NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost--- Masalah stunting menjadi perhatian penuh Pemerintah Kota Payakumbuh, hal ini disikapi Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dengan langsung turun lapangan ke kelurahan-kelurahan guna memantau langsung kesiapan kelurahan dalam menghadapi persoalan penyakit stunting ini.

Saat diwawancara media, Rabu (12/10), Rida Ananda berharap Kota Payakumbuh mampu menekan angka stunting menjadi sangat rendah, bahkan sampai di angka Nol. 

"Salah satu kelurahan yang kami kunjungi adalah kelurahan koto tangah Kecamatan Payakumbuh Barat, saat ini, kelurahan ini dinilai sudah siap dalam menyikapi stunting, sampai saat ini Koto Tangah bisa dibilang nol angka stunting," kata Rida.

Rida telah meluncurkan program orang tua asuh di OPD untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak warga kurang mampu di Kota Payakumbuh yang berpotensi stunting. 

Kepala Dinas Kominfo Junaidi dan jajarannya telah memulai terlebih dahulu dengan mengangkat dua anak asuh, satu dari kepala dinas secara pribadi, satu dari jajaran dinas kominfo, beberpaa waktu lalu.

Pada Rabu (12/10), Dinas Perhubungan yang mengangkat anak asuh di Bulakan Balai Kandi, si kembar Aqira dan Aqina. Anak dari Candra dan Meri.

Devitra menyerahkan bantuan seperti beras, susu, dan telur yang bersumber dari sumbangan jajarannya yang ikut menyukseskan program melawan stunting ini. Pihaknya bersama kawan-kawan dinas perhubungan badoncek bersama-sama sebagai upaya menyantuni masyarakat. 

"Kebetulan serentak dengan momentum hari perhubungan nasional, kami menggelar turnamen futsal, dan juga penyerahan bantuan sosial yang sejalan dengan program orang tua asuh yang digagas oleh Wako Rida Ananda. Bantuan ini ada datang dari pihak ketiga atau donatur yang ikut membantu, kami sangat apresiasi," kata Devitra.

Devitra juga mengatakan kenapa Dishub mengangkat anak asuh di Bulakan Balai Kandi, karena kantor Dishub berada di wilayah kelurahan tersebut, maka lebih patur rasanya diberikan bantuan kepada masyarakat yang dekat dengan lingkungan itu.

"Untuk memerangi stunting ini, diharapkan kebersamaan dari seluruh unsur dan elemen masyarakat untuk dapat perhatian terhadap lingkungan," pungkasnya.

Giat itu turut dihadiri oleh Kepala DP3AP2KB Agustion, Lurah Eki yang diwakili sekretaris, dan Bhabinkambtibmas setempat. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Semangat Wali Kota Rida Ananda untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dijawab dengan aksi nyata oleh lurah dan warga di Kota Payakumbuh. Salah satunya di Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat yang menanami lahan tidur dengan cabe dan bawang.

Hal ini mendapat sorotan dari Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi yang datang langsung ke Kota Payakumbuh untuk program bincang pagi dialog luar studio bersama Wako Rida Ananda, Kadiskominfo Junaidi, Camat Ul Fakhri, Lurah Khalid Zamri, dan warga setempat Edi, Rabu (12/10).

Wali Kota Rida Ananda memaparkan sesuai dengan arahan presiden, persoalan inflasi saat ini cukup tinggi di Sumatera Barat, bagaimana mengendalikannya agar harga kebutuhan pokok tidak melonjak tinggi, apa lagi kontribusi cabe dan bawanglah yang membuatnya naik.

"Kira mendorong dan mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memproduksi atau melahirkan tanaman-tanaman yang berkontribusi terhadap inflasi dengan memenamnya di lahan kosong, halaman, atau lewat polibag, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tak perlu beli lagi kepasar," ujarnya.

Ditambahkan Rida, langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan memberdayakan kelompok wanita tani (KWT), dasawisma, dan PKK untuk melakukan giat ini di tengah-tengah masyarakat. Saat ini ada 32 KWT semi aktif, dan yang sangat aktif ada 11 KWT di Kota Randang.

"Kita akan dorong KWT yang kelurahannya berada di kawasan pusat kota yang tak ada lahan untuk melakukan penanaman di polibag. Selain membantu kebutuhan pangan keluarga, program ini juga dapat menjadi peluang mengembangkan ekonomi keluarga, produknya bisa di jual, ada banyak permintaan cabe," ungkap Rida.

Alumni APDN Bukittinggi itu menyebut ada bantuan dari Pemko kepada petani dengan menyediakan bibit di dinas pertanan dan dinas ketahanan pangan.

"Untuk pupuk juga dibuat di IPLT, di bawah stakeholdernya Dinas Perkim, hasil olahan sedimen lumpur tinja yang siap jadi pupuk ini dipaketkan dan gratis kita bagikan," terangnya.

Sementara itu, Lurah Koto Tangah Khalid Zamri yang komit menjawab tantangan dari wali kota terus mendorong agar warganya menjadi pelopor dan pionir untuk menerjemahkan keinginan Pemko Payakumbuh mengendalikan inflasi dengan menanam cabe secara mandiri dan swadaya.

"Meski ada keterbatasan ilmu menanam cabe, tapi warga kami ini mau belajar otodidak dari media sosial youtube. Hal ini akan dikembangkan bersama warga lainnya dan KWT," kata Lurah Zamri.

Ditambahkannya, sebenarnya program menanam tanaman pangan lestari sudah lama dilaksanakan oleh petani-petani di kelurahan, kedepan tentu selain berupaya memenuhi kebutuhan harian, produknya juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Senada, Camat Ul Fakhri menyampaikan ada 17 kelurahan di wilayah kerjanya, pihaknya memancing dan menantang lurah yang ada untuk menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan.

"Buah dari tantangan kita itu seperti akan ada KWT yang tumbuh baru, kemarin kami dapat informasi di Kelurahan Parak Batuang yang ada di kawasan pusat kota," katanya.

Terkait peran edukasi informasi dan pemberitaan, Kepala Dinas Junaidi turut memaparkan bagaimana saat ini masyarakat sudah banyak yang mencoba bertani secara otodidak dengan menerjemahkan digitalisasi dan IT, memanfaatkan media sosial.

"Manfaat dari postingan-postingan edukatif yang disebarkan kepada masyarakat contohnya cara bercocok tanam, mereka dapat mengambil ilmu di sana. Kami dari Kominfo ikut mempublis kepada masyarakat hingga informasi tersampaikan. Kontennya menarik dan mudah untuk dipelajari, masyarakatpun mau belajar dari internet, di sana banyak ilmunya," kata Junaidi.

Terakhir, Warga Koto Tangah yang belajar pertanian secara otodidak, Edi menyampaikan saat ini sedang menanam cabe sebanyak hampir 1800 batang. Dia menyambut baik himbauan lurah dengan telah memanfaatkan lahan kosong dan lahan tidur yang belum berproduksi, dengan lahan dan alat terbatas menanam cabe.

"Kita bisa melihat harga cabe di pasar mahal. 1 kilo saja di atas 50 ribu rupiah, tentu memberatkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, semoga apa yang kita niatkan dan ingin kita capai ini diridhoi oleh Allah SWT, kami sangat sepakat dengan wali kota, bahwa untuk menekan inflasi, kita harus bisa memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi karang taruna ditengah-tengah masyarakat, Dinas Sosial Kota Payakumbuh mengangkatkan kegiatan bimbingan teknis bagi pengurus Karang Taruna se-Kota Payakumbuh. Kegiatan dilaksanakan di Aula SKB Kota Payakumbuh, Balai Jaring Kecamatan Payakumbuh Timur, Rabu-Jumat, 12-14 Oktober 2022. 

Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Payakumbuh diwakili Staf Ahli Herlina didampingi Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi. Hadir dalam acara tersebut Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat Terpilih Mahdianur Musa didampingi Ketua Karang Taruna Kota Payakumbuh Terpilih, Yonnaldi. 

Dalam arahannya, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda meminta organisasi karang taruna agar hadir secara aktif dalam usaha-usaha mengatasi permasalahan sosial yang ada disekitarnya. Karang taruna jangan hanya hadir dalam momentum-momentun tertentu saja. 

"Selama ini cukup banyak kita lihat, kegiatan karang taruna hanya sebatas perayaan 17-an Agustus saja, atau acara MTQ di bulan Ramadan. Setelah itu sulit kita melihat peran karang taruna di masyarakat, padahal sekelumit persoalan sosial dan kemasyarakatan menunggu tangan-tangan kreatif generasi muda yang berhimpun dalam karang taruna," pesan Rida. 

Dikatakan, pihaknya berharap agar Karang Taruna di Kota Payakumbuh dapat memainkan peran sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dan melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh. 

"Dengan harapan tersebut kita mengedepankan paradigma baru Karang Taruna. Membantu orang lain berarti memajukan diri sendiri, menyelamatkan orang lain berarti menyelamatkan diri sendiri dengan artian Karang Taruna tidak hanya fokus pada pengembangan organisasi maupun anggota semata tetapi pada pengembangan masyarakat Kota Payakumbuh secara umum," tambahnya lagi. 

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam sambutannya meminta agar setiap pengurus dan anggota karang taruna mengasah terus jiwa sosial mereka. Dikatakan, peran pekerja sosial masyarakat baru bisa dijalankan karang taruna jika pengurusnya sudah memiliki empati sosial yang baik. 

"Pengurus karang taruna harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, tanpa itu, mustahil bisa bergerak membantu sesama jika jiwa sosialnya tak terasah," tegas Kadis Sosial Irwan. 

Ditambahkan, pelaksanaan Bimtek kekarang tarunaan tersebut disamping mengasah kepekaan sosial para pengurus juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus agar memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pengurus karang taruna.

"Melalui Bimtek Karang Taruna ini, diharapkan setiap peserta akan memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat menyukseskan tujuan karang taruna sekaligus menjawab tantangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial terutama kemiskinan yang ada disekitar mereka," pungkas Irwan. 

Sementara Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat Mahdianur Musa dalam arahannya meminta karang taruna untuk bangkit dan bergerak. Dikatakan, organsisasi karang taruna lahir dari kesadaran warga karana taruna akan tanggungjawab sosial mereka. 

"Dukungan dana dari pemerintah kita perlukan. Akan tetapi, ada atau tidak ada dana dari pemerintah, karang taruna harus terus bergerak dan berbuat bagi masyarakat, karena organisasi ini lahir dari kesadaran dan kesetiakawanan sosial anggotanya. Itu modal utama kita," tegas Mahdianur Musa disambut tepuk tangan peserta Bimtek.

Kegiatan Bimtek Karang Taruna tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Payakumbuh sebanyak lebih kurang 130 peserta. (Yon)

Payakumbuh,netralpost— Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Payakumbuh menggelar hearing bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh dan Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh bersama jajaran, Senin (10/10).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Kota Payakumbuh Drs. Sri Joko Purwanto didampingi anggota Maharnis Zul, S.Pd dan Zainir itu dimanfaatkan untuk membahas persiapan serta tahapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.

Berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, awal mula hearing berlangsung Ketua komisi A Sri Joko Purwanto berikan pertanyaan terkait data pemilih yang nanti otomatis dapat berubah serta menjelang pemilu akan dihelat.

“Menghadapi perubahan data ini, nanti secara otomatis akan terjadi penambahan terhadap jumlah pemilih, dan apakah TPS juga telah siap menghadap gelombang data pemilih dan akankah TPS nya bertambah? atau apakah masih sama dengan tahu  2019?,” tanya Joko kepada Disdukcapil dan KPU kota Payakumbuh.

Ditambahkan Sri Joko, ia turut mempertanyakan akan kesiapan KPU terhadap jumlah partai yang telah diverifikasi untuk menghadapi tahapan pemilu serentak tahun 2024.

Ibarat gayung bersambut, pertanyaan yang diajukan ketua Komisi A DPRD kota Payakumbuh itu langsung ditanggapi lebih kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri. Ia mengatakan jika saat ini Disdukcapil telah melakukan rekam data KTP bagi warga yang berusia 17 tahun ke atas.

“Untuk pelajar SMA sederajat sekarang telah dilakukan rekam datanya. Dan untuk data warga usia 17 tahun ke atas yang sudah terekam per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 100.479 orang,” beber Wal Asri.

Terkait data warga yang tidak bisa di update untuk setiap bulan ataupun setiap semesternya, Wal Asri mengungkapkan hal tersebut disebabkan karna sekarang data sudah terpusat. Seharusnya Disdukcapil harus dan telah memiliki data semester I tahun 2022c namun hal ini masih belum diterima dari Dirjen Dukcapil, dimana untuk mengetahui update data tersebut hanya dapat diakses oleh yang mendapat akun resmi dari Dirjen Dukcapil, dan Disdukcapil Kota Payakumbuh tidak punya akun tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi atas apa yang disampaikan kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri, wakil ketua komisi A Maharnis Zul optimis Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan berjalan lancar dan sukses, karena data warga yang digunakan merupakan data primer.

Pada kesempatan tersebut, Maharnis Zul turut berikan saran jika dalam melakukan validasi dan verifikasi data harus benar-benar valid. Sehingga dengan validasi dan verifikasi data tersebut calon kepala daerah dan legislatif nantinya yang lolos haruslah berilmu, imtaq, berakhlak’lul Karima, beride kreatif, disiplin, jujur, bertanggungjawab dan pekerja keras,” harap Politikus dari partai Golkar itu.

Sementara itu, ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal turut menjawab atas pertanyaan yang diajukan ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto pada awal rapat dimulai.

Diungkapkan Haidi bahwa KPU saat ini masih sedang membuka pendaftaran parpol yang akan ikut serta dalam pemilu serentak tahun 2024 di kota Payakumbuh. Dan untuk proses tahapan pendaftaran parpol dilakukan secara terpusat/ tersentralisasi dan KPU hanya menunggu sampel. KPU kota Payakumbuh saat ini telah terdata partai yang lolos verifikasi sebanyak 17 partai, dimana verifikasi terhadap 17 partai tersebut telah dikurangi dengan 9 partai yang sudah ada sebelumnya, sehingga ada 8 partai baru yang akan ikut ambil posisi dalam pemilu tahun 2024 esok di kota Payakumbuh,” ungkap ketua KPU Kota Payakumbuh itu.

Terkait inovasi, Ketua KPU Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa saat ini hanya dengan dilakukan secara teknologi informasi, dan setiap tahap pelaksanaan dilakukan melalui aplikasi. 

“Dalam hal ini, KPU telah jalin kerjasama dan penyinkronan data dengan Disdukcapil. Sehingga dengan kerjasama ini telah mengeluarkan inovasi berupa aplikasi SIDALI, serta AdHoc juga akan ada aplikasi, dan aplikasi SIREKAP guna merekap data pemilih tentunya,” ungkapnya semangat,

Haidi turut juga mengungkapkan jika saat ini untuk partisipasi pemilih telah terjadi penurunan dari waktu ke waktu, meskipun data ini selalu turun, KPU kota Payakumbuh akan terus bekerja maksimal agar target dari KPU RI untuk standar minimal partisipasi pemilih sebanyak 77,5% bisa terealisasi.

“Menurunnya angka partisipasi pemilih dari waktu ke waktu ini terkendala dari sisi SDM dan Anggaran di KPU sendiri, maka dalam hal ini KPU sangat mengharapkan dukungan dari Pemko Payakumbuh agar warga kota Payakumbuh mau ambil andil dalam pesta demokrasi ini,” terang Haidi.

Atas kendala yang dialami KPU Kota Payakumbuh selama ini, Haidi sampaikan harapannya terhadap DPRD Kota Payakumbuh agar lembaga legislatif itu bisa membantu KPU dengan memberikan dana hibah guna membeli tanah yang berada disamping kantor KPU saat ini, serta juga untuk Puskesmas Pembantu agar bisa untuk dijadikan gudang, sehingga sewa gudang dapat dijadikan untuk biaya kegiatan lainnya,” pinta Haidi

“Kita (KPU Kota Payakumbuh) saat ini hanya butuh lahan atau tanah dengan hak milik sendiri. Dan jika lahan ini sudah ada, maka untuk biaya pembangunan gedung akan menjadi tanggungjawab KPU RI seutuhnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Haidi menyampaikan jika dilihat kembali pada pemilu tahun 2019 silam, pelaksanaan pemilu hanya berlangsung 1 hari saja, namun untuk tahun 2024 mendatang rencananya akan dilaksanakan 2 hari dengan besaran insentif ketua KPPS sebesar Rp. 950.000 dan anggota sebesar Rp. 850.000.

Dan atas penyampaian ketua KPU Kota Payakumbuh itu, ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto sampaikan jika untuk dana Hibah yang diminta KPU Kota Payakumbuh sudah masuk ke dalam KUA PPAS tahun 2023, dimana yang nantinya hal ini akan dilanjutkan pembahasan dengan Banggar pada awal bulan November mendatang,” tukas Joko mengakhiri hearing tersebut.(Yon)

Payakumbuh,netralpost— Komisi C DPRD Kota Payakumbuh gelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPR Kota Payakumbuh yang berlangsung di ruang Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/10/2022) 

Dipimpin langsung Ketua Komisi C Ir. Ahmad Zival bersama anggota komisi C bidang kesejahteraan masyarakat, rapat diikuti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Desmon Corina, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muslim, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kabid Penataan Ruang, beserta jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR.

Rapat digelar untuk membahas perihal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional se-Payakumbuh. Diketahui, TPA Regional Payakumbuh sempat ditutup sementara waktu terhitung mulai tanggal 15 September 2022 kemarin. Penutupan ini dilakukan karena adanya permasalahan pada tanggul penahan sampah pada TPA Regional Payakumbuh dan memerlukan perbaikan.

Terkait kondisi TPA Regional Payakumbuh yang sudah kelebihan muatan, Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Ir. Ahmad Zival katakan perlu ada tindak lanjut yang harus dilakukan dan perlu menjadi perhatian bersama, untuk bagaimana sikap kedepan untuk mengentaskan permasalahan sampah di TPA Regional Payakumbuh yang harus memiliki tolak ukur yang jelas dan pasti.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Desmon Corina turut menyampaikan bahwa isu pengelolaan sampah di tingkat Provinsi maupun Nasional adalah persoalan tempat pembuangan sampah (TPA) yang terus menerus mengalami permasalahan.

"TPA Regional Payakumbuh menampung sampah dari 4 daerah kabupaten dan kota, yakni Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kota Bukittinggi, dan Kab. Agam. Lalu, TPA Regional Ampangan juga sempat ditutup sementara beberapa waktu yang lalu karena sampahnya sudah overload, oleh sebab itu hal-hal seperti ini membutuhkan kajian yang lebih lanjut," ujar Ahmad.

Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup, diketahui Sampah yang dibuang ke TPA Regional Payakumbuh berasal dari Kota Bukittinggi 120 ton/hari, Kota Payakumbuh 81-85 ton/hari, Kab Lima Puluh Kota 12 Ton/hari, Kab agam 32 ton/hari.

Menanggapi atas penyampaian Kepala DLH, Ahmad manyampaikan telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama 4 Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan di TPA Regional masing-masing daerah.

Guna mendukung pengelolaan sampah di daerah, pemerintah pusat sempat menyiapkan skenario pembangunan landfill, namun belum terealisasi hingga saat ini. Rencana ini kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi yang akan melaksanakan pembangunan bersama 4 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat.

"Pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh kedepannya diarahkan untuk memperpanjang umur TPA regional, 30% pengurangan, 70% penanganan pada tahun 2025," jelas Ahmad. 

Di samping itu, salah seorang anggota komisi C bidang kesejahteraan masyarakat Yernita menyampaikan jika diukur dari kelayakan, untuk timbunan sampah yang masuk kedalam ambang batas paling fatal di angka 15 meter, tapi nyatanya kondisi timbunan sampah sekarang tingginya sudah mencapai 60 meter.

“Dimana berdasarkan data saat ini, sampah yang dibuang ke TPA Regional dari Kota Bukittinggi 120 ton perhari, Kota Payakumbuh 81-85 ton perhari, Kabupaten Lima Puluh Kota 12 ton perhari, dan Kab agam 32 ton perhari. Jadi mohon agar difasilitasi untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, agar kendala ini tidak terjadi lagi kedepannya. Dan juga perlu ada pemaksimalan penggunaan alat berat kepada UPTD TPA Regional oleh DPRD Kota Payakumbuh supaya kendala ini tidak berlanjut," ujar Yernita.

Guna mengatasi kendala yang terjadi, Yernita sampaikan jika dibutuhkan keterkaitan antara seluruh OPD hingga kelurahan untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong bersama untuk mengelola sampah di lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan dari Yernita, Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan pengelolaan sampah masyarakat dapat dilaksanakan dengan mengedukasi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Suatu saat akan terjadi kerawanan dengan robohnya kawasan TPA karena membran selnya tidak berfungsi dan garonjongnya sudah bergeser. Dari awal pelaksanaannya, DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu keseriusan UPTD untuk memperhatikan dampak yang akan terjadi. Harapan kami, sampah yang ditampung di TPA Regional saat ini hanya sampah Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota saja," tukas Ahmad.

Lebih lanjut, atas penyampaian dari komisi C DPRD Kota Payakumbuh, kepala DLH Desmon Corina katakan bahwa harus ada MoU awal yang berisi tentang 2 daerah Kabupaten dan Kota yang harus dikelola secara bekerjasama. 

Sementara Kepala Dinas PUPR Muslim sampaikan bahwa serapan anggaran Dinas PUPR Kota Payakumbuh sampai dengan bulan september 2022 sebesar Rp. 6.092.558.212 dan penerimaan sampai september yaitu sebesar Rp. 352.139.400,-

“Dan untuk menghadapi kendala yang berlangsung di TPA Regional saat ini, telah disepakati membantu alat beratnya untuk digunakan dilokasi,” kata Muslim.

Disampaikan Muslim, guna mengatasi kendala yang sering terjadi di TPA Regional, anggaran dari Pemerintah Pusat tidak memadai untuk mengatasi kendala yang terjadi. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga belum menganggarkan dana untuk masalah TPA regional ini untuk tahun 2023, sehingga pemerintah daerah harus bisa mencari solusi sendiri dalam mengatasi kendala ini,” ungkapnya.

Untuk mencari jalan keluar dari kendala yang terjadi, Muslim berharap melalui kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencari lokasi lahan baru untuk TPA Regional dapat terealisasi segera.

Anggota komisi C Yernita menanggapi atas apa yang disampaikan Muslim bahwasanya terkait anggaran yang ada pada dinas PUPR akan bisa membantu dalam penanganan sampah yang berada ditempat umum, seperti salah satunya di jalan utama perlu ditunjang sarana yang baik guna tidak terjadinya warga yang buang sampah sembarangan.

Dan terkait dengan aliran air yang berada disetiap titik kendala serta jalur hijau yang belum memiliki aturan yang jelas, Yernita sampaikan perlu penanganan yang cepat dan efisien secara bersama dari opd terkait untuk penyelesaiannya.

Sebelum rapat kerja bersama mitra OPD berakhir, dengan mengatakan akan segera turun ke lapangan guna meninjau lokasi TPA Regional, ketua komisi C Ahmad Zifal meminta agar segera dilakukan evaluasi bersama, dan hal ini tentu sangat menjadi perhatian serius kita bersama agar bisa segera ditemukan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi ini,” tukas Zifal.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Komisi A DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke  Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta ke Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori (Latina), Selasa (11/10).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto dan tampak juga ada anggota Komisi A Zainir, Alhudri, Maharnis Zul, dan Nasrul. Disambut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prima Yanuarita dan jajaran di Depo Arsip, serta Camat Diki Engla Mardianto dan jajaran di Kantor Camat Latina.

Di depo arsip, ada aspirasi dari dinas yang meminta kepada Komisi A untuk tempat arsip yang baru karena tempat arsip yang sekarang sudah tidak memadai. Perlu dibangunkan gedung baru untuk penyimpanan arsip yang berstandar nasional, sehingga arsip bisa aman.

Juga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meminta kepada DPRD agar di setiap OPD memiliki pengelola arsip.

Sementara itu di Kantor Camat Latina, Komisi A memastikan rencana rehab atap gonjong dari kantor camat pada tahun ini. Camat juga meminta penambahan ruangan bagi jajarannya karena saat ini baru ada 1 ruangan di kantor itu, yakni ruangan camat saja.

Camat juga meminta penambahan personil di kantor camat serta anggaran untuk perbaikan becak motor supaya pelayanan kebersihan sampah dapat prima dan tidak tersendat bagi masyarakat.

Sri Joko Purwanto kepada media mengatakan kegiatan tinjau lapangan ini adalah salah satu bentuk fungsi lembaga legislatif menampung aspirasi dan fungsi pengawasan.

"Kami akan mengawal aspirasi yang disampaikan, dan juga memberi saran dan masukan kepada OPD agar terus meningkatkan pelayanan publik," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, YB.Dt.Parmato Alam, Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati serta anggota, Suparman,S.Pd, Heri Iswandi, SE Dt.Muntiko Alam, Edawar DF, S.Sos, Ismet Harius.S.Sos.serta  perwakilan dari Kelompok Tani dan KWT se Kota Payakumbuh.

YB.Dt.Parmato Alam  dalam sambutannya menyampaikan yang mitra kerjanya adalah Dinas Pertanian ingin mendengar aspirasi dari Kelompok Tani dan  KWT yang ada di masing- masing Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, apa saja permasalahan yang masih perlu dilakukan pembenahan baik itu terkait yang dihadapi oleh petani. bagaimana kedepannya  keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang didapat oleh para petani lebih baik.

Selain itu, pada kesempatan hearing tersebut Forum Kelompok Tani serta KWT juga mengadukan berbagai permasalahan yang mereka alami,  harga pupuk yang mahal, irigasi , bantuan pengadaan traktor, serta gagal panen yang melanda kelompok tani di wilayah mereka masing-masing.

Mengawali saran dan masukannya, Syahrel Ketua Kelompok Tani Fajar Kecamatan Payakumbuh Utara menyampaikan agar masing-masing kelompok tani diberikan bantuan mesin  traktor, mesin pemotong kayu karena di daerah kami khususnya kelurahan Ompang Tanah Sirah banyak terdapat pohon kayu yang besar yang nantinya membahayakan kepada petani yang ada kawasan tersebut.

Kemudian, Ahmadi Ketua Kelompok Tani  Simantuang  Rawang Laweh Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara menyampaikan masukan  bahwa di kawasan kami memiliki luas pertanian lebih kurang 25 hektar sementara irigasi kami saat ini tidak dialiri air dikarenakan bandar irigasi tersebut rusak.jelas ahmadi

Anggota Komisi B Edward DF mengatakan DPRD telah mencatat semua masukan dari Kelompok Tani dan KWT yang hadir dalam rapat dengar pendapat ini, anggota DPRD dari Partai PPP itu mendapati ternyata masih banyak keluhan dari para petani.“Kami nanti akan membahasnya dan mencarikan solusi secepatnya dalam rapat kerja bersama instansi terkait,” kata Edwar.

Di akhir rapat, Opetnawati selaku Sekretaris Komisi B dan juga wakil rakyat dari partai PAN mengatakan, “Yang jelas saran, masukan, dan aspirasi dari Kelompok Tani serta KWT yang hadir pada  hari ini adalah hal yang positif kepada kami di DPRD untuk kedepannnya akan kami bahas secara serius dengan mitra kerja kami yaitu Dinas Pertanian supaya masukan atau hearing ini bisa direalisasikan, Komisi B  DPRD Kota Payakumbuh akan mengawal ini,” pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dan Puskesmas Padang Karambia, Selasa (11/10).

Rombongan diketuai oleh Ahmad Zifal, didampingi wakil ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati. Mereka disambut jajaran finas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.

Kepada media, Ahmad Zifal menerangkan di TPA Regional, hasil kunjungan ke lapangan dapat disimpulkan penumpukan sampah dari 4 daerah ini tidak bisa dibiarkan lagi, dikarenakan telah meresahkan masyarakat sekitar.

"Kami meminta juknis dan teknisnya harus dikaji ulang lagi, dan retribusi untuk sampah Kota Payakumbuh harus dikurangi dari 3 daerah lainya per ton sebesar Rp. 20.000. Sampai saat ini besaran kompensasi untuk daerah (Kota Payakumbuh) tidak jelas," kata Ahmad Zifal.

Sementara itu, terkait dengan Puskesmas Padang Karambia, dari hasil turun ke lapangan Komisi C dapat disimpulkan puskesmas karena satu kantor dengan dinas kesehatan segala biaya teknis terbantu, dikarenakan perencanaan kepindahan kantor dinas kesehatan ke Padang Kaduduk meninggalkan beban biaya yang tidak mungkin bisa di tanggulangi oleh Puskesmas Padang karambia.

"Pustu Balai Panjang yang butuh renovasi akan diperbaiki secara bertahap dan diharapkan UGD ya g biasa buka sampai jam 4 akan ditingkatkan lagi menjadi 24 jam," terang Ahmad Zifal.

Ahmad Zifal berharap persoalan sampah di Kota Payakumbuh dapat teratasi dengan cepat, karena masih sering terjadi penumpukan sampah di beberapa titik di tiap kelurahan. Sementara itu untuk puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan ramah dan sopan supaya masyarakat nyaman pergi berobat. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost-- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo melakukan kegiatan temu ramah dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se Kabupaten Limapuluh Kota, di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Selasa, (11/10/2022).

Dalam sambutannya, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan bahwa dalam melaksanakan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari, TPP diharapkan dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, prilaku kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan ril masyarakat. "Pembangunan Nagari harus berpegang pada prinsip No One Lift Behind, yang artinya tidak ada warga yang terlewatkan dan tidak dapat menikmati hasil dari pembangunan. Oleh karena itu pembangunan di nagari harus diarahkan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ucap Bupati.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bupati Safaruddin mengajak agar seluruh TPP yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota untuk memahami substansi dan praktik pelaksanaan masing masing tujuan pemberdayaan dan pembangunan serta melaksanakan fasilitasi pendayagunaan teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan nagari." Kami berharap, jangan sampai TPP ada yang diintervensi oleh pemerintah nagari, laksanakan lah tugas dengan objektif. Dengan melaksanakan tugas sesuai aturan, maka akan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum" tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Endra Amzar mengatakan, selain koordinasi, tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi terkait prioritas penggunaan  dana desa tahun 2023. "Kita akan mensosialisasikan aturan terbaru, yaitu dana 3 persen maksimal dari dana desa yang akan dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa," imbuh Endra Amzar

Turut hadir pada kesempatan tersebut, seluruh kepala bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Limapuluh Kota serta Tenaga Pendamping Profesional se Kabupaten Limapuluh Kota. (Yon)

Kampar,netralpost-- Pertama kali diluncurkan Maret lalu, Limapuluh Kota Bersih Lingkungan (Mahkota Berlian) disambut baik oleh masyarakat. Bahkan terobosan gerakan tersebut telah diakui Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang ditunjukkan dengan pemberian Sertifikat penghargaan terkait inovasi dalam mengelola lingkungan. Namun, pengelolaan lingkungan, terutama sampah, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota masih mengalami kebuntuan dalam mencarikan solusi pengolahannya. Tetapi, keresahan akan sampah tampaknya mulai menemukan titik terang, hal itu ditunjukkan setelah Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo didampingi Ketua TP PKK Nevi Safaruddin dan Asisten III Ahmad Zuhdi Perama Putera serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah berkunjung ke PT. Bio Cycle Indonesia yang bergerak di budi daya maggot (larva lalat black soldier fly) pada Senin, (10/10/2022). Lawatan ke perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan yang sebelumnya digelar akhir September lalu antara Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bermitra dengan PT. Bio Cycle Indonesia.

"Setelah menyimak presentasi dan menyaksikan langsung proses produksi Maggot di PT. Bio Cycle Indonesia, kami optimistis, industri Maggot mendukung penuh inovasi Mahkota Berlian, sebagai salah satu solusi mengatasi masalah sampah di Limapuluh Kota," ungkap Bupati Safaruddin dengan penuh semangat setelah mengikuti "study tour'' di PT.Bio Cycle Indonesia. Kemudian dikatakan Bupati Safaruddin, berbagai macam upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk mengurangi sampah, tapi belum ada yang berhasil maksimal. Ia berharap, Maggot, dapat menjadi bagian dari mata rantai pengelolaan sampah di Kabupaten Limapuluh Kota. Selanjutnya Bupati Safaruddin mengatakan, budidaya maggot juga dapat memproduksi pakan ternak maupun ikan sehingga menjadi solusi untuk sektor pertanian dan pakan ikan maupun pakan ternak. "Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tertarik membangun industri pengembangan maggot dan berpeluang menjalin kerjasama dengan Bio Cycle untuk mendukung penuh program Limapuluh Kota Bersih Lingkungan (Mahkota Berlian) terkait pengelolaan sampah, pupuk pertanian, dan pakan ikan yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” harap Bupati Safaruddin.

Tidak hanya Bupati, sejumlah Kepala Perangkat daerah, diantaranya Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kadis LHPR Yunire Yunirman, Kadis Perikanan M. Siswanto, Kadis Tanhorbun Witra Porsepwandi serta Kadis PUPR Rilza Hanif 'terkagum' dengan teknologi dan fasilitas pabrik Bio Cycle. Pemaparan yang disampaikan Direktur Bio Cycle, Budi Tanaka pun tak kalah menarik, Rombongan Pemkab Limapuluh Kota bahkan betah mengikuti 'tour' selama hampir lima jam. Budi Tanaka turut menjelaskan, sebagaimana  belatung pada umumnya, maggot dari lalat BSF hidup dengan mengonsumsi sampah organik. Selanjutnya Budi mengungkapkan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, kebutuhan sampah untuk pakan maggot bisa mencapai 1:8. Artinya, untuk 1 kg maggot, diperlukan kurang lebih 8 kg sampah organik. Angka tersebut tentunya bisa berubah sesuai kondisi yang dihadapi. Jika pembudidaya ingin meraih hasil lebih baik, asupan pakan bisa ditingkatkan. Begitu pula sebaliknya. Disisi lain, Budi mengatakan, Maggot tidak hanya menjadi solusi dalam pengelolaan sampah, tetapi menjadi solusi untuk pupuk pertanian maupun pakan ikan. "Alur budidaya maggot diawali dari telur lalat BSF lalu ditetaskan sampai menjadi larva, kemudian maggot itu diberikan makan dari limbah organik yang biasanya dari sampah dapur seperti nasi, buah atau sayur, kemudian dalam waktu 14 hari, larva itu akan membesar dan digunakan untuk pakan ikan maupun pakan ternak," jelas Budi. 

Sementara itu, Yunire Yunirman selaku Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah mengatakan, Maggot lebih efektif sebagai solusi pengurangan sampah dibanding metode kompos, selain memerlukan lahan yang luas, metode kompos juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengurai sampah. Yunire juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota berharap budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly (BSF) bisa mengurangi timbulan sampah dari total timbulan sampah di Kabupaten Limapuluh Kota yang mencapai sekitar 200 ton per harinya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost—Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1444 Hijriah/2022 Masehi, di Aula Ngalau Lt. 3 Kantor Balai Kota Payakumbuh, Selasa (11/10/2022)

Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini bertema "Melalui Peringatan Maulid Nabi, Mari Kita Pelihara Shalat Untuk Mencegah Nahi dan Mungkar Menuju Payakumbuh Aman, Tentram, dan Harmonis" dengan menghadirkan Ustadz Imrizal, S. Ag. Pakiah Saripado sebagai penceramah.

Turut hadir Pj Wali Kota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M. Si,  Setdako Payakumbuh Dafrul Pasi, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota Payakumbuh, Para Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala OPD, dan ASN se-Kota Payakumbuh.

Pj Wali Kota Payakumbuh dalam sambutannya mengatakan agar jemaah yang hadir dapat mendengarkan penceramah dengan seksama dan mengambil intisari kajian untuk diamalkan kedepannya.

"Kehadiran kita pada hari ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kegiatan ini juga kita harapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memelihara shalawat kita," ucap Rida. 

Dalam kesempatan tersebut, Rida turut menyampaikan dalam rangka menindaklanjuti tema acara maulid nabi tahun ini, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyediakan tempat shalat baru di Ruang Wakil Wali Kota yang lama, sehingga pegawai Kantor Wali Kota dapat melaksanakan shalat dengan tepat waktu.

"Disamping itu, kita juga telah memulai kegiatan sedekah 1000 dengan membuat celengan di lantai bawah kantor Wali Kota, sedekah ini kita kumpulkan setiap hari," ungkap Rida.

Lebih lanjut, Rida mengatakan bahwa celengan sedekah 1000 akan dibuka setiap hari Kamis dan hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima setiap hari Jum'at.

"Nanti kita akan minta kelurahan untuk menyiapkan data orang yang berhak menerima santunan, apakah fakir, miskin, yatim, dan lain sebagainya. Lalu kita akan datang bersama-sama ke kelurahan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan setiap Jum'atnya, hal ini akan kita lakukan berulang setiap minggu," tukuk Rida.

Rida berharap, program sedekah 1000 ini juga diberlakukan pada setiap OPD di Payakumbuh agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.

"Kita akan membagikan kepada yang berhak bersama-sama, semoga dengan ini ukhuwah islamiyah semakin terjalin dengan masyarakat kita," tutup Rida. (Yon)