengawal empat pilar marwah organisasi menjelang dan selama perhelatan Musda berlangsung:
Menolak Segala Bentuk Pengondisian dan Intervensi. OKP pengkaderan didorong untuk berdiri di garis depan mengecam praktik pengepulan rekomendasi, penekanan terhadap pengurus DPD Kabupaten/Kota, serta segala bentuk campur tangan eksternal yang berupaya mendikte arah dukungan.
Menuntut Transparansi dan Netralitas Panitia (SC/OC). Profesionalisme Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) menjadi kunci legitimasi Musda. Panitia didesak untuk bekerja independen dan transparan dalam verifikasi administrasi maupun penetapan calon, tanpa keberpihakan kepada kandidat mana pun.
Mengembalikan KNPI pada Khitah Pengkaderan. Pimpinan DPD KNPI Kabupaten/Kota dan OKP se-Sumatera Barat diajak untuk kembali pada esensi berorganisasi menilai calon berdasarkan rekam jejak kaderisasi, kapasitas kepemimpinan, dan visi pembangunan pemuda, bukan tunduk pada skenario pengondisian.
Mengawal Jalannya Forum Musda. Konsolidasi barisan OKP pengkaderan dinilai mendesak guna memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bebas dari praktik manipulatif.
Pada akhirnya, Musda KNPI Sumbar 2026 akan menjadi cermin kedewasaan berpolitik generasi muda Ranah Minang. Sejarah kelak mencatat apakah forum ini melahirkan pemimpin yang ditempa oleh proses pengkaderan yang sehat, atau sekadar produk dari rekayasa dukungan.
"OKP pengkaderan harus bersuara lantang mengingatkan semua pihak agar tidak mengorbankan masa depan dan integritas gerakan pemuda Sumatera Barat demi ambisi sesaat. Biarkan forum Musda ini berjalan secara bermartabat, terbuka, dan demokratis," tegas Ridwan.(RDKS)


Post a Comment