Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas polda lampung Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar DPW RATU PRABU SUMBAR Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak Jambi jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten pesisir selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres 50 kota Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Sijunjung Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Koni kota solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna Netralpost NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PC IPPNU PADANG PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satgas PKH Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UNU SUMBAR UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

‎Di Persimpangan Musda KNPI Sumbar: Ujian Marwah Kaderisasi dan Nalar Demokrasi Pemuda

 Dokumentasi istimewa Ridwan Lubis 

‎Padang - Menjelang helatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat pada 21–22 November 2026, suhu politik kepemudaan di Ranah Minang kian menghangat. Namun, di balik riuhnya bursa pencalonan, terselip sebuah kegelisahan mendalam mengenai ke mana arah kompas gerakan pemuda hendak dibawa: tetap setia pada jalur pengkaderan, atau larut dalam pusaran pragmatisme kekuasaan.
‎
‎Di tengah dinamika tersebut, suara lantang datang dari aktivis pemuda Sumatera Barat, Ridwan Lubis. Dengan nada tegas namun terukur, ia mengetuk kesadaran kolektif koalisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berbasis pengkaderan termasuk elemen Cipayung Plus untuk berdiri tegak menjaga marwah demokrasi organisasi.
‎
‎Bagi Ridwan, Musda bukanlah sekadar seremoni lima tahunan atau panggung perebutan kursi semata. Ia adalah laboratorium kepemimpinan tempat gagasan diuji dan integritas dipertaruhkan. Sayangnya, tahapan penjaringan bakal calon ketua kali ini dinilai mulai membayangi idealisme tersebut dengan munculnya indikasi pengondisian yang tidak sehat.
‎
‎"KNPI adalah rumah besar berhimpunnya pemuda yang menjunjung tinggi proses kaderisasi dan adu gagasan, bukan ruang transaksi kekuasaan atau oligarki," ujar Ridwan dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, publik kepemudaan di Sumatera Barat mencermati adanya dugaan upaya "pengepulan" atau pemborongan rekomendasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten/Kota secara terpusat. Lebih jauh, muncul pula sinyalemen adanya tekanan dan intervensi terhadap pengurus daerah maupun OKP untuk menghambat, mencabut, hingga mengalihkan dukungan dari bakal calon tertentu.
‎
‎Ketimpangan perolehan rekomendasi di antara para bakal calon serta sulitnya ruang komunikasi yang terbuka dan setara menjadi potret buram yang dikhawatirkan mencederai sportivitas. Bahkan, isu dugaan intervensi elite politik terhadap kepala daerah dan pengurus KNPI daerah turut mewarnai polemik menjelang verifikasi administrasi.
‎
‎"Ketika akses komunikasi dan rekomendasi dari DPD Kabupaten/Kota sengaja dihambat atau dikunci untuk memuluskan jalan salah satu kandidat tertentu, maka ruh demokrasi pemuda di Sumatera Barat sedang berada dalam ancaman serius," tegas Ridwan.
‎
‎Tanggung Jawab Moral OKP Pengkaderan
‎
‎Dalam lanskap sejarah pergerakan di Indonesia, OKP pengkaderan selalu menempati posisi terhormat sebagai penjaga nalar kritis dan moralitas publik. Oleh karena itu, Ridwan memandang bahwa sikap diam bukanlah pilihan bijak saat prinsip meritokrasi di tubuh KNPI mulai tergerus.
‎
‎Ia mendorong OKP pengkaderan di Sumatera Barat untuk tampil elegan, profesional, dan tegas dalam mengawal empat pilar marwah organisasi menjelang dan selama perhelatan Musda berlangsung:
‎
‎Menolak Segala Bentuk Pengondisian dan Intervensi. OKP pengkaderan didorong untuk berdiri di garis depan mengecam praktik pengepulan rekomendasi, penekanan terhadap pengurus DPD Kabupaten/Kota, serta segala bentuk campur tangan eksternal yang berupaya mendikte arah dukungan.
‎
‎Menuntut Transparansi dan Netralitas Panitia (SC/OC). Profesionalisme Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) menjadi kunci legitimasi Musda. Panitia didesak untuk bekerja independen dan transparan dalam verifikasi administrasi maupun penetapan calon, tanpa keberpihakan kepada kandidat mana pun.
‎
‎Mengembalikan KNPI pada Khitah Pengkaderan. Pimpinan DPD KNPI Kabupaten/Kota dan OKP se-Sumatera Barat diajak untuk kembali pada esensi berorganisasi menilai calon berdasarkan rekam jejak kaderisasi, kapasitas kepemimpinan, dan visi pembangunan pemuda, bukan tunduk pada skenario pengondisian.
‎
‎Mengawal Jalannya Forum Musda. Konsolidasi barisan OKP pengkaderan dinilai mendesak guna memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bebas dari praktik manipulatif.
‎
‎Pada akhirnya, Musda KNPI Sumbar 2026 akan menjadi cermin kedewasaan berpolitik generasi muda Ranah Minang. Sejarah kelak mencatat apakah forum ini melahirkan pemimpin yang ditempa oleh proses pengkaderan yang sehat, atau sekadar produk dari rekayasa dukungan.
‎
‎"OKP pengkaderan harus bersuara lantang mengingatkan semua pihak agar tidak mengorbankan masa depan dan integritas gerakan pemuda Sumatera Barat demi ambisi sesaat. Biarkan forum Musda ini berjalan secara bermartabat, terbuka, dan demokratis," tegas Ridwan.(RDKS)
Labels:
This is the most recent post.
Older Post

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.