NetralPost.net

Payakumbuh,netralppst.net--Gerakan sedekah seribu (Gebu) sehari yang  dicanangkan oleh Pj.Walikota Payakumbuh Drs.Rida Ananda,M.Si pada bulan Desember tahun 2022 lalu yang melibatkan pejabat daerah, ASN, beserta para donatur lainnya termasuk melakukan kerjasama dengan BAZNAS dalam dalam upaya pencegahanan stunting dan kemiskinan yang ekstrem di Kota Payakumbuh.

Selama lebih kurang satu bulan perjalanan Gebu,Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh  Dasril, sudah bisa menyerah langsung ke Dinas Sosial sebagai stroke holder yang ditunjuk untuk memberikan ke keluarga miskin Extrem dan stunting  yang bertempat di Dinas Sosial Rabu (1/2-2023)

Gerakan seribu sehari bagi ASN di Kota Payakumbuh adalah salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kota Payakumbuh. Pada data yang diterima bahwa Kota Payakumbuh menjadi Kinerja terbaik Kedua di Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan Kemiskinan Ekstrim setelah Kota Padang Panjang."kata Dasril

Lanjutnya “Kedepan, Dinas Pendidikan akan memaksimalkan lagi pengumpulan ini yang benar-benar dimotivasi dan dikelola sedemikan rupa untuk memaksimalkan capaian gerakan tersebut.

Terakhir Kadisdik mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN DInas Pendidikan yang telah berpartisipasi dalam gerakan ini, sedangkan bagi yang belum diharapkan untuk memberikan sumbangan supaya “Dengan memberikan sumbangan , insya allah dapat mempermudah rezki kita karena sebagian kecil kita membagikan kepada yang berhak” tambahnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpoat-- Terwujudnya visi Limapuluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bergantung kepada kesungguhan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan membantu kepala daerah mencapai target serta melaksanakan program-program prioritas daerah. Dalam pencapaian visi dan misi daerah maka pertimbangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Limapuluh Kota, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan serta digitalisasi pemerintahan, perlu menjadi patokan dalam penentuan arah pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, pada saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Rabu (1/02/2023). Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Limapuluh Kota yang diwakili Wakil Ketua Wendy Chandra serta unsur-unsur Forkopimda, Ketua- Ketua Komisi DPRD kabupaten Limapuluh Kota, Sekda Widya Putra serta Kepala Perangkat Daerah. Acara yang dilaksanakan secara luar jaringan (Luring) dan dalam jaringan (Daring) tersebut turut mengundang perwakilan akademisi, tokoh agama, organisasi sosial dan adat serta masyarakat dan pemuda Limapuluh Kota.

Di bagian lain sambutannya, Bupati mengingatkan agar organisasi Perangkat Daerah perlu merumuskan strategi yang komprehensif dalam implementasi perencanaannya. “Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana agar benar-benar  memperhatikan penganggaran untuk pencapaian target- target yang direncanakan”, ujar Bupati Safaruddin. Melalui forum tersebut, Bupati Safaruddin mengajak seluruh stakeholder beserta komponen terkait untuk menyumbangkan pikiran dan ide-ide agar pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota kedepannya lebih baik dan maju. "Mudah-mudahan kita dapat melakukan dialog yang konstruktif, melahirkan gagasan dan usulan yang dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tahun 2024 yang sedang dilakukan saat ini", pungkas Bupati Safaruddin

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Limapuluh Kota Gusdian Laora dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penting terhadap Rancangan Awal RKPD dengan melibatkan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur terkait untuk pembahasan rencana prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024. “Mudah-mudahan ini akan menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam membangun konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)", terangnya.

Lebih lanjut Gusdian Laora memaparkan secara umum pertemuan ini adalah untuk penyepakatan program/kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan ke dalam penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. "Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan akan menjadi lampiran Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota", ulas Kepala Bapelitbang Kabupaten Limapuluh Kota itu menutup laporannya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Pesta Demokrasi tengah bergeliat di SMP Negeri 3 Payakumbuh, bukan karena pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, namun karena adanya  pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

Pesta dan pameran proyek suara demokrasi pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 3 Payakumbuh periode 2022-2023 bersama KPU Payakumbuh digelar di sekolah setempat pada Kamis (2/3).

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Staf Ahli Elvi Jaya, dan dihadiri oleh Kepala BBPMP Provinsi Sumbar Irsyad Sakti, Ketua KPU Payakumbuh Haidi Mursal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril yang diwakili Kabid Dikdas Tavril Samry, serta Kepala SMP se Kota Payakumbuh.

Sahli Elfi Jaya menyampaikan apresiasi kepada majelis guru dan kepala sekolah, serta semangat siswa dalam melaksanakan kegiatan ini. Disebutkannya, pendidikan demokrasi penting diajarkan sejak dini, agar nantinya sumber daya manusia (SDM) di Kota Payakumbuh dapat menyambut pesta pemilihan umum dengan baik di masa depan.

"Kita berharap kegiatan ini dicontoh oleh SMP lainnya di Kota Payakumbuh. Segera laksanakan dan bekerja sama dengan KPU Kota Payakumbuh sebagai mitranya," tukuk Vijay, sapaan akrab Elvi Jaya.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Payakumbuh Isral mengatakan kegiatan ini sebagai ajang implementasi kurikulum merdeka dalam menjabarkan nilai-nilai demokrasi. Konsep pembelajaran demokrasi ini menjadi upaya menjadikan peserta didik memiliki karakter sesuai asas Pancasila. 

"Pemilihan ketua Osis ini menjadi agenda Kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Harapan kami nantinya dapat menjadi bekal untuk modal terjun bermasyarakat dalam bingkai kehidupan bernegara," ujarnya.

Isral berharap pemilihan secara langsung seperti ini dapat menumbuhkan sikap demokrasi sejak dini pada siswa-siswi dengan prinsip jujur dan adil. Dia juga berharap ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih dapat amanah menjaga nama baik sekolah kedepannya.

"Ada 5 pasang calon kadidat yang mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMPN 3 Payakumbuh pada periode kali ini. Kami berharap kepada siapapun yang terpilih ataupun yang belum terpilih agar terus memberikan kontribusi bagi kemajuan dan nama baik sekolah," ulasnya.

Dari sisi Kepala KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal menyampaikan pihaknya mendukung kegiatan ini dengan memberikan bimbingan teknis kepada sekolah terkait proses pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan kandidat terpilih.

"Tahapan pemilihan ketua dan wakil ketua Osis ini tidak jauh berbeda dengan pemilu pada umumnya, intinya kita mengedukasi anak-anak bahwa pesta demokrasi itu seperti ini," pungkasnya. (Yon)

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Suharyono dalam sambutannya mengatakan bahwa atas nama pimpinan Polri menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah menjaga keamanan, baik pada diri sendiri, keluarga dan lingkungan tempat tinggal. 

"Kami adalah saudara dari rekan-rekan sekalian. Kami siap melayani rekan-rekan semua," ucap Kapolda Sumbar. 

Kewajiban selaku Kapolda, sebut Irjen Pol Suharyono, mengajak kepada masyarakat untuk menjaga keamanan d lingkungan tempat tinggal masing-masing. 

"Tentunya bantuan dari unsur Forkopimda dan lembaga-lembaga masyarakat sangat membantu kami Polri dalam memenuhi keamanan dan ketertiban untuk masyarakat sumbar," terangnya. 

Untuk itu, ia mengajak bersama-sama sesama muslim, sesama umat beragama untuk menjaga kebersamaan, menjaga lisan dan perilaku, serta jangan sampai terpecah belah.

"Jangan menyebarkan hoax, jangan menggosip, jangan menyebarkan fitnah, jangan bersifat sombong. Semuanya hanya titipan Allah, dan semuanya akan berpulang kepada Allah SWT," ujarnya. 

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf dalam memberikan pesan-pesan yang disampaikannya dalam waktu yang singkat tersebut. "Kiranya hanya pesan ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bersama saling menjaga keamanan dan ketertiban," pungkasnya. 

Usai ibadah shalat jumat, Kapolda menyerahkan bantuan berupa satu alat vacum cleaner, uang untuk kebutuhan masjid Jamiatul Huda Kataping. Selain itu juga memberikan tali asih kepada marbot dan petugas yang biasa membersihkan mesjid.

Dalam kegiatan Jumat Curhat tersebut, Kapolda Sumbar didampingi Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH, Karo SDM Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik, dan Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik.(*)

Bintan,netralpost-- Mengawali 2023, prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Kolaborasi yang tercipta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam mentransformasikan 12 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa (Nagari) Bersama (BUMDesma) secara penuh diganjar penghargaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Bertepatan dengan hari Badan Usaha Milik Desa-Nagari (BUMDes), piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, di ex-Gedung MTQ Bintan, Kepulauan Riau, Kamis malam, (02/02/2023). 

Bupati Safaruddin yang didampingi Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin dan Kepala Dinas DPMDN Limapuluh Kota Endra Amzar, mengatakan, dengan diterimanya penghargaan tersebut tentu saja menambah deretan prestasi bagi Limapuluh Kota untuk mensukseskan misi ketiga Pemda dalam hal mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah. "Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi instansi terkait camat, wali nagari yang sudah membantu melalui berbagai upaya yang telah dikerahkan," ujar Bupati Safaruddin.

Dijelaskan Bupati Safaruddin, sejak berakhirnya PNPM pada tahun 2015, kegiatan simpan pinjam yang dilanjutkan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks PNPM tidak memiliki payung hukum.  Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes/BUMDesma. Maka, agar UPK eks PNPM memiliki payung hukum, harus bertransformasi menjadi BUMDes Bersama. Hal ini sejalan dengan tujuan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari. “Tujuan menjadi BUMDes Bersama yaitu adanya kepastian hukum, kemudian juga seluruh aset dan dananya tetap menjadi milik bersama nagari yang bergabung dalam satu kecamatan, serta tujuan lainnya yang terpenting juga adalah kewajiban berkontribusi pada pendapatan asli nagari itu sendiri,” jelasnya. Kemudian, Bupati berharap penghargaan ini lebih memacu semangat Pemkab Limapuluh Kota bersama Pemerintah Nagari dalam mengembangkan BumNag yang ada di setiap nagari guna mensukseskan misi ketiga dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Limapuluh Kota yakninya mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Endra Amzar yang turut mendampingi bupati menambahkan, tahapan transformasi dari pengelola kegiatan pengguliran dana masyarakat eks PNPM Mpd menjadi badan usaha milik nagari, yaitu, unit pelaksana kegiatan eks PNMP-MPd menyusun laporan tentang keseluruhan aset yang dimiliki dan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota. Kemudian Inspektorat melaksanakan review terhadap laporan tersebut, sesuai jadwal dan tahapan dalam petunjuk teknis. Selanjutnya, DPMD/N melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. “Selain itu wali nagari melaksanakan musyawarah nagari tentang persetujuan pembentukan kegiatan DBM (Dana Bergulir Masyarakat) eks PNPM-MPd menjadi Bumdesa Bersama,” jelas Endra, dikonfirmasi Humas Diskominfo Limapuluh Kota.

Endra melanjutkan, tahapan transformasi lainnya yang dilakukan adalah camat bersama Badan Kerja Sama Antar Nagari eks PNPM-MPd, melaksanakan musyawarah antar nagari di kecamatan lokasi eks PNPM-MPd, dengan menghasilkan beberapa hal. Yakni berita acara musyawarah antar nagari yang memuat kesepakatan tentang persetujuan pembentukan BUMNag Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-Mpd. "Peraturan Nagari Bersama tentang pembentukan BUMDes Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-Mpd, lalu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, persetujuan tentang penyertaan modal kepada BUMDes Bersama dari masing-masing nagari, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 juta, dan terakhir susunan pengurus BUMNag Bersama," jelas Endra Amzar. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost-- Bupati Safaruddin menyampaikan bahwa, seorang Camat merupakan representasi Kepala Daerah di wilayah kecamatan yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Untuk itu, Camat harus membantu Bupati untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengawasi, mengevaluasi dan mendukung penuh setiap pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Akabiluru. 

"Selain itu, Camat harus segera berkoordinasi dalam membangun sinergitas dan integritas dengan unsur Forkopimca maupun nagari, sehingga mewujudkan Limapuluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, yang merupakan visi daerah dapat didukung juga oleh seluruh elemen masyarakat," kata Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo sebagaimana sambutannya yang disampaikan oleh Asisten I Herman Azmar usai menyaksikan serah terima jabatan (Sertijab) pejabat Camat Akabiluru dari pejabat lama Ismet ke pejabat baru Nuzul Firman serta pelantikan dan Sertijab Ketua TP-PKK Akabiluru dari Ny. Yani Idalita Ismet kepada Ny. Adelina Nuzul Firman di Pelataran Kantor Camat Akabiluru, Rabu (01/02/2023). Tampak hadir pada acara sertijab, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama, Kepala Satpol PP Fidria Fala, Forkopimca, Wali Nagari se-Kecamatan Akabiluru, tokoh masyarakat, dan sejumlah camat di Kabupaten Limapuluh Kota. 

Dibagian lain sambutannya, Herman Azmar yang membacakan sambutan Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama Ismet yang telah memasuki masa purna tugas beserta jajaran atas dedikasi yang ditunjukkan selama bertugas. Kemudian dilanjutkannya, dalam mensukseskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan, maka perangkat kecamatan harus segera mempersiapkan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan segala unsur terkait, terutama perangkat nagari yang jadi poros dari Musrenbang. "Tidak hanya itu, dengan target angka stunting 14% pada tahun 2024, Camat juga harus terlibat untuk menurunkan angka tersebut dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini, memaksimalkan pola asuh, pengoptimalan peran kader bina keluarga balita," ungkap Herman. Selanjutnya Ia menyampaikan kepada Nuzul Firman dan Adelina Nuzul Firman agar menciptakan inovasi-inovasi baru dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki Kecamatan Akabiluru.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Lima Puluh Kota Nevi Safaruddin dalam sambutannya mengatakan, PKK melalui 10 program pokoknya merupakan mitra strategis pemerintah dalam usaha mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Sesuai dengan visi dan misi PKK yaitu terwujudnya keluarga pelopor perubahan dalam pemenuhan SDM berkualitas melalui ketahanan ekonomi, revolusi mental, lingkungan hidup dan pelayanan dasar, kami berpesan kepada Ketua TP-PKK Kecamatan Akabiluru yang baru dapat menjalankan program-program prioritas PKK Kabupaten Lima Puluh Kota dengan baik serta meningkatkan prestasi di berbagai bidang lomba yang diikuti oleh TP-PKK Akabiluru selama ini," pungkas Nevi Safaruddin. Yon

Payakumbuh,netralpost--- Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam perijinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh mengelar rapat teknis terkait Perizinan OSS Berbasis Risiko bertempat di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Rabu (01/02/23).

Kegiatan yang dijembatani dan di buka langsung oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda dan Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon itu dihadiri oleh peserta yang sebagian besar terdiri dari pelaku usaha perseorangan, sektor perdagangan dan sektor industri lainnya. 

Rapat juga di hadiri oleh perangkat daerah terkait, diantaranya Kadis Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM, Kadis Koperindag Faisal, Kadis LH Desmon Corina, Camat serta non perangkat daerah, Ketua KADIN, Ketua HIPMI, Ketua IPEMI, Ketua IWAPI, Ketua GAPENSI, Ketua GAPEKSINDO, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), Ketua IP3 (Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh) serta para Pelaku Usaha. 

Dalam arahannya, Wako Rida Ananda menyampaikan ucapan terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti pertemuan guna bersama-sama membangun Payakumbuh kedepan, salahsatu caranya dengan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Sesuai dengan apa yang di sampaikan Presiden terkait persoalan perijinan dan percepatan berusaha.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, itu mustahil akan berhasil jika tanpa adanya sinergitas dan dukungan dari semua sektor. Oleh karenanya kita berharap kepada seluruh Asosiasi untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian program strategis nasional saat ini, seperti Pengendalian Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan banyak pelaku usaha yang bersedia menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kita yang tergolong stunting, atau memberikan bantuan kepada saudara kita yang tergolong ke dalam kemiskinan Ekstrem,” ucap Rida.

Ditambahkan Rida, setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB sangat penting bagi pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. Dan dalam mewujudkan Program Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), ia mengajak para pelaku usaha untuk dapat segera mendaftarkan produk-produknya pada Katalog Lokal melalui LPSE Kota Payakumbuh.

“Selain itu, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan usaha, memperoleh akses permodalan, dan mendapatkan kelengkapan berkas dan mendapatkan gambaran bagimana proses serta alur dalam pembuatan NIB yang akan dipandu oleh teman-teman di DPMPTSP, ucap Rida. 

Senada, Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon mengatakan tujuan dari pertemuan teknis ini adalah menjembatani antara pelaku usaha dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyukseskan program nasional temasuk pelaku usaha mikro dan kecil, menengah dan besar sudah harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

“Salahsatu yang kita lakukan adalah memberikan pelatihan sosialisasi baik itu yang di gelar di tempat pelaku usaha termasuk juga kita membuka klinik LKPM dalam rangka kawajiban pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Selain itu, disini kita juga mensosialisasikan tekait persoalan-persoalan yang sering di kuatirkan masyarakat tentang isu yang mengatakan bahwasanya perizinan itu susah dan dikaitkan dengan pajak, tentu itu tidaklah benar, disini kita tegaskan bahwa hal itu tidak ada kaitannya antara penerbitan NIB itu dengan Pajak, itu adalah sesuatu yang terpisah,” tukas Meizon. (Yon)

Kuliah Umum yang bertemakan” Kemintraan Polri dan Perguruan Tinggi dalam Penanaman Nilai-Nilai Toleransi untuk Menangkal Radikalisme. 

Kegiatan itu  diihadiri oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D., Dir Intelkam Polda Sumbar Kombespol. Yanuar Widianto, S.I.K., Dir Binmas Polda Sumbar Kombespol Drs. Johni Soeroto, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol. Dwi Sulistyawan, S.I.K, M.Si, perwakilan dekan fakultas UNP, Ketua dan Sekretaris Wali Amanat, Senat Akademik, Wakil Rektor, para dosen dan Mahasiswa/mahasiswi serta undangan lainnya. 

Diawal kuliah umum itu, Kapolda Sumbar memberikan motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi, bahwa hasil tidak pernah menghianati proses dan prosespun tidak pernah akan menghianati hasil. 

"Sukses itu adalah awal dari langkah kehidupan menuju apa yang akan kita capai," jelas Kapolda Irjen Pol Suharyono. 

"Saya yakin modal dasar kemampuan intelektual, integritas moral dan kemampuan kesemaptaaan jasmani adik-adik mahasiswa bisa melangsungkan pendidikan di perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang ini dengan baik dan tepat waktu dan insyaallah bisa melanjutkan apa yang di cita-citakan adik-adik sekalian," ujar orang nomor satu di Polda Sumbar ini.

Lanjut Irjen Pol Suharyono, keamanan dan ketertiban masyarakat itu merupakan bagian tugas pokok polri sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2022, polisi itu mempunyai tugas pokok Harkamtibmas, penegakan hukum dan mengayomi, melayani serta melindungi masyarakat. 

Didalam keamanan itu mengandung empat unsur hal yang penting, pertama security (bebas dari rasa takut dan kekhawatiran), surety (keyakinan dan kepastian hukum), safety (kenyamanan), peace, (perasaan tentram dan damai), kalau keempat itu sudah ada di hati kita, di keluarga kita, dan di kampus kita, di masyarakat tempat tinggal kita,  maka dari pengertian aman, itu berarti aman secara keseluruhan. 

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumbar juga mengatakan, rekan-rekan mahasiswa yang merasa sukses, berarti ada optimisme kedepan, kesuksesan itu jangan menjadi suatu kepuasan, karena kepuasan itu sesungguhnya awal dari ketidaktahuan, awal dari suatu kesombongan, karena didepan kita masih banyak kesuksesan yang akan kita raih. 

"Seribu satu terucap percuma, tanpa satu perbuatan yang menjadi suri ketauladanan," kata Kapolda Sumbar.(*).

Payakumbuhnetralpoat- Penjabat Walikota Payakumbuh Rida Ananda bersama beberapa orang jajaran kepala OPD terlihat hadir di salah satu pusat pembelanjaan di Kota Payakumbuh. Kehadiran Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh Rida Ananda di Tiffany Housware guna melaunching program Mitra Usaha dan Sedekah 1000 Tiffany Houseware bersama Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh, Rabu (1/2/2023) di Mall Tiffany Houseware, Kecamatan Payakumbuh Utara. 

Adapun kepala OPD yang hadir pada kesempatan tersebut yakni Kepala Dinas DPMDPTSP Meizon Satria, Kepala Dinas Koperasi UMKM M. Faizal, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa serta tamu undangan lainnya.

Selaku pemilik Tiffany Houseware, Rahmat Hidayat di Payakumbuh diawal sambutannya mengatakan, bahwa program Mitra Usaha Tiffany Houseware yakni guna memberikan pembinaan bagi karyawan yang akan dibina untuk bisa menjadi sosok enterpreneur yang mandiri, supaya semakin banyak meningkatnya dan munculnya sosok pengusaha baru yang handal, terutama pengusaha muda di Kota Payakumbuh. 

"Kita melihat banyak masyarakat yang berminat terjun ke dunia usaha. Dan dari yang kita lihat yang terjun ke dunia usaha itu mereka mantan-mantan karyawan. Mungkin karena rezeki belum ditangan usahanya bangkrut dan kembali menjadi karyawan," sebut Rahmat Hidayat. 

Dan dalam melihat potensi dari para mantan karyawan yang muncul tersebut, Rahmat langsung meluncurkan inovasi atau program Mitra Usaha guna membantu dan memberikan pengalaman kepada masyarakat Kota Payakumbuh terkhusus karyawan Tiffany Houseware untuk menjadi seorang pengusaha. 

"Kita berharap nanti mitra usaha bisa keluar dari zona karyawan untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa mandiri, menghasilkan pendapat sendiri hingga membuka lapangan kerja untuk masyarakat lainnya," tuturnya. 

Terkait dengan mitra usaha tersebut, Rahmat menyampaikan bahwa mereka nantinya akan diajarkan bagaimana cara berbisnis secara profesional dan tertib administrasi. 

"Tidak hanya untuk teknik dan terori saja, kita juga akan memberikan pengalaman terhadap mitra kita ini untuk ikut berkontribusi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dengan cara taat membayar pajak penghasilan dan pajak lainnya. Mitra juga sudah siap berbisnis secara formal dengan melengkapi segala surat perizinan usaha seperti izin usaha dari kelurahan, NIB, TDP, SIUP, SITU dan NPWP," katanya. 

Rahmat menyebut, dengan adanya program tersebut pihaknya akan lebih fokus dengan produk Houseware yang berada dibawah badan usaha dagangnya Tiffany Houseware. 

"Rencana ini nantinya, kita akan memberikan kesempatan kepada karyawan Tiffany Houseware untuk menjadi pengusaha dengan membuat kesepakatan bersama, yakni karyawan ini harus keluar terlebih dahulu sebagai karyawan Tiffany Houseware. Artinya, mereka bukan karyawan kita lagi. Target diawal ini kita akan gembleng terlebih dahulu untuk sebanyak lima orang, namun untuk sekarang kita sudah siapkan dua orang dahulu," sebutnya. 

Selain program mitra usaha, Tiffany Houseware juga meluncurkan program Sedekah 1000 bagi setiap pelanggan yang telah memiliki member card diamond. Kegiatan tersebut efektif nantinya  mulai berjalan sejak 1 Februari 2023 hingga malam takbiran hari Raya Idul Fitri. 

"Jadi dalam program ini, setiap masyarakat yang member diamon yang berbelanja di Tiffany Houseware nanti untuk setiap transaksinya akan langsung disisihkan 1000 rupiah untuk kita sedekahkan. Nah, sedekah ini nantinya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pengelolaan dari pemerintah kota Payakumbuh," pungkasnya. 

Melihat atas niat dari Rahmat Hidayat selaku pemilik Tiffany Houseware, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Anandasangat  mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Tiffany Houseware yang telah ikut berkontribusi terhadap inovasi-inovasi yang di dapat memberikan dampak efek positif terhadap masyarakat di Payakumbuh. 

"Terima kasih kepada Bapak Rahmad Hidayat terhadap program pembinaan ini. Kita Pemerintah Kota Payakumbuh sangat mendukung sekali inovasi seperti ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha lainnya untuk bisa melakukan hal yang lebih inovatif lagi dari yang telah diberikan oleh Tiffany Houseware ini," ucap Rida Ananda dengan sumringah.

Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota Payakumbuh itu menyebut jika Pemko Payakumbuh akan memfasilitasi masyarakat yang ingin terjun ke dunia usaha dengan memberikan pelayanan perizinan yang tidak berbelit-belit, mudah, dan tepat waktu. 

"Apa yang telah dilakukan oleh Tiffany Housewere ini merupakan salah satu langkah untuk dapat menjadikan masyarakat Payakumbuh menjadi sosok pengusaha yang handal. Dengan semakin banyak pengusaha yang ada, tentu akan semakin banyak pula investor yang masuk ke Kota Payakumbuh dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkapnya. 

Terkait dengan program sedekah 1000 rupiah, Pemko Payakumbuh sebelumnya telah menyusun rencana kerja guna untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim,  pencegahan Stunting anak dan mengendalikan inflasi.

“Jadi, untuk pak Dayat kami inginnya nanti kedepan beliau dapat menjadi orang tua asuh dalam mensukseskan tiga program yang sedang berjalan sehingga masyarakat kota Payakumbuh dapat terbebas dari ketiga program yang telah disusun tersebut,” tukas Rida.

Dengan telah berjalannya program yang telah diluncurkan Tiffany Houseware bersama Pemko Payakumbuh tersebut, Rida menghimbau jika masyarakat ataupun dari para pengusaha masih mendapatkan kendala yang dialami dalam proses usahanya, mari kita bersama-sama untuk saling mencari langkah guna memperbaiki hal tersebut untuk kemasyalahatan warga kota Payakumbuh,” tutup Rida. (Yon)

Turut hadir Asisten I  Drs. Syahrial, MM, Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, KSolok Kepala OPD ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Ada pun yang  bertindak sebagai  sebagai Pembina Apel adalah Kepala Disdukcapil  Riki Carnova, SSTP, M.Si dalam arahan Pembina Apel mengatakan,  Sebelumnya Bupati Solok telah menerima penghargaan Kualitas Tertinggi uji Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman dan kita menjadi Kabupaten terbaik di Sumatra Barat.

Harapan Bupati Solok tahun ini kita dapat mencapai peringkat 10 besar di tingkat nasional, untuk itu kita akan berkolaborasi dengan Ombudsman dalam rangka pembinaan kepada beberapa SKPD untuk itu diharapkan bantuan dan dukungan dari kita bersama.

Tak hanya itu Kabupaten Solok juga menjadi kabupaten terbaik dalam penurunan angka Stunting.

Inovasi seanjutnya yang kita bangun adalah Tuntas Perekaman melalui kerjasama dengan Kepala Cabang Dinas  Pendidikan Sumatera Barat dalam rangka tuntas perekaman pemilih pemula untuk siswa SLTA di Kabupaten Solok dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya Tahun 2023 ini kita juga akan melaksanakan Tuntas Akta dan KIA untuknak Balita melalui kerjasama dengan Dinas Kesehat an, Dinas DPMN dan seluruh Wali nagari di Kabupaten Solok. (*) 

Hal ini terungkap saat audiensi Pemkab Mentawai dengan Pemkab Solok, Senin (30/1/2023), di ruang rapat Bapelitbang Arosuka.

Mulyadi Marcos, Staf Ahli Bid Pemerintahan, Kemasyarakatan dan  Kesra mengatakan berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022 lalu, stunting di Kabupaten Solok berada di angka 24,2%, jumlah ini turun signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 40,1 %.

“Dengan penurunan yang signifikan mencapai 15,9 persen tersebut menjadikan angka stunting di Kabupaten Solok berada di peringkat teratas dari 19 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat” ungkap Mulyadi Marcos.

Dalam penurunan angka stunting, Pemkab Solok melakukan berbagai upaya, di antaranya mendirikan Pos Gizi dan PMat (Pemberian Makanan Tambahan) kepada balita, pencegahan stunting dimulai dari Ibu Hamil, ibu menyusui dan anak-anak.

Ronaldi, Sekdakab Kepulauan Mentwai menyampaikan ucapkan terima kasih karena telah menerima rombongan Pemkabemtawai di Kabupaten Solok dalam rangka audiensi percepatan penurunan stunting.

“Maksud dan tujuan kami datang ke Kabupaten Solok ini merupakan gerak cepat menindaklanjuti hasil SSGI yang lalu, karena angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tinggi” kata Rinaldi.

Lebih lanjut Rinaldi, mohon saran masukan serta informasi terkait strategi Pemkab Solok untuk mengurangi stunting.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Solok juga mau berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedatangan Pemkab Solok ke Mentawai sangat kami tunggu ” ujar Rinaldi.(*)

Dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Solok mendapat nilai 88,73% predikat A. Penghargaan diserahkan langsung pada hari Jum’at (27/1/202023) di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir mendampingi Bupati Solok, Epyardi Asda, pimpinan DPRD Ivoni Munir, Sekretaris Daerah Medison,S.Sos, M.Si, Kepala Dinas DPMPTSP dan NAKER Drs. Aliber Mulyadi, Kepala Disdukcapil Riki Carnova, SSTP, MM, Kepala Diskominfo Teta Midra, SSTP, M.Si dan Kabag Organisasi Setda Kab. Solok Jhoni, S.Sos, MM.

Bupati Solok menerima piagam Penghargaan yang diserahkan Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, didampingi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Adel Wahidi, SH, Kepala Keasistenan PVL Meilisa Fitri Harahap, SH, M.Kn dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Yunesa Rahman, S.Sos, M.AP di Kantor Ombudsman Sumbar di Sawahan Kota Padang.

Dalam Sambutannya Bupati Solok menyampaikan ucapan terimakasih dengan adanya lembaga pemantau seperti Ombudsman sehingga kinerja kita di Kabupaten Solok dapat lebih terarah.

“Saya berterima kasih kepada Ombudsman dimana setelah dilantik menjadi Bupati saya langsung diberikan acuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan publik, sehingga Alhamdulillah sekarang berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan,” ujar Bupati.

Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Solok menyampaikan bahwa tidak dapat mencapai hal ini tanpa bantuan dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Solok dibawah naungan Solok Super Team “Ucapan terimakasih juga kepada Solok Super Team semua karena berkat kerja keras kita bersama bisa mendapatkan hasil yang memuaskan” tutur Bupati Solok tersebut.

Lebih lanjut Bupati Solok menuturkan bahwa Penghargaan ini juga merupakan sebuah tantangan baginya karena untuk mempertahankanya akan lebih Sulit daripada saat mendapatkan penghargaan ini. Demi mempertahankan prestasi ini dan agar dapat lebih ditingkatkan Bupati Solok turut meminta bantuan dan arahan dari Ombudsman kedepannya dalam membina Kabupaten Solok kearah yang lebih baik.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat Yefri Heriani mengucapkan rasa bangga terhadap pencapaian yang didapatkan oleh Kabupaten Solok dalam hal penilaian Kepatuhan dan Standar Pelayanan Publik.

“Hal ini merupakan loncatan yang tidak pernah kita duga oleh kabupaten Solok, Luar biasa hal yang dilakukan oleh Tim Kabupaten Solok sehingga secara bertahap bisa meningkatkan pelayanan dan mendapatkan hasil yang memuaskan,” ujarnya.

“Walaupun memperoleh peringkat tiga tertinggi di Sumatera Barat, namun bagi kita disini melihat pencapaian Kabupaten Solok yang sebelumnya berada pada zona merah penilaian Ombudsman menjadi Zona Hijau dan mecapai hasil yang terbaik membuktikan bahwa Kabupaten Solok adalah Peringkat Pertama dimata kita semua,” pungkas Yefri.

Baca Juga:  Sambangi Kemenko Polhukam, Bupati Solok Berupaya Atasi Blank Spot di 24 Nagari

Setelah menerima penghargaan tersebut Bupati Solok turut menandatangani Fakta integritas untuk berkomitmen melakukan perbaikan pelayanan publik. Kemudian diminta berbagi cerita pengalaman dan komitmennya dalam hal pelayanan publik pada podcast Ombudsman RI Prov. Sumatera Barat.

Diakhir Podcast Bupati Solok menyampaikan Bahwa pencapaian kali ini bukan hanya milik Bupati Solok saja namun ini Semua berkat Kerja Keras Pemerintah Kabupaten Solok dibawah Naungan Solok Super Team Khususnya dan Masyarakat Kabupaten Solok pada Umumnya. (*)