NetralPost.net

Limapuluh Kota,netralpost -- Sektor Industri Kecil- Menengah (IKM) tak dapat disangkal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah, sehingga peningkatan kapasitas IKM terus menjadi fokus Pemerintah Daerah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memperluas jangkauan pasar dan daya saing IKM yakni melalui transisi sistem pemasaran menggunakan teknologi digital. Untuk mendukung peningkatan kemampuan digitalisasi IKM tersebut, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) menyelenggarakan Pelatihan digitalisasi manajemen dan pemasaran produk IKM bagi 50 orang pelaku industri di Limapuluh Kota. Diselenggarakan di Hotel Shago Bungsu II Lubuak Batingkok, pelatihan dibuka secara langsung oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro. Turut hadir pada kegiatan pembukaan pelatihan, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asta, Kepala Dinas Perinaker Ferry Chofa, dan narasumber yang berasal dari ISI Padang Panjang Ferry Fernando beserta tim pendamping.

Bupati Safaruddin dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Pelatihan kali ini sehingga dapat menjadikan IKM yang ada di Limapuluh Kota "Naik Kelas". Seterusnya Beliau menyebutkan keluhan utama dari IKM di Limapuluh Kota dihadapkan pada kesulitan untuk memasarkan produknya karena hanya dilakukan secara konvensional. Dengan pelaksanaan "Transfer Ilmu" selama tiga hari tersebut, Bupati berharap dapat membantu para pelaku UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin inovatif dan lihai dalam dunia pemasaran digital. "Tantangan bisnis di era digitalisasi media ini membutuhkan kompetensi tersendiri, sehingga para pengusaha harus mampu beradaptasi dan bertahan terhadap gempuran kemajuan zaman", ungkap Bupati Safaruddin. Tidak hanya itu, Bupati Safaruddin menjelaskan  dengan berbagai hambatan baik dari faktor kondisi geografis, maupun sumber daya manusia itu sendiri tentu pelatihan kali ini dapat menjadi harapan bagi para pelaku UMKM di Lima Puluh Kota agar lebih mahir mengakses dan mengelola digital marketing. Pada bagian lain penyampaiannya, Bupati Safaruddin juga berpesan kepada dinas dan instansi terkait untuk terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para peserta, agar dapat terus mengembangkan strategi dan kompetensinya dalam menghadapi era revolusi industri.

Sebelumnya Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra dalam pengarahannya mengajak para pelaku usaha untuk bertukar pikiran serta menimba ilmu sebanyaknya dari para narasumber dan peserta lainnya, sehingga dapat disebarluaskan kepada rekan IKM lain yang ada di Limapuluh Kota. Seterusnya Deni Asra juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Limapuluh Kota dengan ISI Padang Panjang yang terwujud dalam pelatihan kali ini. "Dengan pelatihan yang dilaksanakan, semoga dapat memberikan wawasan terhadap pelaku usaha terutama dalam pemasaran produk secara online", harap Deni Asra.

Sementara itu, Kepala Bidang pembinaan dan pengawasan Industri Zulfahmi dalam laporan singkatnya menjelaskan, pelatihan kali ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha serta meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Seterusnya, Zulfahmi menjelaskan, setelah melalui verivikasi IKM, telah terpilih sebanyak 50 IKM dari berbagai komoditas tenun, sulaman, batik tulis dan aneka makanan yang ada di Limapuluh Kota untuk diberikan pelatihan selama tiga hari dari tanggal 5-7 September 2022. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Wali Kota Riza Falepi meminta aparatur di kelurahan untuk door to door secara bertahap ke rumah-rumah warga untuk memastikan masyarakatnya telah memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

"Utamakan datangi rumah orang miskin, pastikan mereka dapat BPJS. Tolong jaga ritme pengawasan meski capaian kita dudah cukup tinggi, hanya sekitar 4 persen lagi," kata Riza saat pencanangan universal health coverage (UHC) kepesertaan JKN-KIS di lantai III kantor wali kota, Selasa (6/8).

Riza mencemaskan adanya masyarakat yang ikut BPJS mandiri, namun kemudian saat mereka sakit dan dirawat di rumah sakit, mereka menjadi kesusahan, istilahnya sakit jadi miskin (Sadikin).

Riza menginginkan agar universal health coverage (UHC) dapat dipertahankan, pihaknya terus berupaya agar setiap warga punya kartu BPJS, tetapi persoalan klasiknya masih ada orang yang tidak peduli dengan kesehatan, menganggap enteng urusan BPJS.

"Orang yang tidak peduli ini banyak yang pas sakit baru cari saya. Padahal kita selalu nyinyir sedikit dengan masyarakat, apakah BPJSnya terus aktif," kata Riza.

Sementara itu, tandasnya, Pemerintah Kota Payakumbuh masih punya anggaran, namun tak tersalurkan, masih ada sekitar 500 kuota yang tersedia, termasuk slot bagi bayi yang baru lahir.

"Jangan dibiarkan tidak terpenuhi, sementara sudah dianggarkan, ini perlu dimaksimalkan, anggaranpun takkan jadi silpa. Saya minta dengan sangat camat dan lurah tolong kontrol kepesertaan BPJS warganya, cek mereka yang ikut secara mandiri atau dibantu pemda," tegasnya.

Riza juga meminta agar pendataan peserta BPJS yang ditanggunh pemerintah jangan salah sasaran. Yang sering lupa itu mengingatkan masyarakat saat mereka yang berurusan dengan dinas yang melayani administrasi kependudukan.

"Ada yang ikut BPJS namun menunggak karena masalahnya tak kuat membayar, kalau mereka layak dibantu maka berikan bantuan melalui BPJS yang ditanggung pemerintah. Kita sudah punya aturan Perwako tentang peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang bisa didaftarkan Pemko Payakumbuh," katanya.

Riza juga mengingatkan bawahannya agar berorientasi melayani masyarakat, urusan BPJS ini menjadi perhatian bersama-sama.

"Jangan dibiarkan data yang sedikit ini membuat lalai, kita naikkan menuju 100 persen," tukuknya.

Sementara itu Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi Eddy Sulistijanto Hadie menyampaikan selama lebih dari delapan tahun berjalan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Jumlah kepesertaan program ini telah mencapai lebih dari 244,6 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia, yang berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah.

"Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas niatan mulia Pemerintah Kota Payakumbuh, yang berkomitmen mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta Program JKN-KIS," ujarnya.

Ditambahkan Eddy, per September 2022 jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui Program JKN-KIS di Kota Payakumbuh sebanyak 136.382 jiwa atau sudah 96.17 % dari Jumlah penduduk sebanyak 141.813 jiwa. 

"Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Payakumbuh, kami yakin perlindungan Program JKN-KIS akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Payakumbuh," tukuknya.

Terakhir, Eddy menyampaikan hingga saat ini untuk pemenuhan hak peserta dalam rangka mendapatkan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 27.549 Fasilitas Kesehatan seindonesia, dan untuk Kota payakumbuh BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 17 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan 5 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan se Kota Payakumbuh.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Febri Yanti, Ketua Tim Koordinasi Pemerintah Daerah Dafrul Pasi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Yuneri Yunirman, Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Payakumbuh.

Juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Wako Riza Falepi dengan BPJS Kesehatan serta penyerahan kartu JKN-KIS secara simbolis kepada masyarakat. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Ketua Kwarcab 0314 Payakumbuh Rida Ananda mengucapkan selamat datang kepada para kontingen Jamnas di Payakumbuh. Serta rasa terimakasih, karena telah menjaga nama baik Kota Payakumbuh di kancah nasional.

"Selamat bergabung lagi di Pramuka Kota Payakumbuh, semoga apa yang didapat selama jamnas kemaren bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terimakasih kami ucapkan, karena Payakumbuh bisa menjadi panutan bagi daerah lain," kata Sekda Rida Ananda.

Rida menyebut, selain banyaknya manfaat yang didapat, saat Jamnas tersebut merupakan momen yang sangat baik untuk saling bersilaturahmi dengan kontingen daerah lain, karena dari Sabang sampai Merauke berkumpul disana.

"Selain membentuk mental dan kepribadian, kegiatan ini bisa merajut tali persaudaraan karena ada perwakilan dari seluruh Indonesia. Kalau adek-adek tidak memanfaatkan itu sungguh merugi sekali," terangnya.

Untuk kemajuan Pramuka di Payakumbuh kedepannya Rida mengatakan bersama jajaran kepramukaan akan terus memberikan pembinaan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas. 

"Semoga anak-anak kita ini bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, karena orang yang hebat itu adalah orang yang bermafaat bagi orang lain. Serta yang bisa membentengi diri kita itu ya kita sendiri. Makanya perlu ditanamkan sejak dini," ujarnya.

"Dan jangan lupa untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di sekolah. Supaya pramuka kita semakin maju lagi," tukuknya.

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Kwarcab 0314 Payakumbuh Iwan yang ikut mendampingi saat Jamnas XI, Pramuka Payakumbuh patut berbangga, karena untuk pemasangan tanda peserta diwakili oleh kontingen Pramuka Kota Payakumbuh.

"Pemasangan itu diwakili oleh Ruhel Lethfi dan disematkan langsung oleh Ketua Kwarnas, Kakak Budi Waseso. Se Indonesia adek kita ini yang mewakili kan sungguh luar biasa itu," ucapnya.

"Dan selama disana banyak kegiatan dan pengalaman baru yang didapat oleh kontingen kita. Semoga ini bisa diteruskan ke rekan-rekan di Payakumbuh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya. 

Dalam penyambutan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh yang diwakili sekretaris Delni Putra beserta jajaran. (Yon)

Arosuka, netralpost.net --- Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2021 Dinas PTSPNAKER bersama Kominfo mendapatkan nilai Evaluasi A. Evaluasi dilaksanakan secara zoom meeting bersama Kementerian PAN RB.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah : Medison, S.Sos, M.Si, Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, Camat Se-Kabupaten Solok ,Kepala Bidang terkait dari Masing-masing OPD.

Dalam Sambutannya Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si  memberikan Gambaran Daerah Kabupaten Solok yang telah berdiri selama 109 tahun dengan segenap potensi dan kondisinya, pada periode pemerintahan Bupati H. Epyardi Asda, M.Mar untuk masa jabatan 2021-2025.

Pada tayangan tersebut tentu senada dengan Visi Misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten solok yakni "Mambangkik Batang Tarandam Menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat" yang terbagi menjadi enam misi yaitu diantaranya.

Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat, Meningkatkan Infrastruktur yang Lebih Baik, Meningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Kabupaten Solok.

Sekda Kabupaten Solok menyamapaikan bahwa, "Terkait ketidak hadiran Bupati Solok, Sekretaris daerah menyampaikan permintaan maaf dimana saat yang sama terdapat kegiatan Vidcon Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Terkait Inflasi Yang terjadi di Indonesia", Ujarnya.

"Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, salah satu upaya kita ialah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Oleh karena itu, Sebagai Bagian dan Kewajiban kita dalam memperbaiki diri yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah penyempurnaan dan perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja serta Reformasi Birokrasi. " Tutupnya.(*)

Arosuka, netralpost.net - Kominfo. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta Sosialisasi Kebijakan Menkeu terkait dengan Kebijakan Recofusing 2% DAU dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, Senin (05/09/22) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. 

Rapat yang di pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti secara virtual oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar, Ketua DPRD Kab. Solok Dodi Hendra, Forkopimda, Askor Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. Syahrial, MM, dan Kepala OPD lingkup Pemda Kab Solok. 

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan beberapa poin penting dalam rakor ini, diantaranya kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari negara - negara di dunia termasuk indonesia. Indonesia termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi, sehingga tidak menjadi sebesar negara negara lain. Saat ini, inflasi indonesia mencapai 4,94 %. Lebih rendah dari inflasi banyak di negara di dunia. Namun lebih tinggu dari target maksimal yang di patok pada angka 4 %. 

“ Pemerintah Pusat saat ini tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsudi energi semaksimal mungkin “ ujarnya. 

Terkait hal itu, Tito meminta untuk membentuk dan mengaktifkan satgas ketahanan pangan, memangaatkan bantuan sosial dan belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kenaikan inflasi. Lalu mendorong distribusi pangan fari daerah surplus ke daerah minus dengan melakukan kerja sama antar daerah melalui skema swasta dan BUMD

“ Aktifkan TPID, Lakukan pemantauan harga pangan setiap hari. Dapatkan informasi penyebab terjadi kenaikan harga dan laporkan setiap hari dan kepada OPD terkait agar mengantisipasi faktor cuaca agar produksi antarwaktu dan antarwilayah tetap terjaga. Terapkan pemberian subsidu BBM untuk angkutan pangan dan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), “ sebutnya

Diakhir arahannya Tito berpesan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar melakukan rapat bersama Forkopimda untuk membahas mengenai Mitigasi Inflasi dan dampak kenaikan BBM. ( * )

Arosuka, netralpost.net --- Bupati solok Capt. H. Epyradi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar beserta jajaran melakukan rapat paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian laporan hasil Pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun-2022, Senin, (05/09/2022).

Turut menghadiri, Ketua DPRD kab.solok Dodi Hendra, Staf Ahli Wakil ketua DPRD l, Ivoni Munir, Wakil ketua DPRD ll, Lucki Efendi, Forkopimda, Sekertaris Daerah, Medison, S.Sos, M.Si, Sekretaris DPRD, Zaitul Ikhlas, Anggota DPRD Kabupaten Solok,Asisten II, Drs. Syahrial, MM, Asisten III, Editiawarman, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Eva nasri S,Mm, Kepala OPD, Camat Se-Kabupaten Solok, Tamu undangan lainnya.

Bupati solok dalam penyampaian nya Allhamdulillah pada siang hari ini bertepatan pada tanggal 5 September 2022 kita semua atas nama rakyat sudah menyepakati tentang perubahan anggaran tahun 2022 untuk  Kabupaten Solok yang kita cintai ini. “ Atas nama bupati saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh bapak-bapak ibuk-ibuk atau Dewan yang terhormat bersama seluruh SKPD yang membahas di Kota Padang, dimana hasilnya mudah-mudahan bisa memberikan capaian positif untuk membangun Kabupaten Solok yang kita cintai ini.” Epyardi asda mengucapkan sangat senang sekali dimana dengan  adanya perubahan anggaran ini maka adanya penambahan dari keuangan Provinsi yang dapat kita gunakan untuk pembangunan di Kabupaten Solok,Epyardi juga berharap waktu yang tinggal beberapa bulan ini dapat di gunakan untuk semua program yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya Epyardi mengucap “Saya atas nama Bupati mengucapkan terimakasih kepada bapak bapak, ibuk ibuk, anggota dewn semuanya dan beserta seluruh SKPD yang sudah bekerja sungguh sungguh, dan saya berharap semua program ini betul betul dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Solok.“ Akhir kata Epyardi meminta agar semua bekerja sama untuk memajukan kabupaten solok,supaya kita tetap berjaya dan bersama membangkik batang tarandam serta menjadikan kabupaten solok yang terbaik di Sumatera Barat,Ujarnya. (*)

Limapuluh kota,netralpost -- Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  Alykas bersama 30 PKBM lainnya di Limapuluh Kota tentu dapat menjadi harapan bersama untuk mengatasi permasalahan anak putus Sekolah di Kabupaten Limapuluh Kota. Disamping pelaksanaan pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah, PKBM harus berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal itu tentu dapat diwujudkan melalui sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan PKBM guna menelurkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan kesetaraan yang terselenggara melalui PKBM. Demikian pokok pikiran yang disampaikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo ketika meresmikan PKBM serta Taman Bacaan Alykas yang berlokasi di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago pada Minggu, 04/09/2022. Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Limapuluh Kota sekaligus Penasehat PKBM Alykas Putra Satria Veri, Ketua TP PKK Limapuluh Kota Nevi Safaruddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati, serta Forkopimca, unsur nagari dan tokoh masyarakat. 

Pada bagian lain penyampaiannya, Bupati Safaruddin mengapresiasi keberadaan PKBM Alykas dibawah naungan Yasasan Tigo Tungku Sajarangan yang merupakan yayasan para perantau dari Limapuluh Kota. "Perhatian besar para perantau yang turut andil dalam peningkatan kualitas pendidikan di Limapuluh Kota khususnya di Jorong Koto Kociak tentu akan menjadi pelecut semangat Pemerintah Daerah untuk bekerja maksimal dalam peningkatan kualitas pendidikan di Limapuluh Kota", ucap Bupati Safaruddin. Lebih jauh, Beliau menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan IPM, Pemkab Limapuluh Kota mendorong seluruh lini pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan hal tersebut dengan peningkatan akses dan layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal, kemudian meningkatkan SDM Pendidikan baik guru dan pelaku pendidikan lainnya melalui Bimtek, Seminar, dan Lokakarya. "Hal lainnya dalam meningkatkan IPM yaitu dengan memenuhi target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesetaraan, serta meningkatkan pengelolaan terhadap bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan PKBM", jelas Bupati Safaruddin. Bupati juga menitipkan pesan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selalu membimbing dan mengarahkan program kerja PKBM dan Taman Baca Alykas. 

Sebelumnya, Putra Satria Veri yang merupakan putra asli VII Koto Talago memaparkan berdasarkan data yang diperoleh, saat ini anak putus sekolah di Jorong Koto Kociak mencapai 25 orang, hal serupa tidak berbeda jauh dengan Jorong lainnya yang ada di Nagari VII Koto Talago. Seterusnya Satria Veri berharap keberadaan PKBM ini dapat menjadi "oase" bagi masyarakat yang mengalami putus sekolah di Koto Kociak maupun jorong sekitar dan Nagari tetangga. "Kami juga berharap, selain perhatian dari pemerintah, masyarakat harus kolektif mengentaskan program putus sekolah ini agar dapat mengembalikan kejayaan VII Koto Talago yang terkenal unggul di bidang Pendidikan", harap Satri Veri. Selain itu, Beliau juga berharap perhatian pemerintah daerah untuk membantu pembangunan PKBM yang representatif tidak hanya di Koto Kaciak saja tetapi 30 PKBM lainnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Mendagri dengan gubernur dan bupati/waikota se Indonesia, Senin (05/09/2022) secara virtual terkait antisipasi dampak kenaikan BBM, Walikota Payakumbuh Riza Falepi langsung menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas). Rapat berlangsung di Aula Randang, Lt. 2 Kantor Walikota Payakumbuh. 

Hadir bersama Walikota dalam Rakortas, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. M. Deni Nurcahyo, Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, Kajari Payakumbuh diwakili Kasi Intel, Sekdako Payakumbuh Rida Ananda, para asisten dan kepala OPD terkait. Turut hadir, Kepala BPS Kota Payakumbuh, Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Payakumbuh dan Pengurus Kadin Kota Payakumbuh. 

Dalam arahannya, Walikota Riz Falepi menekankan bahwa kenaikan BBM bersubsidi pasti akan berdampak kepada berbagai sektor, terutama sektor dunia usaha dan UMKM yang banyak terdapat di Kota Payakumbuh.  Walikota sangat serius mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sebagai ekses kebijakan pemerintah tersebut. 

"Dampak kenaikan BBM ini adalah persoalan besar yang perlu atensi dan support banyak pihak. Tadi sudah disampaikan para menteri dalam Rakor terkait besaran dana yang akan dialihkan sebagai kompensasi kenaikan BBM, sementara kita tunggu petunjuk lanjutan terkait berapa besar dana Bansos yang akan kita salurkan dan siapa saja penerima Bansos tersebut," ujar Walikota. 

Dikatakan, berkaca kepada adanya kasus hukum yang  menjerat pejabat negara yang mengurus dana-dana Bansos sebelum ini, walikota meminta jajarannya untuk belajar dari kesalahan tersebut. 

"Arahan Kapolri dan Jaksa Agung dalam Rakor tadi jelas, bahwa sudah ada aturan hukum seperti Peraturan Menteri Keuangan sebagai panduan penyaluran Bansos. Artinya bekal hukum sudah ada, jadi silahkan ikuti saja aturan, ikuti pola itu. Jangan sampai dinas terkait tidak tahu cara penyaluran dan bagaimana bikin laporannya," terang Walikota Riza Falepi. 

Walikota meminta semua proses perencanaan dan pencairan serta pelaporan penyaluran Bansos nantinya melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 

"Libatkan APIP dalam tim kecil untuk pembahasan BLT dan BSU ini. Jika ada keraguan, jangan segan-segan berkonsultasi dengan rekan-rekan di kepolisian dan kejaksaan, agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari," perintah Walikota Riza sembari meminta rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar lebih sering digelar.

Sementara Kapolres Payakumbuh meminta agar pemerintah daerah mendiagnosa dulu dampak kenaikan BBM ini di Kota Payakumbuh yang ditengarai menyebabkan terjadinya inflasi. 

"Secara nasional tadi disampaikan Mendagri bahwa Sumbar mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu nomor dua tertinggi se Indonesia. Tapi apakah inflasi itu disebabkan kenaikan harga BBM atau faktor lain, jadi itu harus dipastikan dulu," ujar AKBP Alex Prawira. 

Senada, Dandim 0306/50 Kota juga meminta apakah inflasi yang tinggi di Sumbar apakah disebabkan kenaikan BBM atau karena faktor lain. 

"Sejauh ini saya belum melihat dampak langsung kenaikan BBM dan naiknya inflasi Sumbar di masyarakat Kota Payakumbuh. Masyarakat masih adem ayem. Hal ini berbeda jika yang naik harga cabe, masyarakat langsung protes sana sini. Mungkin karena warga disini doyan makan cabe kali ya," ujar Letkol Inf. M. Deni Nurcahyo setengah berkelakar.

Rakortas tersebut akhirnya menyepakati untuk menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait skema penyaluran Bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak. 

"Kita tunggu dulu petunjuk lanjutan pusat, semoga dalam satu atau dua hari ini turun. Silahkan dinas pengelola Bansos dan dana kompensasi kenaikan BBM ini membuat pendataan dulu sembari menunggu petunjuknlanjutan. Nanti kita tinggal disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan," pungkas Riza Falepi. ( Yon)