NetralPost.net

 Payakumbuh,netralpost

Dia mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora). Dan juga merupakan aspirasi dari niniak mamak dan bundo kanduang di Kota Payakumbuh tahun lalu.

"Dari usulan Niniak Mamak inilah, dapat kami jadikan usulan di DPRD dan masuk dalam pokok pikiran DPRD. Alhamdulillah, kegiatan ini bisa dilaksanakan melalui Disparpora agar pelestarian adat dan budaya di Kota Payakumbuh tetap terjaga," kata politisi gerindra tersebut kepada media.

"Kami juga mohon maaf, dikarenakan keterbatasan anggaran makanya pesertanya dibatasi 15 per Nagori. Mudah-mudahan untuk tahun depan dan seterusnya kegiatan pelatihan adat dan budaya ini bisa kita laksankan disetiap nagari dengan peserta yang lebih banyak," ujarnya

Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD dari Gerindra tersebut menyampaikan, pembentukan karakter dan pelatihan adat untuk generasi muda ini sangat penting dilakukan. Sebab, melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, dia khawatir pelestarian adat dan budaya akan memudar seiring berjalannya waktu.

"Kita tidak ingin dimasa yang akan datang norma-norma adat dan nilai budaya kita ikut tergerus oleh perkembangan zaman. Makanya pelatihan ini sangat perlu kita berikan untuk Rang Mudo dan Puti Bungsu khususnya," ujarnya.

"Untuk Rang Mudo kami menaruh harapan, dapat menjadi duta/perwakilan dari nagari masing-masing dan menyampaikan pesan yang di dapatkan dalam pelatihan ini, pada teman dan sahabat. Sehingga anak mudo kita di Payakumbuh, peduli dengan adat dan budaya Minangkabau," pesannya.

"Semoga informasi dan ilmu yg diterima oleh Niniak mamak dan Bundo kanduang bisa diteruskan di nagari masing-masing. Makanya kami di DPRD juga sangat mendukung kegiatan yang dilaksankan Disparpora ini. Dengan kegiatan ini tentu kearifan lokal kita bisa terus dilestarikan sampai masa yang akan datang," tutupnya.

Sementara itu Kadis Parpora Kota Payakumbuh Desmon Korina menyebut bahwa pelatihan adat tersebut akan diikuti oleh 150 orang peserta yang dibagi kedalam tiga gelombang. Dan setiap gelombangnya akan dilaksanakan selama tiga hari.

"Untuk gelombang I diikuti oleh Niniak Mamak di 10 Nagari Payakumbuh. Gelombang II diikuti oleh Bundo Kandung 10 Nagari, dan Gelombang III nya diikuti oleh Rang Mudo dan Puti Bungsu Nagari se-Kota Payakumbuh," terangnya.

"Dan setiap gelombangnya akan diikuti oleh 50 orang peserta. Dimulai hari ini sampai tgl 22 Juni mendatang," pungkasnya.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti Asuhan Aisyiyah yang berada di Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur dinilai oleh tim penilai lomba pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat, Selasa 7 Juni 2022.

Hadir pada acara tersebut Walikota Payakumbuh diwakili oleh Asisten III Ifon Satria Chan, Kasat Pol PP Dony Prayuda dan Kepala Dinas Sosial Erwan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Payakumbuh Asril Syamsu, Camat Dewi Novita, Lurah se Kecamatan Payakumbuh Timur, Bhabinkamtibmas, Pengurus Panti Asuhan Aisyiyah, Ketua LPM, serta ketua RW dan RT se Kelurahan Padang Tiakar.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Payakumbuh Asril Syamsu dalam sambutannya menyampaikan dimana perkembangan Panti Asuhan Aisyiyah dari tahun ketahun selalu ada peningkatannya. Disegi kegiatan sudah banyak yang dilakukan dalam membina dan mengajarkan anak-anak, baik dibidang sosial dan juga diwirausaha. 

"Dengan masuknya LKS Panti Asuhan Aisyiyah pada  penilaian lomba pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat ini, kami ucapkan terimaksih kepada tim penilai. Setelah dilakukan penilaian kelapangan dan disatukan dengan penilaian presentase pengurus hari sebelumnya, semoga Aisyiyah bisa keluar jadi pemenang, kok ndak bisa juara 3 juara 1 pun dak baa," kata Asril Syamsu dan diaminkan oleh Camat Dewi Novita serta Lurah Padang Tiaka Arman.

Selanjutnya Asisten III Kota Payakumbuh Ifon Satria Can menyampaikan, dari 4 pilar yang dilombakan Payakumbuh masuk nominasi keempat pilarnya. Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diwakili oleh Kecamatan Payakumbuh Utara serta penilaian Ketua Karang Tarunanya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diwakili oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan, terakhir Lembaga Kesejahteraan Sosial diwakili oleh Kecamatan Payakumbuh Timur tepatnya di Kelurahan Padang Tiakar.

Kepada tim penilai, Asisten III katakan inilah nyata dan realnya Panti Asuhan Aisyiyah. Terkait apa-apa saja yang telah disampaikan melalui paparan yang dilakukan di Propinsi hari sebelumnya, silahkan  ditanyakan langsung kepada pengurus. Baik itu kegiatan sosialnya serta kegiatan yang yang lain yang telah dilakukan beberapa tahun belakangan ini. 

"Pemerintah Kota Payakumbuh melalui dinas terkait, selalu melakukan kerjasama dengan lembaga sosial yang ada di Kota Payakumbuh. Begitu juga dengan  Panti Asuhan Aisyiyah ini, kita selalu mensuport  kegiatannya dan juga membantu untuk kemajuannya," kata Ifon Satria Can.

Sementara tim penilai yang diwakili oleh H. Misral Gani menyampaikan, dimana tujuan dari penilaian ini adalah untuk pembinaan kepada LKS nya. Adapun yang kita nilai, disamping melihat yang dipaparkan oleh perwakilan Aisyiyah di Propinsi, kita juga akan melihat manajementnya. Karena ini sangat penting untuk kemajuan suatu lembaga tersebut.

Misral Gani jelaskan LKS ini sangat berguna dan bermamfaat oleh pemerintah. Karna sebahagian dari tugas pemerintah telah dikerjakannya. LKS melakukan pembinaan juga lakukan kepedulian  serta penentasan kemiskinan melalui kewirausahaan yang dilakukan. Terkait hal tersebut Misral Gani berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan dan membantunya.

Kepada pengurus yayasan, Misral Gani sampaikan agar jangan melakukan tindakan yang tidak baik atau memperkaya diri sendiri melalui yayasan. Yayasan harus bertanggung jawab kepada anak-anak yang dibinanya,baik itu kebutuhannya serta yang lainnya. Jika kita tidak bisa menyanggupinya, jangan kerjakan dan jangan paksakan.

"Tugas ini mulia, tapi ingat semuanya akan kita pertanggung jawabkan nantiknya," kata Misral. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan pelatihan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Kadis Parpora, Kadis Kominfo, Kadis DP3AP2KB, Kabag Kesra, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang kota Payakumbuh, Ketua KAN dan Bundo Kanduang Nagari se-Kota Payakumbuh serta tamu undangan lainnya.

Asisten I Dafrul Pasi mengatakan, pelatihan adat merupakan suatu kegiatan adat budaya yang dilaksanakan untuk seluruh nagari yang ada di Payakumbuh. Dengan tujuan akhir bisa meningkatkan kualitas SDM disegi kebudayaan, serta untuk pelestarian adat dan budaya di Payakumbuh.

"Alhamdulillah, tahun ini bisa kita laksanakan lagi. Setelah dua tahun belakangan ini fakum akibat pandemi covid-19," kata Asisten I Dafrul Pasi.

Selain itu Dafrul juga berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius. Supaya apa yang disampaikan oleh narasumber dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Harapan kita tentu sehabis ini apa yang didapat disini bisa juga diteruskan kepada anak kemenakan kita, untuk terus menjalankan norma-norma adat dalam kesehariaannya," ucapnya.

“Dan untuk generasi muda khususnya, harus bisa melestarikan dan menjaga adat budaya kita agar tetap bertahan dan selalu terjaga kemurniaanya," tukuknya.

Sementara itu Kadis Parpora Kota Payakumbuh Desmon Korina menyebut bahwa pelatihan adat tersebut akan diikuti oleh 150 orang peserta yang dibagi kedalam tiga gelombang. Dan setiap gelombangnya akan dilaksanakan selama tiga hari.

"Untuk gelombang I diikuti oleh Niniak Mamak di 10 Nagari Payakumbuh. Gelombang II diikuti oleh Bundo Kandung 10 Nagari, dan Gelombang III nya diikuti oleh Rang Mudo dan Puti Bungsu Nagari se-Kota Payakumbuh," terangnya.

"Dan setiap gelombangnya akan diikuti oleh 50 orang peserta. Dimulai hari ini sampai tgl 22 Juni mendatang," tambahnya.

Dikesempatan itu juga, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura mengharapkan kedepannya kegiatan pelatihan adat dan budaya ini bisa dilaksankan disetiap kelurahan atau di masing-masing nagari.

"Dengan begitu peserta yang mengikutinya tentu bisa lebih banyak dari hari ini. Dan ilmu yang disampaiakan narasumber bisa lebih tersampaikan kepada masing-masing peserta," harapnya.

Lebih lanjut dia menyebut, "Kami di DPRD juga sangat mendukung kegiatan yang dilaksankan Disparpora. Dengan kegiatan ini tentu kearifan lokal kita bisa terus dilestarikan sampai masa yang akan datang," lanjutnya.

Dari sisi LKAAM dan Bundo Kanduang, disampaikan Plt. Ketua LKAAM Kota Payakumbuh Hendri Donal Dt. Paduko Rajo Nan Bagonjong, sangat mengapresiasi dan menyokong kegiatan yang difasilitasi oleh Pemko Payakumbuh melalui Disparpora tersebut.

"Kita di LKAAM dan Bundo Kanduang sangat mensuport sekali kegiatan ini. Sebab dengan ini para generasi muda kita nantinya bisa terus menjaga budaya lokal. Jangan sampai terkontaminasi oleh budaya luar. Makanya kita berterimakasih sekali kepada Pemko Payakumbuh," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Kabar gembira bagi masyarakat Kota Payakumbuh, karena sekarang membayar pajak daerah lebih mudah dengan adanya aplikasi QRIS Pajak Kota Payakumbuh yang diluncurkan secara resmi di Aula Ngalau Indah Kantor Wali Kota, Senin (6/6).

Hadir Wali Kota Riza Falepi, Asisten II Elzadaswarman, Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama, Kepala Bank Nagari Pusat yang diwakili Divisi Dana dan TI Roni Edrian, Kepala BKD Syafwal, dan Kepala Cabang Bank Nagari Kota Payakumbuh Oktra Firdaus. Semetara itu peserta dari perwakilan Wajib Pajak PBB/P2, Hotel, Restoran/Rumah Makan, Air Tanah, Reklame, Parkir. BPHTB, dan Hiburan, lebih kurang 100 orang.

Kepala BKD Syafwal dalam sambutannya menyampaikan dasar hukum pelaksanaan QRIS Dinamis ini, yang pertama ada Kepres Nomor 3 Tahun 2021, tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.

Kedua ada Permendagri Nomor 56 Tahun 2021, tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Mendorong penyusunan roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai dasar dalam pelaksanaan elektronifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Keempat, Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 500.5/150/WK-PYK/2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Payakumbuh.

"Quick Response Code Indonesian Standard Dinamis (QRIS) merupakan implementasi proyek perubahan kami selaku peserta PKN 2 Angkatan V pada Puslatbang KMP LAN RI Makassar, pembaharuan manajemen pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital menggunakan QRIS Dinamis, percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Payakumbuh serta sosialisasi, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat Kota Payakumbuh pada umumnya dan wajib pajak serta wajib retribusi pada khususnya," kata Pria yang akrab disapa Abak itu.

Sementara itu, Kepala Bank Nagari Pusat yang diwakili Divisi Dana dan TI Roni Edrian menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh sebagai pemerintah daerah yang pertama di Sumatera Barat melaunching pamakaian QRIS Dinamis.

"Dari 2 kota yang direncanakan yakni Padang Panjang dan Payakumbuh, Kota Randang membuktikan komitmen dan kinerjanya," kata Roni.

Roni juga menjelaskan aplikasi ini menjangkau pengguna dengan layanan di 46 bank dan 15 BPD, dan 58 non bank lewat dompet digital dan aplikasi pembayaran non tunai lainnya.

"Penggunaan QRIS ini anytime and anywhere, bisa kapan saja dan dimana saja nanti angkanya muncul sudah bisa langsung bayar, bisa juga dengan mobile banking Bank Nagari," ungkapnya.

Dari sisi Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama, menyebutkan tanda masyarakat suatu bangsa yang maju, adalah mulai beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non tunai, artinya mengurangi pemakaian uang tunai

"Sistem pembayaran berbasis handphone atau smartphone ini memperkuat budaya pemakaian non tunai. Bahkan sudah ada di outlet dan toko yang ada di pasar, tersedia stiker QRIS, yang paling banyak disediakan bank pemerintah dan bank nagari. Dengan adanya QRIS maka semakin kekinian, moderen, dan bukti dari negara maju adalah negara yang masyarakatnya terbiasa dengan pembayaran non tunai atau digital.

"Tak hanya di masyarakat umum, pemerintah juga sudah lama mengimplementasikan pengeluaran non tunai. Sekarang dengan adanya QRIS sebagai platform penerimaan secara non tunai," ulasnya.

Wahyu Purnama menambahkan pihaknya mengapresiasi Pemda dan Bank Nagari yang begitu tinggi semangatnya merealisasikan penerimaan pajak daerah, Kota Payakumbuh bukan hanya mempercepat tapi langsung merealisasikannya.

"Perlu diketahui QRIS statis adalah pengguna aplikasi yang menentukan bayarannya seperti ketika seseorang belanja di restoran, sementara QRIS Dinamis untuk pajak ini besarannya sesuai dengan data yang bersangkutan,  berapa pajak yang harus dibayarkan sudah tertera," ulasnya.

Wahyu juga mengajak setiap masyarakat untuk membiasakan transaksi dengan menggunakan QRIS. Dengan adanya penggunaan QRIS, meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Saat ini di Sumbar, katanya merchant atau pedagang, rumah ibadah, dan rumah sakit sudah ada 264.000 lebih pengguna QRIS. Tapi baru digunakan 200000an orang, perlu ditingkatkan literasi digitalnya.

"Saya mengajak yang hadir untuk mensosialisasikan kepada anggota keluarga, bahwa penggunaan QRIS tak hanya cepat namun juga akurat. Buktinya transaksi QRIS di Kota Payakumbuh mencapai 3 ribuan transaksi dengan nominal sekitar 1,55 miliar," ujarnya.

Senada, Wali Kota Riza Falepi yang diwakili Asisten II Elzadaswarman mengatakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

"Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah," kata pria yang akrab disapa Om Zet itu.

Om Zet menambahkan, berdasarkan data APBD tahun 2020, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya lebih kurang 26,49%. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah paling kecil dimiliki oleh kabupaten dengan rata-rata sebesar 12,81%. Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang berkontribusi sebesar 71,64%. 

Untuk Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, kontribusi PAD terhadap total APBD tahun 2020 adalah 16,16% dan pada tahun 2021 adalah 13,33%. 

"Rendahnya kontribusi PAD tersebut salah satunya diakibatkan terjadi pendemi covid 19, yang telah mewabah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pendemi covid 19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah perilaku masyarakat beralih ke tren ekonomi nirsentuh (contactless economy). Semua transaksi perdagangan, layanan publik dan jasa keuangan didorong untuk dilakukan tanpa tatap muka," jelasnya.

Mantan Kadis Kesehatan itu mengakui, perkembangan digitalisasi khususnya transaksi pembayaran secara online, peningkatan transaksi Uang Elektronik dan E-Commerce yang signifikan mendorong pemerintah daerah melakukan perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah.

"Data Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Nasional untuk Kota Payakumbuh berada di angka 85,8% dan sudah berada pada tahap digital namun pada aspek realisasi penerimaan menggunakan QRIS masih belum memadai," jelasnya.

Untuk mendukung percepatan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, kata Om Zet maka Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha mengembangkan perluasan kanal pembayaran secara elektronik khususnya dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

"Pemerintah kota Payakumbuh telah menerbitkan surat keputusan Walikota Nomor : 500.5/150/WK-PYK/2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Payakumbuh," tukuknya.

Lebih jauh, Om Zet menerangkan, melalui TP2DD , Pemerintah Kota Payakumbuh perlu membangun sebuah kebijakan yang dapat memperbaiki tatakelola peningkatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Disinilah peran Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah dan sekaligus sekretaris TP2DD, yang memiliki kewenangan dan fungsi sebagai pemungut pajak daerah dan koordinator pemungutan retribusi daerah, membuat terobosan-terobosan baru bersama semua stakeholder untuk bersinergi dan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh agar peningkatan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan di APBD dapat diwujudkan," ujarnya.

Om Zet menerangkan kalau Implementasi dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang tersedia saat ini khususnya dalam penerimaan pajak daerah adalah ATM, Internet Bangking, Mobile Bangking. Sementara untuk pembayaran retribusi daerah saat ini sudah ada yang menggunakan kanal pembayaran non tunai menggunakan QRIS statis seperti di Retribusi KIR, Retribusi Pasar dan Retribusi Pariwisata. 

"Namun dengan luasnya penggunaan digitalisasi pada saat ini khususnya penggunaan Uang  Elektronik berbasis server maka pemda kota Payakumbuh berusaha untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam melakukan pembayaran," katanya.

Kondisi Wajib Pajak dan wajib Retribusi Daerah Payakumbuh, diakui Om Zet, juga tidak semuanya memiliki rekening yang sama dengan Bank RKUD sehingga apabila wajib pajak dan wajib retribusi daerah melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan ada tambahan biaya administrasi karena perbedaan Bank. 

"Salah satu terobosan pembaharuan pemungutan pajak dan retribusi daerah melakukan perluasan Kanal Pembayaran digital yang mendukung seluruh platform aplikasi pembayaran elektronik khususnya uang elektronik berbasis server (shoppe, dana, Gopay, dll) serta kanal pembayaran yang tidak terbatas hanya satu Bank saja namun mendukung pembayaran antar bank tanpa biaya administrasi. Salah satu kanal pembayaran digital yang mendukung proses tersebut adalah dengan menggunakan QRIS," tukuknya.

QRIS sendiri diperkenalkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan kode QR, dengan adanya standar ini maka seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda dan tidak dikenakan biaya administrasi. Selain itu standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. QRIS yang diperkenalkan Bank Indonesia terdiri atas QRIS Statis dan Dinamis. 

QRIS Dinamis sangat cocok digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah dan retribusi Daerah tertentu. Kelebihannya adalah Satu QR Code satu Transaksi pembayaran, sehingga pembayarannya lebih cepat, mudah dan aman dalam satu genggaman. Wajib Pajak tidak perlu lagi harus mendatangi MALL Pelayanan Publik atau Teller Bank maupun ATM, tetapi cukup melakukan transaksi pembayaran di smartphone masing-masing sehingga juga menghemat waktu serta aman bertransaksi.     

Om Zet mengatakan kalau Pembayaran Pajak Daerah secara digital melalui QRIS Dinamis merupakan terobosan baru kepala Badan Keuangan Daerah sebagai salah seorang peserta PKN Angkatan V pada Puslatbang KMP LAN RI Makassar utusan Pemerintah Kota Payakumbuh. 

"Atas nama Pemerintah Daerah, Kami mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini, yang dibranding dengan nama “KOPAJA PEDATI”  strategi kolaborasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui perluasan kanal pembayaran digital. Harapan kami semua rangkaian milestone jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat saudara selesaikan. Sehingga pada saatnya peningkatan PAD dapa kita capai secara optimal dan ETPD bisa Kita terapkan tidak saja sebatas pendapatan daerah tetapi juga terhadap belanja daerah,"  kata Om Zet.

Om Zet menjelaskan, untuk saat ini juga Pemerintah Kota Payakumbuh telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Nagari cabang Payakumbuh dan BNI 46 cabang Payakumbuh menjadi Bank persepsi pembayaran Pajak Daerah, selanjutnya kedepannya Kita juga akan menjajaki kerjsama dengan Bank umum pemerintah lainya yang ada wilayah Payakumbuh sebagai Bank persepsi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah. 

"Kepada Kepala perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas pembinaannya terhadap percepatan ETPD Kota Payakumbuh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada semua perwakilan wajib pajak daerah yang menjadi pioner sebagai pembayar pajak secara digital hari ini serta seluruh stakeholder yang telah bahu membahu mensukseskan ETPD Kota Payakumbuh. Selanjutnya juga kami sampaikan kepada Kepala SKPD Pengelola Retribusi Daerah bersama-sama dengan BKD untuk mempercepat perluasan kanal pembayaran digital khususnya retribusi daerah dan melakukan sosialisasi, edukasi serta literasi digital ditengah-tengah masyarakat. Sehingga nantinya tercipta kepatuhan sukarela wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar kewajiban perpajakannya," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--Sempat ta

Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di Bulan Ramadhan 1443 H Tahun Pelajaran 2021/2022, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah mengeluarkan surat edaran 421.2/325-4/Dikdas-Pyk/2022 yang include mengatur tentang jam kegiatan Pesantren Ramadhan dan PBM yang dilaksanakan dengan ketentuan untuk masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk PAUD digelar pada pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, sama dengan SD Kelas Rendah pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Sementara itu, SD Kelas Tinggi pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dan untuk SMP pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril kepada media, Selasa (5/4), mengatakan pada minggu pertama bulan Ramadhan, yakni tanggal 4 sampai dengan 9 April 2022 dilaksanakan khusus untuk kegiatan Pesantren Ramadhan dan pada minggu setelahnya dilaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) seperti biasa.

“Selama bulan Ramadhan kegiatan Pesantren Ramadhan dan PBM dilaksanakan di Sekolah dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 secara ketat,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Dinas bertitel Doktor itu, peserta didik dianjurkan melaksanakan kegiatan ibadah di malam Bulan Ramadhan di mesjid tempat tinggal mereka dan mengisi Buku Agenda Bulan Ramadhan.

Tujuan dari pelaksanaan Pesantren Ramadhan adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, membangun sikap dan karakter berdasarkan nilai-nilai agama, budaya bangsa dan budaya lokal, serta menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan terlarang menurut ajaran agama, hukum dan budaya lokal.

“Kita harapkan setelah ikut Pesantren Ramadhan, kualitas iman dan ibadah peserta didik meningkat, pengamalan ibadahnya semakin terampil, punya wawasan dan pemahaman tentang konsep ajaran agama, hafal beberapa ayat pilihan secara tartil, dan karakter peserta didik sesuai budaya sekolah,” kata Dasril.

Sementara itu, terkait teknis pelaksanaannya, Kabid Dikdas Fiqih Rahmat kepada media menjelaskan materi yang diajarkan selama pelaksanaan Pesantren Ramadhan itu dibagi berdasarkan jenjang pendidikan anak didik.

Untuk PAUD diberikan materi pengertian puasa, sahur, imsak dan berbuka puasa, kemudian dijabarkan jenis puasa, orang yang wajib berpuasa, orang yang tidak boleh berpuasa, niat puasa dan doa berbuka puasa. Tak lupa materi tentang kegiatan yang dianjurkan dan dilarang selama berpuasa, cara mengqoda puasa yang batal (orang tua, orang sakit ibu hamil).

“Anak-anak PAUD juga diberikan materi dasar tentang pengertian zakat, jenis zakat, perbedaan zakat dengan infak dan sadaqah dan orang yang berhak menerima zakat. Salat idul fitri mulai dari takbir, tempat shalat, tata cara, bacaan, dan praktek salat ied,” kata Fiqih.

Sementara itu, terang Fiqih, Untuk Sekolah Dasar (SD) mereka belajar aqidah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT, belajar implementasi nilai-nilai akhlak peserta didik dalam moderasi di lingkungannya (akhlak orang tua, guru dan sesama).

“Mereka juga belajar sejarah tentang 10 Sahabat Rasullullah yang dijamin masuk surga, pemahaman fiqih seperti taharah, wudhu, dan tayamum, serta fiqih ibadah bagaimana menyempurnakan ibadah salat. Nanti akan diselingi dengan lomba-lomba keagamaan,” terang Fiqih.

Terakhir, kata Kabid Fiqih, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) pelajaran agamanya cukup kompleks. Mulai dari pelaksanaan salat jenazah, zikir pagi dan petang, Sirah Nabawiyah tentang Muhammad Al Fatih, dampak positif dan negatif media sosial dan cara bijak penggunaan media sosial, batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, adab di era modern, Birrun Walidain, Ghozul Fikri, Makrifah Allah, dan Mahabbah sesuai syariat Islam. (Rel/MS)

Payakumbuh,netralpost.net — Bertajuk Gowes Silaturahmi Adventure, Asosiasi Sepeda Rekreasi Indonesia (ASRI) Kota Payakumbuh kumpulkan para goweser dari komunitas yang ada di Sumbar, Riau, Jambi, Sumut untuk menikmati alam kota Payakumbuh.

Berada dibawah naungan KORMI, ASRI kota Payakumbuh merupakan sebuah asosiasi yang baru lahir pada bulan Maret 2022, dan pada kesempatan ini juga sekaligus dilaksanakan pengukuhan pengurus, Minggu (5/6).

Dengan menyediakan hadiah utama sebuah sepeda motor, 7 sepeda gunung dan masih banyak hadiah lainnya, iven ini juga turut dihadiri oleh ketua umum KORMI Provinsi Sumbar Aristo Munandar yang didampingi ketua KORMI Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam. 

Dilepas Walikota Payakumbuh Riza Falepi yang didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda di Ngalau Medan Nan Bapaneh, ribuan pecinta gowes akan mengitari kota Payakumbuh.

Sebelum menarik bendera pertanda peserta dilepas, orang nomor satu di kota Payakumbuh itu mengajak seluruh para goweser yang ikut serta agar dapat menikmati alam kota Payakumbuh yang asri.

“Sesuai dengan namanya yakni ASRI, semoga seluruh para goweser dapat merasakan indah dan asri nya alam kota Payakumbuh,” himbau Riza.

Dilanjutkan, meskipun kota Payakumbuh merupakan kota kecil, tapi saya berharap seluruh goweser dapat menikmati indahnya alam kota Payakumbuh,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang pengurus ASRI mengatakan kepada media bahwa sampai pagi menjelang akan para goweser dilepas, sudah terdaftar 150 komunitas gowes ambil andil dalam iven ini.

“Alhamdulilah, animo para goweser sangat bagus, dimana pada kesempatan ini sudah lebih dari seribu orang goweser yang ikut, dan masih banyak komunitas dan perseorangan yang terlihat masih baru ikut mendaftar di meja panitia,” kata Hendri Puso selaku ketua harian ASRI Kota Payakumbuh.

Hendri menyampaikan juga ada lima orang peserta yang ikut memeriahkan iven ini yang berasal dari kota kembang Bandung.

Dengan dilaksanakan iven gowes ini, Hendri melihat sungguh besar dampak positifnya bagi warga kota Payakumbuh, dimana perekonomian di kota Payakumbuh kembali menggeliat pasca corona yang telah membuat kondisi menjadi memburuk.

“Semoga kedepannya akan banyak iven yang lebih besar lagi di gelar di kota Payakumbuh, sehingga kota Payakumbuh kembali bergelora seperti sediakala,” tukas Hendri semangat. ( Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Ketua PORBBI Sumatera Barat H. Riza Falepi, ST, MT menggunting pita tanda dibukanya Alek Baburu Nagari Taram 2 yang diselenggarakan di Nagari Taram, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (5/6).

Alek ini diikuti oleh ribuan peburu dari Sumatera Barat dan Riau, dengan gerbang pelepasan anjing peburu di Padang Andaleh, Jorong Parak Baru.

Riza Ralepi bersama Pengurus PORBBI Sumbar seperti Andi Teropong, Utiah, Syaiful, Doni Saputra, dan lainnya juga didampingi Ketua PORBBI Kota Payakumbuh Robby Setyadi H menyampaikan apresiasi atas semangat para peburu dan masyarakat taram dalam menyambut iven ini. 

"Selain dapat memberantas hama pertanian, iven ini juga dapat meningkatkan usaha pelaku UMKM di daerah," kata Riza.

Riza dan Pengurus PORBBI yang baru saja dilantik oleh Wakil Gubernur beberapa minggu lalu itu menambahkan, ini merupakan iven perdana PORBBI Sumbar periode 2022-2027, selanjutnya juga telah dijadwalkan iven alek gadang serupa secara bergilir untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

"Jadwal berburu menyesuaikan dengan musim panen. Yang penting, semangat ini harus terus kita geliatkan, karena baburu adalah budaya dan rekreasi yang harus terus kita lestarikan," pungkasnya. 

Sementara itu, Ibu Er, salahsatu warga penjual cendol di lokasi acara yang didatangi oleh Riza dan pengurus menyampaikan sangat menyambut baik iven ini. Dengan ramainya orang yang datang tentu transaksi terjadi, tak hanya kepada Ibu Er, bahkan penjual Nasi, gorengan, buah-buahan dan minuman segar juga ikut ketiban rezeki.

"Rami urang nan tibo, bajua bali kami," ungkapnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net --- Tim penilai kampung keluarga berkualitas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian lapangan ke Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Sabtu (4/6).

Dalam kegiatan itu hadir Wali Kota Riza Falepi yang diwakili Asisten I Setdako Dafrul Pasi, Ketua TP PKK Kota Payakumbuh yang diwakili Elfriza Zaharman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh AH Agustion, Kabid PPKB Yunimar, dan Camat Ul Fakhri, Lurah, OPD terkait, dan ketua serta pengurus kampung Keluarga Berkualitas setempat. Sementara itu Tim penilai dari BKKBN provinsi Sumbar Desra dan Dafid Arga, serta turut hadir perwakilan BKKBN Pusat Cicik Sikmiyati dan Hemiliana Dwi Putri.

Asisten I Dafrul Pasi dalam sambutannya menyampaikan harapannya dari kerja keras seluruh pihak dalam menyukseskan kampung keluarga berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka keluarga kecil berkualitas. 

"Mari sama-sama kita bangun Kota Payakumbuh ini, agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai hendaknya dan menjadi kampung keluarga berkualitas terbaik di provinsi bahkan di tingkat nasional nantinya," kata Dafrul.

Dia juga mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui program-program strategisnya sangat mendukung terciptanya kampung KB ini, karena indikator yang akan dicapai itu banyak, keluarga adalah tempat awalnya dari pembangunan sumber daya manusia.

"Program ini bersentuhan langsung dengan misi Wali Kota Riza Falepi yang pertama yakni mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif," ujarnya.

Lebih lanjut, Dafrul Pasi mengatakan sesuai dengan tujuan kampung keluarga berkualitas di Tanjung Pauh ini, tampak peningkatan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan, dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program Bangga Kencana serta pembangunan.

"Kita terus mendorong meningkatnya jumlah peserta KB aktif modern, meningkatnya ketahanan keluarga melalui program bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), dan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja, meningkatnya pemberdayaan keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA). Menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan di kampung KB, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih," ulasnya.

Apalagi, kata Dafrul, terutama dalam rangka percepatan penurunan stunting, kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh sudah dilakukan pencanangan dapur sehat atasi stunting (Dashat) pada tanggal 12 desember 2021 di BWS Batang Agam dan sudah berjalan di kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh ini.

Sementara itu, Kepala DP3AP3KB Kota Payakumbuh Agustion menerangkan undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. 

"Kampung keluarga berkualitas merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat. Istilah kampung keluarga berkualitas yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan  para pengelola program kependudukan dan bkkbn, akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga lain mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat," katanya.

Mantan Kadis Pendidikan itu juga menambahkan, kehadiran kampung keluarga berkualitas sangat penting, dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi melalui penerapan 8 fungsi keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. 

"Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) secara utuh bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholder, lintas sektor yang juga harus dapat diintegrasikan di kampung keluarga berkualitas sehingga seluruh program dan kegiatannya dapat diimplementasikan secara nyata dan berkualitas," ujarnya.

Dijelaskannya, kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh secara resmi dicanangkan pada tanggal 22 Mei 2017 sebagai daerah pembentukan awal pada RW 03/RT 01. Tanjung Pauh dengan jumlah penduduk 3.793 jiwa, jumlah kk sebanyak 1.103 KK.

"Jumlah peserta keluarga berencana (KB) aktif di kampung keluarga berkualitas kelurahan tanjung pauh sampai dengan maret 2022 tercatat sebanyak 474 dari total pus (pasangan usia subur) sebanyak 563," paparnya.

Tarkiat dengan inovasi kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh adalah komitmen dan integrasi kegiatan beserta dukungan seluruh unsur di Kelurahan Tanjung Pauh untuk mensukseskan program kampung keluarga berkualitas yang tertuang dalam visi kampung keluarga berkualitas tanjung pauh, yaitu "kampung yang sehat, bersih, mandiri dan tentram serta menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan berkualitas”.

"Prestasi kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh cukup banyak, mulai dari tingkat provinsi, kota, dan kecamatan," terangnya.

Di sisi lain, Tim Penilai dari BKKBN Provinsi Sumbar Desra mengatakan ada 19 kampung keluarga berkualitas yang ikut dari 1 masing-masing kabupaten Kota se Sumatera Barat dan hanya 4 yang lolos seleksi tahap awal. Ada Kota Payakumbuh, Padang, Solok, dan Kabupaten Sijunjung.

"Yang terbaik 1 nantinya akan mewakili Sumbar ke tingkat Nasional," pungkasnya. (Yon)

LimapuluhKota,netralpost.net--Bertahun-tahun melalui jalan rusak, dipastikan pada tahun 2022  warga di Kecamatan Suliki, Gunuang Omeh dan Bukik Barisan terutama di  ruas jalan Tanjung Bungo-Baruah Gunung-Simpang Sungai Dadok (Tugu Monas PDRI)  serta ruas jalan Simpang Mangkirai - Mangkirai,  bakal menikmati jalan berkonstruksi aspal beton.  Untuk hal ini, tersedia pembiayaan sekitar Rp 16,65  miliar bersumber dari DAK Reguler Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2022.  Untuk ruas jalan Tanjung Bungo-Baruah Gunung-Simpang Sungai Dadok (Tugu Monas PDRI) akan dikerjakan sepanjang tujuh kilometer dan  ruas jalan Simpang Mangkirai - Mangkirai sepanjang 700 meter. Tak mau hanya menunggu laporan,  Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rizal Hanif, Jumat (03/06/2022) terjun langsung mengecek lokasi pelaksanaan di kedua ruas ruas jalan di Kecamatan Gunung Omeh dan Bukik Barisan.

"Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan prioritas daerah, sebagaimana yang kami janjikan. Dari laporan Kadis PUPR dan pengecekan di lapangan,  pembangunan ruas jalan di Kecamatan Suliki,  Gunung Omeh Bukik Barisan,  Inshaa Allah, kita laksanakan tahun 2022 ini," terang Bupati Safaruddin.  Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Rizal Hanif mengungkapkan sumber pembiayaan Rp 16,65 miliar berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Kementerian PUPR. Komposisi pembiayaannya, Rp 15,5  miliar untuk ruas Tanjung Bungo-Baruah Gunung-Simpang Sungai Dodok dan Rp1,15 miliar untuk ruas jalan Simpang Mangkirai-Mangkirai.  Berbicara tahapan pelaksanaan  Plt. Kadis PUPR mengatakan proses  pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan pelaksanaan pekerjaan hampir final. "Sepuluh hari ke depan, proses penetapan pelaksana pekerjaan akan tuntas, karena sumbernya DAK Reguler Kemen PUPR, kita juga kerja keras agar skedulnya sesuai jadwal," jelas Kadis PUPR Rizal Hanif. Kepatuhan terhadap skedul DAK Reguler penting,  alokasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan  senilai total Rp 16,65  miliar adalah terbesar dalam sejarah pada skema DAK Reguler Kemen PUPR untuk Kabupaten Limapuluh Kota. "Kita bakal maksimalkan pemanfaatannya untuk meningkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya di kedua ruas jalan, sehingga sumber pembiayaan DAK ini berdaya guna untuk masyarakat di kedua ruas jalan," ulas Plt. Kadis Rizal  Hanif.

Dalam beberapa kesempatan Bupati Safaruddin mengungkapkan peningkatan infrastruktur jalan merupakan prioritas di masa kepemimpinannya. Misi daerah pada RPJMD juga menyebutkan perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Peningkatan infrastruktur jalan dilakukan melalui peningkatan spesifikasi ruas jalan dan jembatan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kawasan unggulan,  pengembangan wilayah, aspek kebencanaan  serta mendukung proyek nasional di daerah.  "Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis nagari dan sekali lagi ini merupakan prioritas daerah, sehingga kita tak ingin pekerjaannya nanti tidak maksimal," terang Bupati Safaruddin.  Di sisi lain, Kecamatan Gunung Omeh selain kawasan unggulan pertanian hortikultura, sinkronisasi program/ kegiatan infrastruktur  dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,  wilayah ini nanti juga berfungsi sebagai titik temu pembukaan ruas jalan baru Pua Data - Bonjol, Pasaman serta pembangunan Monumen Nasional PDRI. Hal itu nantinya memberikan dampak berganda tidak saja kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa juga akan memicu perkembangan wilayah dan kepariwisataan.  "Pada dasarnya kita ingin menyentuh peningkatan infrastruktur di seluruh nagari, sebab bagi Limapuluh Kota nagari merupakan poros pembangunan, ini akan kita laksanakan secara bertahap,'  ulas Bupati Safaruddin di beberapa kali kesempatan. Data BPS Tahun 2021 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Limapuluh Kota total 1.315,4 Km, dengan rincian Jalan Negara 89,73 Km, Jalan Provinsi 124,55 Km dan Jalan Kabupaten 1.101,20 Km.  

Dalam kegiatan peninjauan langsung kesiapan pelaksanaan pembangunan ruas jalan, rombongan Bupati Limapuluh Kota yang juga didampingi Camat Gunung Omeh Gusni Hendrix terlihat berhenti di sejumlah titik di Jorong Sungai Mangkirai, Jorong Koto Marapak dan Nagari Koto Tinggi. Sesekali Bupati Safaruddin meminta penjelasan langsung dari Plt Kadis PUPR Rizal Hanif. Di kesempatan ini Bupati Safaruddin juga berdialog  langsung dengan warga  Sungai Dodok dan Sungai Mangkirai. Sebagaimana diungkapkan Plt. Kadis PUPR Rizal Hanif,  warga  terlihat antusias dengan kedatangan Bupati Limapuluh Kota serta menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bupati Safaruddin yang memastikan pelaksanaan pembangunan kedua ruas jalan tahun ini.  "Selama pengecekan oleh Bupati, warga juga menyatakan tak mempermasalahkan lahannya yang terpakai untuk kepentingan pembangunan ruas jalan," terang Plt Kadis PUPR. Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Gunung Omeh Gusni Hendrix. Peningkatan ruas jalan di sejumlah titik di Nagari Pandam Gadang dan Koto Tinggi telah di idam-idamkan warga puluhan tahun. "Alhamdullilah, impian warga di kedua ruas jalan itu terwujud pada tahun 2022 ini, " ujar Camat Gusni Hendrix. *(Yon)