NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost— Guna menguatkan koordinasi sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik, Pemerintah Kota Payakumbuh bersinergi dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatra Barat. Secara tersurat, kerjasama tersebut disepakati dalam dokumen Nota Kesepakatan.

Adapun konten kerjasamanya terkait sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Konteksnya dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Bertempat di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Jumat (14/10/2022), Nota Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masing-masing, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat, Heru Pudyo Nugroho dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. Juga ditandatangani Pj. Walikota Payakumbuh, Rida Ananda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Di dalam dokumen Kerjasama tersebut, baik Pemerintah Kota Payakumbuh maupun Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat menyepakati pelaksanaan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Targetnya tidak lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya di wilayah Kota Payakumbuh.

Ada beberapa bentuk dukungan yang diberikan. Diantaranya, penyelenggaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program, antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil), Penyaluran Subsidi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), maupun penyelenggaraan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pemerintah secara internasional sesuai requirement GFS (Government Finance Statistic).

Dalam kesamaptaan tersebut, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan bahwa melalui kesepakatan bersama ini akan semakin mempererat kerja sama antara pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat dalam melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan publik di Kota Payakumbuh khususnya kinerja di bidang keuangan. 

“tentu saja kegiatan ini bukan hanya hingga seremonial saja, akan tetapi semoga benar-benar dapat untuk direalisasikan dalam peningkatan koordinasi di bidang keuangan dan mempererat kerjasama antara Pemerintah kota Payakumbuh dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat,” harap Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda.

Tidak lupa, Pj. Walikota Payakumbuh sampaikan terima kasih kepada Kanwil DJPb Sumatra Barat serta meminta dukungan agar Pemerintah Kota Payakumbuh kedepannya terkait kerjasama dan program-program kementrian dan Pemerintah daerah dapat selaras.

“Dan juga nantinya dengan kesepakatan bersama ini, maka dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan terukur sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat kota Payakumbuh,” imbuh Rida.

Untuk meningkatkan perekonomian di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota berusaha membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi dan mendukung perkembangan industri kreatif yang dikembangkan Generasi Y dan Generasi Z di era industri 4.0. selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga menghimbau para pelaku ekonomi untuk tidak segan melakukan spend money untuk menggerakkan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama kali ini adalah sebuah deklarasi Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah Kota Payakumbuh bahwa ada hak dari Pemerintah Kota Payakumbuh kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat dan ada kewajiban Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. 

Selanjutnya secara sekilas Kepala Kanwil DJPb juga menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil DJPb serta peran Kanwil DJPb di daerah terutama terkait dengan implementasi kebijakan fiskal di Daerah dalam upaya membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Barat.

Setelah sambutan dari kedua belah pihak berlangsung, kegiatan berlanjut ke acara utama yaitu penandatangan Nota Kesepakatan disertai dengan penyerahan plakat dari Pj. Walikota Payakumbuh kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat atas penandatangan Nota Kesepakatan tersebut. Acara diakhiri dengan foto bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat Heru Pudyo Nugroho, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda, staf ahli walikota bidang ekonomi dan pembangunan Elfriza Zaharman, Kepala bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh Apli Madanar, kepala bagian perencanaan anggaran Setdako Hidayatul Rusda, kepala bagian perekonomian Setdako Arif Siswandi, kepala bidang perbendaharaan BKD Kota Payakumbuh Resti Desmila, dan Kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Bukittinggi Khairil Indra. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Pj Wako Rida Ananda mengatakan dalam memajukan olahraga dibutuhkan kerjasama dari segala lini, serta juga tidak lepas dari dukungan orang tua dan masyarakat kota Payakumbuh.

“Untuk mencapai kesuksesan dalam dunia Olahraga, kita harus selalu berjuang agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi atlet yang hebat, tidak terlepas apapun itu olahraganya," kata Pj. Wako Rida Ananda saat melepas atlet panahan dan GSI di Payakumbuh Bugar, Jumat (14/10).

Rida menyebut, kunci untuk meraih keberhasilan itu tidak lepas dari bagaimana selalu fokus serta komit untuk mendisiplinkan diri serta berlatih dengan sungguh-sungguh.

"Contohnya ananda kita Nabil. Waktu saya berbincang dengan orang tuanya, Nabil ini selalu disiplin dalam segala hal. Baik itu latihan, istirahat dan belajar di sekolah. Kalau ingin sukses tentu kita harus meniru pola yang dilakukan orang sukses juga," imbuhnya.

Selanjutnya, Pj. Wako mengucapkan selamat bertanding kepada atlet panahan dan GSI Kota Payakumbuh yang mewakili Sumbar. Semoga bisa mengharumkan nama Kota Payakumbuh dan menjadi yang terbaik di Nasional.

"Selamat bertanding, jaga nama baik daerah kita. Junjung tinggi sportifitas jadilah yang terbaik. Dan jangan lupa promosikan juga daerah kita city of randang," ujarnya.

Saat pelepasan itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Payakumbuh Nofriwandi didampingi Kabid. Pemuda dan Olah Raga Afrizon Nasri menyampaikan, dari 13 atlet panahan yang mewakili Sumbar, lima diantaranya berasal dari Payakumbuh.

Dia adalah Habibi Arindri siswa MAN 2 Payakumbuh, Sabrina Najwa Aqilla siswi SMA Raudhatul Jannah, Rici Juneeta Balqis siswi SMP Raudhatul Jannah, Pelangi Dwi Maharani siswi SMP N 1 Payakumbuh dan Muhammad Siddiq siswa SD IT Bustanul Ulum.

"Kelima atlit tersebut akan ambil bagian di kategori U-18 jarak 40 meter dan U-15 jarak 30 meter," terangnya.

Sementara itu, untuk GSI dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril, Nabil Asyura yang merupakan pemain Timnas Indonesia U-16, awalnya merupakan pemain berbakat yang lolos seleksi GSI nasional.

"Untuk GSI 2022 ini, total ada 102 anak se-Indonesia yang akan ikut seleksi jadi pemain Timnas U-15. Dan Sumbar akan mengutus tujuh orang dan empat diantaranya dari Payakumbuh," jelasnya.

Ke empat pemain GSI itu adalah, Ibrahim Alim Pramudya siswa SMP 3 Payakumbuh, Farraz Afriz siswa SMP 1 Payakumbuh, Haziq Izzan Findra siswa SMP 1 Payakumbuh dan Muzzaki Afif Indra siswa SMP 1 Payakumbuh. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan kesehatan kerja dan olahraga merupakan program kesehatan yang strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Ini merupakan bagian dari gerakan masyarakat sehat (Germas) dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM)," kata Pj. Wako Rida Ananda.

"Dan ini merupakan deteksi dini terhadap PTM. Seperti hipertensi, stroke dan sebagainya yang merupakan akibat pola hidup tidak sehat," tukuknya.

Rida berharap kepada seluruh ASN dan masyarakat agar selalu melaksakan kegiatan yang bermanfaat seperti melaksanakan olahraga minimal seminggu sekali. Namun dengan tetap menjaga lingkungan bersih dan sehat sehingga keluarga terhindar dari penyakit. 

"Minimal kita itu harus melakukan olahraga rutin satu minggu sekali agar tubuh tetap bugar. Jangan lupa jaga pola makan dan pola hidup sehat," ajaknya.

Lebih lanjut dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto, kegiatan itu diikuti oleh 100 peserta dari masing-masing OPD. Pengecekan kesehatan dan kebugaran dilakukan dengan aplikasi SIPGAR Kemenkes.

"Kegiatan kita pengecekan tensi, gula darah, kolesterol dan asam urat. Yang dibarengi dengan senam dan jalan cepat menempuh jarak 1.600 meter," terangnya.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti masyarakat Payakumbuh selalu sehat dan bugar," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda selalu menyediakan telur dan susu di bagasi mobil dinasnya. Kebutuhan pokok itu nantinya dibagikan Rida kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki anak yang berpotensi stunting saat suatu waktu Rida turun ke lapangan.

Rida ingin memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat. Saat ini dia menggalakan program anak asuh dimana setiap dinas mengangkat anak asuh untuk diberikan bantuan pemenuhan gizi supaya tidak terkena stunting.

Aksi Rida ini lebih kepada menyukseskan tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk melawan stunting. Dan kinerja Rida juga dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Meski Payakumbuh bukan lokus stunting, tapi kita berupaya mencegahnya terjadi, karena setiap anak berpotensi terkena stunting, kita berharap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di kota kita ideal dan tidak ada lagi anak yang kurang gizi," kata Rida kepada media saat diwawancara.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda meresmikan gerakan menanam cabe dan bawang guna pengendalian inflasi di lahan Kelompok Tani Ateh Padang, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kamis (13/10).

Hadir Asisten II Elzadaswarman, Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Edvidel Arda, Kabag Perekonomian Arif Siswandi, Camat Hepy diwakili Sekcam Zailendra, lurah, penyuluh pertanian, dan anggota kelompok tani setempat.

Kadis Pertanian Depi Sastra dalam sambutannya mengatakan pemicu inflasi adalah sektor pertanian dengan naiknya harga bawang dan cabe, seharusnya ada harga keseimbangan, petani tidak merugi dan konsumen tidak kemahalan membeli.

"Kita berharap segera bisa keluar dari kondisi ini," kata Depi.

Ditambahkannya, untuk tanaman Cabe, Kota Payakumbuh mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk sebanyak 20 hektar, lokasinya di Kecamatan Pauakumbuh Timur sebanyak 10 hektar, dan sisanya di di Kecamatan Latina.

"Kita prediksi hasil dari penenaman Cabe melalui bantuan itu lebih kurang 3000 ton," ujarnya.

Selain itu, tambah Depi, melalui APBD pihaknya juga sudah melakukan pemberian bantuan benih siap tanam kepada petani. Sudah didistribusikan ribuan benih siap tanam, bahkan melalui APBD perubahan tahun 2022 juga dialokasikan 35.000 batang cabe yang difokuskan bagi KWT, lurah dan camat untuk ditanam di pekarangan.

Sementara, untuk benih bawang di APBD 2022 dialokasikan untuk 3,46 hektar, ini akan dan telah didistibusikan kepada kelompok tani, ada yang sudah ditanam dan ada yang masih dilakukan penanaman seperti hari ini.

"Kita juga ada sekolah lapangan bagi kelompok tani. Bersama mengajak masyarakat mensosialisasikan cabe dan bawang, dikawal oleh penyuluh pertanian. Penyuluh adalah sobat petani, mengawal petani, meningkatkan kesejahteraannya. Mudah-mudahan dengan kerja sama pemda dan masyarakat, inflasi bisa ditekan dan kita keluar dari kondisi ini," ujarnya.

Dari sisi Wako Rida Ananda mengatakan selama ini adanya keluhan petani, apabila harga naik maka pemerintah sibuk mengatasi, di saat harganya turun pemerintah kemana?

Rida menjawab untuk itulah gunanya terminal agrobisnis, ditambah adanya gerakan ASN membeli cabe dari petani. Untuk problem yang lainnya kedepan solusinya bisa dicarikan.

"Saya kemarin sudah turun ke lapangan, harga cabe sudah stabil di pasar, 40 ribu hingga 60 ribu per kg. Yang perlu diwaspadai gerakan tengkulak, karena cabe kita dibawa ke luar daerah, "indak sadang-sadang lado dek urang awak do". Tidak perlu dicemaskan, semua masyarakat kita umumnya suka bercabe, dan cabe yang kita produksi lebih enak," ungkapnya.

Rida juga memaparkan pihaknya turun ke lapangan adalah guna berdiskusi memecahkan persoalan pertanian dan menyerap aspirasi petani. Dia ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk turun ke lapangan bagaimana aktif untuk mengendalikan inflasi.

"Meski hanya 7-9 persen kontribusi pertanian untuk perkembangan ekonomi di Kota Payakumbuh, tapi itu cukup berpengaruh. Kita harus terus berusaha meningkatkan hasil pertanian, dan kita turut bersyukur petani malah ada yang bisa naik haji dan umrah dari hasil cabe dan bawangnya," ungkapnya.

"Kami berharap ada ide-ide brilian dari OPD, kalau warga bermasalah dengan produksi pertanian dari hasil taninya, maka itulah gunanya pemerintah mencarikan solusi," pungkasnya.

Dalam kegiatan itu, Rida Ananda juga menyerahkan bantuan sosial berupa telur dan susu untuk masyarakat petani kurang mampu yang punya anak berpotensi stunting. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Dari 16 bangunan tersebut, 11 bangunan disegel pada tahap I dan empat bangunan disegel pada tahap II. Tiga diantaranya yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat telah dicabut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Dari tiga itu, yang dua sudah memperbaharui PBG-nya dan telah melanjutkan kembali pembangunanya, dan yang satu lagi telah kita terbitkan SP-III dan disegel hari ini" kata Kadis PUPR Muslim saat penyegelan di Kelurahan Napar, Kamis (13/10).

Dikatakan Muslim, sebelum dilakukan penyegelan, Dinas PUPR telah terlebih dahulu memberikan surat teguran beberapa kali terhadap pemilik bangunan.

"Penyegelan ini merupakan tahapan setelah diberikan teguran, dimana kita memberikan teguran sebanyak 3 kali, karena tidak ada respon dari pemilik bangunan makanya disegel," terang Muslim.

"Untuk segel akan kita buka setelah pemilik bangunan mengurus semua perizinannya," tukuknya.

Kadis PUPR juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang akan mendirikan bangunan agar tidak ragu dalam pengurusan PBG karena pengurusannya tidak sulit dan cepat.

"Jika masyarakat melakukan pengurusan dan syaratnya lengkap, paling lama pengurusannya 6 hari kerja, dan untuk biayanya berdasarkan luas dan jenis bangunan," ucapnya.

Ditambahkannya "Kepada seluruh warga Payakumbuh sebelum mendirikan bangunan uruslah izinnya terlebih dahulu karena pengurusannya mudah dan cepat," ajaknya.

Lebih lanjut dijelaskan Kabid. Penataan Ruang Eka Diana Rilva, keempat bangunan yang disegel pada tahap II sudah diberi teguran SP-III. Dan berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan satu di Payakumbuh Utara.

"Kebanyakakan bangunan yang disegel ini pembangunanya tidak sesuai dengan PGB dan melewati garis sempadan bangunan. Dan proses pembangunannya harus dihentikan sampai izinnya keluar," ucapnya.

"Kalau tidak diurus kita sarankan kepada pemiliknya untuk membongkar bangunanya sesuai dengan Perwako 82 tahun 2019," pungkasnya. (Yon)

Pa

Saat ini, selain organisasi perangkat daerah yang mengangkat anak asuh, jajaran camat dan lurah pun aktif menyalurkan bantuan pemenuhan gizi anak dari swadaya dan donatur yang turut membantu menyukseskan program ini.

Baik Lurah Hamdan dan Novi saat diwawancara media berharap dengan bantuan ini dapat membantu warga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak mereka, masalah stunting harus disikapi dengan serius supaya generasi penerus dapat tumbuh dan kembang dengan optimal.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada donatur yang telah mendukung program ini," kata duo Lurah.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda tampak selalu menyediakan telur dan susu di bagasi mobil dinasnya. Kebutuhan pokok itu nantinya dibagikan Rida kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki anak yang berpotensi stunting saat suatu waktu Rida turun ke lapangan.

Rida ingin memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat. Saat ini dia menggalakan program anak asuh dimana setiap dinas mengangkat anak asuh untuk diberikan bantuan pemenuhan gizi supaya tidak terkena stunting.

Aksi Rida ini lebih kepada menyukseskan tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk melawan stunting. Dan kinerja Rida juga dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Meski Payakumbuh bukan lokus stunting, tapi kita berupaya mencegahnya terjadi, karena setiap anak berpotensi terkena stunting, kita berharap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di kota kita ideal dan tidak ada lagi anak yang kurang gizi," kata Rida kepada media saat diwawancara. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost—-Guna menjamin terselenggaranya sistem   pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mutlak diperlukan jaminan keamanan untuk terlindunginya pengguna SPBE. Fokus utama keamanan SPBE adalah pengelolaan keamanan informasi serta terjaminnya informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE. Untuk itu, pemerintah daerah selaku penyelenggara SPBE mesti memperhatikan keamanan informasi dari segi ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi keamanan dan perbaikan berkelanjutan.

Demikian rangkuman sosialisai Peraturan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manejemen Keamanan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (13/10/2022). Sosialisasi terselenggara atas kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan Diskominfo Kabupaten Limapuluh Kota. Tampil sebagai narasumber tunggal Kepala Bidang Persandian Diskominfotik Pemprov Sumbar Eko Faisal.  Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama, Kepala Bidang Persandian Titin Mulyani dan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, pejabat fungsional fungsional pada Diskominfo Limapuluh Kota dan Diskominfo Kota Payakumbuh.

“Peraturan BSSN tentang manejemen keamanan informasi ini bersifat mengikat seluruh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, ini pedoman utama dalam mengelola keamanan informasi elektronik di pemerintahan daerah,”  jelas Eko Faisal.

Lebih lanjut Eko Faisal mengatakan sosialisasi Perban SSN Nomor 4/2021 merupakan bentuk upaya pemerintah provinsi dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat. Perban yang disosialisasikan memuat tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dikatakan oleh Eko Faisal, standar teknis dan prosedur keamanan dalam pelaksanaan SPBE ialah terdiri dari data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, jaringan intra pemerintah, serta sistem penghubung layanan.“Standar Teknis dan Prosedur Keamanan ini berperan sebagai kontrol keamanan untuk mengendalikan resiko,” papar Eko Faisal.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Limapuluh Kota menyampaikan apresiasi kepada Diskominfotik Pemprov Sumbar atas pelaksanaan sosialisasi Perban SSN Nomor 4/2021. Berbicara tentang SPBE, pada dasarnya  ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Di sisi lain, SPBE perlu ditunjang manejemen keamanan informasi. Diharapkan kegiatan sosialisi keamanan informasi  ini menambah pemahaman bagi Kabupaten Limapuluh Kota dalam mengelola keamanan informasi sebagai salah satu sendi SPBE. “Dalam rangka transformasi sistem pelayanan publik ke SPBE, kita butuh pendampingan dan pembinaan dari Diskominfotik Provinsi Sumbar, terutama dalam manejemen keamanan informasi, di tengah banyak pihak yang terus mengembangkan ancaman terhadap pengelolaan informasi elektronik lembaga pemerintah,” ujar Eki.

Manejemen keamanan  SPBE, jelas Eki adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Sehingga, pihaknya merasa terbantu dengan sosialisasi  sebagai landasan pengelolaan kebijakan dalam sistem informasi elektronik mengacu SPBE. “Karena pada dasarnya manejemen  keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Perban SSN 4/2021,” jelas Eki.(Yon)

Arosuka, netralpost ---- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Proses Pemilu tahun 2024 di Aula D'Relazion Cafe Kota Solok Rabu 12/10/22.

Kegiatan tersebut menghadirkan seluruh Ketua Partai Politik se Kabupaten Solok sebanyak 20 (dua puluh) orang/Parpol, dari unsur Pemerintah Kabupaten Solok Kepala KesbangPol Kabupaten Solok Agus Rostamda, SH. MM, Kepala Diskominfo diwakili oleh Kabid PKP Syofiar Syam S.Sos, M.Si dan Kepala KPU Kabupaten Solok atau yang mewakili.

Kepala Bawaslu Kabupaten Solok yang diwakili oleh Bapak Andri Junaidi, SH. MH  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu dalam sambutannya menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berjalannya Tahap2an Pemilu berupa Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, diperkirakan akan adanya potensi Sengketa dalam Proses pelaksanaan Pemilu, berdasarkan hal tersebut perlu kiranya ini kita Sosialisasikan, kita sebarkan informasi ini lebih luas agar jika terjadi permasalahan nantinya hal ini bisa diselesaikan dengan baik dengan tidak mengganggu jalannya proses Pemilu secara keseluruhan.

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Nara Sumber, yakninya Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2017-2022 Surya Efitrimen, S.Pt. MH, dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa  "Sengketa proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan Sengketa peserta Pemilu dg Penyelenggara Pemilu sbg akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kab/Kota", jelasnya.

Sengketa terbagi dua, yakni sengketa proses pemilu dan sengketa hasil Pemilu.

"Penyelesaian Sengketa antara Peserta pemilu dg penyelenggara Pemilu, proses penyelesaianya dilakukan dg cara mediasi dan adjudikasi, proses adjudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak membuahkan hasil", lanjutnya.

Penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu, proses penyelesaiannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan prinsip cepat dan tanpa biaya.

Penyelesaian sengketa proses pemilu ini harus terpenuhi syarat formil dan materil dg batas waktu yg ditentukan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bawaslu.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu adalah bersifat Final dan mengikat, kecuali yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota, Penetapan Calon. (*)

- Keunggulan penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu adalah penyelesaian yang cepat (12 hari), persidangan yang tidak berlarut-larut, kesepakatan mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum

Di akhir kegiatan, acara diisi dengan Diskusi dan tanya jawab terkait dengan Tahapan pelaksanaan Pemilu yang sudah dimulai pelaksanaannya (*).

Payakumbuh,netralpost--- Masalah stunting menjadi perhatian penuh Pemerintah Kota Payakumbuh, hal ini disikapi Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dengan langsung turun lapangan ke kelurahan-kelurahan guna memantau langsung kesiapan kelurahan dalam menghadapi persoalan penyakit stunting ini.

Saat diwawancara media, Rabu (12/10), Rida Ananda berharap Kota Payakumbuh mampu menekan angka stunting menjadi sangat rendah, bahkan sampai di angka Nol. 

"Salah satu kelurahan yang kami kunjungi adalah kelurahan koto tangah Kecamatan Payakumbuh Barat, saat ini, kelurahan ini dinilai sudah siap dalam menyikapi stunting, sampai saat ini Koto Tangah bisa dibilang nol angka stunting," kata Rida.

Rida telah meluncurkan program orang tua asuh di OPD untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak warga kurang mampu di Kota Payakumbuh yang berpotensi stunting. 

Kepala Dinas Kominfo Junaidi dan jajarannya telah memulai terlebih dahulu dengan mengangkat dua anak asuh, satu dari kepala dinas secara pribadi, satu dari jajaran dinas kominfo, beberpaa waktu lalu.

Pada Rabu (12/10), Dinas Perhubungan yang mengangkat anak asuh di Bulakan Balai Kandi, si kembar Aqira dan Aqina. Anak dari Candra dan Meri.

Devitra menyerahkan bantuan seperti beras, susu, dan telur yang bersumber dari sumbangan jajarannya yang ikut menyukseskan program melawan stunting ini. Pihaknya bersama kawan-kawan dinas perhubungan badoncek bersama-sama sebagai upaya menyantuni masyarakat. 

"Kebetulan serentak dengan momentum hari perhubungan nasional, kami menggelar turnamen futsal, dan juga penyerahan bantuan sosial yang sejalan dengan program orang tua asuh yang digagas oleh Wako Rida Ananda. Bantuan ini ada datang dari pihak ketiga atau donatur yang ikut membantu, kami sangat apresiasi," kata Devitra.

Devitra juga mengatakan kenapa Dishub mengangkat anak asuh di Bulakan Balai Kandi, karena kantor Dishub berada di wilayah kelurahan tersebut, maka lebih patur rasanya diberikan bantuan kepada masyarakat yang dekat dengan lingkungan itu.

"Untuk memerangi stunting ini, diharapkan kebersamaan dari seluruh unsur dan elemen masyarakat untuk dapat perhatian terhadap lingkungan," pungkasnya.

Giat itu turut dihadiri oleh Kepala DP3AP2KB Agustion, Lurah Eki yang diwakili sekretaris, dan Bhabinkambtibmas setempat. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Semangat Wali Kota Rida Ananda untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dijawab dengan aksi nyata oleh lurah dan warga di Kota Payakumbuh. Salah satunya di Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat yang menanami lahan tidur dengan cabe dan bawang.

Hal ini mendapat sorotan dari Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi yang datang langsung ke Kota Payakumbuh untuk program bincang pagi dialog luar studio bersama Wako Rida Ananda, Kadiskominfo Junaidi, Camat Ul Fakhri, Lurah Khalid Zamri, dan warga setempat Edi, Rabu (12/10).

Wali Kota Rida Ananda memaparkan sesuai dengan arahan presiden, persoalan inflasi saat ini cukup tinggi di Sumatera Barat, bagaimana mengendalikannya agar harga kebutuhan pokok tidak melonjak tinggi, apa lagi kontribusi cabe dan bawanglah yang membuatnya naik.

"Kira mendorong dan mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memproduksi atau melahirkan tanaman-tanaman yang berkontribusi terhadap inflasi dengan memenamnya di lahan kosong, halaman, atau lewat polibag, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tak perlu beli lagi kepasar," ujarnya.

Ditambahkan Rida, langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan memberdayakan kelompok wanita tani (KWT), dasawisma, dan PKK untuk melakukan giat ini di tengah-tengah masyarakat. Saat ini ada 32 KWT semi aktif, dan yang sangat aktif ada 11 KWT di Kota Randang.

"Kita akan dorong KWT yang kelurahannya berada di kawasan pusat kota yang tak ada lahan untuk melakukan penanaman di polibag. Selain membantu kebutuhan pangan keluarga, program ini juga dapat menjadi peluang mengembangkan ekonomi keluarga, produknya bisa di jual, ada banyak permintaan cabe," ungkap Rida.

Alumni APDN Bukittinggi itu menyebut ada bantuan dari Pemko kepada petani dengan menyediakan bibit di dinas pertanan dan dinas ketahanan pangan.

"Untuk pupuk juga dibuat di IPLT, di bawah stakeholdernya Dinas Perkim, hasil olahan sedimen lumpur tinja yang siap jadi pupuk ini dipaketkan dan gratis kita bagikan," terangnya.

Sementara itu, Lurah Koto Tangah Khalid Zamri yang komit menjawab tantangan dari wali kota terus mendorong agar warganya menjadi pelopor dan pionir untuk menerjemahkan keinginan Pemko Payakumbuh mengendalikan inflasi dengan menanam cabe secara mandiri dan swadaya.

"Meski ada keterbatasan ilmu menanam cabe, tapi warga kami ini mau belajar otodidak dari media sosial youtube. Hal ini akan dikembangkan bersama warga lainnya dan KWT," kata Lurah Zamri.

Ditambahkannya, sebenarnya program menanam tanaman pangan lestari sudah lama dilaksanakan oleh petani-petani di kelurahan, kedepan tentu selain berupaya memenuhi kebutuhan harian, produknya juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Senada, Camat Ul Fakhri menyampaikan ada 17 kelurahan di wilayah kerjanya, pihaknya memancing dan menantang lurah yang ada untuk menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan.

"Buah dari tantangan kita itu seperti akan ada KWT yang tumbuh baru, kemarin kami dapat informasi di Kelurahan Parak Batuang yang ada di kawasan pusat kota," katanya.

Terkait peran edukasi informasi dan pemberitaan, Kepala Dinas Junaidi turut memaparkan bagaimana saat ini masyarakat sudah banyak yang mencoba bertani secara otodidak dengan menerjemahkan digitalisasi dan IT, memanfaatkan media sosial.

"Manfaat dari postingan-postingan edukatif yang disebarkan kepada masyarakat contohnya cara bercocok tanam, mereka dapat mengambil ilmu di sana. Kami dari Kominfo ikut mempublis kepada masyarakat hingga informasi tersampaikan. Kontennya menarik dan mudah untuk dipelajari, masyarakatpun mau belajar dari internet, di sana banyak ilmunya," kata Junaidi.

Terakhir, Warga Koto Tangah yang belajar pertanian secara otodidak, Edi menyampaikan saat ini sedang menanam cabe sebanyak hampir 1800 batang. Dia menyambut baik himbauan lurah dengan telah memanfaatkan lahan kosong dan lahan tidur yang belum berproduksi, dengan lahan dan alat terbatas menanam cabe.

"Kita bisa melihat harga cabe di pasar mahal. 1 kilo saja di atas 50 ribu rupiah, tentu memberatkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, semoga apa yang kita niatkan dan ingin kita capai ini diridhoi oleh Allah SWT, kami sangat sepakat dengan wali kota, bahwa untuk menekan inflasi, kita harus bisa memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi karang taruna ditengah-tengah masyarakat, Dinas Sosial Kota Payakumbuh mengangkatkan kegiatan bimbingan teknis bagi pengurus Karang Taruna se-Kota Payakumbuh. Kegiatan dilaksanakan di Aula SKB Kota Payakumbuh, Balai Jaring Kecamatan Payakumbuh Timur, Rabu-Jumat, 12-14 Oktober 2022. 

Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Payakumbuh diwakili Staf Ahli Herlina didampingi Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi. Hadir dalam acara tersebut Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat Terpilih Mahdianur Musa didampingi Ketua Karang Taruna Kota Payakumbuh Terpilih, Yonnaldi. 

Dalam arahannya, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda meminta organisasi karang taruna agar hadir secara aktif dalam usaha-usaha mengatasi permasalahan sosial yang ada disekitarnya. Karang taruna jangan hanya hadir dalam momentum-momentun tertentu saja. 

"Selama ini cukup banyak kita lihat, kegiatan karang taruna hanya sebatas perayaan 17-an Agustus saja, atau acara MTQ di bulan Ramadan. Setelah itu sulit kita melihat peran karang taruna di masyarakat, padahal sekelumit persoalan sosial dan kemasyarakatan menunggu tangan-tangan kreatif generasi muda yang berhimpun dalam karang taruna," pesan Rida. 

Dikatakan, pihaknya berharap agar Karang Taruna di Kota Payakumbuh dapat memainkan peran sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dan melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh. 

"Dengan harapan tersebut kita mengedepankan paradigma baru Karang Taruna. Membantu orang lain berarti memajukan diri sendiri, menyelamatkan orang lain berarti menyelamatkan diri sendiri dengan artian Karang Taruna tidak hanya fokus pada pengembangan organisasi maupun anggota semata tetapi pada pengembangan masyarakat Kota Payakumbuh secara umum," tambahnya lagi. 

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam sambutannya meminta agar setiap pengurus dan anggota karang taruna mengasah terus jiwa sosial mereka. Dikatakan, peran pekerja sosial masyarakat baru bisa dijalankan karang taruna jika pengurusnya sudah memiliki empati sosial yang baik. 

"Pengurus karang taruna harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, tanpa itu, mustahil bisa bergerak membantu sesama jika jiwa sosialnya tak terasah," tegas Kadis Sosial Irwan. 

Ditambahkan, pelaksanaan Bimtek kekarang tarunaan tersebut disamping mengasah kepekaan sosial para pengurus juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus agar memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pengurus karang taruna.

"Melalui Bimtek Karang Taruna ini, diharapkan setiap peserta akan memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat menyukseskan tujuan karang taruna sekaligus menjawab tantangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial terutama kemiskinan yang ada disekitar mereka," pungkas Irwan. 

Sementara Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat Mahdianur Musa dalam arahannya meminta karang taruna untuk bangkit dan bergerak. Dikatakan, organsisasi karang taruna lahir dari kesadaran warga karana taruna akan tanggungjawab sosial mereka. 

"Dukungan dana dari pemerintah kita perlukan. Akan tetapi, ada atau tidak ada dana dari pemerintah, karang taruna harus terus bergerak dan berbuat bagi masyarakat, karena organisasi ini lahir dari kesadaran dan kesetiakawanan sosial anggotanya. Itu modal utama kita," tegas Mahdianur Musa disambut tepuk tangan peserta Bimtek.

Kegiatan Bimtek Karang Taruna tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Payakumbuh sebanyak lebih kurang 130 peserta. (Yon)