NetralPost.net

Padang, netralpost --- Dewan Perwakilan Wilayah Media Online (DPW MOI) Sumatera Barat Adakan Silahturahmi Dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar di Aula Lantai III Kejaksaan Tinggi Sumbar Rabu (7/6/23).

Dalam Pertemuan tersebut DPW MOI membahas terkait Restorative Justice (Mengembalikan Keadaan Semula Proses Pemberhentian Perkara) dan Pentingnya peran media online dalam mendukung setiap kegiatan Kajati Sumbar.

Dalam acara yang dihadiri puluhan awak media ini tersebutkan. Bahwa, sistem peradilan pidana, keadilan restoratif telah berkembang sebagai alternatif penyelesaian masalah yang menitikberatkan pada pentingnya solusi untuk memulihkan keadaan korban. Merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan keharmonisan ke masyarakat dengan tetap menuntut pertanggung jawaban si pelaku.

Limapuluh Kota,netralpost.net-- Dalam rangka optimalisasi pencapaian visi misi daerah

sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Wakil Bupati Limapuluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri memimpin rapat bersama seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Bupati, pada Rabu, (7/6/2023). 

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Widya Putra, Asisten Pemerintah dan Kesra Herman Azmar, Asisten Perekonomian Eki Hari Purnama, Asisten Administrasi Umum A. Perama Putra serta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja yang diundang sesuai jadwal masing masing. 

Adapun topik dari kegiatan rapat tersebut diantaranya terkait percepatan pembangunan, layanan kesehatan, kemudahan perizinan, Pendapatan Asli Daerah,  trantib dan perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, masalah pertanian, perencanaan dan keuangan, serta terkait dengan pendidikan dan komunikasi informatika. 

Membuka kegiatan tersebut, Wakil Bupati Limapuluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) menyampaikan bahwa pada minggu pertama pelaksanaan tugasnya sebagai Plh. Bupati Limapuluh Kota, dirinya akan fokus kepada konsolidasi serta memahami secara teknis segala persoalan yang menghambat optimalisasi visi misi serta pembagunan di Kabupaten Limapuluh Kota. "Kita akan dalami secara teknis apa saja yang akan kita maksimalkan dalam waktu dekat dan selanjutnya akan ada arahan. Untuk minggu ke 2, ke 3 dan ke 4 sampai tugas sebagai Plh. Bupati ini berakhir kita akan dorong semua pajabat Pemkab untuk memaksimalkan jaringan ke Kementerian. Mudah-mudahan ini dapat membantu percepatan pembangunan", ucapnya. 

Pada kesempatan tersebut, RKN juga mengajak kepada seluruh OPD untuk kooperatif serta bekerjasama dalam mensukseskan tugas serta amanah setelah dirinya ditunjuk sebagai Plh. Bupati lebih kurang 40 hari sampai selesainya Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menunaikan ibadah Haji ke tanah suci. "Dalam sebulan ini kita ingin maksimalkan hal-hal yang baik untuk Limapuluh Kota. Mudah-mudahan kita bisa saling bekerjasama dan saling mendukung untuk kepentingan masyarakat",tukas Wabup RKN. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh menyerahkan bantuan pemakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis di aula kantor bersama Padang Kaduduak, Rabu (7/6).

Dalam penyerahan bantuan berupa telur, susu, gula, sarden kaleng, kacang ijo untuk 90 KK itu, turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi yang didampingi Sekretaris B. Nasution dan Kabid PRJS Kurniawan Syah Putra.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam sambutannya menyebut tugas pemerintah adalah melayani masyarakat, termasuk yang kekurangan seperti disabel dan masyarakat yang tidak terurus atau terlantar.

"Kalau ada yang diterlantarkan, tolong laporkan kepada kami, nanti akan kami urus," kata Rida.

Rida berharap anggaran pemerintah bisa terus meningkat, dengan begitu besaran bantuan yang disalurkan pun bisa ditambah. Kendati begitu Rida berpesan agar bantuan yang ada saat ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Mari kita manfaatkan bantuan pemakanan ini sesuai peruntukannya, dan jangan dijual pula untuk hal lain, semoga menjadi berkah bagi kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi memaparkan bantuan pemakanan ini diberikan kepada unsur lansia terlantar sebanyak 29 orang, disabilitas 58 orang, anak terlantar 1 orang, dan pengemis/gelandangan 2 orang dengan nilai bantuan Rp. 250.000 per orang setiap bulan, jadi total bantuannya 1.500.000 per orang dalam 1 tahun.

"Tahap pertama disalurkan hari ini, dan ada 12 orang yang diantarkan bantuan ke rumahnya, karena sedang sakit dan tidak bisa datang ke kantor dinas. Kami menghimbau kepada masyarakat, kalau ada kendala atau yang butuh bantuan, tempat mengadunya adalah ke dinas sosial," kata Irwan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net --- Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disahkan oleh DPRD bersama Wali Kota Payakumbuh dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (5/6).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Hamdi Agus itu, Juru Bicara DPRD Ahmad Ridha menyampaikan Pembicaraan Tingkat I khususnya Rapat Kerja Pansus DPRD Kota  Payakumbuh dengan Tim Ranperda Kota Payakumbuh berjalan cukup lancar dengan suasana pembahasan yang didasari oleh rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang cukup tinggi.

"Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Pansus DPRD Kota Payakumbuh telah melakukan pembahasan terhadap 2 (Dua) Buah Ranperda tersebut dengan kegiatan berupa Rapat-rapat Kerja, Kunjungan Kerja dan Konsultasi demi kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini. Selama pembahasan 2 Buah Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Pansus DPRD Kota Payakumbuh telah dapat disepakati, untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan tersebut," ungkapnya.

Ahmad Ridha menambahkan, berdasarkan rapat fraksi dan telah disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2022, dalam proses pembahasan ranperda ini telah sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD Kota Payakumbuh, ranperda ini sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

"Ke 7fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan, dan Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional sepakat menyetujui 2 Buah Rancangan Peraturan Daerah  ini ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh," tandas Ahmad Ridha dari Partai NasDem itu.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada DPRD dengan telah disahkannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sangat vital bagi Kota Payakumbuh.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini, menurut Rida akan memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah tentang kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap pejabat dan instansi, adanya prosedur kerja yang praktis dan tidak berbelit-belit, kejelasan penganggaran pelaksanaan pembangunan, kejelasan pengelolaan infrastruktur, kejelasan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan kejelasan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kemudian, Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya Pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup, menjaga kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan warga Kota Payakumbuh.

"Air limbah domestik merupakan masalah yang perlu kita selesaikan dengan serius, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan kita semua Dalam era perkembangan kota yang semakin maju, keberlanjutan dan keselarasan dengan alam haruslah menjadi prioritas kita. Oleh karena itu, melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Payakumbuh bertekad untuk memberikan panduan dan pedoman yang jelas bagi pengelolaan air limbah domestik di Kota Payakumbuh," tegasnya.

Menurut Pj Walikota Rida Ananda, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan tersebut,  memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah tentang kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap pejabat dan instansi, adanya prosedur kerja yang praktis dan tidak berbelit-belit.

Kemudian, adanya kejelasan penganggaran pelaksanaan pembangunan, kejelasan pengelolaan infrastruktur, kejelasan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan kejelasan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kemudian, katanya, Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya Pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup, menjaga kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan warga Kota Payakumbuh.

"Air limbah domestik merupakan masalah yang perlu kita selesaikan dengan serius, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan kita semua Dalam era perkembangan kota yang semakin maju, keberlanjutan dan keselarasan dengan alam haruslah menjadi prioritas kita. Oleh karena itu, melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Payakumbuh bertekad untuk memberikan panduan dan pedoman yang jelas bagi pengelolaan air limbah domestik di Kota Payakumbuh,"kata Pj Walikota.  (Yon)

#pariwaradprdkotapayakumbuh#

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, Pejabat Utama Polda dan seluruh peserta dari berbagai instansi.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti oleh peserta dari Personil Mapolda Sumbar, TNI AD, TNI AL , TNI AU,  Bhayangkari, BPBD, Basarnas, Mitra Siswa Satpam Dit Binmas Polda Sumbar, Taspen, Damkar Sumbar, Departemen Sosial, Pemprov Sumbar, Dinkes Provinsi Sumbar, PT. Jasa Raharja dan dari  Dinas Pendidikan Provinsi sumbar.

Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, kegiatan Bhakti Sosial donor darah kali ini diadakan dalam rangka hari Bhayangkara ke 77 tahun 2023 dan juga hari Jadi Dokkes ke 77.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak baik di Polda Sumbar maupun Polres jajaran dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke 77 dan Hari jadi Dokkes ke 77, dengan Total keseluruhan kantong darah sebanyak 1.411 kantong” katanya.

Lanjut Kabidhumas, adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut untuk di Polda Sumbar berjumlah 793 orang peserta , dengan hasil kantong darah sebanyak 452 kantong yang terdiri dari bermacam golongan, terangnnya.

Sementara untuk jumlah pendonor dari jajaran Polres yang terdiri dari Polresta Padang sebanyak 121 Kantong, Polresta Bukittinggi 48 kantong, Polres 50 Kota 46 kantong, Polres Payakumbuh  29 Kantong, Polres Padang Panjang  35 kantong, Polres Agam  43 kantong, Polres Pariaman 65 kantong, Polres Padang Pariaman 46 kantong, Polres Pesisir Selatan  62 kantong, Polres Solok Arosuka 53 kantong, Polres Solok Kota 49 kantong, Polres Sawahlunto  78, kantong, Polres Sijunjung  39 kantong, Polres Darmasraya  25 kantong, Polres Tanah Datar  34 Kantong, Polres Mentawai  5 Kantong, Polres Solok Selatan  44 kantong, Pasaman Barat  64 kantong dan Polres Pasaman 73 Kantong. 

“Total keseluruhan kantong darah yang didapat dalam acara donor darah ini dari sejajaran Polda Sumbar sebanyak  1.411 kantong,” ujarnya Kabidhumas.

Kabidhumas menambahkan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta empati dalam membantu masyarakat yang sangat membutuhkan darah dan juga untuk menambah ketersediaan stok darah di PMI, Karena setetes darah ini nyawa bagi seseorang.

“Kami mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada peserta donor darah, semoga hal ini menjadi ladang amal ibadah dihadapan Allah SWT, ”pungkasnya.(*)

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni mengaku sangat menyayangkan peristiwa ini. Lisda menilai, hal ini tentu saja berkaitan dengan masadepan pendidikan mahasiswa yang sedang melakukan studi di kampus tersebut.

“Tentunya sangat disayangkan. Karena kasihan dengan mahasiswanya. Walapun sesuai prinsip dasar, bagi perguruan tinggi yang dicabut izin operasionalnya, maka yayasan maupun pejabat perguruan tinggi wajib memindahkan mahasiswanya ke kampus lain. Namun hal ini juga akan menjadi beban mental bagi para mahasiswa,” Ungkap Lisda.

Lisda juga menegaskan agar pihak kampus yang izin nya dicabut dapat bertanggung jawab penuh terhadap nasib mahasiswa, dan memastikan kepindahan para mahasiswanya sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. Serta ia juga mendesak agar pihak Kemendikbudristek mengawal proses tersebut.

“Kami meminta para pihak terutama pihak kampus agar memastikan kepindahan mahasiswa, diatur dalam Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. Sekaligus kami juga mendesak Kemendikbudristek agar mengawal dan membantu proses tersebut, sehingga nasib mahasiswa inimenjadi jelas,” tegas Lisda.

Guna mengantisipasi kejadian ini berulang, Srikandi Partai Nasdem ini juga menghimbau kepada Kemendikbudristek agar kedepan lebih berhati-hati atau selektif dalam mengeluarkan izin bagi yayasan-yayasan yang akan mendirikan perguruan tinggi.

“ Jangan sampai di tengah jalan baru diketahui ternyata kampus yang telah berizin itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi perguruan tinggi yang kredibel dalam melaksanakan misi mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya. (*)

As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan FGD ini merupakan representasi rasa empati, peduli dan solutif pimpinan kepada seluruh Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP).

"Mereka semua adalah human capital atau sumber daya yang sangat berharga bagi Polri, yang perlu untuk selalu dirawat kesehatan mentalnya, agar betul-betul dapat melaksanakan tugas secara profesional dan paripurna," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6/2023).

Dalam diskusi yang digelar di Hotel The Tribata Dharmawangsa ini hadir beberapa narasumber yakni dari pakar Psikologi, Kompolnas hingga satuan kerja di Polri.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan, kompleksitas perubahan lingkungan strategis sangat luar biasa, mulai dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pengamanan tahapan pemilu 2024, penanggulangan kejahatan konvensional seperti pembunuhan dan penganiayaan yang makin meningkat, serta maraknya kejahatan digital.

Untuk itu, Biro psikologi SSDM Polri sebagai pengemban fungsi perawatan dan pembinaan psikologi. Sampai dengan bulan ini, mencatat ada 15 orang personel Polri yang melakukan bunuh diri dan percobaan bunuh diri.

"Persoalan membangun kesejahteraan mental dan fenomena meningkatnya bunuh diri PNPP perlu kita kaji secara komprehensif. Kesejahteraan mental tidak saja sehat secara fisik tapi juga sehat secara moril, spiritual, sikap dan perilaku," katanya.

Menyikapi kondisi demikian, Dedi berharap diskusi ini dapat menemukan suatu terobosan baru dan perubahan pola pembinaan mental kerohanian, pelayanan konseling psikologi yang baik, peneguhan jiwa korsa serta pelayanan kesehatan jiwa yang memadai.

"Besar harapan saya, kegiatan FGD ini dapat memberi hasil dan kontribusi yang membawa dampak yang besar terhadap Polri," katanya.

Limapuluh Kota,netralpost.net -- Pertengahan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali melakukan penyegaran terhadap 59 pejabat di sejumlah unit kerja. Dilangsungkan Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak, Kecamatan Harau pada Senin, (05/06/2023), pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Bupati, Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo. Pelantikan yang bertujuan untuk memenuhi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan serta memperkuat kabinet tersebut terdiri dari 5 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2), 29 orang pejabat administrator dan 25 orang pejabat pengawas, serta 3 orang Kepala UPTD Sekolah Dasar.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, Sekretaris Daerah Widya Putra, unsur Forkopimda, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan sejumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Adapun lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Bupati telah melalui rangkaian proses seleksi, baik yang dilakukan oleh panitia seleksi maupun uji kompetensi oleh lembaga terakreditasi. Pejabat eselon II yang dilantik diantaranya Afri Efendi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan dipercayakan kepada Yulia Masna. Untuk posisi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, diisi oleh Syukri Anda. Sementara itu, pos Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dijabat oleh Rahmat Hidayat, dan Kepala Dinas Sosial dipercayakan kepada Indra Suryani.

Bupati Safaruddin dalam amanatnya saat melantik pejabat eselon 4, 3 dan eselon 2 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa, berdasarkan surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor.B-2003/JP.00.00/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama dilingkungan Pemkab Limapukuh Kota, terdapat 5 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik telah melalui rangkaian proses panjang seleksi, baik yang dilakukan oleh panitia seleksi maupun uji kompetensi oleh lembaga terakreditasi.

Dinyatakan Bupati Safaruddin, promosi dan rotasi dilingkungan birokrasi pemerintahan merupakan bentuk apresiasi pemerintah kabupaten atas prestasi kerja dan kinerja yang telah diberikan, sekaligus untuk memberikan suasana dan tantangan baru sehingga aparatur tidak terjebak dengan rutinitas sehari-hari yang cenderung membosankan serta untuk menimbulkan motivasi baru ditempat yang baru. "Saudara harus mampu untuk menyebarluaskan dan menerjemahkan visi, misi, dan kebijakan kepala daerah ke dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah. Tidak hanya itu saudara harus memiliki konsep kerja dan wawasan luas serta memiliki produktivitas dan disiplin kerja," tekan Bupati Safaruddin. Bupati juga meminta para pejabat memiliki kemampuan responsif dalam melayani masyarakat serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost.net

Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang juga Ka. Kwarcab 0314 Pramuka Kota Payakumbuh mengucapkan terimakasih atas peranserta gerakan Pramuka Kota Payakumbuh dalam GSA 2 tersebut.

"Alhamdulillah kegiatan kita berjalan sukses. Terima kasih adik-adik semuanya yang telah ikut mensukseskan GSA 2 dalam rangka HUT ASRI ke 1 tahun 2023," kata Pj. Wako Rida Ananda yang juga ketua ASRI Kota Payakumbuh di Balai Kota, Senin (05/06/2023).

Rida mengatakan, seluruh personil pramuka disebar diseluruh titik cek poin serta jalur rawan yang dilalui para goweser guna memberikan pengamanan, mengarahkan jalan serta memberikan pertolongan pertama kepada peserta yang mengalami cedera.

"Kita berharap dengan turun langsung kelapangan, bisa menambah pengalaman dan pengetahuan adik-adik kita ini," ujarnya.

"Mudah-mudahan denga citra positif ini, gerakan Pramuka Kota Payakumbuh bisa terus dilibatkan dalam berbagai iven di Kota Payakumbuh ini," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net— Guna dapat terciptanya sumber daya manusia yang terampil dalam mendukung keberhasilan STBM, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan laksanakan Pelatihan Pendataan Dasar Sanitasi STBM 5 Pilar, yang bekerjasama dengan dinas kesehatan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Payakumbuh, Selasa (6/6/2023).

Untuk diketahui, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ialah satu Program Nasional di bidang sanitasi yang bersifat lintas sektoral. Program ini telah dicanangkan pada bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan Repbulik Indonesia. STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienes dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Strategi ini menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Diawal sambutannya, kepala dinas kesehatan (Dinkes) kota Payakumbuh Wawan Sofianto mengatakan jika Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 3 Tahun 2014 tentang STBM.

Berlangsung di aula pertemuan ngalau indah lantai III kantor walikota Payakumbuh, Dinkes kota Payakumbuh undang sebanyak 94 orang petugas enumerator dan 8 orang supervisor yang berada di seluruh Puskesmas kota Payakumbuh agar nantinya didapatkan hasil pendataan ilmiah yang faktual tentang sanitasi di tingkat rumah tangga dalam skala Kabupaten/Kota khususnya kota Payakumbuh.

Wawan menyampaikan tujuan penyelenggaraan STBM untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

“Tentu dalam pelaksanaannya, STBM membutuhkan sumber daya manusia terampil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu komponen terpenting dalam penerapan STBM dengan adanya fasilitator-fasilitator yang berkualitas yang tersebar diseluruh pelosok nusantara, tanpa terkecuali di kota Payakumbuh yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Adapun Pilar STBM sendiri merupakan perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang terdiri dari 5 Pilar STBM, yakni ; 

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS),

2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS),

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT),

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT), dan

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).

Dalam kesempatan itu, seluruh supervisor melakukan penandatangan komitmen pendataan 5 pilar STBM di kota Payakumbuh.

Untuk mensukseskan pelatihan yang digelar, Dinkes kota Payakumbuh undang Narasumber sebanyak 3 orang, yakni Armein Busra (Sekretaris Diskominfo kota Payakumbuh) dengan materi tentang pendataan 5 pilar STBM, Faisal (Kabid Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Bappeda kota Payakumbuh) dengan materi pengambilan data titik koordinat 5 pilar STBM, dan Wiwi Febriani (fungsional Sanitarian ahli madya Dinkes Provinsi Sumbar) dengan materi konsep 5 pilar STBM. (Yon)

Turut hadir, Komandan Yontarlat Kijang, AKBP Supriyanto, Kapolres Solok Kota, AKBP Ahmad Fadilan, Forkopimda Kota Solok, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini, Asisten Sekda, Kepala OPD lingkup Pemko Solok.

Wako Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Danyontarlat Kijang, para taruna-taruni, pengasuh dan seluruh elemen terkait yang telah membangun Tugu Latsitara ini.

" Tugu Ini merupakan tanda dan bukti bahwa pada Tahun 2023 para putra dan putri terbaik di Indonesia pernah melaksanakan Latihan Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIII di Kota Solok," sebut wako.

Pemko Solok dan seluruh masyarakat Kota Solok sangat merasa senang dan bangga dengan pelaksanaan Latsitrda ini, telah banyak kegiatan dan program yang dilakukan dan Alhamdulillah berjalan dengan baik.

Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan kegiatan Latsitardanus XLIII akan segera berakhir. " Semoga kenangan selama melaksanakan Latsitardanus di Kota Solok akan selalu teringat sampai kapanpun," tutup wako.

Peresmian tugu itu ditandai dengan pemotongan pita serta pembukaan selubung oleh Wako Solok beserta tamu undangan yang hadir. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama. (Rls)

Danlanud mengunjungi Satuan pelaksana (satlak) Yontarlat III Elang Latsitarda Nusantara XLIII 2023 dalam hal ini ditujukan untuk pengecekan para peserta latihan. Beliau juga menuturkan, peninjauan Latsitarda juga dimaksud untuk melihat perkembangan personel latihan.

“Saya berkunjung kesini untuk memastikan personel atau peserta latihan dalam keadaan aman, sehat dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan,” Kata Danlanud.

Danlanud SUT juga memberikan beberapa penekanan kepada seluruh peserta Latsitardanus XLIII tahun 2023 untuk selalu menjaga kesehatan, Tetap semangat bekerja dengan ikhlas, berfikir cerdas, bersikap tegas dan bekerja tuntas. Optimalkan kegiatan Latsitarda Nusantara XLIII tahun 2023 ini baik sasaran fisik maupun non fisik.

Lebih lanjut, Danlanud SUT Kolonel Nav Saeful Rakhmat yang didampingi Ny. Cicik Saeful Rakhmat beserta Danyontarlat III Elang Letkol Pnb Ari Susiono, S.E., berkesempatan meninjau hasil kegiatan sesuai program-program latihan yang tengah berjalan. Salah satunya kegiatan fisik seperti finishing perbaikan (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni dan meninjau pembangunan tugu Latsitarda Nusantara XLIII tahun 2023 yang berada di kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Beliau berharap pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII 2023 dapat berjalan dengan aman dan lancar serta kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar.