Latest Post

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres 50 kota Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Sijunjung Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna Netralpost NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Arosuka, netralpost --- Lomba Muslimah Fashion Festival Arosuka (MUFA) di Gedung Solok Nan Indah Arosuka, Rabu (21/12/22).

Turut hadir Bupati Solok Diwakili Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Ketua Dharmawanita Persatuan(DWP) Kab. Solok Ny. Tezzi Medison, Asisten I : Drs. Syahrial, MM, Staf Ahli Bid. Pemerintahan Kemasyarakatan dan SDM Mulyadi Marcos, SE, MM, Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok, Kepala OPD, Ketua Organisasi Wanita se-kabupaten Solok dan Tamu Undangan Lainnya. 

Ketua Pelaksana Kegiatan oleh ketua DWP Kab. Solok Ny. Tezzi Medison dalam Laporan Kegiatan MUFA ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang dirayakan pada tanggal 22 Desember 2022 dengan tema "Melalui Peragaan Busana Muslim kita Kembangkan Potensi UMKM Lokal Kabupaten Solok", katanya.

"Melalui kegiatan MUFA ini diharapkan akan muncul produk-produk batik UMKM Lokal Kabupaten Solok yang dapat bersaing dengan Produk-produk batik di tingkat nasional maupun internasional", ujarnya.

Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda Kegiatan pada hari ini merupakan wujud keikutsertaan perempuan-perempuan Indonesia terkhususnya perempuan-perempuan di  Kabupaten Solok dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender.

"Kita ketahui bahwa kegiatan ini diikuti oleh Ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita Unsur Forkopimda, Ketua Organisasi Wanita Unsur BUMN dan BUMD, Kepala SKPD wanita dan Ketua Dharmawanita Persatuan Unit Se-Kabupaten Solok merupakan perempuan-perempuan tangguh dan cerdas yang menjadi motor penggerak yang membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan visi kepala daerah", jelasnya.

"Selain itu kita ketahui bersama pada lomba kali ini ibu-ibu peserta akan menampilkan batik-batik hasil Olahan UMKM Lokal yang ada di Kabupaten Solok" lanjutnya.

Harapan kami melalui lomba ini maka kita sebagai perempuan-perempuan Kabupaten Solok dapat berkontribusi mempromosikan produk Batik Lokal Kabupaten Solok. 

Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.si pemerintah Daerah memberikan Apresiasi Kepada TP-PKK dan Dharmawanita di Kabupaten Solok atas Bantuan dan Dukungan dalam mengembangkan sektor UMKM di Kabupaten Solok.

Harapan kita pada tahun 2023 nanti seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten Solok akan menggunakan produk Batik Lokal demi mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Solok

Dalam Sambutannya Sekretaris Daerah Medison mewakili Bupati Solok membuka kegiatan MUFA Tahun 2022

Usai Sambutan Sekretaris Daerah dimulailah Lomba Muslimah Fashion Festival Arosuka (MUFA) Tahun 2022.(*)


Sumbar, netralpost --- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar), Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH menutup pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang II T.A 2022 sekaligus melantik sebanyak 233 personel di SPN Polda Sumbar, Rabu (21/12).

Dalam upacara penutupan pendidikan Bintara Polri tersebut, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, Forkopimda Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, Kapolres sejajaran Polda Sumbar, tokoh masyarakat, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Iis Suharyono dan Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar. 

Pada kesempatan itu, Irjen Pol Suharyono membacakan amanat Kalemdiklat Polri, dimana upacara pada hari ini menandakan telah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan Bintara Polri gelombang II Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan di Sepolwan, Pusdik Brimob dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri serta di 31 SPN Polda.

"Dengan demikian jumlah anggota polri telah bertambah 10.507 personel Bintara remaja Polri, yang terdiri dari 10.004 polisi laki-laki dan 503 polisi wanita. Dari jumlah tersebut, maka sebanyak 9.407 akan melaksanakan tugas sebagai Bintara Polisi Tugas Umum, 500 Bintara Brimob dan 100 Bintara Polair," ucap Kapolda Sumbar membacakan amanat Kalemdiklat Polri. 

Ia mengucapkan selamat kepada para Bintara remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pembentukan selama
5 bulan. 

"Waktu pendidikan yang cukup singkat, oleh karena itu terus bekali kemampuan saudara dengan belajar, belajar dan terus belajar. Karena sejatinya hidup itu merupakan pembelajaran yang panjang dan tidak pernah berhenti (life long learning)," ujarnya. 

Lanjut Kapolda Sumbar, penutupan pendidikan ini bukan akhir dari perjalanan, akan tetapi awal dari pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan berbagai tantangannya.

"Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada para orang tua atas keberhasilan putra dan putrinya menjadi Bintara remaja Polri yang baru saja dilantik," sebutnya. 
 
"Mari kita terus berikan doa dan dukungan agar anak-anak kita dapat menjalan tugas polisi dengan baik, melayani dan melindungi rakyat dengan sepenuh hati, serta mencintai negerinya dengan jiwa raganya," sambungnya. 

Hakekat pendidikan dalam membentuk anggota Polri kata Irjen Pol Suharyono, bukan saja memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada tugas umum, brigade mobil dan polair semata. Namun lebih dari itu yang utama, dan pertama adalah membentuk anggota Polri yang beriman dan bertakwa kepada tuhannya dan memiliki akhlak yang mulia. 

"Karena sesungguhnya pendidikan itu untuk memuliakan manusia, dan sungguh mulia tugas polisi dengan memelihara rasa aman, menjaga kemanusiaan agar manusia menghormati manusia yang lain, dan mewujudkan kepatuhan warga berbagai aturan agar tetap lestari peradaban umat manusia di atas planet bumi ini," ujarnya. 

"Mari kita songsong kemuliaan itu dengan mencintai tugas yang diberikan menjadi sebuah kehormatan. Selalu ingin berbuat yang terbaik kepada warga, dan selalu ingin membuat bangga kepada bangsanya," ucap Kapolda menambahkan.

Dengam telah mengucapkan sumpah sebagai anggota Polri, dengan demikian telah melekat tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri, termasuk konsekuensi bila melakukan pelanggaran dan kejahatan. 

"Tidak saja sanksi hukum yang akan diterima, namun juga sanksi disiplin dan kode etik, termasuk sanksi moral," tegasnya. 

Para Bintara remaja yang baru saja dilantik ini juga akan ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia dengan berbagai keberagamannya. "Mari kita rawat dan menjadi perekat keberagaman itu. Jaga soliditas dan sinegitas dengan TNI dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan NKRI," imbuhnya.

Dalam rangka mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik, Polri menerapkan strategi Quick Wins Presisi dengan tiga strategi untuk memperbaiki hubungan Polri dengan publik melalui optimalisasi kegiatan interaksi pada area publik, optimalisasi manajemen media untuk menjelaskan kinerja, dan zero penyimpangan personel.

Oleh karena itu katanya, salah satu program transformasi Polri Presisi oleh bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. "Adalah mewujudkan SDM Polri yang profesional di era police 4.0. SDM yang siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan SDM yang siap melayani serta melindungi rakyat dengan sepenuh hati," ungkap Kapolda. 

Sebelum mengakhiri amanat ini, Kalemdiklat Polri mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kasepolwan, Kapusdik Brimob, Kapusdik Polair Lemdiklat Polri dan para Ka SPN Polda beserta seluruh staf, Pengasuh, Instruktur, dan tenaga pendidik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Kapolda, pimpinan TNI, Pemerintah Daerah, para tokoh masyarakat serta seluruh pihak yang memberikan dukungan, kerjasama dan kontribusi terbaik bagi terselenggaranya Diktukba Bintara Polri gelombang II Tahun Anggaran 2022. 

"Semoga budi baik bapak dan ibu sekalian mendapatkan balasan keberkahan dari ALLAH SWT," pungkasnya.

Usai upacara penutupan, dilanjutkan dengan peragaan tari kolosal oleh Bintara Remaja Polri gelombang II T.A 2022 yang disaksikan oleh tamu undangan serta orang tua dan keluarga dari masing-masing Bintara Polri yang baru dilantik.(*)


Padang, netralpost --- Perempuan Berdaya, Indonesia Maju merupakan tema yang diambil pada Peringatan Hari Ibu yang  Ke-94, (22/12). Hakekat Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Kalapas Alahan Panjang, Darwan,S.H.,M.H, membacakan Sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Dalam Peringatan hari Ibu diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak dan kemajuan perempuan. Di lain sisi juga memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Tujuan Peringatan Hari Ibu yaitu mendorong terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang, Darwan,S.H.,M.H juga menyampaikan harapannya kepada seluruh perempuan agar kedepannya dapat berbuat lebih lebih baik lagi sehingga tidak ada lagi kasus yang menimpa kaum perempuan.

"Saya juga berharap agar ke depan perempuan bisa berbuat lebih baik. Serta kasus yang menimpa perempuan tidak ada lagi. Karena sebenarnya miris kalau ada melihat perempuan yang masuk penjara. Namun karena perbuatanya lah yang harus dipenjara untuk dibina kembali kejalan yang baik dan benar." ungkap Darwan.

Walaupun saat pelaksanaan upacara hari Ibu ini dalam keadaan gerimis, Uapcara Hari Ibu tetap berjalan Hikmat.



Payakumbuh,netralpost--- Stunting merupakan masalah gangguan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga menyebabkan gangguang pertumbuhan pada anak. Stunting juga merupakan salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dari anak seusianya.


Kegiatan yang dilakukan ini merupakan salah satu langkah pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Timur melalui Program Inovasi Kecamatan yang diberi nama INSTING (Intervensi Penanganan Stunting) dengan pelaksanaannya berkolaborasi dengan Puskesmas Air Tabit Kota Payakumbuh.


Peserta kegiatan adalah pemangku kepentingan di kelurahan baik LPM, RW dan RT serta Kader Pembangunan Manusia (KPM) se Kecamatan Payakumbuh Timur. Kegiatan dilaksanakan dua gelombang perwilayah kerja Puskesmas yakni Tiakar dan Aia Tabit pada tanggal 20-21 Desember 2022 di Aula Kantor Camat. 


Sosialisasi ini disampaikan oleh Petugas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Koordinator KB (DP3AP2KB) Kecamatan Payakumbuh Timur, dan ini merupakan hari kedua.


Camat Payakumbuh Timur Hepi kepada media, Kamis (22/12), menjelaskan sosialisasi stunting ini tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai penyebab, bahaya dan pencegahan serta penanganan Stunting. 


"Kita harap stunting dapat diselesaikan bersama baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk saling bersinergi. Hal tersebut telah menjadi konsentrasi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bapak Pj. Wali Kota Rida Ananda dengan berbagai program seperti Bapak Asuh Stunting, pemberian akses air minum yang layak, bantuan jamban yang sehat, pendampingan keluarga dan lain lain," jelasnya.


Sementara itu, Kepala Pukesmas Air Tabit Drg. Sylvi Yunita berharap untuk semua lini turut berpartisipasi dan aktif dalam menangani permasalahan stunted serta stunting ini. 


"Stunting terjadi sejak dalam kandungan atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Untuk itu diharapkan ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di faskes dan ibu balita rutin menimbang balita setiap bulan ke posyandu, berikan ASI Eksklusif hingga 6 bulan, berikan MP-ASI mulai usia 6 bulan, selanjutnya mengonsumsi makanan yang bervariasi dan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein hewani serta nabati, lemak, vitamin, dan mineral," tutupnya. (Yon)



Limapuluh Kota,netralpost – Luar biasa, catatan tinta emas kinerja Program Prioritas Perikanan di Kabupaten Limapuluh Kota terukir di penghujung Tahun 2022.  Buktinya ? Kabupaten Limapuluh Kota merajai panggung Sumatera Barat pada ajang  peringatan “Hari Nusantara 13 Desember” tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung, dua gelar bergengsi digondol Kabupaten Limapuluh Kota pada rangkaian peringatan Hari Nusantara dengan Inspektur Upacara Wakil Gubernur Audy Joinaldy di Halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Rabu (21/12/2022). Raihan istimewa itu, yakni Juara I kategori Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perairan Umum digondol Pokmaswas Hulu Sinama, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Juara I juga tercatat pada penilaian kinerja dan kelembagaan perikanan budidaya Kategori Unit Pembenihan Rakyat (UPR) diraih Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Anak Kociak,  Nagari Suliki, Kecamatan Suliki. Menariknya, di kategori ini peringkat Harapan I, juga menjadi milik Limapuluh Kota melalui Pokdakan Pincuran Ruyuang Nagari Solok Bio-Bio,  Kecamatan Harau. Raihan prestasi ini mengkonfirmasi program prioritas Kabupaten Limapuluh Kota di bidang pertanian khususnya di subsektor perikanan telah menunjukkan hasil yang positif.


“Kita bersyukur dengan prestasi ini, yang tak lepas dari dorongan Bapak Bupati Safaruddin, untuk merealisasikan RPJMD, visi dan misi di sektor perikanan. Bahkan beberapa kali beliau tak segan-segan turun langsung ke lapangan, ini berdampak membuat gairah kembali sektor perikanan kita. Dengan dua gelar Juara I, kita sebetulnya Juara Umum se-Sumatera Barat, ini akan kita jadi pelecut untuk lebih bersemangat lagi untuk mendayagunakan potensi perikanan di Limapuluh Kota bersama Pokdakan dan Pokmaswas,” kata Kepala Dinas Perikanan Mohammad Siswanto kepada Tim Kominfo ketika diminta tanggapannya atas prestasi masyarakat perikanan Limapuluh Kota. Kadis Perikanan se-Sumbar turut diundang pada peringatan “Hari Nusantara 13 Desember” sekaligus mendampingi Pokdakan dan Pokmaswas yang memperoleh penghargaan.


Usai upacara “Hari Nusantara 13 Desember”, Wagub Audy pun menyerahkan piagam penghargaan dan uang pembinaan untuk masing-masing pemenang. Tiga piagam penghargaan untuk Kabupaten Limapuluh Kota, untuk Juara I plus uang pembinaan masing-masing Rp 5.000.000 diserahkan oleh Wakil Gubernur Audy Joinaldy kepada Ketua Pokmaswas Hulu Sinama Zilbasariko dan Ketua Pokdakan Anak Kociak Armendho. Sementara, piagam penghargaan peringkat Harapan I dan uang pembinaan Rp 1.500.000,- diterima oleh Ketua Pokdakan Pincuran Ruyuang Masna Yetti. “Selamat ya, dengan prestasi ini, agar ke depannya semangat dalam mengelola usaha perikanannya,” begitu kata Wagub Audy saat bersalaman dengan para juara asal Limapuluh Kota sebagaimana diceritakan Kadis Perikanan Siswanto. Dikatakan oleh Kadis Perikanan diperolehnya penghargaan ini adalah berdasarkan hasil Tim Penilai Gabungan Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penilaian faktual kondisi lapangan per Oktober-November lalu. “Di kedua momen penilaian itu Pak Bupati hadir langsung, ini membuat masyarakat perikanan bersemangat,” ujar Kadis Perikanan Siswanto.  Untuk itu, pihaknya mengedepankan strategi pengembangan perikanan secara tepat, dengan dimensi peningkatan kesejahteraan, kontribusi kepada gizi rumah tangga serta penataan kelembagaan budidaya dan pemasaran. 


Berkenaan dengan Hari Nusantara berawal dari Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaya. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Deklarasi ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Belakangan peringatan Hari Nusantara ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 126 tahun 2001. (Yon)



Limapuluh kota,netralppst--Tujuh puluh empat tahun lalu,  tanggal 19 Desember 1948, barisan pesawat tempur Belanda meraung-raung di langit lapangan terbang Maguwo, ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Sirine menjerit membelah udara

Warga Yogyakarta berhamburan mencari perlindungan. Durjana kembali datang mengancam Indonesia, yang baru saja mengumandangkan kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Agresi II Belanda menebar kepongahan bagi hak suatu bangsa, untuk merdeka. Hadangan TNI, laskar rakyat, dan pemuda, tak cukup kuat melawan kekuatan imperialisme Belanda. Sesaat sebelum mencapai Gedung Agung, Kabinet Soekarno-Hatta menuntaskan rapat kabinet darurat. Hasilnya sepucuk  kawat melayang ke Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang melakukan muhibah ke Sumatera.

Syafrudin yang tengah berada di Kota Bukittinggi dikuasakan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Untuk menyambung nafas Republik Indonesia yang nyaris sekarat akibat aksi polisional tentara Belanda. Begitulah nukilan fim sejarah PDRI yang diputar di Monumen Bela Negara/ PDRI, Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota pada sarasehan sejarah PDRI dalam rangkaian peringatan Hari Bela Negara ke-74 pada Minggu, (18/12/2022).




Instruksi penyusunan PDRI disambut rasa patriotisme Provinsi Sumatera Tengah (baca; warga Minangkabau). Dimana masyarakat turun tangan membantu tokoh-tokoh PDRI. Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Agam, Tanah Datar dan Limapuluh Kota, menukilkan jejak sejarah yang dalam, yang ditikam oleh pengorbanan harta benda, darah dan nyawa. Inilah wujud kecintaan orang Minangkabau, rakyat Sumatera Barat, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Jangan pernah ragukan komitmen warga Sumbar untuk mempertahankan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia," kata Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar Jefrinal Arifin, saat membuka Sarasehan Sejarah PDRI.

Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Ada nuansa berbeda yang meruap pada Peringatan Hari Bela Negara ke-74 tanggal 19 Desember 2022 di Monumen Bela Negara/ PDRI Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.  Sebagai wujud apresiasi dan persembahan negara terhadap pengorban seluruh rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia maka diterbitkan Keppres RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara. Tak sampai disitu untuk warga Sumatera Barat, pemerintah menetapkan pembangunan Monumen Bela Negara/ PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Batu pertama pembangunan monumen ini diletakkan oleh Wakil Gubernur Muslim Kasim, pada HBN ke-64 tanggl 19 Desember 2012 lalu.

Hampir sepuluh tahun kemudian, meski belum 100 persen rampung, sosok Monumen Nasional Bela Negara mulai menunjukkan sosoknya. Monumen perlahan-lahan mulai jadi kebanggaan warga Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Limapuluh Kota. "Kita bertekad untuk menyelesaikan pembangunan gedung ini, karena berfungsi sebagai literasi sejarah dan melestarikan nilai-nilai perjuangan bagi generasi muda, monumen ini nanti akan memiliki  dampak berganda bagi pertumbuhan wilayah dan kepariwisataan, karena terletak dipersimpangan Agam, Pasaman, dan Limapuluh Kota," terang Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo.  Tak dapat dibantah, Bupati Safaruddin terbilang getol melobi pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Jakarta untuk mengakselerasi penyelesaian Monumen Nasional Bela Negara/ PDRI.
Hasilnya? Jika mencermati rangkaian Peringatan Puncak HBN ke-74  di Monas Bela Negara/ PDRI tanggal 19 Desember 2022, dengan Inspektur Upacara Wakil Gubernur Audi Joninaldy, ada optimisme baru yang muncul. Mengapa? Beberapa minggu sebelumnya, Wagub Audi Joinaldy dan Bupati Safaruddin, yang menjemput kata final dari teka-teki yang menyelimuti warga tentang keberlanjutan Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota terjawab sudah. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  menginstruksikan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota,  mesti diselesaikan sebelum tahun 2024.



'Penegasan Presiden Jokowi pun segera direspon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. Pihak Kemenkopolhukam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antar Kementerian/ Lembaga Terkait Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat berlangsung di Ruang Nakula Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (02/12/2022). Rakor itu dipimpin Deputi VI Koordinator Kesatuan  Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar yang didampingi Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kantor  Sekretaris Kabinet Fadhlansyah Lubis. “Untuk pembangunan  Monumen Nasional Bela Negara, instruksi Presiden Jokowi sudah sangat jelas, jangan sampai menjadi proyek yang tidak selesai, istilahnya tidak boleh mangkrak,” terang Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo seusai Rakor Kemenkopolhukam

sebagaimana dikutip dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Joni Amir kepada Tim Kominfo. Ditambahkan Bupati Safaruddin, adanya kejelasan penyelesaian Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, Koto Tinggi pantas disambut dengan rasa syukur. Kata Bupati Safaruddin, “Kita bersyukur dengan perkembangan ini, yang pasti Limapuluh Kota  konsisten mendukung penyelesaiannya. Monumen Nasional Bela Negara, akan menjadi ikon Limapuluh Kota dan kebanggaan Sumatera Barat,  karena ini akan jadi  simbol bahwa daerah-daerah di Sumatera Barat, memiliki andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI serta upaya kita untuk nilai-nilai patriotisme di masyarakat terutama generasi muda.”

Rapat  itu menghadirkan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi disertai Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dan tiga kepala daerah lainnya diwakili oleh Sekretaris Daerah, antara lain, Sekretaris Daerah Agam Edi Busti, Sekretaris Daerah Bukittinggi Martias Manto dan Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana. Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldy di kesempatan itu mengatakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar komit untuk mendukung penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara, terutama penyediaan akses jalan pendukung serta pembangunan tugu-tugu PDRI di sejumlah kabupaten/ kota di Sumbar. Dukungan itu secara spesifik disampaikan oleh Bupati Limapuluh Kota berupa peningkatan jalan lingkar menuju Monumen Bela Negara yang menghubungkan Jorong Pua Data-Sungai Siriah-Nagari Baruah Gunuang pada Tahun 2022.




Ditambahkan Bupati Safaruddin sinergitas dengan Pemprov Sumbar dan Pemkab Pasaman juga segera diwujudkan akses jalan Bonjol, Pasaman-Pua Data, Limapuluh Kota.  “Untuk jalan lingkar tahun 2022 dialokasikan Rp 16,5 M, jika ini selesai dan akses jalan Pasaman-Limapuluh Kota  terwujud, maka akses warga berkunjung ke Monumen Bela Negara lebih mudah dan tak kalah ini penting untuk pertumbuhan potensi wilayah setempat,” papar Bupati Safaruddin.
Sesungguhnya, pembangunan Monumen Nasional Bela Negara/ PDRI, semangat cinta tanah air sangat relevan dengan Sambutan Resmi Presiden RI Joko Widodo pada Peringatan HBN-Ke 74, Nilai  dasar bela negara adalah cinta tanah air; sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan kemampuan awal bela negara. “Nilai-nilai inilah yang harus terus diimplementasikan dalam program pembinaan kesadaran Bela Negara, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya,” ujarnya. Untuk itu Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan profesi masing-masing untuk ikut Bela Negara.



Pada HBN ke-74 dengan tema “Bangkit Bela Negaraku, Jaya Indonesia”, upacara berlangsung khidmat, tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra, Kapolres Lima Puluh Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, Dandim 0306/ 50 Kota Denny Nur Cahyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar Jefrinal Arifin, Mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan, sejumlah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Lima Puluh Kota, unsur-unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat Gunung Omeh, niniak mamak, utusan pemuda, mahasiswa dan siswa.  “Seluruh warga negara harus memiliki semangat, kesadaran dan kemampuan Bela Negara serta mempunyai daya tangkal dan ketangguhan dalam menghadapi situasi yang semakin berkembang pesat dan komplek di segala bidang,” ujar Wagub Audy mengutip sambutan Presiden RI.

WEBSITE:            www.limapuluhkotakab.go.id
FACEBOOK:        Pemkablimapuluhkota
INSTAGRAM:      @pemkablimapuluhkota
TWITTER:            @pemkab50kota
YOUTUBE:           @Limapuluhkota

pariwaralimapuluhkotakab.go.id

 


Padang-- Sudah 875 unit kendaraan berbagai merek di Kota Padang yang telah terblokir,  karena pemilik kendaraan yang melanggar tidak melunasi tilang elektronik.

Seperti itu yang di ungkapkan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar (Dirlantas), Kombes Pol Hilman Wijaya
pada awak media pada Selasa, (20/12)di Padang. 

Dirinya mengatakan, selama dua minggu diberlakukan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile atau tilang elektronik di Kota Padang, sebanyak 2.159 pengendara kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas.

“Jumlah pengendara yang terekam sistem ETLE mobile, sebanyak 875 kendaraan telah kita blokir. Karena surat tilang ETLE yang dikirim petugas kepada pelanggar tidak ada konfirmasi kembali. Nantinya para pelanggar itu ketika mau membayar pajak, maka tidak bisa dilayani dan harus melunasi tilang elektronik tersebut,” pungkasnya. 

Masih Kata Dirlantas, pengendara mobil bentuk pelanggaran paling banyak tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi. “Ribuan pengendara melanggar lalu lintas, 75 persen tidak mengunakan sabuk saat berkendara dan surat tilang telah dikirim ke alamat pengendara,” terangnya. 

Dalam pengiriman surat tilang ini, memanfaatkan jasa Kantor Pos Indonesia. “Kami mengimbau kepada para pengguna jalan raya agar taat dalam peraturan berlalu lintas. Jika tidak mau kena tilang ETLE, patuhilah lalu lintas,” tutupnya. (**)


Sumbar, netralpost --- Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH menyambut kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir di Bandara Internasional Minangkabau, Selasa (20/12).

Kedatangan Menteri BUMN bersama rombongan ini dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di beberapa daerah yang ada di Sumbar.

Dalam kedatangan Menteri BUMN tersebut, juga disambut oleh Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Anggota DPR RI Andre Rosiade, dan beberapa PJU Polda Sumbar. 

Selain menyambut kedatangannya, Irjen Pol Suharyono tampak mengikuti dan menghadiri rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Menteri BUMN tersebut. 

Awalnya, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan klub sepak bola Semen Padang FC di Training Ground Semen Padang FC.

Usai dari klub Semen Padang FC, Erick Thohir serta rombongan bersama Wagub Sumbar dan Kapolda Sumbar menuju Sitinjau Lauik, Indarung untuk meninjau dan mengecek lokasi pembangunan KPBU-HK terkait pembangunan flyover.

Dari Sitinjau Lauik, Menteri BUMN bersama rombongan bergerak menuju Stasiun Kota Sawahlunto.

Disana, Erick Thohir meresmikan pengoperasian kembali Kereta Api Mak Itam dan jalur kereta api Sawahlunto - Muaro Kalaban.(*)

Bupati Solok Ikuti Vidcom Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

Arosuka, netralpost --- Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Islamic Center Koto Baru, Selasa (20/12/22).

Kegiatan diadakan secara langsung di Gedung Thamrin Nine  Ballroom Jakarta dan dihadiri oleh Ketua KPK RI  Firli Bahuri, Kepala Staf Kepresidenan  Moeldoko, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bapernas Suharso Monoarfa dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Pemerintah Kabupaten Solok Mengikuti Acara Secara Vidcon dan diikuti oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Inspektur Daerah Fidriati Ananda, SE, Ak dan Perwakilan OPD.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa Peluncuran aksi  merupakan wujud komitmen Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5) yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

"Dalam menyusun aksi PK, Timnas berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, termasuk berkoordinasi intensif dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Politik Hukum dan HAM", Lanjutnya.

Stranas PK pada periode 2021-2022 telah melaksanakan 3 fokus area dengan 12 pelaksanaan aksi, yakni : 3 Fokus Area

  1. Perijinan dan Tata Niaga
  2. • Keuangan Negara
  3. • Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Kemudian 12 Pelaksanaan Aksi,

  1. Kepastian dan Percepatan Perijinan SDA melalui implementasi kebijakan satu Peta
  2. Perbaikan Integrasi Data Ekspor Impor pada Kualitas Pangan dan Kesehatan
  3. Pemanfaatan Data beneficial ownership/Penerima manfaat Untuk Penanganan Perkara Perijinan Pengadaan Barang dan Jasa
  4. Percepatan Proses Perencanaan dan Penganggaran berbasis elektronik
  5. penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik
  6. peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan penerimaan Negara bukan pajak dan cukai
  7. pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral
  8. peningkatan layanan dan pemangkasan birokasi tata laksana di kawasan Pelabuhan 
  9.  penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah
  10.  percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kementrian, lembaga dan pemerintah daerah
  11.  penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi
  12.  penguatan integritas aparat penegak hukum.

Selanjutnya Stranas PK pada periode 2023-2024 telah menambahkan sejumlah 3 (tiga) aksi sehingga saat ini ada sebanyak 15 pelaksanaan aksi, adapun ke 3 (tiga) aksi tersebut yakni :

  1.  Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi
  2.  Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa
  3.   Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sejatinya adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.(*)

Bupati Kabupaten Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar

Arosuka, netralpost --- Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Peralatan Bansos UMKM dan IKM Program Penanganan Dampak Inflasi Kab Solok Tahun 2022 di Lapangan Islamic Center Koto Baru, Selasa (20/12/22).

Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar didampingi Forkopimda, Ketua Dekranasda Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemasyarakat dan SDM Mulyadi Marcos, SE, MM, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Solok, Walinagari se Kabupaten Solok dan Penerima Bantuan Peralatan Bansos UMKM dan IKM.

Kepala Dinas Koperindag Ahpi Gusta Tusri dalam laporan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak inflasi didaerah, Untuk itu pada hari ini kita akan menyerahkan bantuan kepada penggiat UMKM dan IKM di Kabupaten Solok berjumlah 1206 bantuan peralan UMKM diantaranya : Blender 75 unit, Kuali 52 unit, Mixer 35 unit, Dandang 9 unit, Mesin Pres Plastik 8 unit, Gerobak 110 unit, Mesin Pemotong Granit 6 unit, Kunci Peralatan Bengkel 8 unit, Spinner 29 unit, Gerobok 20 unit, Mesin Pemarut Ubi 3 unit, Kompressor 40 unit, Kursi Pangkas 3 unit, Mesin Pemarut Kelapa 8 unit, Gerinda Tangan 20 unit, Mesin Cukur Rambut 20 unit, Kompor Gas Set 120 buah, Etalase Sedang 120 unit, Mesin Ampia 10 buah, Cup Sealer 18 unit, Magicom isi 20 Liter 30 unit, Mesin Bor Tangan 15 unit, Mesin Ketam Listrik 60 unit, Kulkas 10 unit, Sealer 60 cm 3 unit, Timbangan Digital 100 unit, Mesin Jahit 150 buah, Mesin Jahit Butterfly 1 unit, Mesin Bordir 10 unit, Mesin Jahit Obras 41 unit, Mesin Jahit Juki 28 unit, Mesin Jahit Jok 1 unit, Mesin Karung 23 unit, Oven Gas 20 unit. 

 Untuk peneriman bantuan kita telah melakukan verivikasi terkait dengan kelengkapan administrasi dan tempat serta jenis usaha dan dilakukan verifikasi aktual di lapangan yang melibatkan Kejari dan Polres.Pada hari ini ada sekitar 716 UMKM yang akan menerima bantuan.

Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar menyampaikan Sesuai dengan arahan Presiden dalam rangka mengurangi dampak inflasi, sebanyak 2 % dari DAU Kabupaten Solok direcofusing dan akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak inflasi dalam bentuk bantuan seperti yang akan di serahkan pada hari ini. 

"Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari usulan bapak ibu sebagai penggiat UKM pada kegiatan rapat yang telah kita lakukan di Arosuka beberapa bulan yang lalu", katanya. 

"Mudah - mudahan bantuan yang diberikan ini dapat membantu bapak ibu semua para penggiat UKM di Kabupaten Solok. Kita juga akan melakukan kegiatan pasar murah yg akan dilaksanakan di 3 titik yakni diantaranya di Singkarak, Koto Baru dan Wilayah Lembah Gumanti", ujarnya.

Pada tahun 2023 kita juga akan melakukan pembangunan di semua sektor baik fisik maupun non fisik. Mudah - mudahan ini betul betul berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat kabupaten solok. 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada para penggiat UKM di kabupaten Solok.(*)

 

Rakor Forikan Kabupaten Solok Tahun 2022

Arosuka, netralpost --- Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Komsumsi Ikan  (Forikan) Kabupaten Solok Tahun 2022 di Gedung pertemuan DPMN, Selasa (20/12/22).

Pada Kegiatan tersebut juga hadirBupati Solok diwakili  Staf Ahli Bidang  Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan  Eva Nasri. SH. MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dr. Ir. Desniarti Ishak, M.M., Ketua Forikan kab solok diwakili ketua harian forikan  Ir. Admaizon, Narasumber Kabid kesehatan Darniyenti Elvita, SKM, MKM, Kepala OPD mitra kerja forikan Kebupaten Solok, Pengurus Forikan Kabupaten Solok dan Ketua Forikan Kecamatan Se Kabupaten Solok.

Bupati Solok diwakili staff ahli keuangan dan Ekonomi Eva Nasri. SH. MM dalam Sambutannya menyampaikan bahwa, "Kita sangat mengapresiasi atas kinerja dan kontribusi forikan Kab.Solok selama ini , khususnya dalam mengedukasi manfaat makan ikan , menjadikan ikan sebagai kuliner sehat , yang mendorong peningkatan jlah komsumsi ikan masyarakat", katanya.

Dengan adanya forikan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, keterpaduan langkah dan tindakan dari seluruh instansi terkait yang perperan sebagai inspirator, kreator , motivator, Aktivator Gemarikan sesuai dengan visi masyarakat sehat dan cerdas dengan ikan sebagai menu utama keluarga.

Forikan ini diharapkan mampu berperan strategis dalam peningkatan komsumsi ikan nasional dan menjadikan makan ikan sebagai budaya bangsa.

Pemerintah Kabupaten Solok mendukung penuh kegiatan forikan ini karena dengan Gerakan Memasyarakatkan makan ikan (GEMRIKAN) merupakan salah satu program dalam penanganan stunting.

Dari Ketua forikan yg diwakili oleh Kadis Perikanan dan Pangan mengatakan Forikan (forum Peningkatan komsumsi ikan) adalah suatu lembaga yang akan berperan sebagai inspirator , kreator, motifator , dan aktivator terhadap gerakan memasyarakatkan makan ikan yang melibatkan berbagai komponen dari pihak pemerintah maupun organisasi masyarakat.

"Tujuan Forikan adalah berperan aktif dalam pencapaian program peningkatan komsumsi ikan perkapita tingkat daerah Kabupaten Solok Sumatera Barat dan Nasional serta turut serta dalam upaya  mencerdaskan dan menyehatkan Masyarakat Indonesia", ujarnya.

Dengan adanya Forum Peningkatan Komsumsi ikan ini, kita berharap dapat meningkatkan komsumsi ikan di Kabupaten Solok. Peningkatan komsumsi ikan diharapkan bisa menekan kasusu gizi ganda (kelebihan dan kekurangan gizi, stunting, dan beberapa kasus lain yang erat kaitannya dengan masalah dengan pangan dan gizi. 

Narasumber  Kabid kesehatan Darniyenti Elvita, SKM, MKM juga menjelas materi yang disampaikan pentingnya Peningkatan kecerdasan dan pertumbuhan anak- anak kita dapat diringkatkan dengan mengomsumsi ikan.

"Dimana kasus stunting ini adalah tanggung jawab kita berama. Dima prinsipnya kunci dari penyegahan stunting adalah dengan mencukupi nutrisi dan seimbang dengan memastikan asupan gizi bagi sang anak, salah satunya adalah Asupan protein", katanya.

Karena Pada dasarnya penyebab stunting adalah rendahnya asupan terhadap makanan  dan kecukupan gizi.

Ikan mengandung protein , salah satu gizi mikro yg dibutuhkan oleh tubuh, dimana 20 persen dari tubuh terbentuk dari protein.

"Makan ikan dapat mencegah stunting , karena mengandung omega pada ikan dapat membantu perkembangan Otak, kecerdasan anak, serta dalam mendukung tumbuh dan kembang sang anak", Tutupnya.(rls)

 
Polda Sumatera Barat

Sumbar, netralpost --- Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA RKA-K/L) TA. 2023 serta Penandatanganan Pakta Integritas Satker di jajaran Polda Sumbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres sejajaran Polda Sumbar maupun yang diwakili, Selasa (20/12) di ballroom Hotel Truntum, Padang.

Dalam sambutan Kapolda Sumbar yang dibacakan oleh Wakapolda menyebut, secara garis besar alokasi anggaran polri T.A. 2023 yang di alokasikan untuk Polda Sumbar sebesar RP. 1.431.583.179.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran tersebut terdiri dari 3 jenis belanja yakni, Belanja pegawai sebesar RP. 921.268.180.000, Belanja barang sebesar RP. 480.749.322.000, dan Belanja modal sebesar RP. 29.565.677.000.

Jumlah tersebut dibandingkan dengan alokasi anggaran DIPA Polda Sumbar T.A 2022 sebesar RP. 1.312.000.738.000,- (satu triliun tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berarti mengalami peningkatan, yakni sebesar RP. 119.582.441.000,- (seratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau naik sebesar 13.65 %.

"Untuk itu saya ucapkan terimaksih kepada pengemban fungsi perencana Satker jajaran Polda Sumbar yang telah berupaya menyusun anggaran sesuai tahapan dan melalui mekanisme serta upaya-upaya yang telah dilakukan, sehingga alokasi anggaran jajaran Polda Sumbar meningkat," ucap Brigjen Pol Edi Mardianto.

Lanjut Wakapolda, melihat anggaran pada TA. 2023, disampaikan kepada para Kasatker agar menyusun perencanaan dengan baik serta dalam pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan peruntukkan dan aturan yang berlaku, serta secara akuntabilitas dengan memperhatikan kualitas outcome.

Dengan demikian, kepada para Kasatker agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu pengelolaan anggaran wajib mempedomani prinsip ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kriteria, tidak membuat kesepakatan yang menjurus pada tindak pidana korupsi dan dilakukan secara transparan," ujarnya. 

Kemudian, satuan harga yang digunakan dalam kertas kerja merupakan alokasi anggaran tertinggi dalam perencanaan, sedangkan dalam pelaksanaannya dapat dan boleh di bawah norma indeks pada alokasi anggaran yang tersedia.

"Melaksanakan anggaran dengan maksimal agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya. 

Selanjutnya, memahami mekanisme penggunaan anggaran sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-06/PB/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Polri.

"Hindari terjadinya tumpang tindih, duplikasi kegiatan anggaran yang berdampak pada konsekuensi hukum serta penyimpangan dalam penggunaan," sebutnya. 

Terakhir, kepada fungsi pengawas agar membekali diri dengan pengetahuan, pemahaman tentang peraturan yang berlaku, sehingga dapat menegakkan hukum secara adil dan benar, meluruskan penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran dan mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Kegiatan selanjutnya, penandatanganan Pakta Integritas Satker di jajaran Polda Sumbar yang diwakili oleh Karo SDM Polda Sumbar, Kabid Humas Polda Sumbar, Kapolresta Bukittinggi, dan Kapolres Solok Selatan yang disaksikan oleh Wakapolda, Irwasda dan Karo Rena Polda Sumbar yang dilanjutkan dengan penyerahan DIPA RKA-KL T.A 2023.(*)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.