NetralPost.net

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Husni Kamil Manik kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Sabtu (15/10). Yang dihadiri Forkopimda, ketua KPU Kota Payakumbuh dan jajaran, ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Kadis Kominfo, Kadisdukcapil, Kakan Kesbangpol, Camat se-Kota Payakumbuh, dan pengurus Parpol.

Pj. Wako Rida Ananda meminta kepada seluruh jajarannya di kecamatan dan kelurahan di Payakumbuh untuk mendukung pelaksanaan verifikasi faktual ini.

"Kita minta camat dan lurah untuk membantu KPU dalam proses verfak ini. Supaya proses pelaksanaan verifikasi ini bisa berjalan sesuai dengan tahapannya," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Wako Rida memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga pengelolaan pemilu bisa berjalan dengan baik.

"Semoga pemilu yang akan kita laksanakan di 2024 nanti bisa berjalan aman, tertib dan damai. Dan pemilu yang badunsanak itu kembali terwujud di Payakumbuh ini," harapnya.

Sementara itu ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal mengatakan ada 18 Parpol yang akan mengikuti pesta demokrasi tahun 2024 di Payakumbuh. Namun sembilan diantaranya akan dilakukan verfak mulai tanggal 15 Oktober s.d 4 November 2022.

"9 parpol ini wajib mengikuti verfak yang dimulai hari ini, karena tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Treshold (PT) 4 persen secara nasional," terangnya.

"Untuk 21 hari kedepan kita (KPU Payakumbuh - red) akan turunkan 11 tim untuk verfak ini. Dan akan langsung diawasi oleh Bawaslu Kota Payakumbuh," tukunya.

Dia juga mengingatkan, agar Parpol betul-betul menyiapkan keabsahan dari keanggotaan pengurus partainya. Salah satu yang akan dicek minimal anggota Parpol sudah memiliki KTA.

"Setiap anggota Parpol yang di verfak minimal harus ada KTA nya, kalau tidak ada maka akan di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kan," ucapnya.

"Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi kendala nantinya untuk parpol itu sendiri. Nanti setiap Parpol yang memiliki minimal 142 keanggotaan, KPU wajib melakukan verfak untuk 104 keanggotaan. Dan setiap partai tidak sama bobotnya, tergantung dari banyaknya anggota," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netral post

Saat pendataan di rumah dinas wali kota Kelurahan Tiakar, Sabtu (15/10) pagi itu, dihadiri langsung kepala BPS Kota Payakumbuh Dessi Febriyanti dan Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh Junaidi.

Pj. Wako Rida Ananda berharap dari pendataan Regsosek akan lahir data yang benar-benar akurat, sehingga setiap program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim tepat sasaran.

"Tolong didata dengan benar, karena ini akan menjadi data rujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita di Payakumbuh," kata Pj. Wako Rida Ananda saat pendataan Regsosek di kediamannya.

"Dan kita berharap, dengan data yang akurat tentu semua bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan itu akan tepat sasaran. Sehingga meningkatkan kembali tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat," harapnya.

Rida mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh untuk dapat mensukseskan kegiatan Regsosek. Karena data tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai layanan. Diantaranya pendidikan, bantuan sosial, kesehatan hingga administrasi kependudukan.

"Kepada seluruh masyarakat, terima dengan baik petugas pencacah di rumah kita. Berikan seluruh data yang diminta, serta jawab dengan benar dan jujur seluruh pertanyaan petugas. Jawaban kita semua, akan menjadi landasan pembangunan Ranah Minang tercinta, menuju Payakumbuh yang madani, unggul, dan berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu Kepala BPS Kota Payakumbuh Dessi Febriyanti mengatakan dalam upaya mendapatkan data yang berkualitas tersebut, pihaknya akan mulai mendata semua masyarakat Payakumbuh dari tanggal 15 Oktober s.d 14 November 2022.

"Harapan kita dengan pendataan Regsosek ini mampu membantu memberikan solusi dari sisi data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga nantinya indikator-indikator makro ini akan menunjukan trend perbaikan," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengapresiasi adanya lomba menulis dan membaca cerita rakyat tingkat SLTA se provinsi Sumatera Barat yang digelar oleh Komunitas Seni Intro dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

"Acara ini membuka ruang bagi anak-anak didik untuk kreatif dan berkompetisi, mengeksplor bakat mereka dalam menulis dan bercerita, kita sangat senang," kata Rida saat menyaksikan acara itu pada hari pertama di di Agam Jua Art and Culture Cafe, Sabtu (15/10).

Rida juga mengatakan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. 

"Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, dan Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal," terangnya didampingi Kadisparpora Nofriwandi.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi yang membuka kegiatan tersebut mengatakan sangat mendukung adanya kegiatan ini. Apalagi adanya Corporate Sosial Responsibility dari Bank Nagari dan Semen Padang sehingga bisa menggelar kegiatan ini bersama Komunitas Seni Intro.

"Kita harap kegiatan ini dapat ditiru oleh pemerintah daerah kota/kabupaten dengan menggelar lomba serupandi tingkat SD dan SMP," kata politikus Gerindra itu.

Dari sisi Dewan Juri Iyut Fitra yang merupakan pendiri Komunitas Seni Intro mengatakan pihaknya menjadikan lomba menulis dan lomba membaca ini sebagai satu kesatuan.

“Lomba ini ingin memperlihatkan bahwa menulis dan membacakan sama pentingnya. Terutama untuk kalangan pelajar. Menulis menstrukturkan pikiran. Membaca untuk menyajikan. Dua hal ini pelan-pelan sudah menghilang dalam tradisi pelajar kita,” ujar Iyut Fitra.

Dijelaskannya, cerita rakyat dijadikan sandaran dengan alasan, Objek Pemajuan Kebudayaan itulah yang paling dekat dengan pelajar. Baik di kota atau nagari disinyalir cerita rakyat masih menjadi bagian dari kehidupan pelajar. 

“Plus, kami ingin membangkitkan literasi budaya di kalangan pelajar. Lomba ini salah satunya,” ujarnya.

Komunitas Seni Intro sebelumnya telah menyeleksi lebih dari 200 naskah cerita dari sekolah yang ikut lomba menulis, hasilnya setelah diseleksi ada 40 karya yang dibacakan pada lomba berikutnya. Pada puncak acara di Minggu (16/10), akan diumumkan 3 karya terbaik, dan 17 karya pilihan.

"Hasil karya daei Pemuncak ini akan kita bukukan," tambah Iyut bersama juri lomba Heru Joni Putra, Roby Satria, S Metron Masdison, dan Ilham Yusardi. (Yon)

Payakumbuh,netralpost— Guna menguatkan koordinasi sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik, Pemerintah Kota Payakumbuh bersinergi dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatra Barat. Secara tersurat, kerjasama tersebut disepakati dalam dokumen Nota Kesepakatan.

Adapun konten kerjasamanya terkait sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Konteksnya dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Bertempat di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Jumat (14/10/2022), Nota Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masing-masing, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat, Heru Pudyo Nugroho dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. Juga ditandatangani Pj. Walikota Payakumbuh, Rida Ananda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Di dalam dokumen Kerjasama tersebut, baik Pemerintah Kota Payakumbuh maupun Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat menyepakati pelaksanaan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Targetnya tidak lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya di wilayah Kota Payakumbuh.

Ada beberapa bentuk dukungan yang diberikan. Diantaranya, penyelenggaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program, antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil), Penyaluran Subsidi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), maupun penyelenggaraan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pemerintah secara internasional sesuai requirement GFS (Government Finance Statistic).

Dalam kesamaptaan tersebut, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan bahwa melalui kesepakatan bersama ini akan semakin mempererat kerja sama antara pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat dalam melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan publik di Kota Payakumbuh khususnya kinerja di bidang keuangan. 

“tentu saja kegiatan ini bukan hanya hingga seremonial saja, akan tetapi semoga benar-benar dapat untuk direalisasikan dalam peningkatan koordinasi di bidang keuangan dan mempererat kerjasama antara Pemerintah kota Payakumbuh dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat,” harap Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda.

Tidak lupa, Pj. Walikota Payakumbuh sampaikan terima kasih kepada Kanwil DJPb Sumatra Barat serta meminta dukungan agar Pemerintah Kota Payakumbuh kedepannya terkait kerjasama dan program-program kementrian dan Pemerintah daerah dapat selaras.

“Dan juga nantinya dengan kesepakatan bersama ini, maka dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan terukur sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat kota Payakumbuh,” imbuh Rida.

Untuk meningkatkan perekonomian di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota berusaha membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi dan mendukung perkembangan industri kreatif yang dikembangkan Generasi Y dan Generasi Z di era industri 4.0. selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga menghimbau para pelaku ekonomi untuk tidak segan melakukan spend money untuk menggerakkan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama kali ini adalah sebuah deklarasi Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah Kota Payakumbuh bahwa ada hak dari Pemerintah Kota Payakumbuh kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat dan ada kewajiban Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. 

Selanjutnya secara sekilas Kepala Kanwil DJPb juga menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil DJPb serta peran Kanwil DJPb di daerah terutama terkait dengan implementasi kebijakan fiskal di Daerah dalam upaya membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Barat.

Setelah sambutan dari kedua belah pihak berlangsung, kegiatan berlanjut ke acara utama yaitu penandatangan Nota Kesepakatan disertai dengan penyerahan plakat dari Pj. Walikota Payakumbuh kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat atas penandatangan Nota Kesepakatan tersebut. Acara diakhiri dengan foto bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Barat Heru Pudyo Nugroho, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda, staf ahli walikota bidang ekonomi dan pembangunan Elfriza Zaharman, Kepala bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh Apli Madanar, kepala bagian perencanaan anggaran Setdako Hidayatul Rusda, kepala bagian perekonomian Setdako Arif Siswandi, kepala bidang perbendaharaan BKD Kota Payakumbuh Resti Desmila, dan Kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Bukittinggi Khairil Indra. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Pj Wako Rida Ananda mengatakan dalam memajukan olahraga dibutuhkan kerjasama dari segala lini, serta juga tidak lepas dari dukungan orang tua dan masyarakat kota Payakumbuh.

“Untuk mencapai kesuksesan dalam dunia Olahraga, kita harus selalu berjuang agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi atlet yang hebat, tidak terlepas apapun itu olahraganya," kata Pj. Wako Rida Ananda saat melepas atlet panahan dan GSI di Payakumbuh Bugar, Jumat (14/10).

Rida menyebut, kunci untuk meraih keberhasilan itu tidak lepas dari bagaimana selalu fokus serta komit untuk mendisiplinkan diri serta berlatih dengan sungguh-sungguh.

"Contohnya ananda kita Nabil. Waktu saya berbincang dengan orang tuanya, Nabil ini selalu disiplin dalam segala hal. Baik itu latihan, istirahat dan belajar di sekolah. Kalau ingin sukses tentu kita harus meniru pola yang dilakukan orang sukses juga," imbuhnya.

Selanjutnya, Pj. Wako mengucapkan selamat bertanding kepada atlet panahan dan GSI Kota Payakumbuh yang mewakili Sumbar. Semoga bisa mengharumkan nama Kota Payakumbuh dan menjadi yang terbaik di Nasional.

"Selamat bertanding, jaga nama baik daerah kita. Junjung tinggi sportifitas jadilah yang terbaik. Dan jangan lupa promosikan juga daerah kita city of randang," ujarnya.

Saat pelepasan itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Payakumbuh Nofriwandi didampingi Kabid. Pemuda dan Olah Raga Afrizon Nasri menyampaikan, dari 13 atlet panahan yang mewakili Sumbar, lima diantaranya berasal dari Payakumbuh.

Dia adalah Habibi Arindri siswa MAN 2 Payakumbuh, Sabrina Najwa Aqilla siswi SMA Raudhatul Jannah, Rici Juneeta Balqis siswi SMP Raudhatul Jannah, Pelangi Dwi Maharani siswi SMP N 1 Payakumbuh dan Muhammad Siddiq siswa SD IT Bustanul Ulum.

"Kelima atlit tersebut akan ambil bagian di kategori U-18 jarak 40 meter dan U-15 jarak 30 meter," terangnya.

Sementara itu, untuk GSI dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril, Nabil Asyura yang merupakan pemain Timnas Indonesia U-16, awalnya merupakan pemain berbakat yang lolos seleksi GSI nasional.

"Untuk GSI 2022 ini, total ada 102 anak se-Indonesia yang akan ikut seleksi jadi pemain Timnas U-15. Dan Sumbar akan mengutus tujuh orang dan empat diantaranya dari Payakumbuh," jelasnya.

Ke empat pemain GSI itu adalah, Ibrahim Alim Pramudya siswa SMP 3 Payakumbuh, Farraz Afriz siswa SMP 1 Payakumbuh, Haziq Izzan Findra siswa SMP 1 Payakumbuh dan Muzzaki Afif Indra siswa SMP 1 Payakumbuh. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan kesehatan kerja dan olahraga merupakan program kesehatan yang strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Ini merupakan bagian dari gerakan masyarakat sehat (Germas) dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM)," kata Pj. Wako Rida Ananda.

"Dan ini merupakan deteksi dini terhadap PTM. Seperti hipertensi, stroke dan sebagainya yang merupakan akibat pola hidup tidak sehat," tukuknya.

Rida berharap kepada seluruh ASN dan masyarakat agar selalu melaksakan kegiatan yang bermanfaat seperti melaksanakan olahraga minimal seminggu sekali. Namun dengan tetap menjaga lingkungan bersih dan sehat sehingga keluarga terhindar dari penyakit. 

"Minimal kita itu harus melakukan olahraga rutin satu minggu sekali agar tubuh tetap bugar. Jangan lupa jaga pola makan dan pola hidup sehat," ajaknya.

Lebih lanjut dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto, kegiatan itu diikuti oleh 100 peserta dari masing-masing OPD. Pengecekan kesehatan dan kebugaran dilakukan dengan aplikasi SIPGAR Kemenkes.

"Kegiatan kita pengecekan tensi, gula darah, kolesterol dan asam urat. Yang dibarengi dengan senam dan jalan cepat menempuh jarak 1.600 meter," terangnya.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti masyarakat Payakumbuh selalu sehat dan bugar," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda selalu menyediakan telur dan susu di bagasi mobil dinasnya. Kebutuhan pokok itu nantinya dibagikan Rida kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki anak yang berpotensi stunting saat suatu waktu Rida turun ke lapangan.

Rida ingin memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat. Saat ini dia menggalakan program anak asuh dimana setiap dinas mengangkat anak asuh untuk diberikan bantuan pemenuhan gizi supaya tidak terkena stunting.

Aksi Rida ini lebih kepada menyukseskan tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk melawan stunting. Dan kinerja Rida juga dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Meski Payakumbuh bukan lokus stunting, tapi kita berupaya mencegahnya terjadi, karena setiap anak berpotensi terkena stunting, kita berharap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di kota kita ideal dan tidak ada lagi anak yang kurang gizi," kata Rida kepada media saat diwawancara.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda meresmikan gerakan menanam cabe dan bawang guna pengendalian inflasi di lahan Kelompok Tani Ateh Padang, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kamis (13/10).

Hadir Asisten II Elzadaswarman, Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Edvidel Arda, Kabag Perekonomian Arif Siswandi, Camat Hepy diwakili Sekcam Zailendra, lurah, penyuluh pertanian, dan anggota kelompok tani setempat.

Kadis Pertanian Depi Sastra dalam sambutannya mengatakan pemicu inflasi adalah sektor pertanian dengan naiknya harga bawang dan cabe, seharusnya ada harga keseimbangan, petani tidak merugi dan konsumen tidak kemahalan membeli.

"Kita berharap segera bisa keluar dari kondisi ini," kata Depi.

Ditambahkannya, untuk tanaman Cabe, Kota Payakumbuh mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk sebanyak 20 hektar, lokasinya di Kecamatan Pauakumbuh Timur sebanyak 10 hektar, dan sisanya di di Kecamatan Latina.

"Kita prediksi hasil dari penenaman Cabe melalui bantuan itu lebih kurang 3000 ton," ujarnya.

Selain itu, tambah Depi, melalui APBD pihaknya juga sudah melakukan pemberian bantuan benih siap tanam kepada petani. Sudah didistribusikan ribuan benih siap tanam, bahkan melalui APBD perubahan tahun 2022 juga dialokasikan 35.000 batang cabe yang difokuskan bagi KWT, lurah dan camat untuk ditanam di pekarangan.

Sementara, untuk benih bawang di APBD 2022 dialokasikan untuk 3,46 hektar, ini akan dan telah didistibusikan kepada kelompok tani, ada yang sudah ditanam dan ada yang masih dilakukan penanaman seperti hari ini.

"Kita juga ada sekolah lapangan bagi kelompok tani. Bersama mengajak masyarakat mensosialisasikan cabe dan bawang, dikawal oleh penyuluh pertanian. Penyuluh adalah sobat petani, mengawal petani, meningkatkan kesejahteraannya. Mudah-mudahan dengan kerja sama pemda dan masyarakat, inflasi bisa ditekan dan kita keluar dari kondisi ini," ujarnya.

Dari sisi Wako Rida Ananda mengatakan selama ini adanya keluhan petani, apabila harga naik maka pemerintah sibuk mengatasi, di saat harganya turun pemerintah kemana?

Rida menjawab untuk itulah gunanya terminal agrobisnis, ditambah adanya gerakan ASN membeli cabe dari petani. Untuk problem yang lainnya kedepan solusinya bisa dicarikan.

"Saya kemarin sudah turun ke lapangan, harga cabe sudah stabil di pasar, 40 ribu hingga 60 ribu per kg. Yang perlu diwaspadai gerakan tengkulak, karena cabe kita dibawa ke luar daerah, "indak sadang-sadang lado dek urang awak do". Tidak perlu dicemaskan, semua masyarakat kita umumnya suka bercabe, dan cabe yang kita produksi lebih enak," ungkapnya.

Rida juga memaparkan pihaknya turun ke lapangan adalah guna berdiskusi memecahkan persoalan pertanian dan menyerap aspirasi petani. Dia ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk turun ke lapangan bagaimana aktif untuk mengendalikan inflasi.

"Meski hanya 7-9 persen kontribusi pertanian untuk perkembangan ekonomi di Kota Payakumbuh, tapi itu cukup berpengaruh. Kita harus terus berusaha meningkatkan hasil pertanian, dan kita turut bersyukur petani malah ada yang bisa naik haji dan umrah dari hasil cabe dan bawangnya," ungkapnya.

"Kami berharap ada ide-ide brilian dari OPD, kalau warga bermasalah dengan produksi pertanian dari hasil taninya, maka itulah gunanya pemerintah mencarikan solusi," pungkasnya.

Dalam kegiatan itu, Rida Ananda juga menyerahkan bantuan sosial berupa telur dan susu untuk masyarakat petani kurang mampu yang punya anak berpotensi stunting. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Dari 16 bangunan tersebut, 11 bangunan disegel pada tahap I dan empat bangunan disegel pada tahap II. Tiga diantaranya yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat telah dicabut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Dari tiga itu, yang dua sudah memperbaharui PBG-nya dan telah melanjutkan kembali pembangunanya, dan yang satu lagi telah kita terbitkan SP-III dan disegel hari ini" kata Kadis PUPR Muslim saat penyegelan di Kelurahan Napar, Kamis (13/10).

Dikatakan Muslim, sebelum dilakukan penyegelan, Dinas PUPR telah terlebih dahulu memberikan surat teguran beberapa kali terhadap pemilik bangunan.

"Penyegelan ini merupakan tahapan setelah diberikan teguran, dimana kita memberikan teguran sebanyak 3 kali, karena tidak ada respon dari pemilik bangunan makanya disegel," terang Muslim.

"Untuk segel akan kita buka setelah pemilik bangunan mengurus semua perizinannya," tukuknya.

Kadis PUPR juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang akan mendirikan bangunan agar tidak ragu dalam pengurusan PBG karena pengurusannya tidak sulit dan cepat.

"Jika masyarakat melakukan pengurusan dan syaratnya lengkap, paling lama pengurusannya 6 hari kerja, dan untuk biayanya berdasarkan luas dan jenis bangunan," ucapnya.

Ditambahkannya "Kepada seluruh warga Payakumbuh sebelum mendirikan bangunan uruslah izinnya terlebih dahulu karena pengurusannya mudah dan cepat," ajaknya.

Lebih lanjut dijelaskan Kabid. Penataan Ruang Eka Diana Rilva, keempat bangunan yang disegel pada tahap II sudah diberi teguran SP-III. Dan berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat dan satu di Payakumbuh Utara.

"Kebanyakakan bangunan yang disegel ini pembangunanya tidak sesuai dengan PGB dan melewati garis sempadan bangunan. Dan proses pembangunannya harus dihentikan sampai izinnya keluar," ucapnya.

"Kalau tidak diurus kita sarankan kepada pemiliknya untuk membongkar bangunanya sesuai dengan Perwako 82 tahun 2019," pungkasnya. (Yon)

Pa

Saat ini, selain organisasi perangkat daerah yang mengangkat anak asuh, jajaran camat dan lurah pun aktif menyalurkan bantuan pemenuhan gizi anak dari swadaya dan donatur yang turut membantu menyukseskan program ini.

Baik Lurah Hamdan dan Novi saat diwawancara media berharap dengan bantuan ini dapat membantu warga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak mereka, masalah stunting harus disikapi dengan serius supaya generasi penerus dapat tumbuh dan kembang dengan optimal.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada donatur yang telah mendukung program ini," kata duo Lurah.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda tampak selalu menyediakan telur dan susu di bagasi mobil dinasnya. Kebutuhan pokok itu nantinya dibagikan Rida kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki anak yang berpotensi stunting saat suatu waktu Rida turun ke lapangan.

Rida ingin memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat. Saat ini dia menggalakan program anak asuh dimana setiap dinas mengangkat anak asuh untuk diberikan bantuan pemenuhan gizi supaya tidak terkena stunting.

Aksi Rida ini lebih kepada menyukseskan tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk melawan stunting. Dan kinerja Rida juga dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Meski Payakumbuh bukan lokus stunting, tapi kita berupaya mencegahnya terjadi, karena setiap anak berpotensi terkena stunting, kita berharap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di kota kita ideal dan tidak ada lagi anak yang kurang gizi," kata Rida kepada media saat diwawancara. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost—-Guna menjamin terselenggaranya sistem   pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mutlak diperlukan jaminan keamanan untuk terlindunginya pengguna SPBE. Fokus utama keamanan SPBE adalah pengelolaan keamanan informasi serta terjaminnya informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE. Untuk itu, pemerintah daerah selaku penyelenggara SPBE mesti memperhatikan keamanan informasi dari segi ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi keamanan dan perbaikan berkelanjutan.

Demikian rangkuman sosialisai Peraturan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manejemen Keamanan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (13/10/2022). Sosialisasi terselenggara atas kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan Diskominfo Kabupaten Limapuluh Kota. Tampil sebagai narasumber tunggal Kepala Bidang Persandian Diskominfotik Pemprov Sumbar Eko Faisal.  Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama, Kepala Bidang Persandian Titin Mulyani dan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, pejabat fungsional fungsional pada Diskominfo Limapuluh Kota dan Diskominfo Kota Payakumbuh.

“Peraturan BSSN tentang manejemen keamanan informasi ini bersifat mengikat seluruh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, ini pedoman utama dalam mengelola keamanan informasi elektronik di pemerintahan daerah,”  jelas Eko Faisal.

Lebih lanjut Eko Faisal mengatakan sosialisasi Perban SSN Nomor 4/2021 merupakan bentuk upaya pemerintah provinsi dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat. Perban yang disosialisasikan memuat tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dikatakan oleh Eko Faisal, standar teknis dan prosedur keamanan dalam pelaksanaan SPBE ialah terdiri dari data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, jaringan intra pemerintah, serta sistem penghubung layanan.“Standar Teknis dan Prosedur Keamanan ini berperan sebagai kontrol keamanan untuk mengendalikan resiko,” papar Eko Faisal.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Limapuluh Kota menyampaikan apresiasi kepada Diskominfotik Pemprov Sumbar atas pelaksanaan sosialisasi Perban SSN Nomor 4/2021. Berbicara tentang SPBE, pada dasarnya  ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Di sisi lain, SPBE perlu ditunjang manejemen keamanan informasi. Diharapkan kegiatan sosialisi keamanan informasi  ini menambah pemahaman bagi Kabupaten Limapuluh Kota dalam mengelola keamanan informasi sebagai salah satu sendi SPBE. “Dalam rangka transformasi sistem pelayanan publik ke SPBE, kita butuh pendampingan dan pembinaan dari Diskominfotik Provinsi Sumbar, terutama dalam manejemen keamanan informasi, di tengah banyak pihak yang terus mengembangkan ancaman terhadap pengelolaan informasi elektronik lembaga pemerintah,” ujar Eki.

Manejemen keamanan  SPBE, jelas Eki adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Sehingga, pihaknya merasa terbantu dengan sosialisasi  sebagai landasan pengelolaan kebijakan dalam sistem informasi elektronik mengacu SPBE. “Karena pada dasarnya manejemen  keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Perban SSN 4/2021,” jelas Eki.(Yon)

Arosuka, netralpost ---- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Proses Pemilu tahun 2024 di Aula D'Relazion Cafe Kota Solok Rabu 12/10/22.

Kegiatan tersebut menghadirkan seluruh Ketua Partai Politik se Kabupaten Solok sebanyak 20 (dua puluh) orang/Parpol, dari unsur Pemerintah Kabupaten Solok Kepala KesbangPol Kabupaten Solok Agus Rostamda, SH. MM, Kepala Diskominfo diwakili oleh Kabid PKP Syofiar Syam S.Sos, M.Si dan Kepala KPU Kabupaten Solok atau yang mewakili.

Kepala Bawaslu Kabupaten Solok yang diwakili oleh Bapak Andri Junaidi, SH. MH  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu dalam sambutannya menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berjalannya Tahap2an Pemilu berupa Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, diperkirakan akan adanya potensi Sengketa dalam Proses pelaksanaan Pemilu, berdasarkan hal tersebut perlu kiranya ini kita Sosialisasikan, kita sebarkan informasi ini lebih luas agar jika terjadi permasalahan nantinya hal ini bisa diselesaikan dengan baik dengan tidak mengganggu jalannya proses Pemilu secara keseluruhan.

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Nara Sumber, yakninya Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2017-2022 Surya Efitrimen, S.Pt. MH, dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa  "Sengketa proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan Sengketa peserta Pemilu dg Penyelenggara Pemilu sbg akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kab/Kota", jelasnya.

Sengketa terbagi dua, yakni sengketa proses pemilu dan sengketa hasil Pemilu.

"Penyelesaian Sengketa antara Peserta pemilu dg penyelenggara Pemilu, proses penyelesaianya dilakukan dg cara mediasi dan adjudikasi, proses adjudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak membuahkan hasil", lanjutnya.

Penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu, proses penyelesaiannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan prinsip cepat dan tanpa biaya.

Penyelesaian sengketa proses pemilu ini harus terpenuhi syarat formil dan materil dg batas waktu yg ditentukan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bawaslu.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu adalah bersifat Final dan mengikat, kecuali yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota, Penetapan Calon. (*)

- Keunggulan penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu adalah penyelesaian yang cepat (12 hari), persidangan yang tidak berlarut-larut, kesepakatan mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum

Di akhir kegiatan, acara diisi dengan Diskusi dan tanya jawab terkait dengan Tahapan pelaksanaan Pemilu yang sudah dimulai pelaksanaannya (*).