NetralPost.net

 Payakumbuh,netralpost

Untuk musim haji 1443 H, jemaah haji asal Kota Payakumbuh yang tertua berusia 64 tahun 9 bulan. Dan untuk jemaah termuda berumur 26 tahun.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Payakumbuh, Ramza Husmen menyebut, untuk musim haji tahun ini terdapat sebanyak 125 CJH yang akan berangkat ke tanah suci.

"Sebenarnya ada 125 jemaah, namun satu jemaah meninggal dunia sebelum pelepasan secara resmi oleh Wali Kota kemaren. Jadi tahun ini kita memberangkatkan 124 CJH ke tanah suci," jelasnya.

Dijelaskan, untuk CJH asal Kota Payakumbuh terbagi kedalam dua Kloter. 122 orang yang berangkat hari ini tergabung dalam Kloter V dan 2 orang lagi nantinya akan tergabung kedalam Kloter VIII.

"Untuk Kloter V ini akan bertolak ke Madinah dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman tanggal 8 Juni. Dan untuk Kloter VIII akan diberangkatkan tanggal 2 Julinya ke Jeddah," ucapnya.

"Untuk jadwal pemulangan direncanakan CJH asal Payakumbuh sudah tiba di BIM untuk Kloter V pada 20 Juli dan Kloter VIII 13 Agustusnya," tukuknya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz saat pelepasan berpesan kepada seluruh CJH asal Kota Payakumbuh untuk bisa saling jaga satu sama lain. Taati pimpinan regu dan pimpinan rombongan.

"Jalankan ibadah dengan khusuk dan fokus, Jangan terlarut dengan urusan duniawi. Dan jangan lupa untuk mendoakan kemakmuran negri kita agar selalu dijauhkan dari mara bahaya," terangnya.

"Tetap jaga kesehatan. Semoga selamat berangkat ke tanah suci dan pulang ke tanah air para tamu Allah," pungkasnya. 

Selanjutnya calon kemaah haji dilepas dengan lantunan azan oleh ustaz Censo. Dan iring-iringan langsung berangkat ke embarkasi Padang. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Untuk terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Payakumbuh menggelar pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pemasaran online bagi UMKM di Aula Balai Inseminasi Buatan selama 3 hari, 7 hingga 9 Juni 2022.

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 60 orang pelaku UMKM se Kota Payakumbuh dan menghadirkan narasumber dan motivator berkompeten itu mengusung tema "UMKM Naik Kelas, UMKM Go Digital" dan dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dahler, Selasa (7/6).

Kabid Koperasi dan UKM Tegrasia Nita mengatakan anggaran kegiatan ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik bidang peningkatan kapasitas koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022.

"Pelatihan dan pendidikan kewirausahaan tahun 2022 ini direncanakan mengusung 3 topik yang menjadi isue dan permasalahan UMKM yang ada di Kota Payakumbuh yakni pemasaran online, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan proposal fasilitasi pembiayaan," kata Tegra didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda Sri Essa Ramadhani.

Sementara itu, dalam sambutannya Kadis Dahler menyampaikan pelaku UMK dituntut untuk dapat memasarkan produk menurut mekanisme, dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga secara pemanfaatan digitalisasi membuat promosi produk bisa sampai kepada konsumen.

"Percuma bila produk bagus, mudah, dan mewah sementara pemasarannya masih belum optimal," kata Dahler.

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan, Dahler menegaskan hal ini tidak segampang yang dibayangkan, apalagi bagi pemula atau pelaku UMKM yang baru berjalan 1-3 tahun. Pengelolaan keuangan secara kovensional atau tradisional atau manual, memiliki kekurangan. Contohnya dari segi pencatatan modal, laba, dan uang keluar.

"Misalnya modal produk 10 juta, perlu dihitung berapa terpakai buat bahan baku, belum lagi biaya mengolahnya dari sisi tenaga manusia, hingga biaya pemasaran, semua harus bersasarkan managemen tata kelola keuangan," kata Dahler.

Lebih jauh Dahler menyampaikan uang pribadi dalam rekening jangan dibaurkan dengan uang usaha, supaya pengelolaan tata keuangannya jelas, berapa untung, berapa pula upah bagi pekerja bila ada.

"Apabila masih memakai cara konvensional, tabungannya nyampur ke uang UMKM, maka sudah pasti tidak akan terkelola uangnya karena bisa saja uang yang harusnya dikelola untuk usaha terpakai buat memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau kebutuhan lain seperti biaya sekolah anak," katanya.

Lebih jauh, Ketua MPC PP Kota Payakumbuh itu juga menambahkan untuk menjadi pelaku usaha yang dapat menguasai bisnis dan membentuk jaringan bisnis sehingga jaringan pemasaran menjadi lebih luas lagi dan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang legal di mata hukum dan pemerintahan di Indonesia maka setiap pelaku usaha wajib mengurus NIB (nomor induk berusaha) berbasis resiko secara online di www.oss.go.id.

"NIB menjadi penting untuk dimiliki semua pelaku usaha  karenaa manfaat NIB itu adalah akses pengurusan ijin lainnya (PIRT, HALAL, BPOM, HKI, Merk) akan jadi lebih mudah, memudahkan memperoleh akses pembiayaan dan usaha akan legal dan terdata secara nasional," ulasnya.

Sementara itu, salah satu peserta Maipanis dari Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang mengatakan sebagai pelaku UMKM di Kota Payakumbuh, merasa perlu dipacu untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya untuk bersaing naik kelas dengan mempelajari berbagai aspek penjualan daring melalui digitalisasi pemasaran sebagai upaya untuk memperluas pemasaran bahkan hingga ke luar negeri.

"Tidak bisa dipungkuri sejak pandemi covid-19 sektor UMKM turut merasakan dampak cukup siginifkan, sehingga mengakibatkan daya jual produk semakin menurun. Kondisi itu memaksa para kami untuk mencari berbagai cara agar tetap bisa mempertahankan usaha. Kami apresiasi Pemko Payakumbuh atas pelatihan ini, semoga kami bisa bertransformasi pemasaran berbasis digital agar mampu bertahan dan naik kelas di tengah pandemi," pungkasnya.

Sasaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pemasaran online bagi UMKM ini adalah pelaku usaha yang bergelut di berbagai produk seperti rendang, rajut, kripik, snack basah dan jenis olahan makanan minuman lainnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Pawai ini diikuti sebanyak 26 lembaga pendidikan yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok belajar (KOBER) yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat serta diramaikan oleh  orang tua dari anak-anak yang mengikuti pawai.

Menggunakan berbagai pakaian lengkap dengan aksesoris pakaian adat beserta suntiang anak-anak ini pawai dengan start awal di lapangan Kubu Gadang menuju Kantor DPRD Kota Payakumbuh. 

Dalam sambutannya Elfriza Zaharman atau yg akrab disapa Cece  mengucapkan terima kasih atas teselenggaranya acara pawai dan juga mengucapkan terimakasih pada Dinas pendidikan Kota Payakumbuh karena telah memfasilitasi acara pawai Himpaudi Kecamatan Payakumbuh Barat.

“Kami ucapkan terima kasih atas teselenggaranya acara ini dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada orang tua yang turut berpartisipasi mengikuti acara ini untuk mendampingi anak-anaknya,” ucap Cece.

Selanjutnya Cece mengatakan dengan adanya pawai ini kita mengajak masyarakat untuk melihat lagi aktifitas anak-anak paud. Dan masyarakat berminat memasukkan anak dalam kegiatan paud. Karena kegiatan paud ini sangat diperlukan. Disamping itu anak-anak yang sudah ikut paud melatih mereka dalam hal keberanian dan berbagai macam aktifitas yang menyenangkan, jadi itu juga membantu mereka untuk bersosialisasi.

"Kedepanya Kita juga terus melakukan pelatihan terhadap guru-guru paud. Karena sebagian besar guru paud bukan merupakan sarjana paud jadi itu yg kita dorong agar mereka mendapatkan pendidikan. Kita adakan diklat berjenjang ilmu tentang paud  dalam rangka pembentukan karakter anak," Ujarnya

Selanjutnya Cece berharap adanya peningkatan secara kualitatif dalam setiap  kegiatan anak.

"Setiap pendidikan yang diterima anak, khususnya Paud perlu adanya Keterlibatan anak dan juga orang tua,  jadi dalam setiap kegiatan ini menjadi lebih terasa bagi tumbuh kembang anak," pungkas Cece

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Payakumbuh Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Camat Aulia Fajrin menyampaikan apresiasi atas semangat Himpaudi dalam hal ini bunda PAUD kecamatan, kelurahan, dan guru PAUD yang berswadaya agar kegiatan ini digelar.

"Kegiatan ini mendukung program pemerintah, misi Wali Kota Payakumbuh nomor satu yakni mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif. Kami berpesan agar anak-anak bisa bersuka ria mengikuti kegiatan ini dan timbulnya jiwa kompetisi anak-anak usia dini dengan berbagai kegiatan yang ada," ungkapnya.

Ditambahkan Fajrin, Setelah 2 tahun  tidak melakukan kegiatan ini, semoga kedepannya tengga pendidik dan wali murid bisa bersatu padu dalam melaksanakan pendidikan khususnya untuk anak usia dini. 

"Harapan kami kepada bunda paud untuk dapat kembali mendata anak-anak yang masih belum bersekolah. Besar harapan kami kepada bunda Paud dan kader untuk mengajak orang tua murid agar anaknya masuk ke Paud," Ungkapnya

"Mari kita sama-sama menyatukan persepsi dalam melaksanakan pendidikan kepada anak-anak usia dini Karena anak-anak didik kita ini lah yang akan memimpin daerah kita untuk kedepannya," Pungkas Fajrin. 

Senada, Bunda Paud Kecamatan Payakumbuh Barat Desi Rahmayani mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Himpaudi Kecamatan Payakumbuh barat atas terselenggaranya kegiatan pawai dengan baik.

"Terima kasih serta apresiasi kepada Himpaudi Kecamatan Payakumbuh Barat atas terselenggaranya kegiatan pawai kali ini dengan sangat baik dan lancar. Semoga kedepannya banyak lagi kegiatan yang dapat melatih keberanian untuk anak-anak kita serta pembelajaran yang sangat berharga karena dimasa usia paud ini merupakan masa golden age yang mana segala pertumbuhan, perkembangan serta kreatifitas akan diasah dengan sangat intens diusia dini. Untuk itu mari kita dukung segala kegiatan anak-anak kita karena merekalah yg akan memimpin bangsa kita dimasa depan,"ujar Desi. 

Ditambahkan Desi, Pawai yang melibatkan orang tua ini diharapkan dapat membuat orang tua merasakan bagaimana mengajar dan mengarahkan anak dengan kesabaran.

"Orang tua memiliki peran yang besar terhadap pendidikan anak karena itulah pawai yang kita langsanakan ini langsung melibatkan orang tua," Pungkasnya

Sementara itu, Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Syafni Hasni mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kreativitas anak sejak dini agar lebih berani tampil di depan banyak orang.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara atas berjalannya acara kegiatan Pawai ini yang sudah memberikan dukungan kepada pemko, begitu juga pada panitia sudah memberikan loyalitas sangat tinggi sehingga kegiatan cukup lancar dan begitu baik," ujarnya (Yon)

Payakumbuh,netralpost- Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kota Payakumbuh Tahun 2022 dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan politik didampingi Kepala Bagian Pemerintahan, Aplimadanar bersama Tim EPPD Provinsi Sumatera Barat laksanakan rapat evaluasi yang bertempat diruang rapat Panorama Ampangan Balaikota Payakumbuh lantai 2. Selasa, (7/6).

Rapat dipimpin langsung oleh Staf Ahli Wali Kota Payakumbuh Bidang Pemerintahan Hukum dan politik Herlina, Kepala Biro Pemerintahan diwakili oleh Kabag Otonomi Daerah Marliosni bersama tim evaluasi, Kabag Pemerintahan Setdako Payakumbuh Aplimadanar dan tim.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan sebagaimana ketentuan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Dalam penyampaiannya, Staf Ahli Herlina mengatakan, berdasarkan laporan hasil rapat tim sebelumnya pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022 berama 6 SKPD, telah dibahas tentang Indikator Kinerja Outcome (IKK) yang rendah,

"Untuk IKK Outcome yang kategori rendah telah disusul dan diperbaiki oleh SKPD, sehingga capaian Kinerja meningkat dari sebelumnya, "ungkap Herlina.

Lebih lanjut Herlina menyampaikan, untuk 6 SKPD yang masih rendah capaian Outcome nya akan melengkapinya pada saat evaluasi sesuai hasil keputusan rapat sebelumnya, 

"Adapun beberapa IKK Outcome yang masih rendah capaiannya adalah, urusan Kesehatan 1 IKK, urusan PUPR 1 IKK, urusan Tenaga Kerja 1 IKK, urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 1 IKK, urusan Koperasi dan UKM 1 IKK, urusan Kepemudaan dan Olahraga 2 IKK dan 3 IKK urusan Perdagangan, kita berharap kiranya Tim dari Provinsi Sumbar dalam pelaksanaan dan evaluasi sehingga nilai LPPD Kota Payakumbuh dapat meningkat dari tahun sebelumnya, "terangnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Aplimadanar mengatakan, semua Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah di kirim ke Provinsi Sumatera Barat, 

"Laporan LPPD Kota Payakumbuh sudah kita sampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumbar By sistem, by softcopy dan juga sudah kota kirimkan sampai ke kemendagri, "terangnya. 

Aplimadanar juga menyampaikan, Kegiatan ini salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat dan menyusun LPPD di Kota Payakumbuh Tahun 2021, mulai dari petunjuk pengisian IKK, Evaluasi LPPD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa menghasilkan LPPD yang sempurna dengan menyamakan persepsi pembuatannya pada setiap satuan unit keja Perangkat Daerah,

"Disamping dievaluasi, LPPD ini juga dinilai oleh Pemerintah pusat dan kita berharap nilai LPPD Kota Payakumbuh lebih baik dari tahun lalu dan semoga dapat nominasi di Tingkat Nasional, dan bagi OPD yang datanya belum lengkap dan perlu perbaikan, kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya, ”pungkasnya.(Yon)

50 Kota,netralpost --Untuk meningkatkan kualitas layanan publik,  melalui reformasi birokrasi seutuhnya, agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur yang mumpuni. Terutama aparatur yang punya kompetensi pengadaan barang dan jasa. Guna mewujudkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Level 1 Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemkab Limapuluh Kota. Pelatihan yang diselenggarakan dengan metode Blended Learning tersebut telah dimulai dari tanggal 25 Mei 2022 hingga 7 Juni 2022 dengan metode daring kemudian dilanjutkan dengan metode Luring/tatap muka. 

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin membuka secara langsung PBJ Level 1 tatap muka pada Rabu (08/06/22) di Hotel Mangkuto Payakumbuh.  Tampak hadir mendampingi Bupati Safaruddin, Asisten III Ahmad Zuhdi Perama Putra, Kepala BKPSDM Aneta Budi Putra beserta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.

Dalam sambutannya, Bupati Safaruddin memberikan apresiasi kepada BKPSDM dan Lembaga Pelatihan Icon Training Center atas terselenggaranya Bimtek kali ini. Seterusnya ia menekankan kepada para peserta agar dapat memahami dan memiliki keahlian serta keterampilan sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen atau sebagai pejabat pengadaan melaksanakan tugas secara profesional. Lebih lanjut, Bupati Safaruddin mengatakan hal ini tentunya dapat secara efektif dan efisien meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menekankan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan akuntabel. "Saya berharap kepada peserta bimtek, agar  menjadikan  momentum ini untuk membangun komitmen bersama mewujudkan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang bersih dan bebas dari KKN serta memberikan ilmu yang dipelajari saat ini kepada pihak yang membutuhkan terkait tugas-tugas dan proses pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar", ucap Bupati Safaruddin. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM yang juga menjadi Ketua Panitia, Aneta Budi Putera menjelaskan bahwa, Pelatihan PBJ Level 1 kali ini diikuti oleh 55 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta Pejabat Pelaksana yang berasal dari sejumlah Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek PBJ merupakan bentuk kerjasama antara BKPSDM Limapuluh Kota dengan Lembaga Pelatihan Icon Training Center. "Pelatihan PBJ tahun ini dilaksanakan secara Blended, secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei hingga 7 Juni 2022 dan Secara Luring yang dimulai pada 8-10 Juni 2022 dan ditutup dengan Ujian Kompetensi pada 11 Juni 2022", ujar Aneta Budi. Seterusnya ia berharap para peserta dapat menguasai keahlian dalam Pengadaan Barang atau Jasa sehingga bisa mentransfer pengetahuan tersebut kepada rekan kerja di Instansi Masing-masing. *(Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Dia mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora). Dan juga merupakan aspirasi dari niniak mamak dan bundo kanduang di Kota Payakumbuh tahun lalu.

"Dari usulan Niniak Mamak inilah, dapat kami jadikan usulan di DPRD dan masuk dalam pokok pikiran DPRD. Alhamdulillah, kegiatan ini bisa dilaksanakan melalui Disparpora agar pelestarian adat dan budaya di Kota Payakumbuh tetap terjaga," kata politisi gerindra tersebut kepada media.

"Kami juga mohon maaf, dikarenakan keterbatasan anggaran makanya pesertanya dibatasi 15 per Nagori. Mudah-mudahan untuk tahun depan dan seterusnya kegiatan pelatihan adat dan budaya ini bisa kita laksankan disetiap nagari dengan peserta yang lebih banyak," ujarnya

Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD dari Gerindra tersebut menyampaikan, pembentukan karakter dan pelatihan adat untuk generasi muda ini sangat penting dilakukan. Sebab, melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, dia khawatir pelestarian adat dan budaya akan memudar seiring berjalannya waktu.

"Kita tidak ingin dimasa yang akan datang norma-norma adat dan nilai budaya kita ikut tergerus oleh perkembangan zaman. Makanya pelatihan ini sangat perlu kita berikan untuk Rang Mudo dan Puti Bungsu khususnya," ujarnya.

"Untuk Rang Mudo kami menaruh harapan, dapat menjadi duta/perwakilan dari nagari masing-masing dan menyampaikan pesan yang di dapatkan dalam pelatihan ini, pada teman dan sahabat. Sehingga anak mudo kita di Payakumbuh, peduli dengan adat dan budaya Minangkabau," pesannya.

"Semoga informasi dan ilmu yg diterima oleh Niniak mamak dan Bundo kanduang bisa diteruskan di nagari masing-masing. Makanya kami di DPRD juga sangat mendukung kegiatan yang dilaksankan Disparpora ini. Dengan kegiatan ini tentu kearifan lokal kita bisa terus dilestarikan sampai masa yang akan datang," tutupnya.

Sementara itu Kadis Parpora Kota Payakumbuh Desmon Korina menyebut bahwa pelatihan adat tersebut akan diikuti oleh 150 orang peserta yang dibagi kedalam tiga gelombang. Dan setiap gelombangnya akan dilaksanakan selama tiga hari.

"Untuk gelombang I diikuti oleh Niniak Mamak di 10 Nagari Payakumbuh. Gelombang II diikuti oleh Bundo Kandung 10 Nagari, dan Gelombang III nya diikuti oleh Rang Mudo dan Puti Bungsu Nagari se-Kota Payakumbuh," terangnya.

"Dan setiap gelombangnya akan diikuti oleh 50 orang peserta. Dimulai hari ini sampai tgl 22 Juni mendatang," pungkasnya.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti Asuhan Aisyiyah yang berada di Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur dinilai oleh tim penilai lomba pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat, Selasa 7 Juni 2022.

Hadir pada acara tersebut Walikota Payakumbuh diwakili oleh Asisten III Ifon Satria Chan, Kasat Pol PP Dony Prayuda dan Kepala Dinas Sosial Erwan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Payakumbuh Asril Syamsu, Camat Dewi Novita, Lurah se Kecamatan Payakumbuh Timur, Bhabinkamtibmas, Pengurus Panti Asuhan Aisyiyah, Ketua LPM, serta ketua RW dan RT se Kelurahan Padang Tiakar.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Payakumbuh Asril Syamsu dalam sambutannya menyampaikan dimana perkembangan Panti Asuhan Aisyiyah dari tahun ketahun selalu ada peningkatannya. Disegi kegiatan sudah banyak yang dilakukan dalam membina dan mengajarkan anak-anak, baik dibidang sosial dan juga diwirausaha. 

"Dengan masuknya LKS Panti Asuhan Aisyiyah pada  penilaian lomba pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat ini, kami ucapkan terimaksih kepada tim penilai. Setelah dilakukan penilaian kelapangan dan disatukan dengan penilaian presentase pengurus hari sebelumnya, semoga Aisyiyah bisa keluar jadi pemenang, kok ndak bisa juara 3 juara 1 pun dak baa," kata Asril Syamsu dan diaminkan oleh Camat Dewi Novita serta Lurah Padang Tiaka Arman.

Selanjutnya Asisten III Kota Payakumbuh Ifon Satria Can menyampaikan, dari 4 pilar yang dilombakan Payakumbuh masuk nominasi keempat pilarnya. Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diwakili oleh Kecamatan Payakumbuh Utara serta penilaian Ketua Karang Tarunanya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diwakili oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan, terakhir Lembaga Kesejahteraan Sosial diwakili oleh Kecamatan Payakumbuh Timur tepatnya di Kelurahan Padang Tiakar.

Kepada tim penilai, Asisten III katakan inilah nyata dan realnya Panti Asuhan Aisyiyah. Terkait apa-apa saja yang telah disampaikan melalui paparan yang dilakukan di Propinsi hari sebelumnya, silahkan  ditanyakan langsung kepada pengurus. Baik itu kegiatan sosialnya serta kegiatan yang yang lain yang telah dilakukan beberapa tahun belakangan ini. 

"Pemerintah Kota Payakumbuh melalui dinas terkait, selalu melakukan kerjasama dengan lembaga sosial yang ada di Kota Payakumbuh. Begitu juga dengan  Panti Asuhan Aisyiyah ini, kita selalu mensuport  kegiatannya dan juga membantu untuk kemajuannya," kata Ifon Satria Can.

Sementara tim penilai yang diwakili oleh H. Misral Gani menyampaikan, dimana tujuan dari penilaian ini adalah untuk pembinaan kepada LKS nya. Adapun yang kita nilai, disamping melihat yang dipaparkan oleh perwakilan Aisyiyah di Propinsi, kita juga akan melihat manajementnya. Karena ini sangat penting untuk kemajuan suatu lembaga tersebut.

Misral Gani jelaskan LKS ini sangat berguna dan bermamfaat oleh pemerintah. Karna sebahagian dari tugas pemerintah telah dikerjakannya. LKS melakukan pembinaan juga lakukan kepedulian  serta penentasan kemiskinan melalui kewirausahaan yang dilakukan. Terkait hal tersebut Misral Gani berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan dan membantunya.

Kepada pengurus yayasan, Misral Gani sampaikan agar jangan melakukan tindakan yang tidak baik atau memperkaya diri sendiri melalui yayasan. Yayasan harus bertanggung jawab kepada anak-anak yang dibinanya,baik itu kebutuhannya serta yang lainnya. Jika kita tidak bisa menyanggupinya, jangan kerjakan dan jangan paksakan.

"Tugas ini mulia, tapi ingat semuanya akan kita pertanggung jawabkan nantiknya," kata Misral. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan pelatihan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Kadis Parpora, Kadis Kominfo, Kadis DP3AP2KB, Kabag Kesra, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang kota Payakumbuh, Ketua KAN dan Bundo Kanduang Nagari se-Kota Payakumbuh serta tamu undangan lainnya.

Asisten I Dafrul Pasi mengatakan, pelatihan adat merupakan suatu kegiatan adat budaya yang dilaksanakan untuk seluruh nagari yang ada di Payakumbuh. Dengan tujuan akhir bisa meningkatkan kualitas SDM disegi kebudayaan, serta untuk pelestarian adat dan budaya di Payakumbuh.

"Alhamdulillah, tahun ini bisa kita laksanakan lagi. Setelah dua tahun belakangan ini fakum akibat pandemi covid-19," kata Asisten I Dafrul Pasi.

Selain itu Dafrul juga berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius. Supaya apa yang disampaikan oleh narasumber dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Harapan kita tentu sehabis ini apa yang didapat disini bisa juga diteruskan kepada anak kemenakan kita, untuk terus menjalankan norma-norma adat dalam kesehariaannya," ucapnya.

“Dan untuk generasi muda khususnya, harus bisa melestarikan dan menjaga adat budaya kita agar tetap bertahan dan selalu terjaga kemurniaanya," tukuknya.

Sementara itu Kadis Parpora Kota Payakumbuh Desmon Korina menyebut bahwa pelatihan adat tersebut akan diikuti oleh 150 orang peserta yang dibagi kedalam tiga gelombang. Dan setiap gelombangnya akan dilaksanakan selama tiga hari.

"Untuk gelombang I diikuti oleh Niniak Mamak di 10 Nagari Payakumbuh. Gelombang II diikuti oleh Bundo Kandung 10 Nagari, dan Gelombang III nya diikuti oleh Rang Mudo dan Puti Bungsu Nagari se-Kota Payakumbuh," terangnya.

"Dan setiap gelombangnya akan diikuti oleh 50 orang peserta. Dimulai hari ini sampai tgl 22 Juni mendatang," tambahnya.

Dikesempatan itu juga, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura mengharapkan kedepannya kegiatan pelatihan adat dan budaya ini bisa dilaksankan disetiap kelurahan atau di masing-masing nagari.

"Dengan begitu peserta yang mengikutinya tentu bisa lebih banyak dari hari ini. Dan ilmu yang disampaiakan narasumber bisa lebih tersampaikan kepada masing-masing peserta," harapnya.

Lebih lanjut dia menyebut, "Kami di DPRD juga sangat mendukung kegiatan yang dilaksankan Disparpora. Dengan kegiatan ini tentu kearifan lokal kita bisa terus dilestarikan sampai masa yang akan datang," lanjutnya.

Dari sisi LKAAM dan Bundo Kanduang, disampaikan Plt. Ketua LKAAM Kota Payakumbuh Hendri Donal Dt. Paduko Rajo Nan Bagonjong, sangat mengapresiasi dan menyokong kegiatan yang difasilitasi oleh Pemko Payakumbuh melalui Disparpora tersebut.

"Kita di LKAAM dan Bundo Kanduang sangat mensuport sekali kegiatan ini. Sebab dengan ini para generasi muda kita nantinya bisa terus menjaga budaya lokal. Jangan sampai terkontaminasi oleh budaya luar. Makanya kita berterimakasih sekali kepada Pemko Payakumbuh," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Kabar gembira bagi masyarakat Kota Payakumbuh, karena sekarang membayar pajak daerah lebih mudah dengan adanya aplikasi QRIS Pajak Kota Payakumbuh yang diluncurkan secara resmi di Aula Ngalau Indah Kantor Wali Kota, Senin (6/6).

Hadir Wali Kota Riza Falepi, Asisten II Elzadaswarman, Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama, Kepala Bank Nagari Pusat yang diwakili Divisi Dana dan TI Roni Edrian, Kepala BKD Syafwal, dan Kepala Cabang Bank Nagari Kota Payakumbuh Oktra Firdaus. Semetara itu peserta dari perwakilan Wajib Pajak PBB/P2, Hotel, Restoran/Rumah Makan, Air Tanah, Reklame, Parkir. BPHTB, dan Hiburan, lebih kurang 100 orang.

Kepala BKD Syafwal dalam sambutannya menyampaikan dasar hukum pelaksanaan QRIS Dinamis ini, yang pertama ada Kepres Nomor 3 Tahun 2021, tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.

Kedua ada Permendagri Nomor 56 Tahun 2021, tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Mendorong penyusunan roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai dasar dalam pelaksanaan elektronifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Keempat, Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 500.5/150/WK-PYK/2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Payakumbuh.

"Quick Response Code Indonesian Standard Dinamis (QRIS) merupakan implementasi proyek perubahan kami selaku peserta PKN 2 Angkatan V pada Puslatbang KMP LAN RI Makassar, pembaharuan manajemen pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital menggunakan QRIS Dinamis, percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Payakumbuh serta sosialisasi, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat Kota Payakumbuh pada umumnya dan wajib pajak serta wajib retribusi pada khususnya," kata Pria yang akrab disapa Abak itu.

Sementara itu, Kepala Bank Nagari Pusat yang diwakili Divisi Dana dan TI Roni Edrian menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh sebagai pemerintah daerah yang pertama di Sumatera Barat melaunching pamakaian QRIS Dinamis.

"Dari 2 kota yang direncanakan yakni Padang Panjang dan Payakumbuh, Kota Randang membuktikan komitmen dan kinerjanya," kata Roni.

Roni juga menjelaskan aplikasi ini menjangkau pengguna dengan layanan di 46 bank dan 15 BPD, dan 58 non bank lewat dompet digital dan aplikasi pembayaran non tunai lainnya.

"Penggunaan QRIS ini anytime and anywhere, bisa kapan saja dan dimana saja nanti angkanya muncul sudah bisa langsung bayar, bisa juga dengan mobile banking Bank Nagari," ungkapnya.

Dari sisi Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama, menyebutkan tanda masyarakat suatu bangsa yang maju, adalah mulai beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non tunai, artinya mengurangi pemakaian uang tunai

"Sistem pembayaran berbasis handphone atau smartphone ini memperkuat budaya pemakaian non tunai. Bahkan sudah ada di outlet dan toko yang ada di pasar, tersedia stiker QRIS, yang paling banyak disediakan bank pemerintah dan bank nagari. Dengan adanya QRIS maka semakin kekinian, moderen, dan bukti dari negara maju adalah negara yang masyarakatnya terbiasa dengan pembayaran non tunai atau digital.

"Tak hanya di masyarakat umum, pemerintah juga sudah lama mengimplementasikan pengeluaran non tunai. Sekarang dengan adanya QRIS sebagai platform penerimaan secara non tunai," ulasnya.

Wahyu Purnama menambahkan pihaknya mengapresiasi Pemda dan Bank Nagari yang begitu tinggi semangatnya merealisasikan penerimaan pajak daerah, Kota Payakumbuh bukan hanya mempercepat tapi langsung merealisasikannya.

"Perlu diketahui QRIS statis adalah pengguna aplikasi yang menentukan bayarannya seperti ketika seseorang belanja di restoran, sementara QRIS Dinamis untuk pajak ini besarannya sesuai dengan data yang bersangkutan,  berapa pajak yang harus dibayarkan sudah tertera," ulasnya.

Wahyu juga mengajak setiap masyarakat untuk membiasakan transaksi dengan menggunakan QRIS. Dengan adanya penggunaan QRIS, meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Saat ini di Sumbar, katanya merchant atau pedagang, rumah ibadah, dan rumah sakit sudah ada 264.000 lebih pengguna QRIS. Tapi baru digunakan 200000an orang, perlu ditingkatkan literasi digitalnya.

"Saya mengajak yang hadir untuk mensosialisasikan kepada anggota keluarga, bahwa penggunaan QRIS tak hanya cepat namun juga akurat. Buktinya transaksi QRIS di Kota Payakumbuh mencapai 3 ribuan transaksi dengan nominal sekitar 1,55 miliar," ujarnya.

Senada, Wali Kota Riza Falepi yang diwakili Asisten II Elzadaswarman mengatakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

"Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah," kata pria yang akrab disapa Om Zet itu.

Om Zet menambahkan, berdasarkan data APBD tahun 2020, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya lebih kurang 26,49%. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah paling kecil dimiliki oleh kabupaten dengan rata-rata sebesar 12,81%. Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang berkontribusi sebesar 71,64%. 

Untuk Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, kontribusi PAD terhadap total APBD tahun 2020 adalah 16,16% dan pada tahun 2021 adalah 13,33%. 

"Rendahnya kontribusi PAD tersebut salah satunya diakibatkan terjadi pendemi covid 19, yang telah mewabah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pendemi covid 19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah perilaku masyarakat beralih ke tren ekonomi nirsentuh (contactless economy). Semua transaksi perdagangan, layanan publik dan jasa keuangan didorong untuk dilakukan tanpa tatap muka," jelasnya.

Mantan Kadis Kesehatan itu mengakui, perkembangan digitalisasi khususnya transaksi pembayaran secara online, peningkatan transaksi Uang Elektronik dan E-Commerce yang signifikan mendorong pemerintah daerah melakukan perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah.

"Data Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Nasional untuk Kota Payakumbuh berada di angka 85,8% dan sudah berada pada tahap digital namun pada aspek realisasi penerimaan menggunakan QRIS masih belum memadai," jelasnya.

Untuk mendukung percepatan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, kata Om Zet maka Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha mengembangkan perluasan kanal pembayaran secara elektronik khususnya dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

"Pemerintah kota Payakumbuh telah menerbitkan surat keputusan Walikota Nomor : 500.5/150/WK-PYK/2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Payakumbuh," tukuknya.

Lebih jauh, Om Zet menerangkan, melalui TP2DD , Pemerintah Kota Payakumbuh perlu membangun sebuah kebijakan yang dapat memperbaiki tatakelola peningkatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Disinilah peran Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah dan sekaligus sekretaris TP2DD, yang memiliki kewenangan dan fungsi sebagai pemungut pajak daerah dan koordinator pemungutan retribusi daerah, membuat terobosan-terobosan baru bersama semua stakeholder untuk bersinergi dan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh agar peningkatan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan di APBD dapat diwujudkan," ujarnya.

Om Zet menerangkan kalau Implementasi dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang tersedia saat ini khususnya dalam penerimaan pajak daerah adalah ATM, Internet Bangking, Mobile Bangking. Sementara untuk pembayaran retribusi daerah saat ini sudah ada yang menggunakan kanal pembayaran non tunai menggunakan QRIS statis seperti di Retribusi KIR, Retribusi Pasar dan Retribusi Pariwisata. 

"Namun dengan luasnya penggunaan digitalisasi pada saat ini khususnya penggunaan Uang  Elektronik berbasis server maka pemda kota Payakumbuh berusaha untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam melakukan pembayaran," katanya.

Kondisi Wajib Pajak dan wajib Retribusi Daerah Payakumbuh, diakui Om Zet, juga tidak semuanya memiliki rekening yang sama dengan Bank RKUD sehingga apabila wajib pajak dan wajib retribusi daerah melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan ada tambahan biaya administrasi karena perbedaan Bank. 

"Salah satu terobosan pembaharuan pemungutan pajak dan retribusi daerah melakukan perluasan Kanal Pembayaran digital yang mendukung seluruh platform aplikasi pembayaran elektronik khususnya uang elektronik berbasis server (shoppe, dana, Gopay, dll) serta kanal pembayaran yang tidak terbatas hanya satu Bank saja namun mendukung pembayaran antar bank tanpa biaya administrasi. Salah satu kanal pembayaran digital yang mendukung proses tersebut adalah dengan menggunakan QRIS," tukuknya.

QRIS sendiri diperkenalkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan kode QR, dengan adanya standar ini maka seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda dan tidak dikenakan biaya administrasi. Selain itu standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. QRIS yang diperkenalkan Bank Indonesia terdiri atas QRIS Statis dan Dinamis. 

QRIS Dinamis sangat cocok digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah dan retribusi Daerah tertentu. Kelebihannya adalah Satu QR Code satu Transaksi pembayaran, sehingga pembayarannya lebih cepat, mudah dan aman dalam satu genggaman. Wajib Pajak tidak perlu lagi harus mendatangi MALL Pelayanan Publik atau Teller Bank maupun ATM, tetapi cukup melakukan transaksi pembayaran di smartphone masing-masing sehingga juga menghemat waktu serta aman bertransaksi.     

Om Zet mengatakan kalau Pembayaran Pajak Daerah secara digital melalui QRIS Dinamis merupakan terobosan baru kepala Badan Keuangan Daerah sebagai salah seorang peserta PKN Angkatan V pada Puslatbang KMP LAN RI Makassar utusan Pemerintah Kota Payakumbuh. 

"Atas nama Pemerintah Daerah, Kami mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini, yang dibranding dengan nama “KOPAJA PEDATI”  strategi kolaborasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui perluasan kanal pembayaran digital. Harapan kami semua rangkaian milestone jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat saudara selesaikan. Sehingga pada saatnya peningkatan PAD dapa kita capai secara optimal dan ETPD bisa Kita terapkan tidak saja sebatas pendapatan daerah tetapi juga terhadap belanja daerah,"  kata Om Zet.

Om Zet menjelaskan, untuk saat ini juga Pemerintah Kota Payakumbuh telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Nagari cabang Payakumbuh dan BNI 46 cabang Payakumbuh menjadi Bank persepsi pembayaran Pajak Daerah, selanjutnya kedepannya Kita juga akan menjajaki kerjsama dengan Bank umum pemerintah lainya yang ada wilayah Payakumbuh sebagai Bank persepsi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah. 

"Kepada Kepala perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas pembinaannya terhadap percepatan ETPD Kota Payakumbuh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada semua perwakilan wajib pajak daerah yang menjadi pioner sebagai pembayar pajak secara digital hari ini serta seluruh stakeholder yang telah bahu membahu mensukseskan ETPD Kota Payakumbuh. Selanjutnya juga kami sampaikan kepada Kepala SKPD Pengelola Retribusi Daerah bersama-sama dengan BKD untuk mempercepat perluasan kanal pembayaran digital khususnya retribusi daerah dan melakukan sosialisasi, edukasi serta literasi digital ditengah-tengah masyarakat. Sehingga nantinya tercipta kepatuhan sukarela wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar kewajiban perpajakannya," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--Sempat ta

Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di Bulan Ramadhan 1443 H Tahun Pelajaran 2021/2022, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah mengeluarkan surat edaran 421.2/325-4/Dikdas-Pyk/2022 yang include mengatur tentang jam kegiatan Pesantren Ramadhan dan PBM yang dilaksanakan dengan ketentuan untuk masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk PAUD digelar pada pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, sama dengan SD Kelas Rendah pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Sementara itu, SD Kelas Tinggi pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dan untuk SMP pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril kepada media, Selasa (5/4), mengatakan pada minggu pertama bulan Ramadhan, yakni tanggal 4 sampai dengan 9 April 2022 dilaksanakan khusus untuk kegiatan Pesantren Ramadhan dan pada minggu setelahnya dilaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) seperti biasa.

“Selama bulan Ramadhan kegiatan Pesantren Ramadhan dan PBM dilaksanakan di Sekolah dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 secara ketat,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Dinas bertitel Doktor itu, peserta didik dianjurkan melaksanakan kegiatan ibadah di malam Bulan Ramadhan di mesjid tempat tinggal mereka dan mengisi Buku Agenda Bulan Ramadhan.

Tujuan dari pelaksanaan Pesantren Ramadhan adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, membangun sikap dan karakter berdasarkan nilai-nilai agama, budaya bangsa dan budaya lokal, serta menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan terlarang menurut ajaran agama, hukum dan budaya lokal.

“Kita harapkan setelah ikut Pesantren Ramadhan, kualitas iman dan ibadah peserta didik meningkat, pengamalan ibadahnya semakin terampil, punya wawasan dan pemahaman tentang konsep ajaran agama, hafal beberapa ayat pilihan secara tartil, dan karakter peserta didik sesuai budaya sekolah,” kata Dasril.

Sementara itu, terkait teknis pelaksanaannya, Kabid Dikdas Fiqih Rahmat kepada media menjelaskan materi yang diajarkan selama pelaksanaan Pesantren Ramadhan itu dibagi berdasarkan jenjang pendidikan anak didik.

Untuk PAUD diberikan materi pengertian puasa, sahur, imsak dan berbuka puasa, kemudian dijabarkan jenis puasa, orang yang wajib berpuasa, orang yang tidak boleh berpuasa, niat puasa dan doa berbuka puasa. Tak lupa materi tentang kegiatan yang dianjurkan dan dilarang selama berpuasa, cara mengqoda puasa yang batal (orang tua, orang sakit ibu hamil).

“Anak-anak PAUD juga diberikan materi dasar tentang pengertian zakat, jenis zakat, perbedaan zakat dengan infak dan sadaqah dan orang yang berhak menerima zakat. Salat idul fitri mulai dari takbir, tempat shalat, tata cara, bacaan, dan praktek salat ied,” kata Fiqih.

Sementara itu, terang Fiqih, Untuk Sekolah Dasar (SD) mereka belajar aqidah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT, belajar implementasi nilai-nilai akhlak peserta didik dalam moderasi di lingkungannya (akhlak orang tua, guru dan sesama).

“Mereka juga belajar sejarah tentang 10 Sahabat Rasullullah yang dijamin masuk surga, pemahaman fiqih seperti taharah, wudhu, dan tayamum, serta fiqih ibadah bagaimana menyempurnakan ibadah salat. Nanti akan diselingi dengan lomba-lomba keagamaan,” terang Fiqih.

Terakhir, kata Kabid Fiqih, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) pelajaran agamanya cukup kompleks. Mulai dari pelaksanaan salat jenazah, zikir pagi dan petang, Sirah Nabawiyah tentang Muhammad Al Fatih, dampak positif dan negatif media sosial dan cara bijak penggunaan media sosial, batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, adab di era modern, Birrun Walidain, Ghozul Fikri, Makrifah Allah, dan Mahabbah sesuai syariat Islam. (Rel/MS)