NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mendukung adanya kemudahan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat yang berobat ke fasilitas kesehatan.

Kemudahan itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS kesehatan untuk saat ini berobat ke puskesmas, klinik, atau RS cukup memperlihatkan KTP/nomor induk kependudukan. 

"Kemudahan ini sangat membantu masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang menjadi peserta JKN untuk memanfaatkannya," ujar Rida di kantor wali kota, Kamis (9/3).

Rida juga menghimbau masyarakat untuk kepastian waktu layanan bisa mengambil antrian berobat ke fasilitas kesehatan dari rumah saja melalui aplikasi mobile JKN yang bisa didownload melalui playstore di HP android.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase mengatakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan bisa berobat atau mengakses layanan kesehatan lainnya di fasilitas kesehatan hanya bermodal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

"Kebijakan penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN tersebut sudah cukup lama diterapkan, tepatnya sejak awal tahun 2022 lalu. Kebijakan ini merupakan kolaborasi BPJS Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatat Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, untuk memudahkan peserta JKN mengakses layanan di fasilitas kesehatan," terangnya.

Jadi, kata Defiyanna, peserta tidak perlu lagi khawatir jika kartu JKN miliknya hilang, rusak, atau tertinggal saat akan berobat. Cukup perlihatkan NIK di KTP-nya saja kepada petugas fasilitas kesehatan. Sepanjang peserta JKN tersebut berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku, maka dapat dijamin BPJS Kesehatan.

Wanita yang sebelumnya menjabat di Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Pusat itu menambahkan penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi. 

Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

"Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN ini juga meningkatkan akurasi data peserta JKN secara terintegrasi. Harapannya, ke depannya ada keterpaduan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh instansi pemberi layanan publik, termasuk salah satunya BPJS Kesehatan,” katanya. 

Terakhir, Defiyanna mengatakan bahwa peserta JKN yang belum memiliki KTP tetap bisa mengakses layanan kesehatan dengan menunjukkan NIK yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) maupun di Aplikasi Mobile JKN pada fitur KIS Digital. 

"Dengan adanya kebijakan penggunaan NIK ini, peserta JKN tidak perlu mencetak fisik kartu JKN, termasuk juga tidak perlu melampirkan salinan (fotocopy) kartu JKN/KTP/KK jika akan mengakses layanan kesehatan," pungkasnya. (Yon)

PAYAKUMBUH,netralpost -  Terkait opini yang beredar luas ditengah masyarakat tentang pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Payakumbuh, membuat DPRD Kota Payakumbuh melalui Komisi C yang merupakan mitra kerja dari Dinas Pendidikan merasa gerah.

Masalah-masalah yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh tersebut terkuak saat Komisi C melakukan kunjungan lapangan pada 4 Februari lalu, dewan menerima masukan dan laporan dari guru terkait problem tersebut.

Menyikapi Persoalan yang ada Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicaranya Wirman Putra yang juga merupakan Sekretaris Komisi C, meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMP Negeri 2 Kota Payakumbuh. Hal itu disampaikan Wirman Putra setelah melalui rapat fraksi ke media, Kamis (9/3).

"Kami selaku Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMPN 2, hal ini dikarena seluruh sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar sudah di akomodir di APBD Kota Payakumbuh, Dinas Pendidikan adalah mitra kerja komisi C. Apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab dinas. Kami disini melaksanakan fungsi pengawasan saja," ucapnya.

Wirman Putra berharap agar persoalan yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh bisa cepat diselesaikan, supaya dapat negatif dari persoalan ini tidak menganggu proses belajar, Dinas Pendidikan dan jajaran InsyaAllah bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua masyarakat Indonesia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, dan juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Dalam rangka meningkatkan sinergitas, Pemerintah kota Payakumbuh bersama dengan Forkopimda melaksanakan gerak jalan dan senam bersama di Lapangan Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis(9/3/2023) 

Kegiatan Gerak jalan diresmikan secara langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi Forkopimda, Kepala OPD dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh. 

Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan kegiatan gerak jalan dan senam bersama tak hanya untuk menjaga kebugaran tubuh tetapi juga bertujuan menguatkan rasa  persaudaraan dan kekompakan antar Forkopimda. Dengan kuatnya rasa persaudaraan dan kekompakan itu, diharapkannya koordinasi dan sinergitas Forkopimda dapat terjalin lebih erat untuk membangun Payakumbuh yang lebih hebat.

“Kedepan membangun sinergi itu penting karena kita merasa bahwa memiliki tanggung jawab yang sama. Bagaimana memajukan Kota Payakumbuh menjadi kota yang lebih Hebat, bermartabat dan rukun," Ujar Rida. 

Dikesempatan yang sama, Kapolres Payakumbuh AKBP. Wahyuni Sri Lestari mengatakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berolahraga, serta menumbuhkan semangat pola hidup sehat dengan menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh, kegiatan olahraga itu juga dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi bersama dengan semua yang hadir, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan.

“Sehat itu penting, makanya untuk mencapai sehat dan bugar kita lakukan olahraga bersama ini, agar semua yang hadir disini dapat menumbuhkan rasa kebersamaaan.” terangnya.

Selain senam bersama, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bagi-bagi dorprize diakhir acara. (Yon)

Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan, peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob Polri ini guna mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Dalam struktur organisasi yang baru, Dankor Brimob berpangkat Komjen atau bintang tiga. Sementara Wadankor Brimob berpangkat Irjen atau bintang dua. Di bawahnya ada Kepala Biro Perencanaan Operasi yang berpangkat Brigjen atau bintang satu.

Dalam struktur organisasi baru ini juga terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah bagian. Pasukan Brimob I wilayah Indonesia Barat akan dipusatkan di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah berada di Kalimantan Timur.

"Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN bagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur," kata Anang, Jumat (10/3/203).

Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan bertempat di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.

Lebih lanjut, Anang menuturkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

"Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya," katanya.

Dengan kemampuan yang profesional Korps Brimob Polri dan peralatan yang modern, ia menegaskan, Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia.

Apalagi, kata Anang, Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya.

"Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi," katanya.(*)

Arosuka, netralpost -- Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 dilaksanakan kegiatan Jum'at curhat Kapolres Solok, AKBP APRI WIBOWO, S.I.K., M.H., beserta PJU Polres Solok dan Kapolsek Gunung Talang Polres Solok.

Kapolres Solok, AKBP APRI WIBOWO, S.I.K., M.H., mendengarkan langsung curhatan dan aspirasi masyarakat di simpang Jawi Jawi Guguk. Masyarakat mengeluhkan banyaknya hal hal yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti penggunaan knalpot racing, kenakalan remaja, dan pencurian hewan ternak yang masih cukup sering terjadi di Wilayah Guguk.

Kapolres Solok memberikan saran agar pos ronda kembali di adakan, sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya hal hal yang dapat menggangu ketertiban masyarakat.

Kapolres Solok juga menghimbau masyarakat agar melaporkan segala hal yang berpotensi dapat menggangu Kamtibmas dengan cara langsung melaporkan ke Polsek gunung talang atau ke polres Solok.

Kapolres juga menerangkan bahwasanya siap menerima aduan masyarakat secara langsung melalui nomor wa pengaduan Kapolres yang tertera di media sosial polres Solok.

Kegiatan kemudian dilanjukan dengan kegiatan Jum'at Berkah oleh Kapolres Solok,  memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya kegiatan rutin Jum'at berkah yang dilakukan.(*)

Lima Puluh Kota,netralpost-- Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2024 yang merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan secara _hybrid_ dan diikuti lebih kurang 250 peserta.

Prioritas Rencana Pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2024 kembali diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah. Prioritas daerah selanjutnya adalah mewujudkan 

visi, misi dan agenda prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2024, Kamis (09/03/2023) di Aula Kantor Bupati, Sarilamak. 

Bertemakan Peningkatan sumber daya manusia yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, Musrenbang turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Beni Sakti, Sekretaris Daerah Widya Putra, Anggota DPRD, Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Pati Adek Nurhadi, Wakil Kepala PN Payakumbuh Adiswarna Chainur Putra, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Para Asisten, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, unsur Forkopimda Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh dan diikuti oleh kurang lebih 250 orang peserta baik secara offline maupun online yang terdiri dari perwakilan Bapeda Kota/Kabupaten yang berbatasan, unsur dari stakeholder, Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota serta delegasi dari masing-masing nagari dan kecamatan. 

Dalam sambutannya, Bupati Safaruddin menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPDtahun 2024 merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD tahun 2024. Sebelumnya telah dilalui pelaksanaan Musrenbang nagari, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah. “Perencanaan pembangunan di tahun 2024 ini merupakan rancangan pembangunan tahun ketiga yang disusun dalam RPJMD tahun 2021-2026 dalam rangka menyukseskan visi dan misi daerah yaitu Mewujudkan Limapuluh Kota yang Madani Beradat Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” ujarnya. Selanjutnya Ia mengatakan, peningkatan prestasi telah ditunjukkan jajaran Pemkab Limapuluh Kota, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04% termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia menyentuh angka 70,28 atau dengan kategori tinggi, untuk angka masyarakat miskin ada di 6,59 % serta sejumlah prestasi lainnya. Namun, Bupati Safaruddin meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan prestasi dalam mendukung terwujudnya visi daerah. Bupati Safaruddin mengungkapkan, untuk menyukseskan pembangunan daerah tahun 2024 diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu disisi pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah, sehingga akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah untuk jangka panjang. 

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyampaian program prioritas pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2024 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama. Kemudian Ia menjelaskan, Musrenbang menjadi salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD, yang telah dilakukan melalui sejumlah tahapan, dimulai dari Musrenbang nagari, forum konsultasi publik, Musrenbang kecamatan, dan forum OPD. (Yon)

Arosuka, netralpost --- Kami Akhir-akhir ini semakin maraknya modus penipuan yang  mengatasnamakan orang lain, menuntut setiap orang mesti berhati-hati, seperti halnya baru-baru ini dialami oleh Kepala Ombusdman RI  Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani yang dihubungi Orang Tak Dikenal(OTK) dengan mengatasnamakan Kepala Daerah.

Sedikit berbeda dari kebanyakan kasus penipuan, kejadian yang menimpa Yefri Heriani terkesan lebih kearah politis untuk menjebaknya, serta diduga dengan sengaja untuk melemahkan kepemimpinan Bupati Solok, H. Epyardi Asda. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Yefri Heriani bahwa Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang mengaku sebagai ajudan Bupati Solok, bersama satu teman lainnya yang malah dengan berani juga mengaku dan berkomunikasi lewat telepon seluler sebagai Bupati Solok.

“Kami Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang menyatakan bahwa dirinya adalah ajudan Bupati Solok, Kemudian orang ini selanjutnya meminta nomor kepala perwakilan karena bupati akan bicara terkait kegiatan Kemaren di Kab. Solok,” tutur Yefri.

Singkat cerita nomor diberikan dan orang yang mengaku ajudan itu selanjutnya menghubungi dan menyerahkan komunikasi kepada orang yang juga mengaku-ngaku Bupati Solok itu.

“Bupati ala-ala tersebut mengatakan, Ombudsman mau dibantu apa?. Dan  Saya balik tanya, apa maksud mau dibantu apa?, Kemudian sambungan telepon langsung diputus. Ini nomor yang menghubungi saya,  081329543972, dimana mengaku bernama Yudi,” Imbuh Yefri.

Terkait kejadian yang menimpanya itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menganggap orang yang mengaku Ajudan dan temannya itu belum cakap berperan sebagai Bupati. “ Orang yang mengaku-ngaku ini, menurut saya belum cakap berperan sebagai Bupati. Jaman sekarang bupati tidak menggunakan cara komunikasi seperti itu lagi,” ujarnya.

Sementara Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M.Mar mananggapi kejadian yang menimpa Kepala  Ombusdman Sumbar itu, merasa sangat miris dan meminta setiap orang agar berhati-hati dengan orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan dirinya.

“Menurut pandangan saya, kejadian itu sedikit berbeda dengan modus penipuan yang sering terjadi karena ini lebih ke arah politis, mereka ingin menjebak Ombudsman Sumbar dan coba-coba ingin melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan yang sekarang lagi saya jalankan,  Namun saya sudah tahu siapa yang melakukannya. Paling itu ke itu saja,” sebut Epyardi Asda.

Bupati Solok lebih lanjut mengatakan bahwa, hal ini menurutnya masih dilakukan oleh orang-orang yang dengan setia masih merawat hal yang kurang baik dalam hatinya, mereka yang tidak ingin Kab. Solok ini maju, mereka yang belum ingin menerima kenyataan bahwa Kab. Solok saat ini mulai bangkit, dimana kenyataan bahwa Kabupaten Solok jauh semakin membaik dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Bupati Solok bersama Solok Super Tim (SST).

“Tapi apapun itu, sesuai dengan niat awal saya menjadi bupati, ‘Maju untuk Pengabdian’ saya akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat Kab. Solok dan mereka yang masih merawat rasa  ketidaksukaan semoga diberi hidayah dan dibukakan pintu hatinya kejalan yang benar. Kemudian bagi setiap orang, saya ingatkan agar selalu berhati-hati dengan segala komunikasi yang mengatasnamakan saya sebagai Bupati,” terangnya.

Terakhir, Bupati Solok H. Epyardi Asda berpesan  serta berharap kepada seluruh masyarakat Kab. Solok, kepada seluruh Instansi terkait baik  Instansi Pemerintahan, pihak swasta dan siapapun agar berhati-hati dengan seluruh informasi yang di dapat, jangan diterima begitu saja karena mendekati tahun politik 2024, akan semakin banyak orang-orang yang akan terus menyebarkan informasi yang tidak baik, bahkan tidak akan segan-segan menjatuhkankan orang dengan memakai namanya.

“Sebelum kejadian Ombusman Sumbar ini, saya juga pernah dihubungi oleh satu orang calon investor bernama Mr. Lim, dimana selang satu hari dia menemui saya ketika sudah sampai di hotel dia mengaku juga dihubungi orang yang mengaku orang dekat Bupati Solok dan coba meminta sesuatu dengan mengatasnamakan saya. Untung saja investor ini tidak termakan umpan dan segera menghubungi saya. Sehingga tidak sempat terjadi apapun,” Pungkas Epyardi Asda (Admin)

Sumbar, netralpost --- Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH kembali melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa Polres di jajarannya sejak Rabu tanggal 8 hingga Jumat tanggal 10 Maret 2023.

Kunjungan pertama adalah ke Polres Pasaman. Disana, Kapolda bersama rombongan yang terdiri dari beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny Iis Suharyono beserta pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar disambut Kapolres Pasaman AKBP Yudho Huntoro, S.Ik. 

Selain Kapolres, Forkopimda Pasaman terlihat ikut menyambut kedatangan orang nomor satu di Polda Sumbar tersebut. 

Selanjutnya, Irjen Pol Suharyono memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Pasaman agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Selanjutnya, pada Kamis tanggal 9 Maret 2023, kunjungan kerja Irjen Pol Suharyono adalah ke Polres Pasaman Barat. 

Kedatangan Kapolda Sumbar itu disambut oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki, S.Ik, Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat dan PJU Polres Pasaman Barat. 

Kepada personel yang bertugas di Polres Pasaman Barat, Irjen Pol Suharyono berpesan dan mengingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. 

"Agar berhati-hati (media sosial), dapat pandai menempatkan diri dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa," sebut Kapolda Sumbar. 

Usai dari Pasaman Barat, Kapolda Sumbar beserta rombongan selanjutnya menuju Polres Agam untuk melaksanakan kunker. 

Dirinya disambut Kapolres Agam AKBP Ferry Ferdian, S.Ik bersama Forkopimda Agam dan pejabat utama Polres Agam.

Sama halnya dengan kunjungan ke Polres sebelumnya, Irjen Pol Suharyono memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Agam untuk solid dan menjaga netralitas dalam pemilu 2024.

Dalam kunker tersebut, Irjen Pol Suharyono didampingi Karo SDM Polda Sumbar, Karo Log Polda Sumbar, Dirintelkam Polda Sumbar, Dirreskrimum Polda Sumbar, Dirlantas Polda Sumbar, Kabid Propam dan Kabid TIK.(*)

 Payakumbuhnetralpost

Menjawab itu semua, bersama RRI Bukittinggi, Pj. Wali Kota Payakumbuh tampil dalam program BATIAH (BicarA Tentang Informasi dan Aspirasi payakumbuH). Yang disiarkan langsung dari Pasar Tradisional Ibuh, Rabu (08/03/2023).

Pada kegiatan tersebut, Pj. Wako Rida Ananda tidak sendirian, beliau juga didampingi Kadis Koperasi Dan UKM M. Faizal, Kadis Ketahanan Pangan Edvidel Arda, Kadis Kominfo Junaidi dan Sekretaris Dinas Pertanian Ipendi Muis.

Selain itu, juga dihadirkan para pedagang yang menjual kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah dan pedagang.

Pj. Wako Rida Ananda mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, bersama stakeholder terkait telah melakukan langkah-langkah strategis. Sehingga jelang Ramadhan 1444 H, untuk ketersedian pasokan pangan di Payakumbuh cukup tersedia.

"Kita telah melakukan berbagai upaya agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat bisa tercukupi," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Rida menyebut, dengan keterbatasan lahan pertanian yang hanya 7 peresen di Payakumbuh, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan lahan pertanian yang ada dan meningkatkan hasil prosuksi pangan.

"Dari produksi lahan pertanian yang hanya sedikit itu, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan optimal. Sehingga ketersiaan pangan di pasaran itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita disini," ucapnya.

Lebih lanjut diterangkan Rida, saat ini masyarakat telah melakukan penanaman apakah itu padi, cabe, bawang dan lain sebagainya. Diperkirakan akan panen jelang lebaran nanti.

"Dengan langkah ini, kita harapkan stok akan tetap tersedia dan harga kebutuhan tetap stabil di pasaran," ucapnya.

Pj. Wako berpesan kepada masyarakat, "Mari kita hilangkan stok boros pangan, maksudnya membeli melebihi kebutuhan harian kita. Sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Jangan sampai apa yang kita masak itu terbuang dan menjadi sampah," ucapnya.

Untuk memantau perkembangan harga pangan setiap harinya, Kadis Kominfo Junaidi mengatakan, masyarakat bisa mendownload aplikasi Mykopay di google playstore.

"Kami membangun sebuah Informasi yang bernama Mykopay. Semua informasi terkait Kota Payakumbuh ada disana. Masyarakat bisa memantau disana. Dan ini update setiap hari," ulasnya.

Dikesempatan itu, salah seorang pedagang Pasar Ibuh, Meri mengatakan jelang ramadhan ini daya beli masyarakat di Pasar Ibuh Payakumbuh tergolong normal. Belum ada lonjakan yang berarti.

"Daya beli masyarakat masih stabil, cuma untuk kebutuhan harian. Dan harga masih tergolong stabillah, walau ada kenaikan sedikit beberapa hari terakhir. Tapi ini masih tergolong normal," ucapnya.

Melalui saluran telpon, seorang masyarakat bernama Fira menayakan tentang kenaikan harga kebutuhan pokok jelang ramadhan, apa yang harus diantisipasi agar tetap normal.

Pj. Wako Rida langsung menanggapi, "Intinya jangan berlebihan, beli secukupnya, sesuai kebutuhan keluarga," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Upaya penanganan stunting dan ekonomi ekstrem yang digalakkan Penjabat Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali warga Payakumbuh dari Etnis Tionghoa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Bersatu Teguh (HBT).

Ada bantuan sosial yang disalurkan kepada 2 keluarga kurang mampu yang anaknya mengalami stunting dari Kelurahan Payobasuang dan Padang Tangah Payobadar, di Kantor Camat Payakumbuh Timur, Rabu (8/3).

Pada akhir tahun lalu, HBT juga telah menyalurkan bantuan untuk warga kurang mampu di kelurahan tempat organisasi HBT berpusat, yakni di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Penyerahan bantuan kali ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh AH Agustion, Camat Payakumbuh Timur Hepi, lurah setempat, Ketua HBT Thomas dan pengurus.

Penjabat Wali Kota Rida Ananda mengatakan penanganan stunting akibat gizi buruk dan ekonomi ekstrem membutuhkan langkah strategis dan komprehensif, mengingat permasalahan ini sudah menjadi isu nasional. Rida mendapatkan tugas khusus dari Presiden RI bagaimana masalah ini bisa dientaskan secepatnya.

Menurut Rida, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dan membuat kepala daerah harus bersinergi dengan organisasi masyarakat, badan usaha, pengusaha, dan lainnya untuk dapat mencarikan solusi guna membantu masyarakat yang stunting dan ekonomi esktrem.

"Kami sampaikan apresiasi kepada HBT atas dukungannya, semoga dibalas oleh Tuhan YME. Kami berharap sinergi ini terus dapat terjalin antara pemerintah dengan organisasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua HBT Thomas menyebut sebagai salah satu fungsi organisasi, pihaknya selalu melaksanakan kegiatan sosial. 

"Gayuang basambuik, kami HBT siap mendukung program pengentasan stunting dan ekonomi ekstrem yang disampaikan Wali Kota Rida Ananda," ujarnya.

Camat Payakumbuh Timur Hepi menerangkan keluarga penerima bantuan ini merupakan warga Kecamatan Payakumbuh Timur yang saat ini berada di bawah pengawasan 2 (dua) Puskemas, yaitu Air Tabit dan Tiakar.

"Sebelumnya telah diberikan bantuan kepada 2 anak stunting ini, dan ini merupakan bantuan yang kedua Bapak Pj. Wako bersama HBT," pungkasnya. (Yon)

Lima Puluh Kota,netralpost -- Program bantuan "ATENSI" yang diberikan merupakan salah satu wujud kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 

Guna meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat cluster kelompok rentan, lansia, disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang kesulitan, hambatan atau gangguan melaksanakan fungsi sosial, Balai Abiseka Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Sosial menyerahkan 101 paket bantuan dan dukungan Asisten Rehabilitasi Sosial (Atensi) pada Rabu, (08/03/2023). Diselenggarakan di rumah dinas Bupati Limapuluh Kota, sejumlah 101 paket yang tediri dari sembako, nutrisi lansia, alat usaha, kasur, dan sejumlah item lainnya diserahkan langsung oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dan didampingi Kepala Balai Abiseka yang diwakili Kepala Tata Usaha Muhammad Tohir, Plt Kepala Dinas Sosial Afri Efendi, Kepala Dinas Kominfo Desri, Ketua LKKS Limapuluh Kota Nevi Safaruddin dan sejumlah Pejabat Administrator dan segenap staf Dinas Sosial Limapuluh Kota. 

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kementerian Sosial melalui Balai Abiseka Pekanbaru atas atensi yang kesekian kalinya yang diberikan kepada Kabupaten Limapuluh Kota. "Bantuan yang diberikan ini akan berperan besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Luak Limo Puluah. Harapan kami selaku Bupati Limapuluh Kota kedepan melalui bantuan yang diberikan Balai Abiseka akan menjadi stimulan bagi masyarakat dan pemerintah agar lebih giat berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Limapuluh Kota," ucap Bupati Safaruddin. 

Kemudian dikatakannya, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah ini patut dipertahankan, terutama dalam hal memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Ia berharap seluruh stakeholder termasuk unsur nagari agar terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memberantas kemiskinan. “Kami berharap bantuan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, bagaimanapun pemerintah berkeinginan membantu masyarakat yang terbentur masalah sosial,” ucap Bupati Safaruddin. 

Sementara itu, Kepala Balai Abiseka yang diwakili Kepala TU, Muhammad Tohir mengatakan, bantuan yang diserahkan senilai Rp 194.426.000 dengan bantuan berupa bahan pangan dan bantuan alat usaha. Selanjutnya, ia menjelaskan, program bantuan yang diberikan merupakan salah satu wujud kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. “Bentuk bantuan diberikan beragam, untuk lansia berupa nutrisi, sembako, alat kebersihan diri dan alat kelengkapan ibadah, sementara untuk korban penyalahgunaan Napza diberikan bantuan berupa sembako, nutrisi Napza dan paket usaha kelontong,” ujar Muhammad Tohir. 

Kemudian dijelaskannya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Limapuluh Kota telah melalui verifikasi yang dilaksanakan sejumlah tim dari Balai Abiseka dan Dinas Sosial. “Semoga sinergitas ini dapat bermanfaat bagi para penerima di seluruh Kabupaten Limapuluh Kota, dan kerja sama yang terjalin dapat ditingkatkan di masa depan,” harap Tohir. (Yon)