NetralPost.net

Seperti diketahui, ribuan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan ke desa tersebut Selasa (8/2/2022) dua hari lalu dengan dalih untuk mengamankan proses pengukuran lahan tambang batu andesit yang dibutuhkan untuk pembangunan Waduk Bener.

Mereka mencopot spanduk penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan dan menangkap serta menahan lebih dari 60 warga yang berusaha menolak rencana tambang andesit itu di desa mereka. Bersama para warga desa itu, ditangkap pula Seniman Yayak Yatmaka, Danil dari LBH Yogyakarta dan lima orang lain yang bergabung dalam kelompok Solidaritas untuk Warga Wadas.  

Kendati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memberikan pernyataan permintaan maaf atas kejadian tersebut, petisi yang digagas oleh Koalisi GEMPADEWA di Change. Org yang dilansir dua hari lalu itu terus bergulir dan meningkat cepat dukungannya. Pada pukul Kamis (10/2/22) menjelang tengah malam, telah tercatat lebih dari 33.600 pendukung yang ikut menandatangani petisi ini. 

Dengan jumlah tersebut, petisi ini kian mendekati target 35.000 tandatangan yang akan membuatnya menjadi salah satu petisi yang paling banyak ditandatangani di Change.Org. Terlebih lagi, tensi suasana terus meningkat eskalasinya dan hingga Kamis (10/2/2022) pagi ini, aparat dalam jumlah besar masih terus didatangkan ke Desa Wadas.   

Dalam petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” tersebut, Koalisi GEMPADEWA menjelaskan dengan gamblang perihal kekhawatiran warga Desa Wadas akan dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi pada desa mereka bila tambang andesit itu dilanjutkan. 

 Sedikitnya, ada beberapa poin penting yang dituangkan dalam petisi ini.

Pertama, menurut warga Wadas, kebutuhan batuan andesit yang tak sedikit untuk Waduk Bener, akan menghabiskan Sebagian besar wilayah desa serta merusak 28 titik sumber mata air yang menjadi sumber pengairan pertanian desa tersebut. Dampaknya, tak hanya lahan pertanian rusak, para petani pun akan kehilangan mata pencarian. 

Hal kedua yang dikhawatirkan warga adalah lokasi geografis desa. Tanpa adanya tambang batuan andesit itu, kondisi Desa Wadas sudah cukup rentan mengalami longsor karena berada di Kecamatan Bener yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, merupakan bagian dari Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor.

 “Penambangan batu andesit di sini tentu akan membuat Desa kami akan makin rentan kena longsor,” kata seorang warga yang tak bersedia disebutkan namanya. 

Kekhawatiran warga tersebut cukup beralasan karena untuk memasok batuan bagi pembangunan Waduk Bener itu, sebagian besar Desa Wadas yang memiliki luas 145 hektare itu akan dijadikan tambang batuan andesit. 

Bentrok warga dengan aparat, seperti disebutkan dalam petisi, terjadi sejak sosialisasi pematokan tanah. 

“Tiap kali  kami melakukan penolakan,  aparat akan menarik, memukul, menendang, menginjak, dan menjambak kami,” kata sumber tersebut. 

Beberapa video bentrokan, seperti yang terjadi pada Selasa lalu, diunggah ke akun Instagram warga Desa Wadas, @wadas_melawan untuk memberi tahu masyarakat luas apa yang terjadi di desa tersebut. “Bisa lihat di akun IG @wadas_melawan dan banyak video yang viral,” tambahnya. 

Stigmatisasi negatif juga dialami Warga Wadas yang ingin mempertahankan hak dan memperjuangakan kelestarian alam Desa Wadas.  

“Kami dapat stigma sebagai provokator, ditunggangi anarko, tidak paham permasalahan, dan seterusnya,” katanya kesal.

 Hal ini juga dialami warga Wadas waktu menggelar Mujahadah dan doa bersama untuk menghentikan rencana sosialisasi pematokan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener dan tambang batu andesit di desanya. 

Koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) bermula dari gagasan untuk membuat paguyuban guna memudahkan komunikasi warga dalam upaya-upaya mereka mempertahankan hak atas lahan desa. Saat ini, akun @wadas_melawan yang ada di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok dan Yotube, menjadi saluran informasi resmi dari warga Wadas tentang perkembangan terkini yang berlangsung di desa mereka, serta ikut mendukung warga Wadas dengan memberi solidaritas melalui petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” yang dibuat oleh Koalisi Gempadewa.(***)

Sejak hari  Senin, 7 Februari 2022, ribuan personil Kepolisian memang sudah berkumpul dan melakukan apel di Polres Purworejo. 

Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, Halik Sandera, juga  mendapat informasi bahwa sore harinya ribuan personil tersebut mendirikan beberapa tenda di Lapangan Kaliboto yang lokasinya tak jauh dari pintu masuk ke Desa Wadas. Pada malam harinya, hanya Desa Wadas yang mengalami mati lampu dan hilang sinyal. “Ada indikasi kesengajaan dalam mematikan listrik dan membuat down sinyal di Desa Wadas, karena hanya terjadi di satu lokasi tidak di Desa sekitar yang lain.” terangnya.

Polisi, membawa paksa salah satu pengurus organisasi Gempa Dewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas). Warga yang hendak sholat ke masjid pun ditangkap. Aparat terus melakukan intimidasi termasuk menyita seluruh pisau yang sedang digunakan untuk aktivitas membuat besek dan memasak oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya di halaman rumah dibentak-bentak dan warga yang ditangkap semakin banyak. 

Berkaitan dengan kejadian ini, Halik, mendesak atensi dari Kapolri.

“Kapolri harus memberi atensi terhadap persoalan ini. Tindakan sewenang-wenang Kepolisian terhadap warga Desa Wadas sama sekali tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan Hak Asasi Manusia dan sikap humanis dari Kepolisian”, terang Halik  menagih komitmen Kepolisian untuk lebih bersikap humanis dalam menghadapi rakyat.

Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk keras tindakan Kepolisian. Pasalnya selain tanpa didahului oleh surat pemberitahuan, kegiatan ini mustinya dihentikan mengingat paska Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam amarnya memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 

“Kegiatan pengadaan tanah untuk quarry Bendungan Bener mustinya dihentikan sebagaimana seluruh PSN yang harus ditangguhkan terlebih dahulu. Kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja ditangguhkan berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020”, ungkapnya. WALHI meminta penyelenggara negara untuk tunduk terhadap Putusan MK. “Presiden harus mampu menunjukkan sikap patuh terhadap hukum,” imbuhnya. 

Berkaitan dengan quarry yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan, mustinya ada IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya adalah pertambangan, baru setelah itu melakukan pembebasan lahan, “Ini kok quarry untuk Bendungan seperti special kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya.”

WALHI mendesak Gubernur dan kepolisian untuk Patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener; Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo; Menarik mundur aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas; dan Membebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polresta Purworejo.(**)

dipaksa pemerintah, sehingga agak terganggu seperti saat ini," tutur aktifis HAM Natalius Pigai.

Karena itu lanjut dia rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah.

Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan seyogyanya gejolak yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tidak perlu terjadi jika pemerintah mengajak elemen masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan, pasalnya aparat kepolisian hanya sebagai alat negara.

"Soal Wadas Purworejo mendapat simpati kita semua karena riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif," kata Natalius Pigai dalam keterangannya, Rabu 9 Februari 2022.

Dikatakan Pigai dalam konteks HAM dan Pembangunan atau Human Right and Development aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.

"Pembangunan berbasis HAM atau right based development pihak yang terkait langsung (subjek) adalah negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara," tuturnya

Kendati demikian dia menyayangkan sikap aparat hukum yang melakukan penangkapan terhadap warga Desa Wadas, meski aparat kepolisian hanya melaksanakan tugas, diduga dipaksa pemerintah.(**)

50 Kota,netralpost--Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat memberikan pembekalan pemanfaatan aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Limapuluh Kota terutama  kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan kader PKK dalam pelaporan, sosialisasi / kampanye / penyuluhan, percepatan vaksinasi Covid-19, serta pentingnya hidup bersih dan sehat berbasis aplikasi BLC. Keikutsertaan Kader PKK Limapuluh Kota bersamaan dengan 12.470 kader PKK  di 34 provinsi,  terdiri atas 50 kader tiap Kabupaten / Kota dalam pembekalan secara virtual melalui aplikasi Zoom  oleh Bidang  IV Kesehatan Keluarga Tim Penggerak PKK Pusat, yang diketuai oleh Nana Safriati Safrizal.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Suharyanto, yang didaulat untuk membuka secara resmi serta memberikan sambutan pada acara pembekalan mengatakan bahwa keluarga merupakan tumpuan utama dalam perubahan perilaku di masyarakat terutama perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan terlibatnya TP-PKK dan unsur penunjangnya dapat menjaga status kesehatan masyarakat dan membawa Indonesia menuju bebas pandemi Covid-19. Kata Ketua Satgas Covid-19, lagi ,” Kelompok paling kecil di masyarakat yang berperan penting dalam perubahan perilaku adalah keluarga. Oleh sebab itu, para kader dapat memulai sosialisasi tentang pentingnya hidup bersih dan sehat sekaligus komitmen penerapan protokol kesehatan ini dari keluarganya sendiri yang nantinya akan menjadi teladan bagi keluarga lain hingga masyarakat dilingkungannya.”

Ke-50 kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19 Kabupaten Limapuluh Kota mengikuti pembekalan tingkat nasional pemanfaatan aplikasi BLC di Pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuuh Kota, Payakumbuh, pada Selasa (08/02/2022). Dalam pembekalan disajikan sejumlah materi terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta memepercepat tercapainya Herd Immunity di tengah masyarakat. Mengingat pentingnya kegiatan ini, Ketua TP-PKK Limapuluh Kota Nevi Safaruddin,  yang tengah mendampingi  Bupati Limapuluh Kota pada peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ketika dihubungi  oleh Tim Kominfo mengatakan bahwa kegiatan pembekalan kader PKK merupakan langkah yang sangat tepat dalam memerangi Covid-19 di Indonesia. Ketua TP PKK mengatakan PKK selaku organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat tentu akan lebih mudah menjangkau masyarakat dalam tugasnya meningkatkan pemberdayaan keluarga sekaligus menjadi teladan di lingkungannya. Terlebih dengan adanya aplikasi BLC sangat membantu dalam mengukur upaya yang telah dilakukan Kader PKK. “Semoga pembekalan ini dapat dimanfaatkan kader dengan sebaiknya – baiknya, terutama tentang pengisian aplikasi BLC sehingga kader dapat melakukan input kegiatan terkait kendali Covid-19 seperti mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan guna mencapai Herd Immunity di lingkungan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota khususnya dan Indonesia umumnya. Mari kita maksimalkan penggunaan aplikasi BLC ini ,” tuturnya.   

Sementara itu, Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan beserta Satgas Covid-19 terkait pada pembekalan pemanfaatan aplikasi BLC, juga memberikan pembekalan materi tentang gerakan PKK keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana di masa pandemi, peningkatan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19, dan upaya mendorong percepatan capaian vaksinasi Covid-19. Selain itu juga dilakukan pemberian tanda apresiasi secara simbolis berupa jaket Satgas Covid-19 kepada kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19 yang sudah melaksanakan pembekalan pada tahap sebelumnya atas partisipasi aktifnya dalam melakukan edukasi masyarakat yang dibuktikan dengan aplikasi BLC. Apresiasi terhadap peran kader PKK dalam menjaga status kesehatan masyarakat dalam bentuk edukasi perilaku hidup bersih dan sehat diberikan kepada TP PKK Provinsi DKI Jakarta yang mengedukasi masyarakat sebanyak 22.148 orang, disusul oleh TP PKK Provinsi Jawa Timur yang berhasil mengedukasi warga sebanyak 21.163 orang, dan TP PKK Aceh yang sukses mengedukasi masyarakat sebanyak 12.540 orang.(Yon)

Kendari,50 Kota,netralpost--Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia di mana pun berada. Sekaligus ucapan terima kasih untuk perjuangan insan pers atas perannya dalam menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, membangun optimisme, dan harapan, sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Lebih jauh Ia mengatakan berita serta informasi datang silih berganti, tak kenal ruang dan waktu. Terlebih pada zaman digitalisasi saat ini, sebuah informasi bisa didapatkan dari berbagai penjuru baik itu media sosial maupun media massa. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan pers dapat dijadikan pegangan dalam memilih informasi dan berharap pers terus mendorong kemajuan dan bertransformasi untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi tekanan dunia digital dengan berbagai platform saat ini. "Saya berharap insan pers dapat membanjiri kanal berita dengan konten yang mencerdaskan dan berkualitas serta meningkatkan integritas agar dapat menjadi lokomotif dalam membangun Bangsa Indonesia", tutup Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Presiden pada pidatonya secara virtual dari Istana Bogor di puncak acara peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022 yang dipusatkan di pelataran Masjid Al-Alam, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (09/02/22).

Sejumlah insan pers seantero Indonesia terlihat memadati pelataran untuk menghadiri peringatan hari besar pers nasional bertemakan "Sultra Jaya Indonesia Maju" sejumlah delegasi negara sahabat turut mengunjungi kota yang dijuluki "Kota LULO" yang menjadi episentrum puncak peringatan. Tampak juga beberapa pejabat tinggi negara seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh serta beberapa Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia. Tak tertinggal, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Nevi Safaruddin yang didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Limapuluh Kota Nuzul Firman turut hadir pada peringatan HPN kali ini.

Terkait pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut, Bupati Safaruddin mengatakan pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini, insan pers berperan penting membantu pemerintah untuk menghadirkan berita yang sesuai fakta dan dapat divalidasi kebenarannya. "Pemerintah tentunya berharap kepada insan pers untuk menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat sebagai rujukan agar tidak terperangkap dalam informasi yang salah", tuturnya. Lebih lanjut Bupati Safaruddin turut menyinggung berita hoax yang nantinya akan dijadikan alat propaganda bagi pihak tertentu untuk menyerang pribadi, kelompok bahkan pemerintahan. Maka ia berharap pers wajib menyampaikan informasi yang benar, mendidik dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir ia mengajak insan pers untuk secara bersama mendukung pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk mewujudkan masyarakat yang madani, beradat, dan berbudaya. "Kami terbuka menerima saran dan kritik yang membangun, tapi tentu saja kritikan yang disampaikan, hendaknya dengan bahasa yang baik dan santun, sesuai kode etik jurnalistik, agar meminimalisir kegaduhan ditengah-tengah masyarakat," tutup Bupati Safaruddin.

Pada puncak HPN 2022 kali ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara PWI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang ditandatangani oleh Ketum PWI Pusat Atal S. Depari dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali. Penandatanganan MoU antara PWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), PT Astra International Tbk, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Selain itu juga rangkaian acara penyerahan penghargaan Anugerah Kebudayaan kepada sembilan orang kepala daerah, penghargaan Press Card Number One kepada 30 orang wartawan yang karyanya diakui tingkat nasional dan internasional serta yang teristimewa pemberian Anugerah Jurnalistik Adinegoro kepada insan pers terbaik dalam enam kategori.(Yon)

Warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan mendapatkan kekerasan dan represif dari aparat keamanan. Dimana warga sekitar menghadang rencana sosialisasi pematokan lahan, diproyeksikan akan dijadikan lokasi pertambangan quarry batuan andesit sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.

Menurut Ahmad Latif,"Proyek pembangunan bendungan ini kedepan sangat mengkebiri dan merampas hak serta ruang hidup warga, mata pencaharian, dan ekosistem. Aktivitas pertambangan akan mengeruk bukit dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta mendatangkan Bencana Alam. Di sisi lain, proyek tambang yang akan dioperasikan di desa Wadas tidak mempunyai AMDAL". Ungkap Ahmad Latif.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan perampasan ruang hidup yang dilakukan telah memangkas konstitusi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 a: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Kami selaku organisasi dari embrio Nahdlatul Ulama sangat sepakat mengenai tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 secara implisit mengatakan, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, penambangan yang terjadi di bumi Wadas adalah jalan untuk melancarkan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener yang termaktub dalam PP 42 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Padahal, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menangguhkan segala hal, baik berupa tindakan maupun juga kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 

"Sehingga, pembangunan bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan secara cepat dan tegas. Jangan lagi ada tragedi perampasan hak-hak rakyat dan merugikan rakyat dengan cara apapun". Ungkap tegas Ahmad Latif.

Latif sapaan akrabnya, melanjutkan bahwa "atas nama rakyat, Warga NU, dan PB PMII, kami meminta Kapolda Jateng untuk segera membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gubernur Jateng untuk menunda pengukuran baik yang sudah disetujui rakyat maupun yang belum setuju atas nama rakyat dan atas nama Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai  selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara, terangnya.

Latif memberikan saran kepada pihak aparat Negara, "Bebaskan 60 warga yang ditahan, termasuk keluarga/kader PMII. Sebelum lonjakan dan amarah rakyat makin melonjak, tutupnya.(**)

Dengan telah adanya keputusan Tersebut DPC PPP Kabupaten limapuluh kota tancap gas gelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) , di  ditiga kecamatan  selama 3 Hari

Dalam Musancab tersebut juga membentuk Pengurus Anak Cabang yang tersebar di 13  Kecamatan yang ada di Kabupaten lima puluh kota  ini ; " Alhamdulillah sudah terbentuk dan Kami solid untuk siap berjibaku dalam menyongsong pemilu tahun 2024 mendatang " ungkap Ketua DPC PPP Kabupaten Limapuluh Kota H. Ermizal Djalinus ( H. Emi ) yang terpilih pada Muscabkab pada tanggal 29 November 2021 yang lalu.

Ketua DPC PPP Kabupaten Limapuluh Kota Ermizal Jalinus didampingi Sekretaris DPC Muslim dan Bendahara Roma berjanji akan membawa kembali PPP ke habitatnya yang pernah beberapa sebagai Partai Pemenang Pemilu, Khususnya 50 Kota dengan 5 Dapil minimal  satu dapil ada perwakilan satu Anggota Dewan,Otomatis Pimpinan untuk DPR Mendatang.

" Insya Allah, Kita menargetkan unsur Pimpinan di Legislatif Pada pileg 2024. Tentu ini sebuah perjuangan yang keras yang harus kita raih nanti. Dimana dalam Musancab ini, kita Optimis bahwa banyak para pengurus anak Cabang yang berasal Dari kawula muda yang energik dan tinggal kita pupuk mental petarungnya "  tutur H.Emi.

Selain Optimis Pada Pileg 2024 mendatang, H.Emi juga suara PPP juga akan diperhitungkan pada Pilkada 2024.

" Selain memiliki target Pada Pileg nanti, Partai PPP Kabupaten lima puluh kota siap mengantarkan para Kader terbaiknya untuk memenangkan Pilkada Pada 2024  mendatang. Semua kekuatan akan kita kerahkan. Baik dari sayap sayap pertai yang ada seperti Angkatan Muda Ka" bah (AMK), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) dan Wanita Ka'bah. Semua itu akan kita kerahkan untuk mewujudkan Partai ini menjadi yang terbaik dan sebagai Partai pemenang, " tukuknya.

Sosok yg santun dan ramah  ini juga menambahkan setelah digelar nya Musancab ini, dalam waktu dekat kita akan meneruskan nya sampai ketingkat nagari dan jorong yang ada (Anak Ranting).

" Setelah terbentuknya pengurus tingkat anak cabang, Maka kita akan meneruskan nya sampai ke Anak Ranting atau tingkat nagari bahkan sampai jorong. Dengan begitu potensial para Kader yang ada akan semakin menambah kekuatan bagi Partai ini untuk memenangkan pemilu nantinya," imbuh haji emi. 

Terkait dengan sosok Kader yang bakal di antararkan baik Pada  Pileg maupun di Pilkada 2024 mendatang, Partai PPP telah siap mencalonkan Kader terbaik nya. 

Musancab dibuka oleh Ketua Bidang Pemenangan Untuk Payakumbuh dan Limapuluh Kota Ir Ahmad Zipai yang juga Anggota DPRD Kota Payakumbuh,dan dihadiri Ratusan kader  PPP 50 Kota .Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten I Dafrul Pasi didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Herlina, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Elvi Jaya, Kepala Bagian Pemerintahan Aplimadanar, Kepala BKD Syafwal beserta stakeholder terkait lainnya menerima audiensi Dewan Pembina dan Staf Ahli Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bidang pendidikan, di ruang Asisten I Kantor Wali Kota Payakumbuh, Senin(7/2).

Dalam pertemuan, Asisten I Dafrul Pasi menyampaikan mutu pendidikan di Kota Payakumbuh sejauh ini sudah terbilang cukup baik, termasuk dari segi tenaga pendidik. Melalui program audiensi ini, Pihaknya berharap nantinya terjalin komunikasi APKASI dengan Kota Payakumbuh mengenai kolaborasi perkembangan dan strategi mutu pendidikan di Kota Payakumbuh. 

Ditambahkan Dafrul, ia sangat berterimakasih atas kunjungan audiensi Dewan Pembina dan Staf Ahli APKASI. Ia meminta saran dan dukungan APKASI untuk kemajuan pendidikan di Kota Payakumbuh menjadi lebih maju untuk kedepannya.

“Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, kami merasa bangga sekali atas kunjungan Dewan Pembina APKASI beserta staf ahli ke Payakumbuh, mudah mudahan kunjungan ini akan berdampak positif bagi pemerintah Kota Payakumbuh," Pungkasnya

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina APKASI Sokhiatulo Laoli mengucapkan terimakasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Ia menjelaskan, APKASI merupakan asosiasi terbesar di jajaran pemerintah di Indonesia. Keanggotaan APKASI adalah seluruh pemerintah kabupaten, termasuk kabupaten yang baru dimekarkan. Sebanyak 416 pemerintah kabupaten di Indonesia aktif menjadi organisasi APKASI.

“APKASI sangat bersyukur dan berterimakasih telah diberi waktu bertemu langsung, waktu dan kesempatan ini sangat berharga bagi kami disela-sela kesibukan bapak dan jajaran," Ujarnya

Dijelaskan, APKASI asosiasi beranggotakan 416 kabupaten, dan menjadi asosiasi jajaran pemerintah terbesar di Indonesia. 

"Ada beberapa asosiasi lainnya seperti asosiasi pemerintahan provinsi, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia dan ada juga asosiasi pemerintah desa,"katanya.

Ia melanjutkan, tujuan kehadirannya beserta rombongan dalam rangka melakukan audiensi dan sosialisasi program unggulan APKASI terutama bidang pendidikan di Kota Payakumbuh. Dari 250 kabupaten di Indonesia, audiensi dan sosialisasi menghasilkan beberapa rekomendasi.

“APKASI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas SDM khususnya bagi ASN dan guru di daerah. Audiensi menghasilkan beberapa rekomendasi seperti kekurangan guru, pembangunan infrastruktur, sistem zonasi, dan penguatan pendidikan karakter," paparnya.

Hal serupa juga disampaikan Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Dr. Himmatul Hasanah, tujuan dari audiensi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan SDM, berdasarkan keadaan dan rekomendasi yang ada terutama bagi guru mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.

Namun berbeda dengan program pada umumnya, Himmatul menyebut, mata pelajaran dasar ini akan diajarkan secara cepat dalam kurun waktu tiga hari namun dengan suasana belajar yang tidak membosankan.

"Program ini nantinya berbentuk pelatihan guru kreatif dan inovatif. Jika diterapkan akan sangat membantu sekali bagi para guru. Dan, sangat bermanfaat sekali bagi kecerdasan anak didik untuk peningkatan siswa berkompetisi di tingkat nasional," jelasnya.

Ia juga menjelaskan rencana program kerja tahun 2021-2026. Program yang dimulai dari audiensi dan sosialisasi program unggulan bidang pendidikan dan pelatihan pada bupati dan OPD terkait, apkasi di daerah pada guru dan ASN daerah, apkasi ministrial, webinar, hingga percepatan pembangunan infrastruktur digital dalam pendidikan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang berada di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Junaidi sukses menjadi pelaksana apel pagi aparatur sipil negara (ASN) di halaman balai kota, Senin (7/2).

Komandan Apel Hendri Saputra, pembaca UUD 1945 Alex Desrianto, pembaca Panca Prasetya Korpri Popi Hariona, pembaca doa Bismikal, dan protokol Mimi Marlina.

Asisten III Amriul Dt. Karayiang yang menjadi pembina apel pagi menyampaikan amanat agar ASN selalu menjaga kesehatan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini  harus kuat karena ada masyarakat yang butuh untuk dilayani.

"Mari kita laksanakan kerja dengan sebaik-baiknya, terkait dengan APBD 2022 kini sudah 1 bulan berlalu pada triwulan pertama dan secepatnya anggaran akan turun dan kita bisa menjalankan program di masing-masing perangkat daerah," ujarnya.

Amriul juga menghimbau ASN agar membagi waktu hiburan dengan bekerja, ada waktunya bersantai sejenak melepas tekanan tugas, namun jangan terlena dengan itu.

"Terakhir, saya berharap kita semua bisa meningkatkan kapasitas, dengan menguasai IT. Perkembangan teknologi di masa kini menuntut kita untuk melek teknologi. Amanat dari Wali Kota Riza Falepi agar ASN bisa beradaptasi sehingga sumber daya manusia di pemerintahan tidak gaptek," ujarnya. (Yon)

50 Kota,netralpost--Pandemi Covid-19 masih menjadi sumber utama ancaman terhadap tingkat kesehatan masyarakat terlebih dengan berkembangnya varian baru, Omicron. Kalangan anak-anak, terutama usia 6-11 tahun sangat rentan tertular varian tersebut, sehingga saat ini menjadi prioritas pemberian vaksin Covid-19. Untuk itu, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, meminta Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, kalangan guru, vaksinator dan elemen masyarakat lainnya untuk meyakinkan para orang tua mengizinkan anak-anaknya menjalani vaksinasi Covid-19. 

Demikian rangkuman dari sambutan dan arahan yang mengemuka saat Kepala Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumbar Kombes Pol. Drs. Johni Soeroto dengan didampingi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada Senin (07/02/2022) melakukan pemantauan langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Limapuluh Kota. 

Tampak juga mendampingi pada kesempatan itu, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, Kapolres Lima Puluh Kota, AKBP Trisno Eko Santoso, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota. Monitoring langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh DirBinmas Polda Sumbar kali ini berlokasi di SD Muhammadiyah Fullday Sarilamak, Kecamatan Harau.

Ketika memberikan sambutannya ditengah kegiatan pemantauan vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak itu, Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengapresiasi dan memuji ide Polda Sumbar bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan mencetuskan pelaksanaan program Sumbar Sadar Vaksin (SUMDARSIN). Pujian itu secara khusus ditujukan kepada segenap  anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aktor utama program SUMDARSIN, dengan kegigihannya telah mengerahkan seluruh tenaga kelapangan untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19, untuk mewujudkan _Herd Imunity_ di masyakarat.  Terlebih lagi,  beberapa waktu lalu, Kepala Polda Sumbar Irjen.Pol. Teddy Minahasa menginisiasi Lomba SUMDARSIN untuk Sekolah Dasar se-Sumbar, yang juga diikuti sebanyak 370 SD di Kabupaten Limapuluh Kota.

Mengingatkan lagi betapa penting kesadaran untuk vaksinasi Covid-19 Bupati Safaruddin mengatakan, "Jadi kita tidak perlu takut untuk di vaksin termasuk anak-anak, sebab virus ini berbahaya untuk kita semua termasuk anak-anak kita," ungkapnya. Selanjutnya Ia menegaskan bahwa seluruh sekolah yang ada di Limapuluh Kota akan mendukung penuh seluruh program pemerintah dalam menyukseskan kegiatan vaksinasi ini. "Jadi seluruh sekolah, baik itu swasta maupun negeri akan mendukung kegiatan vaksinasi ini, dan sekarang tugas kita adalah meyakinkan dan menyadarkan para orang tua murid untuk mendukung program ini, sehingga kita dapat terhindar dari ancaman virus," pungkas Bupati.

Sebelumnya pada saat memberikan sambutannya Kadit Binmas Polda Sumbar, mengatakan bahwa kunjungan kali ini selain merupakan instruksi langsung Kapolda untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi pada anak 6-11 tahun di daerah Sumbar, juga merupakan kewajibannya sebagai perwira pengamat wilayah untuk memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Diungkapkannya, gangguan virus Covid-19 ini mengganggu keamanan secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, kesehatan dan hal lainnya. Oleh sebab itu sebagai penyelenggara negara harus bertanggungjawab untuk terjun menyelesaikan permasalahan tersebut. "Untuk itu kegiatan vaksinasi ini merupakan salah satu niat kita bersama untuk menjaga diri dan menciptakan kesehatan imun pada diri kita masing-masing, sehingga kita sehat dan akan tercipta _Herd Immunity_ didaerah kita Sumatera Barat ini," ungkapnya. Selanjutnya, Ia mengapresiasi seluruh komponen masyarakat termasuk tenaga pengajar di Kabupaten Limapuluh Kota yang telah mendukung penyelenggaraan Sumdarsin di sekolah-sekolah. "Mari kita didik anak murid kita dengan kekayaan iman, ilmu pengetahuan dan selain itu kita juga bertugas untuk menjaga keselamatan dan kesehatan siswa kita dengan ikut vaksinasi ini, serta kita sebagai guru dan vaksinator dapat meyakinkan orang tua murid untuk mengizinkan anak-anaknya mengikuti vaksinasi ini," tutupnya. 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kapolres Limapuluh Kota mengatakan saat ini negara masih belum terbebas dari pandemi Covid-19. Terakhir saat ini hadir varian baru yaitu Omicron yang sangat rentan menyerang lansia dan anak-anak oleh sebab itu diperlukan juga pemberian vaksinasi kepada anak-anak. "Jadi kegiatan ini bertujuan untuk menjaga serta menguatkan para anak-anak kita dari varian Omnicron, sebab jika tidak ada vaksin anak-anak akan sangat rawan untuk dijangkiti virus ini," ucapnya. Selanjutnya Kapolres juga mengapresiasi SD Muhammadiyah Fullday Sarilamak yang telah mendukung kegiatan Sumdarsin ini dan berharap kegiatan ini terus berlanjut disekolah lainnya di Lima Puluh Kota, sehingga persentase anak-anak umur 6-11 tahun yang sudah di vaksin akan terus meningkat.  (Yon)

*50 Kota,netralpost*--Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan pada saat sekarang ini oleh para pelaku usaha termasuk lembaga koperasi. Hal tersebut penting dilaksanakan agar lembaga koperasi mampu beradaptasi terharap perubahan zaman. Terlebih dimasa pandemi sekarang, interaksi secara langsung masyarakat dibatasi. Maka pengurus Koperasi Handayani juga harus memutar otak agar terciptanya inovasi-inovasi yang dapat mensejahterakan anggota serta membantu perekonomian masyarakat secara umum. Arahan ini disampaikan oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo ketika menghadiri pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2021 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani sekaligus peresmian pemanfaatan gedung baru KPRI Handayani di Jalan Tan Malaka KM 6 Koto Baru Simalanggang, Sabtu (05/02/2022).

Peresmian gedung yang menelan biaya 500 juta rupiah tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Limapuluh Kota IR. Afri Yunaldi, IPM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota Indrawati S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Ayu Mitria, S.Si., M.Mpd., Camat Kecamatan Payakumbuh Jonianto,S.STP. 

Bupati Safaruddin berharap keberadaan koperasi Handayani dapat memberikan berkah tidak hanya bagi anggota tapi juga bagi masyarakat Limapuluh Kota. Semangat gotong royong yang selama ini ditunjukkan oleh KPRI Handayani tentunya dapat menjadi contoh bagi koperasi lain di Limapuluh Kota hingga betul-betul dapat berperan penting mencapai kemandirian ekonomi. Seterusnya ia berharap agar KPRI Handayani memperluas jaringannya melalui usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberi dampak dalam pertumbuhan ekonomi daerah. "Laksanakanlah proses administrasi yang transparan dan akuntabel agar para pengurus dan anggota nantinya tidak terbentur masalah hukum", tutur Bupati Safaruddin seraya meminta kepada Anggota KPRI Handayani sumbangsih pikirannya untuk mewujudkan Limapuluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya.

Sementara itu, Ketua KPRI Handayani Abdul Gani,S.Pd. dalam sambutannya mengatakan Koperasi yang berdiri sejak 21 September 1987 tersebut saat ini memiliki anggota 200 orang. Seterusnya ia menjelaskan total pendapatan KPRI Handayani tahun 2021 mencapai 743 Juta rupiah dengan total aset lebih kurang 10,6 Milyar. Selanjutnya ia berharap dengan berdirinya gedung ini segala aktivitas usaha KPRI Handayani memberikan dampak positif dalam perkembangan wilayah Limapuluh Kota yang pastinya perlu dukungan dari semua pihak. "Harapan kami KPRI Handayani dapat terus berkembang dan semakin maju sehingga kedepan semakin memberikan kesejahteraan khususnya bagi anggota dan umumnya pada masyarakat Limapuluh Kota,” tutupnya.*(Yon)