NetralPost.net

 Pada pertemuan tersebut Pemerintah Kota Solok akui adanya kelemahan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Solok terkait pemanfaatan sumber mata air bersih (PDAM) Kota Solok yang sumbernya berasal dari Kabupaten Solok.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok, dalam hal ini disampaikan oleh Bupati Solok H. Epyardi Asda memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kota Solok untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dalam jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal 7 April 2023 lalu.

Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, akhirnya tepat dalam hitungan waktu 1 (satu) minggu. Pemkot Solok Akhirnya mendatangi Pemkab Solok yang dipimpin langsung oleh Sekda Pemko Solok, dimana kedua daerah tersebut melakukan pertemuan untuk penyelesaian polemik terkait kontribusi air bersih yang selama ini diduga dilalaikan oleh PDAM Kota Solok.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang sama-sama disepakati oleh kedua daerah yang dijadikan sebagai solusi dari seluruh permasalahan yang terjadi, diantaranya :

1. Terkait dengan temuan BPK-RI Tahun 2022, PDAM Kota Solok bersedia membayarkan kontribusi yang tertunda tahap pertama sebesar 50 persen pada tanggal 5 Mei 2023. Sisanya paling lambat 60 hari pasca pembayaran pertama.

2. Kedua belah pihak melalui bagian aset, bagian perekonomian dan PDAM akan melakukan pengecekan kondisi ril water meter ke lokasi sumber air. Pengecekan direncanakan berlangsung pada 15-16 April 2023.

3. Pemko Solok bersedia mengganti water meter yang rusak pada akhir Mei 2023. Selanjutnya, dilakukan pemasangan di titik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemkab berkewajiban menjaga aset kota yang ada di Kabupaten Solok.

4. Kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk BPK/BPKP untuk mengkaji tarif dasar air sebagai rujukan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disepakati dilakukan pada minggu pertama Mei 2023.

5. Untuk penentuan tarif dasar untuk menghitung kontribusi mulai dari bulan Januari 2023 merujuk kepada tarif dasar yang direkomendasikan oleh BPK/BPKP.

6.Pemkab Solok berkewajiban menjaga keselamatan asset Pemko Solok yang berada di Kabupaten Solok.

7. Poin usulan kedua belah pihak terkait rencana addendum perjanjian kerjasama, antara lain :

Pemerintah Kabupaten Solok

a). Sesuai dengan pasal 11 perjanjian kerjasama dapat ditinjau ulang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Pemerintah Kabupaten Solok menawarkan revisi/addendum.

b). Memberlakukan tarif khusus bagi pelanggan Kabupaten Solok yang menjadi pelanggan PDAM Kota Solok.

c). Untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid, sekolah, dll untuk tidak dikenakan biaya (gratis).

d). Kenaikan kontribusi dari 15 % menjadi 20%.

e). Pemerintah Kabupaten Solok meminta untuk dilibatkan BPK/BPKP dalam merevisi perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Solok

a). Pemerintah Kota Solok sepakat untuk melakukan addendum/perubahan perjanjian kerjasama yang ditandatangani tahun 2019.

b). Untuk angka kebocoran mengacu kepada hasil audit BPKP.

c). Yang berkaitan dengan pengrusakan yang disengaja oleh pihak-pihak dan sabotase akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok untuk menyelesaikannya.

d). Apabila Pemerintah Kabupaten Solok mengabaikan terhadap poin c , untuk pembayaran kontribusi akan diperhitungkan sebagai kerugian oleh PDAM Kota Solok.

e). Kerusakan akibat bencana alam ditanggulangi secara bersama oleh para pihak.

f). PDAM Kota Solok tetap mengacukan diangka 15% untuk pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

g). Untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid dan Mushalla diberlakukan tarif sosial khusus.

8. Terkait dengan usulan addendum /perubahan perjanjian kerjasama akan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah masing-masing. Setelah itu akan dilanjutkan melalui pembahasan secara bersama.

9. Poin-poin yang akan dibahas dalam addendum perjanjian kerjasama akan disesuaikan dengan hasil pembahasan dan rujukan dari BPK/BPKP atau peraturan yang berlaku.

10. Addendum terhadap perjanjian kerjasama disepakati paling lambat pada Bulan Juni 2023.

Kemudian kedua daerah menandatangani seluruh kesepakatan yang telah ditetapkan dalam berita acara rapat kesepakatan tentang pemanfaatan sumber mata air, dalam hal ini dari Pemko Solok ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Solok Drs. Syaiful Rustam, M.Si dan dari Pemkab Solok ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M.Si.(*)

Penulis : Sandi Bintang Pratama

Ada satu yang saya pahami dan saya yakini sampai saat ini,bahwasanya bung hatta adalah salah satu tokoh yang saya percayai paling demokratis menurut perspektif saya secara Fundamental.

yang dimana Bung Hatta lebih memilih membentuk suatu organisasi yang bersifat demi keuntungan bersama dan seluruh pengurus memiliki hak yang sama serta mengutamakan sistem kolektif kolegeal yang sekarang bisa kita sebut Koperasi,beliau lebih memilih membentuk Koperasi di bandingkan membentuk suatu organisasi yang mungkin bisa memberikan keuntungan lebih kepada beliau dari segi financial.

Hal tersebut merupakan karakter langka dari para Pemimpin Negara yang saya ketahui yang dimana para kelompok Oligarki yang berada pada lingkaran kekuasaan sangat Kontradiktif dengan pemikiran Bung Hatta tersebut hingga sampai saat ini “Jika Bisa Di Monopoli Kenapa Tidak Di Monopoli” mungkin hal Tersebut Yang Berada di dalam Fikiran Para kelompok Pejabat negara yang menjelam menjadi Pejahat Negara,,dan sampai saat ini cuma Bung Hatta lah  tokoh yang saya teladani dan percayai Tidak memiliki Fikiran Liar Tersebut.

Hal-Hal Tersebutlah yang menurut perspektif saya Perlu Di Pedomani oleh Bapak Koperasi Tersebut.

Payakumbuh,netralpost--- Luar Biasa, Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menerima WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2022 yang dilakukan oleh (badan Pemeriksa keuangan) BPK, ini merupakan WTP ke 9 kali berturut-turut.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda bersama beberapa Kepala Daerah di Sumatera Barat didampingi instansi terkait menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2022 di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Padang (14/4). 

"Alhamdulillah predikat WTP yang ke 9 berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh fokus dan serius dalam bekerja untuk membangun Kota Payakumbuh untuk menjadi lebih baik," kata Rida yang tampak bersama Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura.

Pj. Wako Rida Ananda turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim auditor BPK yang telah membantu dalam menyusun LKPD ini melalui audit interim saat dulu Pemko akan menyerahkan LKPD 2022 pada Februari lalu kepada BPK.

"Saya juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran SKPD yang telah menghasilkan LKPD yang berkualitas dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku," ujarnya.

Dengan menerima WTP atas LKPD Tahun 2022 ini, Rida berharap dapat memperkuat sinergitas dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di Kota Payakumbuh.

"Saya ingin mengajak seluruh jajaran OPD, masyarakat Kota Payakumbuh untuk terus bekerja keras dan memperbaiki kinerja kita dalam pengelolaan keuangan daerah. Segala rekomendasi dan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di Kota Payakumbuh di masa yang akan datang sangat kami apresiasi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Arif Agus, menyampaikan LKPD merupakan realisasi amanat Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003.

"Payakumbuh termasuk yang cepat menyerahkan LKPD setiap tahunnya, dengan sudah sembilan kali WTP, ini adalah prestasi yang cukup bagus diraih oleh Kota Payakumbuh," sebutnya. (Yon)

P

Berdasarkan hasill evaluasi dari pelaksanaan tugas di tahun sebelumnya, apa saja kegiatan yang menjadi gawenya Dishub pada momen mudik ini, Pemko bersama pihak terkait telah membentuk tim koordinasi pengendalian dan pengawasan angkutan umum, tim koordinasi penyelenggaraan pengawasan parkir, dan tim koordinasi pelaksanaan penertiban pengendalian operasional lalu lintas dan terminal.

"Kita berharap pada H-7 sampai H+7 tidak ada kemacetan yang berarti, kami dari Dishub pun tidak mengenal kata libur bersama Polisi Lalu Lintas polres Payakumbuh, ini demi kenyamanan pemudik dan masyarakat," kata Kepala Dishub Kota Payakumbuh Devitra didampingi Sekretaris Hadiatul Rahmat kepada media, beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Devitra menambahkan, pihaknya memberlakukan buka tutup jalan di beberapa titik, dan petugas Dishub disiagakan di sekitar kawasan pasar, karena ramainya lalu lintas dan aktivitas khalayak untuk berbelanja kebutuhan lebaran

"Alhamdulillah, kita didukung juga oleh Polres dan Trantib Pasar, parkirpun kita atur sedemikian rupa," ungkapnya.

Di sisi lain, Ryan, salahsatu warga mengapresiasi upaya Dishub dalam melayani masyarakat, khususnya untuk kelancaran lalu lintas seminggu jelang dan setelah lebaran. Menurutnya kalau pengaturan arus ini tidak dilakukan, akan semerawut, bahkan tak jarang akan memicu perkelahian antar pengendara kendaraan di jalan.

"Kok ndak dibantu urang acok bacokak deknyo, alhamdulillah petugas lai acok nampak turun lapangan, kami sampaikan terima kasih," kata Ryan.

Sementara itu, Iqbal, warga lainnya menyampaikan kawasan pusat Kota Payakumbuh sudah saatnya memiliki area khusus parkir yang luas, seperti gedung parkir yang representatif, sehingga tidak ada lagi parkir yang makan badan jalan.

"Kami berharap Pemko Payakumbuh bisa merealisasikan ini, supaya orang lebih nyaman ke Payakumbuh, baik buat berbelanja, maupun berwisata," pungkasnya. (Yon)

Lima Puluh Kota,netralpost -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengajak masyarakat Nagari Simalanggang dan Kabupaten Limapuluh Kota umumnya untuk bersatu dan bersungguh-sungguh mempersiapkan generasi muda. "Generasi muda adalah pemimpin di masa depan, masa depan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama. Mari tingkatkan persatuan dalam membina generasi muda agar dapat mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu 4 negara besar di dunia sesuai arahan Presiden Joko Widodo," kata Gubernur Mahyeldi saat memberikan sambutan dalam rangkaian Safari Ramadhan Gubernur ke Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya di Masjid Baiturrahman, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Jum'at (07/4/2023) malam.

Menurut gubernur, keberhasilan pembangunan generasi muda tak terlepas dari kehadiran masjid di masing-masing Nagari. "Pengembangan masjid harus sejalan dengan pengembangan generasi muda. Hadirkan mereka, buat program pemuda di mesjid, adakan kegiatan menarik di masjid, sehingga dapat melahirkan para pemuda yang agamis," ujar Gubernur Mahyeldi. Kemudian dikatakannya, 2,6 Triliun dari total 6,7 Triliun anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 telah dialokasikan untuk pendidikan. Hal itu tentu menegaskan keseriusan Pemprov dalam pembangunan pemuda di Sumatera Barat.

Gubernur Mahyeldi juga merespon sambutan dari Bupati Safaruddin dengan memaparkan anggaran provinsi yang dialokasikan dalam pembangunan-pembangunan di Limapuluh Kota. "Total 146 Milyar, anggaran Pemprov Sumbar dialokasikan untuk pembangunan di Limapuluh Kota yang terdiri dari pembangunan pendidikan, infrastruktur, Lingkungan hidup, dan tentunya pembangunan ruas jalan Pangkalan-Gelugur yang jadi salah satu perhatian khusus," terangnya. Gubernur Mahyeldi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Nagari Simalanggang atas dukungan penuhnya terhadap pembangunan tol Padang - Pekanbaru yang direncanakan salah satu ruasnya akan melewati daerah tersebut.

Sebelumnya, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada Gubernur beserta rombongan atas kunjungan Safari Ramadhan khusus ke Nagari Simalanggang. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas alokasi kunjungan safari Ramadan di 4 lokasi berbeda di Kabupaten Limapuluh Kota di bulan Ramadhan tahun ini," ungkap Bupati Safaruddin.

Kemudian Bupati menjelaskan, sinergi antara pemkab dan pemprov sangat kita harapkan. Harmonisasi hubungan pemkab dengan pemprov sudah dijalin sejak kami dilantik. Keterbatasan anggaran dari APBD Limapuluh Kota, kita sinergikan dengan pemprov diantaranya pengembangan SDM dan pendidikan, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, mengembangkan potensi nagari serta pembangunan infrastruktur terpadu dengan program provinsi,” ujar bupati Safaruddin. Selanjutnya Bupati berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Limapuluh Kota dan pembangunan infrastruktur di Monumen Nasional Bela Negara serta kelanjutan pembangunan jalan ruas Pangkalan hingga Gelugur.

Pada penghujung Safari, Gubernur Mahyeldi turut menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid Baiturrahman nagari Simalanggang senilai Rp.50 Juta. Kegiatan safari Ramadhan dihadiri Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumbar Andri Yulika, Anggota DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas, Kepala Kantor Kemenag Limapuluh Kota Irwan, Kepala BAZNAS Limapuluh Kota Yulius, dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumbar maupun Limapuluh Kota beserta rombongan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net--- Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura menyampaikan apresiasi atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kali oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

"Opini WTP yang kembali diraih adalah penghargaan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2022 yang dilakukan oleh (badan Pemeriksa keuangan) BPK, selamat atas prestasi ini," kata Wulan kepada media, Sabtu (15/4).

Wulan ikut bersama Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2022 di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Padang (14/4). 

"Dengan 9 kali meraih WTP, ini menjadi bukti kalau Pemerintah Kota Payakumbuh fokus dan serius dalam pengelolaan keuangan dan bekerja untuk membangun Kota Payakumbuh untuk menjadi lebih baik," kata Wulan Denura.

Politikus Gerindra itu berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan Kota Payakumbuh bisa meraih WTP yang ke 10. Dan tentunya akan membuat Kota Payakumbuh menjadi rujukan daerah lain dalam mengelola keuangan daerah.

"Kami juga apresiasi OPD sebagai juru kunci pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik," pungkasnya. (Yon)

Pendaftaran penerimaan Polri secara terpadu tersebut telah dimulai sejak tanggal 4 hingga 14 April 2023. Namun, karena banyaknya animo peserta yang mendaftar, Polri kembali memperpanjang pendaftarannya yaitu hingga tanggal 17 April 2023.

Kepala Biro SDM Polda Sumbar Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik mengatakan, secara terpusat penerimaan anggota Polri secara terpadu yaitu untuk calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri. 

"Saat ini animo (peserta) yang daftar cukup banyak. Polda Sumatera Barat membentuk satu panitia daerah yang kita juga dibantu masing-masing Polres ada panitia pembantu penerimaan khususnya untuk menerima administrasi," katanya, Jumat (14/4).

Pada seleksi ini sebut Kombes Pol Sonny, berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan prinsip BETAH,  yakni Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

"Bersih artinya seluruh proses seleksi dari mulai pendaftaran sampai pengumuman terakhir itu dilaksanakan tidak ada penyimpangan semua dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan dilakukan dengan transparan," ujarnya.

Lanjut Karo SDM, transparan artinya semua proses bisa diawasi dan dilihat oleh peserta dan pengawas internal dan eksternal, serta peserta juga bisa melihat hasil dari seleksi yang dilakukan.

"Artinya ketika peserta mengikuti seleksi tes psikologi misalnya, saat itu juga dia akan mengetahui nilai hasil tesnya. Sehingga peserta bisa melihat kira-kira kemampuannya sampai sejauh mana," terangnya. 

Kemudian, untuk akuntabel pihaknya berusaha untuk semua proses akan dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara mekanisme. "Semua yang kita lakukan sudah diatur oleh Mabes dan itu akan kita pedomani," tuturnya. 

Sedang untuk Humanis, pihaknya berusaha melakukan seleksi ini dengan cara-cara yang memberikan kenyamanan pada peserta, dan seluruh yang terlibat supaya bisa melaksanakan seleksi dengan baik. 

"Harapannya nanti peserta bisa menampilkan potensi dirinya terbaik, sehingga bisa bersaing dengan baik. Saat ini dan beberapa tahun yang lalu proses bersih ini sudah berjalan dengan baik, kita juga bisa mendapatkan calon-calon (anggota Polri) yang baik," ujar Kombes Pol Sonny.

Sementara, yang jadi masalah utama katanya adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak percaya diri, calon peserta maupun orang tua yang tidak percaya dengan kemampuan masing-masing, serta masih tergiur dengan iming-iming.

"Masih percaya dengan anggapan bahwa masuk Polisi itu bayar, kalau enggak bayar tidak akan lulus. Padahal kita tahu bahwa dengan prinsip BETAH tersebut tidak mungkin panitia akan meluluskan calon yang nilainya rendah, atau tidak mungkin juga panitia akan menggagalkan calon yang memang dia memenuhi syarat karena semua sudah terbuka, semua bisa melihat apa yang panitia lakukan," terangnya.

Oleh sebab itu, ia berharap selaku Ketua Pelaksana pada seluruh adik-adik peserta seleksi peserta tes supaya bisa lulus, maka persiapkan diri dengan baik, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri seleksi ini, baik fisik dan mental. 

"Kuatkan percaya diri bahwa adik-adik mampu untuk mengikuti seleksi dengan baik, dan jangan lupa karena semua usaha itu pasti akan bergantung pada kekuasaan Tuhan. Berdoalah semaksimal mungkin, Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita," bebernya.

"Yang terpenting yang seperti tadi saya sampaikan di depan, jangan tergiur atau jangan percaya dengan iming-iming, baik yang mengaku panitia atau mengaku kenal dengan panitia, atau mungkin di luar panitia yang kebetulan anggota Polri atau mengaku kenal dengan anggota Polri," imbuhnya menambahkan.

Sementara, Kasubbagselek Bagdalpers Rosdm Kompol Muhardi, S.Ik menuturkan, data hingga tanggal 14 April 2023 jumlah peserta yang telah mendaftar telah mencapai 5 ribu orang peserta. 

"Sudah 5.670 yang mendaftar untuk menjadi anggota Polri di Polda Sumbar, terdiri dari 4.693 pendaftar pria dan 977 pendaftar wanita," sebutnya.

Dirinya merincikan, untuk pendaftar Akpol 344 Pria dan 97 wanita. Kemudian untuk pendaftar Bintara sebanyak 3.965 pria dan 880 wanita. Untuk Tamtama yang telah mendaftar 384 pria.

"Peserta yang telah terverifikasi adalah 2.911, yang terdiri dari 2465 pria dan 446 wanita," pungkasnya.(*)

 Payakumbuhnetralpost.net

Seperti halnya yang dilakukan Pj. Wali Kota Payakumbuh bersama Polres Payakumbuh dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Payakumbuh, berbagi takjil kepada masyarakat yang tengah melintas di Jl. Sudirman depan SMP Negeri 1 Payakumbuh, Jumat (14/04/2023) sore.

Aksi yang dilancarkan tersebut menuai pujian dari masyarakat, dari semula 5.000 takjil yang akan diberikan, berkat kolaborasi dengan organisasi kepemudaan KNPI dan Karang Taruna akhirnya terkumpul 6.000 takjil untuk diberikan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, kami senang Pak Wali bersama Buk Kapolres berbagi takjil. Mudah-mudahan ini berkah dan bisa jadi sajian untuk berbuka. Terimakasih Pak Wali," kata Cici, pengendara motor yang melintas menuju Tanjung Pati.

Saat diwawancarai, Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan, aksi bagi-bagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian serta upaya berbagi kepada sesama di bulan Ramadan yang penuh berkah.

"Melalui kegiatan berbagi ini, kami mengapresiasi para generasi muda yang tergabung dalam HIPMI Payakumbuh, KNPI dan Karang Taruna atas perhatiannya kepada sesama untuk berbagi takjil. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah," tuturnya.

Terakhir, Pj. Rida dan Kapolres Payakumbuh Wahyuni Sri Lestari berharap, dengan adanya kegiatan bagi-bagi takjil, bisa berbagi kebahagiaan dan kegembiraan di bulan Ramadan yang suci ini.

"Ini merupakan bentuk cinta kami kepada masyarakat, berbagai kebahagian di bulan baik ini," ucap kapolres diaminkan Pj. Wako.

Sementra itu ketua HIPMI Payakumbuh Dika Sacen mengucapkan terimakasih atas dukungan penuh dari Pemko. Payakumbuh, Polres Payakumbuh dan organisasi kepemidaan KNPI dan Karang Taruna Payakumbuh.

"Terimakasih atas suport semua pihak, mudah-mudahan ini menjadi kegiatan rutin kita bersama organisasi lainnya yang ada di Payakumbuh. Saling berbagi bersama masyarakat," pungkasnya. (Yon)

Pernyataan itu diungkapkan Direktur PT. Global Inspeksi Sertifikasi (GIS) Vera Marini. SE, AK, SPd, S.T.P saat seminar interaktif dengan menggandeng DPD Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia (Pepeindo) Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (13/4/2023).

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)Nomor PM 25 Tahun 2022 Tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi. Seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perdagangan ekspor impor harus memiliki sertifikat VGM, dalam hal ini GIS sebagai Lembaga Independen dalam bidang Inspeksi memiliki kriteria terkait dengan pelaksanaan VGM ungkap Vera.

Dia mengatakan, untuk mendukung penerapan Permenhub 25 pihaknya menggandeng asosiasi yaitu Pepeindo dalam acara seminar interaktif untuk mendengar pendapat seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan regulasi ini agar penerapannya berjalan maksimal.  Diharapkan melalui penerapan dan pelaksanaan VGM maka keselamatan di laut akan semakin meningkat.

Padang menjadi kota pertama yang dipilih untuk mensosialisasikan kebijakan sertifikat VGM, hal itu tidak terlepas dengan adanya pelabuhan Teluk Bayur yang memiliki aktivitas perdagangan ekspor  yang sangat sibuk.

"Dari seminar itu dapat ditarik kesimpulan pelaku perdagangan ekspor impor menyambut baik akan hal ini, selain terkait keamanan juga amanat peraturan pemerintah," katanya.

Sementara itu Ketua DPD Pepeindo  Sumbar Yohanes Wempi mengatakan, perusahaan ekspor impor di Sumbar yang tercatat dalam data asosiasi ada 90, namun yang aktif hingga sekarang hanya 84, terkait itu pihaknya mendorong Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk membentuk Badan Promosi Ekspor (BPE) untuk memberikan akses pelatihan hingga promosi komoditi ekspor daerah ke luar negeri.

"Nantinya BPE akan memiliki pusat penjualan di luar negeri, seperti di negara-negara potensial seperti China hingga Amerika Serikat,"katanya.

Pembentukan BPE Sumbar nantinya akan didahului dengan pengkajian yang melibatkan Pepeindo, Akademisi dan ahli perdagangan internasional, sehingga apa yang ingin dicapai bisa diterapkan dengan optimal, nantinya BPE akan menjadi wadah perdagangan ekspor Sumbar dalam pasar internasional.

Sementara itu Ketua Umum DPP Pepeindo Amri mendorong adanya kesetaraan tarif VGM untuk pelaku usaha di Pelabuhan Tuluk Bayar, dorongan itu untuk menggairahkan lagi iklim perdagangan internasional di pelabuhan kebanggaan masyarakat Kota Padang tersebut. 

"Kita mendorong perusahaan ekspor impor yang ada di Sumbar untuk melihat kembali kelayakan VGM yang dimiliki, penting untuk melakukan sertifikasi kembali agar bisa meminimalisir hal yang lebih buruk," tutupnya. (Rilis/Alle Koto)

Sumbar, netralpost --- Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH tadi sore melaksanakan pengecekan jalur One Way Sicincin - Bukittinggi, Kamis (13/4) tepatnya di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Tanah Datar. 

Pengecekan tersebut untuk memastikan kelancaran kepada para pemudik lebaran Idul Fitri tahun ini, yang melintasi jalan Padang menuju Bukittinggi yang melewati Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. 

"Saya selaku Kapolda Sumatera Barat menyampaikan bahwa pada hari H-3 sampai H+3 kita akan menetapkan one way system jalur lalu lintas mulai dari Padang menuju ke Bukittinggi dan juga demikian nanti disaat kembali dari Bukittinggi ke Padang melalui dua jalur yang berbeda," kata Irjen Pol Suharyono didampingi Dirlantas Kombes Pol Hilman Wijaya, S.Ik. 

Ia menerangkan, tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan yang biasa 92 km ditempuh perjalanan mulai dari Padang menuju ke Bukittinggi yang normalnya 2 sampai 3 jam itu kalau bukan Idul Fitri.

Namun kata Kapolda, saat Idul Fitri perjalanan Padang Bukittinggi bisa ditempuh kalau tidak ada One Way sistem bisa 7 sampai 10 jam.

"Nah inilah yang menjadikan inisiatif dari Polda Sumatera Barat cq Direktorat Lalu Lintas dari hasil analisa dan evaluasi menetapkan one way sistem," terangnya

Harapannya sebut jenderal bintang dua tersebut adalah, seluruh masyarakat akan menghormati hal ini, kita akan melaksanakannya bersama sama mematuhi ini.

"Tujuannya ya pasti positif, karena untuk mengurangi kemacetan pasti tempat tujuan dari titik start sampai finish dari masyarakat pengguna jalan bisa terlaksana dengan sebaik baiknya," ujarnya. 

"Semoga ide dan konsep dari kepolisian yang didukung oleh forkopimda bisa dihormati oleh masyarakat pengguna jalan," sambung Kapolda Sumbar.

Limapuluh Kota, netralpost.net-- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-182 yang jatuh pada tanggal 13 April 2023 digelar dengan pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, di Aula Kantor DPRD pada, Kamis, (13/4/2023). 

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Deni Asra didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Wendi Chandra dan Syamsul Mikar itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo-Rizky Kurniawan Nakasri. Turut hadir, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Devi Kurnia, Forkopimda, Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, para mantan ketua DPRD kabupaten Limapuluh Kota, Kepala Perangkat Daerah serta sejumlah tokoh masyarakat dan insan pers. 

Pada Rapat Paripurna ini Gubernur Sumatera Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan Devi Kurnia menyampaikan ucapan Selamat Hari Jadi yang ke-182 kepada Pemerintahan Daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. “Dengan semangat hari jadi Kabupaten Lima Puluh Kota ke- 182, semoga kita dapat menapaki masadepan dengan penuh keyakinan", ujarnya. 

Lebih lanjut Devi Kurnia menyampaikan sambutan Gubernur bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota dalam beberapa tahun terakhir sudah memperlihatkan keberhasilan pembangunan hal ini dibuktikan dengan dianugerahkannya berbagai penghargaan atas prestasi pemerintah daerah dan masyarakat. "Mari jadikan momentum hari jadi ini untuk mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah kita ambil sebagai pijakan untuk perumusan kebijakan di masa yang akan datang", ulasnya. 

Pada kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan juga menyampaikan beberapa capaian kinerja makro penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, diantaranya Pendapatan Per-Kapita. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS yang release pada awal tahun ini, diperoleh infomasi pendapatan Per-Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan PDRB atas harga berlaku tahun 2022 adalah sebesar Rp.46.091.440. Jumlah tersebut menggalami peningkatan sebesar Rp. 4.128.140 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.41.963.300. Angka tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Per-Kapita rata-rata Sumatera Barat sebesar Rp. 32.377.513,66. Nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan 

masyarakat secara agregat kabupaten dan pendapatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota jauh lebih tinggi dari pada Pendapatan Per-Kapita rata-rata Sumatera barat. "Tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa dan perlu terus ditingkatkan", tukasnya. 

Sementara itu Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dalam sambutannya mengatakan, pada usia ke-182 sudah banyak kemajuan yang di raih Kabupaten Limapuluh Kota. Namun tidak dipungkiri hingga kini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi, sosial dan pelayanan publik. "Melalui momentum hari jadi daerah ini, mari kita melakukan refleksi, muhasabah sudah sejauh mana kita berkarya dan memberikan kontribusi positif dalam membangun Limapuluh Kota", terangnya. 

Dilanjutkan Bupati Safaruddin, setiap tantangan musti harus dijawab dengan penyusunan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Harapan meraih masa depan yang lebih baik tentu saja membutuhkan semangat dan kerja keras dan saling bekerjasama. "Insya Allah dengan kebersamaan dan saling bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat maupun stakeholder kita wujudkan Limapuluh Kota yang madani", tukas Bupati 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Safaruddin juga mengatakan terus berbenah dalam menata pembangunan. Dalam setiap usaha dan ikhtiar juga ada beberapa prestasi yang telah berhasil ditorehkan antara lain Kampuang Sarugo yang terletak di Nagari Koto Tinggi meraih juara 2 di Anugerah Pesona Indonesia (API) sebagai Kampung Adat Terpopuler, kemudian Atraksi Bakajang dari Nagari Gunuang Malintang sebagai juara 1 Nasional Cultural Attraction API Award 2021, selanjutnya terbaik satu jumlah SR Terpasang Pamsimas Pemprov Sumbar tahun 2022, selain itu juga sebagai peringkat 2 dalam Penilaian Kinerja Stunting 2022 dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang telah berhasil dicapai oleh Kabupaten Limapuluh Kota. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kami mengucapkan terimaksih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengharumkan nama Kabupaten Limapuluh Kota baik ditingkat nasional maupun provinsi Sumatera Barat", ulas Bupati Safaruddin 

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Asra saat membuka sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tentang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota memaparkan bahwa pada tanggal 13 April yang diperingati setiap tahun merupakan amanah perda nomor 11 tahun 2008 Tentang Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tertanggal 26 November 2008, yang diperingati pertama kali pada tanggal 13 April 2009 bersamaan dengan peresmian pemakaian gedung Kantor DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, yang mana sebelumnya Gedung DPRD Kabupaten Limapuluh Kota berada di Kota Payakumbuh. 

Dilanjutkan Deni Asra, meskipun pelaksanaan kegiatan memeriahkan HUT Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ini dan tahun sebelumnya sedikit berbeda, karena tidak dapat berlangsung secara meriah dengan menyelenggarakan pekan budaya karena masih dalam suasana Ramadhan 1444 H, namun Deni berharap kegiatan ini seharusnya bisa menjadi momentum menetapkan komitmen dalam berkarya memajukan daerah agar dapat bersanding dengan Kabupaten/ Kota lain. "Saya mengajak kepada semua pihak dengan semangat memperingati hari jadi kita tingkatkan sinergitas pembangunan untuk mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani", terang Deni. 

Deni Asra memandang pemerintahan yang kuat sangat dibutuhkan oleh Pemerintab Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mampu tumbuh dan berkembang dalam menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan akuntabel. "DPRD akan terus mendorong pemerintah dibawah komando Bupati untuk mampu melakukan reformasi birokrasi yang seutuhnya, dimana ASN dibawah komando Sekretaris Daerah harus keluar dari zona nyaman atau filosopi Asal bapak Senang menuju birokrasi berbasis kinerja yang sesungguhnya", kata Deni. (YON)

#limapuluhkotapariwara#