NetralPost.net

Turut hadir Asisten I  Drs. Syahrial, MM, Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, KSolok Kepala OPD ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Ada pun yang  bertindak sebagai  sebagai Pembina Apel adalah Kepala Disdukcapil  Riki Carnova, SSTP, M.Si dalam arahan Pembina Apel mengatakan,  Sebelumnya Bupati Solok telah menerima penghargaan Kualitas Tertinggi uji Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman dan kita menjadi Kabupaten terbaik di Sumatra Barat.

Harapan Bupati Solok tahun ini kita dapat mencapai peringkat 10 besar di tingkat nasional, untuk itu kita akan berkolaborasi dengan Ombudsman dalam rangka pembinaan kepada beberapa SKPD untuk itu diharapkan bantuan dan dukungan dari kita bersama.

Tak hanya itu Kabupaten Solok juga menjadi kabupaten terbaik dalam penurunan angka Stunting.

Inovasi seanjutnya yang kita bangun adalah Tuntas Perekaman melalui kerjasama dengan Kepala Cabang Dinas  Pendidikan Sumatera Barat dalam rangka tuntas perekaman pemilih pemula untuk siswa SLTA di Kabupaten Solok dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya Tahun 2023 ini kita juga akan melaksanakan Tuntas Akta dan KIA untuknak Balita melalui kerjasama dengan Dinas Kesehat an, Dinas DPMN dan seluruh Wali nagari di Kabupaten Solok. (*) 

Hal ini terungkap saat audiensi Pemkab Mentawai dengan Pemkab Solok, Senin (30/1/2023), di ruang rapat Bapelitbang Arosuka.

Mulyadi Marcos, Staf Ahli Bid Pemerintahan, Kemasyarakatan dan  Kesra mengatakan berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022 lalu, stunting di Kabupaten Solok berada di angka 24,2%, jumlah ini turun signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 40,1 %.

“Dengan penurunan yang signifikan mencapai 15,9 persen tersebut menjadikan angka stunting di Kabupaten Solok berada di peringkat teratas dari 19 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat” ungkap Mulyadi Marcos.

Dalam penurunan angka stunting, Pemkab Solok melakukan berbagai upaya, di antaranya mendirikan Pos Gizi dan PMat (Pemberian Makanan Tambahan) kepada balita, pencegahan stunting dimulai dari Ibu Hamil, ibu menyusui dan anak-anak.

Ronaldi, Sekdakab Kepulauan Mentwai menyampaikan ucapkan terima kasih karena telah menerima rombongan Pemkabemtawai di Kabupaten Solok dalam rangka audiensi percepatan penurunan stunting.

“Maksud dan tujuan kami datang ke Kabupaten Solok ini merupakan gerak cepat menindaklanjuti hasil SSGI yang lalu, karena angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tinggi” kata Rinaldi.

Lebih lanjut Rinaldi, mohon saran masukan serta informasi terkait strategi Pemkab Solok untuk mengurangi stunting.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Solok juga mau berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedatangan Pemkab Solok ke Mentawai sangat kami tunggu ” ujar Rinaldi.(*)

Dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Solok mendapat nilai 88,73% predikat A. Penghargaan diserahkan langsung pada hari Jum’at (27/1/202023) di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir mendampingi Bupati Solok, Epyardi Asda, pimpinan DPRD Ivoni Munir, Sekretaris Daerah Medison,S.Sos, M.Si, Kepala Dinas DPMPTSP dan NAKER Drs. Aliber Mulyadi, Kepala Disdukcapil Riki Carnova, SSTP, MM, Kepala Diskominfo Teta Midra, SSTP, M.Si dan Kabag Organisasi Setda Kab. Solok Jhoni, S.Sos, MM.

Bupati Solok menerima piagam Penghargaan yang diserahkan Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, didampingi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Adel Wahidi, SH, Kepala Keasistenan PVL Meilisa Fitri Harahap, SH, M.Kn dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Yunesa Rahman, S.Sos, M.AP di Kantor Ombudsman Sumbar di Sawahan Kota Padang.

Dalam Sambutannya Bupati Solok menyampaikan ucapan terimakasih dengan adanya lembaga pemantau seperti Ombudsman sehingga kinerja kita di Kabupaten Solok dapat lebih terarah.

“Saya berterima kasih kepada Ombudsman dimana setelah dilantik menjadi Bupati saya langsung diberikan acuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan publik, sehingga Alhamdulillah sekarang berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan,” ujar Bupati.

Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Solok menyampaikan bahwa tidak dapat mencapai hal ini tanpa bantuan dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Solok dibawah naungan Solok Super Team “Ucapan terimakasih juga kepada Solok Super Team semua karena berkat kerja keras kita bersama bisa mendapatkan hasil yang memuaskan” tutur Bupati Solok tersebut.

Lebih lanjut Bupati Solok menuturkan bahwa Penghargaan ini juga merupakan sebuah tantangan baginya karena untuk mempertahankanya akan lebih Sulit daripada saat mendapatkan penghargaan ini. Demi mempertahankan prestasi ini dan agar dapat lebih ditingkatkan Bupati Solok turut meminta bantuan dan arahan dari Ombudsman kedepannya dalam membina Kabupaten Solok kearah yang lebih baik.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat Yefri Heriani mengucapkan rasa bangga terhadap pencapaian yang didapatkan oleh Kabupaten Solok dalam hal penilaian Kepatuhan dan Standar Pelayanan Publik.

“Hal ini merupakan loncatan yang tidak pernah kita duga oleh kabupaten Solok, Luar biasa hal yang dilakukan oleh Tim Kabupaten Solok sehingga secara bertahap bisa meningkatkan pelayanan dan mendapatkan hasil yang memuaskan,” ujarnya.

“Walaupun memperoleh peringkat tiga tertinggi di Sumatera Barat, namun bagi kita disini melihat pencapaian Kabupaten Solok yang sebelumnya berada pada zona merah penilaian Ombudsman menjadi Zona Hijau dan mecapai hasil yang terbaik membuktikan bahwa Kabupaten Solok adalah Peringkat Pertama dimata kita semua,” pungkas Yefri.

Baca Juga:  Sambangi Kemenko Polhukam, Bupati Solok Berupaya Atasi Blank Spot di 24 Nagari

Setelah menerima penghargaan tersebut Bupati Solok turut menandatangani Fakta integritas untuk berkomitmen melakukan perbaikan pelayanan publik. Kemudian diminta berbagi cerita pengalaman dan komitmennya dalam hal pelayanan publik pada podcast Ombudsman RI Prov. Sumatera Barat.

Diakhir Podcast Bupati Solok menyampaikan Bahwa pencapaian kali ini bukan hanya milik Bupati Solok saja namun ini Semua berkat Kerja Keras Pemerintah Kabupaten Solok dibawah Naungan Solok Super Team Khususnya dan Masyarakat Kabupaten Solok pada Umumnya. (*)

Payakumbuh,netralpost --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan beberapa hal penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Selatan yang digelar di kantor camat setempat, Kamis (31/¹)

Musrenbang itu tampak dihadiri oleh Anggota DPRD YB. Dt. Parmato Alam, Kepala Bappeda Yasrizal, Kadishub Devitra, Kadis PUPR Muslim, Kadis Pertanian Depi Sastra, Kadis P3AP2KB AH. Agustion, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono, Lurah, Fasilitator Kelurahan, Ketua KAN, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Rida Ananda menyampaikan untuk tahun 2024, anggaran daerah Kota Payakumbuh akan terserap banyak untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sehingga kemungkinan usulan tahun ini yang akan terakomodir pada tahun 2024 tidak banyak.

"Meski demikian kondisinya, kami mengapresiasi masyarakat yang terus berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, bagaimana peran serta masyarakat berusaha mengusulkan agar Payakumbuh menjadi lebih baik dengan melahirkan prioritas di daerah," ungkapnya.

Rida menambahkan, karena anggaran pemda tidak banyak, Dia harap usulan yang dibahas dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota yang bisa terakomodir memang yang betul-betul urgent atau mendesak.

"Kita saat ini fokus mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, serta mengendalikan inflasi di daerah. Kami mendapat tugas khusus dari Presiden RI agar tiga problem ini dapat terselesaikan dengan baik dan optimal," ungkapnya.

Rida memaparkan dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, Kota Payakumbuh

telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022. 

"Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di Kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini.

Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun," ujarnya.

Ditambahkan Rida, Pengembangan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) di kota Payakumbuh merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini, akibat kondisi pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sempat naik dari angka 5,65% tahun 2020 menjadi 6,16% tahun 2021. 

"Alhamdulillah angka kemiskinan ini tahun 2022 telah kembali turun ke angka 5,66%. Angka ini berada di bawah angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat pada angka 5,92%. Sedangkan untuk pengangguran, kita alhamdulillah turun cukup signifikan dari angka 6,47% tahun 2021 menjadi 5,16% tahun 2022 dan masih di bawah tingkat pengangguran provinsi Sumatera Barat pada angka 6,28%," tambahnya.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, Rida berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan secara optimal. 

"Kita patut bersyukur tahun 2023

pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan," ulasnya.

Rida menyebut 

Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki potensi yang tidak kalah penting seperti Panorama Ampangan yang berjarak ± 6 km dari pusat kota, yang merupakan aset/potensi wisata dan dapat  dikembangkan sehingga diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Panorama Ampangan. 

"Pengembangan wisata ini bila memungkinkan dan didukung oleh semua pihak dapat diarahkan untuk pariwisata modern seperti penginapan yang representatif dan lain-lain," kata Rida.

Terkait dengan bidang kesehatan, ulas Rida, di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah ada unit-unit pelayanan yang representatif seperti puskesmas Padang Karambia, Pustu dan Poskeskel. 

"Mari kita manfaatkan fasilitas kesehatan ini dengan sebaikbaiknya serta kita pelihara seluruh sarana dan prasarana yang sudah ada.

Selain itu upaya kita untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik khususnya di

kecamatan, kebijakan pemko untuk penataan 

 kelembagaan daerah terutama kelurahan mendapat dukungan semua pihak sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kita tingkatkan," tukuknya.

Terakhir, Rida menjelaskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19

beberapa tahun belakangan ini, pemerintah melaksanakan penangguhan angsuran pinjaman masyarakat. Rasionalisasi pajak dan retribusi yang berdampak turunnya penerimaan Negara. Di samping itu pembatasan-pembatasan global yang mengurangi pendapatan dari sisi pariwisata yang berdampak juga pada sektor lainnya seperti transportasi dan akomodasi

Turunnya penerimaan Negara berakibat pemotongan dana transfer ke daerah yang berlanjut kepada keterbatasan penyediaan anggaran di daerah. Keterbatasan anggaran selama ini selalu menjadi alasan klasik yang membuat terjadinya penundaan-penundaan pelaksanaan program strategis dan prioritas. 

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan APBD kota Payakumbuh relatif terbatas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholders lainnya untuk memastikan pembangunan di kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik," tandas Rida.

Sementara itu, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono menyebut dari 6 kelurahan, ada 30 usulan yang masuk ke aplikasi SIPD, inilah yang akan dibahas hari ini dan menghasilkan usulan prioritas yang nantinya akan dibawa ke tingkat kota.

"Dari banyaknya usulan, terkesan seimbang, tapi kita melihat usulan pemberdayaan fokus untuk penanganan stunting dan percepatan penanganan inflasi, dan ekonimi ekstrem," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi menjalankan amanat dari Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk membantu warga yang kurang mampu di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Rabu (31

Adalah pasangan Yofi Sandra dan Teri Handayani yang memiliki 3 orang anak. Junaidi mewakili Pj. Wako Rida untuk memberikan bantuan spontan berupa kebutuhan pokok seperti beras dan telur.

"Bantuan yang kami bawa merupakan empati Bapak Pj. Wako terhadap warganya. Kami sendiri merasa sangat tersentuh sekali ketika kami melihat langsung kondisi keluarga ini. Bapak Wako pula yang menugaskan kami melihat kondisi warga kita ini langsung kelapangan," kata Kadis yang akrab dengan sapaan Didi ini sembari terharu.

Junaidi mengatakan problem stunting dan ekonomi ekstrem menjadi tugas khusus Pj. Wali Kota Rida Ananda dari Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, juga sudah menjadi kewajiban sosial bagi Rida Ananda sendiri sebagai kepala daerah maupun sebagai Urang Sumando di kelurahan tersebut.

"Pj. Wako menyampaikan harapan semoga keluarga ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19. Dorongan dan motivasi positif akan terus kami tularkan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Di tempat terpisah, Lurah Nunang Daya Bangun Firman Hadi kepada media memberikan keterangan bagaimana kondisi keluarga tersebut. Warga ini sebelumnya tinggal dan berjualan di lingkungan SMPN 1 Payakumbuh, tepatnya di kelurahan sebelah menjadi ibu kantin sekolah, dan saat itu kondisi ekonominya cukup untuk menopang hidup keluarga. Namun, karena pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu membuat sekolah tatap muka dihentikan, maka secara langsung juga membuat Yofi dan keluarga tak bisa lagi berjualan di sekolah, kemudian keluarga ini pindah ke rumah orang tuanya di Nunang Daya Bangun.

"Keluarga ini belum tercatat di data sebagai penerima bantuan dari Pemko. Kini mereka telah berdomisili di Kelurahan Nunang Daya Bangun. Kini sang suami bekerja serabutan di pasar Ibuh sebagai pembungkus tahu dan istrinya saat ini tidak bekerja lagi. Kita akan mendaftarkan warga ini ke dinas sosial dan kami juga akan mencarikan bantuan dari organisasi masyarakat di NDB seperti HBT dan HTT," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan yang dihadiri Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Staf Ahli Wali Kota itu, diikuti oleh seluruh camat, lurah dan Kepala SD dan SMP Negeri se-Kota Payakumbuh.

Mewakili Wali kota Payakumbuh, Staf Ahli Elvi Jaya mengatakan, berkaca pada penerimaan PPDB tahun 2022 lalu yang belum sepenuhnya menerapkan sistem zonasi, maka sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 mulai tahun 2023 akan dimaksimalkan.

"Kita (Pemko Payakumbuh - red) betul-betul mengharapkan camat, lurah dan kepala sekolah bisa berperan disini. Bagaimana aturan zonasi ini bisa kita terapkan, tanpa memandang ini itulah," kata Staf Ahli Elvi Jaya, saat rapat persiapan PPDB 2023 di SKB, Padang Alai Bodi, Senin (31/01/2023).

Ia berharap, jangan sampai setelah pertemuan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan zonasi ini terjadi pemerataan disetiap sekolah yang ada di Payakumbuh ini.

"Semoga semua anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih maksimal lagi," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Tavril Samry mengatakan, pihaknya komit melaksanakan dan mematuhi aturan zonasi ini.

"Kita betul-betul komit, artinya sesuai Permendikbud itu tidak ada lagi istilah memilih-milih sekolah. Zonasi ini harus kita patuhi, kepala sekolah harus komit dengan ini," ucapnya.

Tavril menyebut, saat ini semua sekolah yang ada di payakumbuh itu sama. Mulai dari guru, sarana dan prasarana semuanya sudah bagus dan kualitasnya sama. Baik yang berada di Pusat Kota maupun dipinggir kota.

"Semua fasilitas sekolah Negeri yang ada di Payakumbuh ini telah kita lengkapi. Semuanya sama, tidak ada yang kita beda-bedakan. Mindset itu yang harus kita rubah," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai Permendikbut Nomor 24 tahun 2007, setiap sekolah itu rombongan belajar (rombelnya) itu maksimal 28 satu kelas, dan satu tingkatan itu maksimal 4 lokal jadi satu sekolah SD itu paling banyak ada 24 lokal. Untu SMP maksilmal satu kelas itu ada 32 murid, jumlah lokal paling banyak tiap tingkatannya 11 dan untuk satu sekolah itu maksimal ada 33 kelas.

"Aturan ini berlaku untuk negeri dan swasta. Jadi untuk sekolah swasta yang melebihi kapasitas sesuai aturan ini sudah kita beri teguran," katanya.

"Harapan kita dengan penerapan permendikbud ini, adanya pemerataan penerimaan siswa di setiap sekolah, karena saat ini sekolah itu sama saja," tukuknya.

Selain itu, karena pendaftaran PPDB sudah berbasis online, dia mengatakan akan lebih mudah mengawasinya. Apalagi nanti akan langsung dipantau oleh pengawas satuan pendidikan.

"Kalau kedapatan ada calon siswa yang mendaftar diluar zonasinya. akan kita kembalikan lagi ke zona nya," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Peresmian Posko Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sekaligus launching aplikasi pengaduan masyarakat Whistle Blower Sistem (WBS) dilaksanakan di MPP Kota Payakumbuh, Senin (30/1).

Hadir Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua DPRD Hamdi Agus, AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. Moch. Denny Nurcahyono, Kajari Payakumbuh Suwarsono, Unsur Forkopimda lainnya, Kapala Inspektorat Kota Payakumbuh Andri Narwan, Tim UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh, dan tamu undangan.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan keberadaan posko ini diharapkan dapat terus meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencegahan korupsi, khususnya terhadap aksi pungutan liar (pungli).

"Mudah-mudahan posko ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengaduan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menginformasikan dan melaporkan terkait adanya kegiatan pungutan liar," kata Rida.

Rida juga dengan tegas mengingatkan agar oknum masyarakat maupun aparat pemerintah jangan sampai melakukan tindakan pungli yang melanggar hukum.

“Semua unsur punya peran, baik pemuda, dan tokoh masyarakat. Ayo kita bersama-sama mencegah pungli,” ucapnya.

Dari sisi Ketua Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh Kompol Russirwan mengatakan dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, bahkan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden, begitu bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini,” terang polisi yang akrab disapa Ayah itu.

“Dalam Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan; dan yustisi”, sambungnya.

Kompol Russirwan menambahkan, apapun bentuknya pungutan liar, dengan tegas Tim Saber Pungli tak mengizinkan. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Kompol Russirwan juga menyebut tahun ini adalah tahun yang paling ditunggu-tunggu karena setelah tahun keenam Unit Satgas Saber Pungli berdiri, baru memiliki Posko sebagai pusat kegiatan Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

"Kehadiran Posko yang sangat dibutuhkan oleh Tim Saber Pungli sangat mencerminkan kepedulian Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya dalam mengapresiasi tugas Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang dengan pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kota Payakumbuh melalui DPA Inspektorat Kota Payakumbuh," ujarnya.

Ayah menuturkan selama masa pandemi kegiatan UPP Kota Payakumbuh tetap berjalan sebagaimana tuntutan DPA Inspektorat Kota Payakumbuh, dan telah banyak juga kegiatan UPP Saber Pungli yang telah dilakukan selama kurun enam tahun. Mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi, E-Mobile, pemasangan spanduk di titik-titik rawan pungli,pembagian stiker anti pungli kepada masyarakat, pemasangan benner di OPD Pelayanan Publik sampai studi tiru ke Kabupaten-Kota di Sumbar, bahkan melakukan konsultasi kasus ke UPP Saber Pungli Sumbar di Polda telah menjadi rutinitas dan merupakan program kerja Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Selaku Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh yang baru mengemban tugas ini sejak September 2022 siap melanjutkan program kegiatan UPP Saber Pungli,” ujar Kompol Russirwan.

Kompol Russirwan berharap support dan bantuan dari Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajaran agar program kerja Tim Saber dapat berjalan sesuai harapan bersama dalam mengawal jalannya pembangunan di Kota Payakumbuh yang bebas pungli.

Selain itu Dia juga berharap keaktifan seluruh anggota tim Saber Pungli Kota Payakumbuh tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pj. Walikota Payakumbuh Nomor: 700.1/54/Wk-Pyk/023 tanggal 27 Januari 2023 agar support materil dan immaterial dari Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Dengan telah adanya Posko UPP Saber Pungli kegiatan dan program kerja selama 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam memberantas pungli selama kurun 6 tahun hadirnya Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dengan keterbatasan anggaran yang ada telah membuat Kota Payakumbuh Zero Pungli," imbuhnya.

Dia berharap semoga seluruh kegiatan yang dilakukan UPP Saber Pungli yang didanai oleh APBD Kota Payakumbuh, sekaligus terwujudnya Aplikasi Whistle Blower System (WBS) sebagai aplikasi pengaduan dari Inspektorat bersama Dinas Kominfo yang akan dikelola oleh Tim Saber Pungli ini dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tanpa korupsi.

"Sekaitan dengan pencegahan, kita akan memperbanyak melaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sehingga nantinya tidak ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh pelayanan," pungkasnya.

Sementara itu, Kajari Payakumbuh Suwarsono mengatakan pelaku Pungli bisa dijerat hukuman paling lama 9 tahun, mengancam orang dengan kekerasan melakukan Pungli ini diancam hukaman. 

"Begitu juga dengan oknum yang meminta uang pada orang yang mengurus urusan yang seharusnya gratis di lembaga pemerintahan, itu juga merupakan pelanggaran,” tegasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Bersama Forkopimda, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda hadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri dan beberapa jajaran Menteri lainnya yang berlangsung di gedung sasana bhakti praja lantai III, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/1) pagi. Seperti biasanya, rakor yang merupakan agenda mingguan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tersebut guna membahas pengendalian inflasi yang diikuti oleh seluruh jajaran kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se-Indonesia.

Mengikuti secara virtual via aplikasi zoom meeting di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda turut didampingi oleh jajaran kepala OPD teknis yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh.

Rakor yang berlangsung di minggu terakhir bulan Januari 2023 ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diawal sambutannya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan, dimana proyeksi pertumbuhan di angka 5,3 % ekonomi nasional saat ini.

“Dan untuk pertumbuhan tahunan per komponen pengeluaran, konsumsi menguat signifikan dengan didukung stabilitas harga, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program perlinsos,” ungkap Tito.

Diungkapkan Tito, jika saat ini untuk investasi cenderung moderat, dimana pelaku usaha masih menunggu dan melihat atas perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu, untuk bidang ekspor saat ini tumbuh cukup kuat dengan didukung daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan.

“Akan tetapi, kita juga harus mewaspadai atas dampak risiko global terutama pada bidang ekspor dan investasi,” terang Tito.

Tito turut kembali menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia pada Desember  2022 berada di angka 5,51% yty secara tahun ke tahun dan tahun kalender, dan secara bulan ke bulan berada di angka 0,66% mtm.

Sedangkan, perkembangan inflasi dibeberapa daerah, Tito mengatakan terdapat 90 kota IHK (indeks harga konsumen) yang mengalami inflasi pada Desember 2022, dimana yang tertinggi kota Bandung di angka 2,04 persen, dan yang terendah kota Sorong di angka 0,01 persen. Dan untuk kondisi inflasi Provinsi tertinggi yakni masih dihuni oleh Provinsi Sumbar pada posisi teratas dengan angka 7,43 persen dengan inflasi gabungan kota per Provinsi,” sampainya.

“Di pulau Sumatra, inflasi kota Pekanbaru berada pada angka 7,04 persen, kota Padang 7,38 persen, dan kota Bukittinggi 7,76 persen,” terang Tito.

Diungkapkan Tito lagi, inflasi yang dapat diartikan kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu lama disebabkan, uang negara beredar terlalu banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas terganggu dan pupuk bersubsidi mahal.

"Ada beberapa solusi pengendalian inflasi yang bisa dilaksanakan, diantaranya aktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, BBM Subsidi tepat sasaran, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan beberapa langkah strategis lainnya," sampainya.

Sementara itu, setelah rakor berlangsung, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda selepas itu menyampaikan, secara umum ketersediaan bahan pangan dan energi di kota Payakumbuh  relatif aman dan mencukupi.

"Sejauh ini kebutuhan bahan pokok termasuk cabe merah, bawang merah seperti disampaikan Mendagri yang menjadi pemicu inflasi, di kota payakumbuh mencukupi," ujarnya.

Ditambah Rida Ananda, TPID kota Payakumbuh  terbilang cukup aktif dengan berbagai kegiatan dalam menyiasati pengendalian inflasi di kota Payakumbuh.

"TPID bersama semua stakeholder kota Payakumbuh saling bekerjasama agar terjaminnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam mengendalikan inflasi di kota Payakumbuh," tukasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Bersama tim, Pj. Wako Rida Ananda memantau lima komoditi pokok utama yaitu cabe, bawang, beras, daging dan telur.

Untuk harga daging sapi rata-rata perminggunya berada di angka Rp 135.000 per kilogram, telur ayam Rp 27.067 per kilogramnya, cabe merah keriting Rp 43.750 per kilogramya, harga bawang merah Rp 36.867 per kilogramnya, sedangkan beras Rp 15.500 per kilogramnya.

Dari hasil tinjauannya itu, Pj. Wako Rida Ananda menyatakan, harga bahan pokok di Kota Payakumbuh cenderung stabil. Meski ada kenaikan dibeberapa jenis komoditi.

"Alhamdulillah, harga-harga sudah mulai normal. Tadi saat kita tanya pedagang, ada kenaikan harga pada bawang merah, cabe, bawang putih dan telur," kata Rida Ananda usai sidak di Pasar Tradisional Ibuh.

"Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan, masih terjangkaulah untuk masyarakat kita," tambahnya.

Dia mengatakan, Pemko Payakumbuh selalu intens melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok. Sebab, jika bahan pokok mengalami kelangkaan, maka dapat berdampak pada kenaikan harga.

"Kita bersama dinas terkait selalu monitoring terus, untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok ini. Kita lihat stok dipasaran cukup tersedia," ujarnya.

Dia mengharapkan dari hasil tinjauan tersebut laju inflasi di Kota Payakumbuh tetap terkendali. “Harapan kita memang terkendali. Sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat,” ucapnya.

"Dan kepada masyarakat kita, untuk memantau harga kebutuhan pokok di Payakumbuh setiap harinya bisa di pantau melalui aplikasi Mykopay," tutupnya.

Senada, Ketua DPRD Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh, Kajari, Dandim 0306/50 Kota saat sidak mengatakan harga kebutuhan pokok di Payakumbuh tidak ada kenaikan yang signifikan.

"Harga-harga cukup stabil, cuma ada satu dua komoditi yang naik. Insyaallah harga stabil," pungkas Forkopimda. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost -- Tak cukup hanya menerima laporan dari balik meja, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo pun menggagas “Bajumpo” (Bupati Jum’at Manyapo). Bajumpo adalah interaksi ala Bupati Safaruddin dengan warganya, dilakukan tanpa batas dan sekat guna menjemput langsung aspirasi masyarakat di pelosok-pelosok Limapuluh Kota. Edisi perdana Bajumpo diluncurkan untuk pertama kali di Jorong Tobek, Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Jum'at, (27/01/2023). Bajumpo digadang-gadang akan berlangsung setiap pekan, dimana pada setiap kunjungan Bupati Safaruddin juga memboyong Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait. Peluncuran Bajumpo pertama pada bulan Januari 2023 ini  dirangkaikan dengan launching Posyandu Lansia SMART (Sehat Jasmani Rohani Terintegrasi) yang diikuti oleh para lansia Majelis Ta'lim Ahmad Qaribi di Jorong Tobek dan masyarakat Jorong Tobek. Turut hadir dalam peluncuran perdana ini, Kepala Kantor Kemenag Limapuluh Kota Irwan, Sekretaris Dinas Kesehatan Wilda Reflita, Sekretaris Dinsos Afri Efendi, Kepala Bagian Kesra Usman, Camat Bukit Barisan Jeki Mardonal, perangkat nagari dan tokoh masyarakat Nagari Banja Loweh.

“Bajumpo kita kemas semenarik mungkin, agar warga lebih santai dan leluasa menyampaikan masukan, keluh kesah. Direncanakan program ini akan diselenggarakan setiap Jum'at dengan melakukan ibadah Jum'at di jorong tersebut dan akan didampingi sejumlah OPD. Kami akan menyapa masyarakat di jorong yang jarang mendapatkan kunjungan bahkan ada beberapa jorong yang belum pernah kami kunjungi," ungkap Bupati Safaruddin. Bupati Safaruddin mengatakan, dengan program BAJUMPO, diharapakan masyarakat Limapuluh Kota dapat langsung mengkritisi kinerja pemerintah sekaligus memberi masukan kepada pemerintah daerah. “Kami melihat respon masyarakat cukup tinggi dengan program ini, terutama ke daerah atau jorong yang belum pernah kami kunjungi. Dengan adanya program ini setiap keluhan dan usulan itu menjadi catatan pribadi selaku Bupati dan OPD terkait yang mendampingi dalam program BAJUMPO,” kata Bupati Safaruddin. 

Di bagian lain penyampaiannnya, Bupati Safaruddin mengatakan, selain mendengarkan aspirasi dan keluh kesah masyarakatnya, akan ada banyak hal lain yang akan dilakukan dalam program BAJUMPO, seperti penyerahan bantuan sosial, penyerahan sertifikat dan bazar layanan OPD seperti pemeriksaan dan pengobatan gratis, pelayanan dokumen kependudulan dan lain sebagainya. "Kami berharap program ini dapat dilakukan dengan konsisten dan mendapat sambutan baik di masyarakat. Bagi masyarakat Limapuluh Kota yang ingin jorongnya dikunjungi, silahkan ajukan, terutama jorong yang belum pernah dikunjungi Bupati, akan kami agendakan kedepan,” ujarnya.

Dikesempatan itu, salah seorang warga Jorong Tabek, Ujang memberikan apresiasi dengan adanya program BAJUMPO. Ia memuji komunikasi pembangunan yang dikembangkan Bupati Safaruddin. Menurut dia, bagi mereka yang kesehariannya bertani tentu susah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada orang nomor satu di Limapuluh Kota. “Kami mendukung kegiatan ini, semoga kegiatan BAJUMPO konsisten dilakukan Pak Bupati dengan mendengarkan segala keluhan masyarakat bisa langsung ditanggapi dan dicarikan solusinya untuk kemajuan Limapuluh Kota,” pungkasnya. (Yon)

*Limapuluh Kota, netralpost- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan Pj Walikota Payakumbuh Rida Ananda kompak mendorong para perantau Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) yang berdomisili di Luak Nan Bungsu (Limapuluh Kota dan Payakumbuh) untuk meningkatkan perekonomian wilayah ranah dan rantau sebagai upaya akselerasi pembangunan yang telah berjalan di ketiga daerah. Peningkatan perekonomian dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta melakukan investasi di daerah ranah maupun rantau. Kontribusi perantau dapat juga diwujudkan dengan saran dan masukan sebagai bentuk kepedulian para perantau terhadap kemajuan tiga pemerintahan. Demikian rangkuman penyampaian Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Pj Walikota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dafrul Pasi dalam sambutan ketiganya setelah menyaksikan pelantikan ketua organisasi Ikatan Keluarga Tanah Datar Luak Nan Bungsu periode 2022-2027 di GOR M.Yamin, Sabtu (28/01/2023). 

Dilantik oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, kepengurusan IKTD Luak Nan Bungsu resmi dinahkodai Basri Latif hingga tahun 2027. Acara yang dikemas dalam suasana kekeluargaan itu dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura, Ketua LKAAM Payakumbuh sekaligus anggota DPRD Kota Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, sejumlah tokoh masyarakat Luak Nan Tuo maupun Luak Nan Bungsu diantaranya Bupati Tanah Datar periode 2005-2015 Shadiq Pasadigoe, Walikota Payakumbuh periode 2002-2012 Josrizal Zain, Bupati Limapuluh Kota periode 2016-2021 Irfendi Arbi.

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin menyampaikan, selamat atas dilantiknya pengurus IKTD Luak Nan Bungsu periode 2022-2027.  “Saya berharap, ketua dan kepengurusan yang baru bisa seiya sejalan dan akur dalam menjalankan dan membesarkan organisasi ini ke depan, serta diharapkan dengan kehadiran ketiga pemimpin daerah dan sejumlah tokoh masyarakat bisa meningkatkan jalinan jembatan hati dengan pemerintah daerah dan kampung halaman,” ujar Bupati Safaruddin.

Selain itu, Bupati Safaruddin juga mengajak para perantau IKTD untuk mendukung visi mewujudkan Limapuluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya yang tidak hanya dapat diimplementasikan bagi masyarakat Limapuluh Kota, tetapi dapat diwujudkan oleh perantau IKTD yang berdomisili di Limapuluh Kota. Tidak hanya itu, para perantau IKTD diharapkan dapat mendukung program pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang akan melalui Kabupaten Limapuluh Kota yang tentunya memiliki multiflier efek dalam peningkatan perekonomian masyarakat Luak Nan Bungsu dan Sumatera Barat secara umum. "Mari menjaga persatuan dan merajut kebersamaan untuk pembangunan Luak Nan Bungsu dan tanah kelahiran Luak Nan Tuo," pungkas Bupati Safaruddin. Yon

 Payakumbuh,netralpost

Hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekda Dafrul Pasi, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Wulan Denura, tokoh masyarakat Luak Limo Puluah dan Tanah Datar serta anggota IKTD di Luak Nan Bungsu.

Untuk periode 2023-2027 Basri Latief dipercaya menahkodai IKTD Luak Nan Bungsu dan sebagai sekretaris dipercayakan kepada Anhar.

Ketua IKTD Luak Nan Bungsu Basri Latief menceritakan, sebelumnya IKTD ini bernama Iwatar (Ikatan Warga Tanah Datar). Dan telah vakum melaksanakan kegiatan sejak 2019 lalu.

"Kami bersama warga IKTD lainnya termotifasi untuk mengaktifkan kembali. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua untuk empat tahun kedepan," katanya.

"Untuk Luak Nan Bungsu ini ada sekitar 6500 KK yang tergabung. Mudah-mudahan kita semakin solid dan berkolaborasi dengan pemda untuk kemajuan pembangunan di Luak Limopuluah." lanjutnya.

Saat menghadiri kegiatan, Pj. Wako Payakumbuh yang diwakili Sekda Dafrul Pasi mengucapkan seamat atas dilantiknya kepengurusan baru IKTD Luak Nan Bungsu.

"Kita sangat mengapresiasi, karena IKTD ini sangat berperan dalam pembangunan Kota Payakumbuh ini," ucap Sekda Dafrul Pasi.

Melalui Sekda, Pj. Wako berharap kepengurusan baru ini bisa terus menjaga semangat kerjasama dan solidaritas yang sudah dibangun selama ini.

"Kita sangat menghargai kontribusi IKTD selama ini. Semoga bisa terus bekerjasama untuk mencapai visi kota yang lebih baik," tutupnya.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra mengucapkan terimakasih kepada Pemko Payakumbuh yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

"Terimakasih kepada Pak Wali Kota dan Bupati yang telah memfasilitasi. Dan apresiasi untuk panitia yang telah menghadirkan tokoh-tokoh hebat di acara ini," katanya.

Bupati Eka mengajak para perantau terus bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan kampung halaman. 'Walau pai marantau jan lupo jo kampuang'.

"Harapan kita para perantau terus bersinergi membangun kampung halaman. Berkat dukungan perantau program-program kita bisa berjalan dengan lancar," ucapnya.

Senada dengan itu, Bupati Liko Safaruddin juga mengajak IKTD terus menjaga persatuan dan merajut kebersamaan membangun rantau dan Luak Nan Tuo.

"Berkat sinergisitas kita akan segera mewujudkan pembangunan tol Padang-Pekanbaru guna meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkasnya. (Yon)