Bupati Limapuluh Kota Luncurkan Program BASIBA

September 13, 2023

Lima Puluh Kota,netralpost.com— Dalam rangka menyamakan persepsi, membuat rencana kerja dan akselerasi rencana aksi yang lebih cepat, tepat, terarah, dan terukur serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota dan nasional.

Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka acara rapat koordinasi dan rembuk Stunting tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus launching BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota) di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak, Rabu (13/09/23).

Rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, Kepala Kantor Kemenag Irwan, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Wali Nagari di Lima Puluh Kota.

Bupati Safaruddin dalam sambutannya mengatakan, komitmen Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempercepat kinerja penurunan angka stunting telah menunjukkan penurunan, setelah sebelumnya prevalensi balita stunting mencapai 28,2% di tahun 2021 menjadi 24,3% di tahun 2022.

“Kemajuan ini patut disyukuri, namun kami mengingatkan seluruh stakeholder untuk tidak berpuas diri, dan harus bertekad dalam mencapai target nasional di tahun 2024 yakni 14%,” kata Bupati.

Dijelaskannya, di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini 2050 balita stunting dari 23.740 balita dan terdata 29.918 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas) keluarga beresiko stunting atau sebesar 53,79 persen dari jumlah data.

“Agar upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat tercapai, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik antar Perangkat Daerah baik yang spesifik maupun yang sensitif, karena permasalahan stunting bukan hanya urusan Perangkat Daerah bidang kesehatan saja, namun, 70 persen peran Perangkat Daerah lainnya yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota,” tambahnya.

Disamping itu, Bupati menyambut baik lahirnya program BASIBA LIKO sebagai salah satu inovasi dalam penurunan stunting.

“Semoga terobosan ini dapat dijalankan di seluruh OPD maupun nagari dan bisa menurunkan angka prevalensi stunting di Lima Puluh Kota,” harap Bupati.

Sebelumnya, Kepala DP2KBP3A sekaligus ketua panitia, Ayu Mitria Fadri dalam laporannya menyampaikan, kegiatan rembuk stunting dilaksanakan untuk memastikan adanya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara organisasi Perangkat Daerah dengan lembaga non pemerintah, nagari, dan masyarakat.

“Adapun tujuannya menguatkan sinergi kepedulian serta meningkatkan komitmen para pemangku kepentingkan dalam rangka koordinasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota ” jelasnya.

Dalam rangkaian kegiatan rembuk stunting tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Kesehatan dengan Kemenag Lima Puluh Kota serta pemberian penghargaan kepada Wali Nagari inovatif. (Yon)

Bawa program BATIAH,Pemko Bersama RRI Bukittinggi Gelar Talk Show

September 13, 2023

Payakumbuh,netralpost.net — Maraknya penangkapan dan penyalahgunaan peredaran narkoba di Kota Randang menggugah Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi untuk menyiarkan secara langsung program Batiah (Bicara Tentang Informasi dan Aspirasi Payakumbuh) di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh, Rabu (13/09/23).

Kali ini, Batiah mengusung tema “Berantas Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kota Randang” dengan menghadirkan Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi, Sekretaris Dinas Pendidikan Danil Defo, dan KBO Satresnarkoba Yoza Prima Putra sebagai narasumber.

Yoza menyampaikan bahwa kasus narkotika semakin marak terjadi di Kota Payakumbuh. Terlebih, dari 67 tersangka kasus narkotika yang terdata dari Januari hingga September 2023, rata-rata masih berusia produktif dan 4 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar.

“Tentu hal ini menjadi catatan bagi kita untuk memberantas hingga ke akar. Jangan takut memberikan informasi, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan secara penuh. Tanpa informasi dari informan, mustahil kasus narkotika di Payakumbuh akan terungkap,” pesan Yoza.

Dikatakan Febrian, kasus narkotika di Payakumbuh dan sekitarnya cukup banyak, bahkan ada yang melibatkan anak di bawah umur. Penyebabnya tak lain adalah karena banyaknya permintaan dari masyarakat Kota Payakumbuh.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Febrian mengatakan bahwa salah satu tindakan preventif yang dilakukan BNN adalah program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkotika). Dalam program tersebut, dibentuk struktur dari masyarakat yang diberdayakan menjadi penggiat anti narkotika dan agen pemulihan.

“Struktur ini yang menjadi perpanjangan tangan BNN dan Pemerintah Kota untuk mengedukasi masyarakat. Kita mulai dari ketahanan diri, ketahanan keluarga, hingga menuju Indonesia yang bersih dari narkotika,” tukas Febri.

Dalam kesempatan yang sama Danil Defo selaku sekretaris Dinas Pendidikan juga mengatakan bahwa sekolah berperan besar dalam membentuk karakter dan prilaku anak. Sehingga, pencegahan kasus narkotika dari sekolah juga hanya akan didapat melalui kolaborasi.

“Dinas Pendidikan juga telah mengadakan koordinasi dan kolaborasi dengan BNN, penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta membentuk Satgas Anti Narkoba di sekolah. Kami berkomitmen untuk mencegah peredaran narkotika mulai dari sekolah,” tukas Danil.

Sementara itu, Junaidi selaku Kadiskominfo Kota Payakumbuh mengatakan bahwa Kota Payakumbuh adalah daerah perlintasan. Mau tidak mau, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja ekstra untuk mengantisipasi tersebarnya narkotika di Kota Payakumbuh.

“Peran sekolah, peran orang tua, peran niniak mamak, peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Mari kita lindungi anak-anak kita, sebab kita tidak pernah tau kapan mereka terkontaminasi dan kapan mereka akan menjadi korban,” kata Junaidi.

Dalam closing statementnya, Junaidi mengatakan bahwa kunci dari permasalahan narkotika di Kota Payakumbuh ini adalah perlu adanya kontiniutas edukasi, peringatan, dan aksi nyata kepada masyarakat oleh seluruh stakeholder di Kota Payakumbuh.(Yon)

Hadiri Peresmian Mesjid H. Alius, Bupati Epyardi Asda Ucapkan Terima kasih

September 12, 2023 diskominfo Solok

Arosuka, netralpost --- Bupati Solok Capt. H. Epyradi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar hadiri peresmian Mesjid H. Alius, bertempat di Kawasan Mesjid H. Alius, Nagari Koto Gaek Guguak, Senin (11/9/2023).

Dalam kesempatan itu Bupati Solok selaku Kepala Daerah menyampaikan ucapan terimakasih kepada keluarga besar bapak Suhardi Alius atas partisipasinya membangun kampung halaman kita, yang telah membangun 2 Mesjid di Kabupaten Solok ini.

Alhamdulillah dalam jangka waktu 2 tahun ini telah banyak pembangunan yang terlaksana di Kabupaten Solok ini, melalui sistem Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat dimana kita langsung datang di tengah-tengah masyarakat dan mendengarkan apa saja yang dibutuhkan oleh Masyarakat,” ungkap bupati.

Dijelaskan Bupati pula bahwa saat ini di Kabupaten Solok tengah mengembangkan bidang Pariwisata, dan bertekad lebih meningkatkan lagi wisata Kabupaten Solok. “selama ini wisatawan mengatakan anda belum ke Sumatera Barat jika belum ke Bukit Tinggi, namun pada hari ini kami bertekad merubah itu menjadi “Anda Belum ke Sumatera Barat jika belum ke Kabupaten Solok” Ujar nya lagi.

Walinagari Koto Gaek Guguak, Mardi Handerson dalam sambutan nya mengucapkan alhamdulillah, hari ini kita dapat melihat Mesjid H. Alius yang berdiri hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan.

“Kami mewakili masyarakat mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar bapak Suhardi Alius yang bersedia mendirikan Mesjid di Nagari Koto Gaek Guguak ini,” ucap Mardi.

Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Drs. Ganefri, M.Pd, Ph.D dalam kesempatan nya mengatakan, 2 tahun yang lalu pada tahun 2021 kita meletakkan batu pertama Mesjid Hj. Alisma Alius di Nagari Batang Barus, dan 6 bulan kemudian turut kita resmikan pada tahun 2022, saat ini kembali kita meresmikan kembali Mesjid H. Alius di tahun 2023.

“Disamping Mesjid ini sebagai tempat Ibadah, kita harapkan juga dapat bermanfaat sebagai sarana pendidikan bagi Anak-anak kita di nagari ini,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan tokoh Minangkabau, Irman Gusman dalam kesempatan nya menyampaikan ucapan bangga dengan adanya putra Kabupaten Solok yang merantau hingga sukses, dan dapat membangun 2 buah mesjid yang luar biasa di kampung halamannya, ia berharap semoga ini bisa menjadi contoh bagi kita semua.

Komisaris PT Taspen dan Pendiri Mesjid H. Alius, Suhardi Alius mengucapkan Alhamdulillah, masjid ini bisa rampung dibangun dalam waktu yang tidak lama. Semoga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk beribadah dan kegiatan positif lainnya. “Masjid ini merupakan masjid kembar yang saya bangun setelah pembangunan masjid Alisma Alius di Batang Barus,” ucap Suhardi Alius.

Inspektur Pengawasan Umum POLRI dalam kesempatan nya mengatakan, Ini pertama kali hadir di Kabupaten Solok, ia mengatakan sangat takjub dengan keindahan alam Kabupaten Solok.“Melalui kepemimpinan Bupati Solok saat ini kita yakin tekad.

“Anda Belum ke Sumatera Barat jika Belum ke Kabupaten Solok” dapat tercapai,” pungkasnya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Prasasti tanda peresmian Mesjid H. Alius oleh Irwasum Komjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si dan Pendiri Mesjid yakni Komjen Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, MH serta disaksikan langsung oleh Bupati Solok bersama tamu undangan lainnya.

Juga Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI (Irwasum Kepolisan) Komjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si, Komisaris Utama PT. Taspen Komjen Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, MH, Hakim Agung MA RI Dr. H. Prim Haryadi, SH, MH, Wakil Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Drs. Andrinof Chaniago, M.Si, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono, S.I.K, SH, Gubernur Sumatera Barat diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Tokoh Minangkabau Irman Gusman , SE, MBA, Rektor Universitas Negeri Padang, Rektor Universitas Andalas, Forkopimda, Jajaran Direksi PT. Taspen, Walinagari Koto Gaek Guguak, Walinagari Tanjung Alai, serta Tokoh-tokoh Agama dan Adat Nagari Koto Gaek Guguak dan Tanjung Alai.

Camat Payakumbuh Utara Jhonni Parlin Melaju Kepenilaian Tahap Lomba Kompetensi Camat

September 12, 2023

Payakumbuh,netralpost.net — Camat Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Jhonny Parlin melaju ke penilaian Tahap II Lomba Kompetensi Camat tingkat Provinsi Sumatera Barat 2023. Penilaian Tahap II untuk Kota Payakumbuh telah berlangsung pada Selasa (12/09/23).

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan Camat Payakumbuh Utara diutus untuk mewakili Kota Payakumbuh pada Lomba Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat setelah melalui proses evaluasi dan penilaian di tingkat kota.

“Evaluasi dan penilaian dengan mempedomani aspek yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sumbar,” kata Rida Ananda saat kegiatan penilaian lomba Kompetensi Camat tingkat Sumbar di kantor Camat Payakumbuh Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Payakumbuh Dafrul Pasi, Asisten, Forkopimda, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, dan sejumlah OPD di Kota Payakumbuh.

Ia mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menjadikan Camat Payakumbuh Utara unggul dari Camat lain. Pertama, Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki swadaya dan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi.

“Salah satu buktinya adalah dibangunnya Jembatan Gantung yang menghubungkan antara dua kelurahan. Camat Payakumbuh Utara berhasil merangkul masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Gantung sebagai akses bagi petani dalam mengangkut hasil produksinya,” katanya.

Camat Payakumbuh Utara juga telah menangkap peluang dengan adanya RSUD Adnaan WD dengan telah melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki rumah di sekitar rumah sakit.

“Agar rumah mereka dapat dilengkapi dengan fasilitas layaknya homestay. Hal ini juga didukung dengan adanya kerjasama Camat Payakumbuh Utara dengan RSUD Adnaan WD, dalam hal promosi dan pemanfaatan homestay yang ada di sekitar RSUD Adnaan WD,” ungkapnya.

Selanjutnya Camat Payakumbuh Utara telah terbukti dapat menangkap peluang dari para pengusaha yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara untuk dijadikan sebagai donatur tetap dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat.(Yon)

Bupati :IPAK Langkah Penting Dalam Upaya Mencegah Korupsi

September 12, 2023

Limapuluh kota,netralpost.net

— Bupati Lima Puluh Kota menekankan perilaku korupsi merupakan ancaman terbesar bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa yang merusak pondasi moral, menciptakan ketidaksetaraan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Mencegah dan memberantas korupsi merupakan tugas bersama. Melalui rapat koodinasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dimulai hari ini merupakan langkah penting dalam upaya kita untuk mencapai masyarakat yang lebih bersih dari korupsi,” tegas Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Dimensi IPAK tahun 2023, di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak, Selasa, (12/09/23).

Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Kota Padang, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah yang ditunjuk KPK RI sebagai wilayah pelaksanaan survei IPAK di Provinsi Sumatera Barat.

Turut hadir dalam Rakor, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Arif Nur Cahyo, Sekda Kota Padang Andree Algamar, Asisten III Solok Selatan Irwanesa, Sekretaris Daerah Widya Putra, para Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah di keempat wilayah survei.

Bupati Safaruddin menjelaskan, IPAK akan membantu Kabupaten Lima Puluh Kota dan daerah lainnya di Indonesia dalam mengevaluasi dan memantau upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

“IPAK akan membantu kita untuk memahami sejauh mana korupsi merajalela di lingkungan kita dan mengindentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian IPAK bukan hanya angka tetapi instrumen yang akan memacu kita untuk bertindak lebih efektif dalam memerangi korupsi,” jelas Bupati Safaruddin.

Diharapkannya, melalui Rakor ini, dapat memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan budaya Anti Korupsi di lingkungan Aparatur Negara, dan memperkuat komitmen untuk mendukung segala upaya Pemberantasan Korupsi dalam membangun Provinsi Sumatera Barat.(Yon)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gelar BIMTEK Aplikasi Bagi Srikandi Admin

September 12, 2023

Dinas Perpustakaan Da

meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang baik agar terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Srikandi bagi admin Srikandi di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (12/09/23) di Aula Dispusip, Sarilamak.

Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Radimas dan seluruh Pejabat Administrator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bupati Safaruddin dalam sambutannya mengatakan, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

“Pengelolaan arsip elektronik yang baik akan menjamin ketersediaan bukti keputusan serta kegiatan pemerintah dan dapat digunakan serta berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta mengurangi risiko dengan menjamin bahwa arsip yang tepat diciptakan untuk mempertahankan kinerja dan kontinuitas kegiatan. Saya tegaskan bahwa Aplikasi Srikandi ini wajib kita implementasikan dalam waktu dekat di Kabupaten Lima Puluh Kota,” kata Bupati Safaruddin.

Bupati berharap, peserta pelatihan dapat segera menerapkan aplikasi Srikandi sehingga pengelolaan kearsipan akan menjadi lebih aman, mudah, dan baik.

“Tidak hanya itu, kami minta kepada saudara Kepala Perangkat Daerah dan juga peserta yang mengikuti pelatihan ini agar sesegeranya nanti di OPD masing-masing untuk dapat menyelenggarakan uji coba penggunaan Aplikasi Srikandi dengan melibatkan seluruh ASN di OPD saudara, sebelum Aplikasi Srikandi ini kita terapkan di Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkas Bupati Safaruddin.

Bupati juga berharap, pada 1 Oktober 2023 nanti, Aplikasi Srikandi ini sudah bisa kita gunakan secara serentak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus Ketua Panitia, Radimas memaparkan bahwa salah satu tupoksi Dispusip adalah penyelenggaraan, penyediaan, pengembangan, pelatihan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan bagi admin pengelola arsip di seluruh Perangkat Daerah Pemkab Lima Puluh Kota.

“Bimtek Srikandi dilaksanakan selama dua hari dengan peserta berjumlah 130 orang yang terdiri dari 39 OPD Pemkab Lima Puluh Kota, dan akan diberikan pelatihan oleh tenaga Dispusip yang telah mengikuti pelatihan dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia),” terangnya.(Yon)

LP2M dan UNP Sosialisasikan Aplikasi Nagari Informatif diimapuluh Kota

September 12, 2023

Lima Puluh Kota,netralpost.net— Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada kegiatan sosialisasi dan peluncuran aplikasi nagari informatif dengan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang di Nagari Tujuah Koto Talago mengungkapkan, sebagai upaya untuk mengakselerasi pelayanan informasi publik dan meningkatkan transparasi jalannya pemerintahan, dibutuhkan adanya integrasi, kerjasama dan kolaborasi dalam pengelolaan informasi oleh semua pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Nagari.

Menurutnya, pemerintah Nagari memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi keterbukaan informasi publik atas anggaran negara yang dikelola.

“Saya yakin dengan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu, maka akan memungkinkan Pemerintah Nagari untuk berkomunikasi lebih efektif dan terbuka dengan masyarakat,” kata Bupati pada acara sosialisasi dan peluncuran aplikasi nagari informatif dengan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan UNP di Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Selasa sore, (12/09/23).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari 27 kegiatan pengabdian UNP pada tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk mendorong nagari dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas nagari. Peluncuran dan sosialisasi tersebut turut dihadiri Rektor UNP, Prof Ganefri, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Arif Yumardi, Asisten II Pemkab Lima Puluh Kota Eki Hari Purnama, Wali Nagari Tujuah Koto Talago Yon Hendri dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lima Puluh Kota dan unsur Forkopimca Kecamatan Guguak.

Bupati Safaruddin mengapresiasi berbagai kegiatan pengabdian yang dilaksanakan UNP di Lima Puluh Kota salah satunya dalam pembinaan Nagari Tujuah Koto Talago. Lebih lanjut Ia mengatakan, salah satu hal yang penting dalam keterbukaan informasi publik adalah partisipasi aktif masyarakat nagari.

“Aplikasi ini akan memberikan peluang kepada masyarakat nagari untuk memberikan masukan, aspirasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Upaya ini sangat penting dalam memperkuat pondasi demokrasi kita,” nilai Bupati Sadaruddin.

Kemudian dikatakannya, aplikasi ini dinilai berhasil jika seluruh pihak di nagari berperan aktif dalam menggunakannya, menjelajahi fiturnya, dan berkontribusi dalam menjadikan nagari lebih baik dalam keterbukaan informasi.

Sebelumnya, Rektor UNP, Prof Ganefri dalam sambutannya mengatakan, UNP melalui LP2M di tahun 2023 melaksanakan 27 kegiatan pengabdian di Lima Puluh Kota salah satunya launching dan sosialisasi aplikasi nagari informatif.

“Melalui launching aplikasi nagari informatif, UNP mendorong Nagari Tujuah Koto Talago dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di tingkat nagari karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi perihal pembangunan di nagari,” ucap Ganefri.(Yon)

Pamsimas Program Pemerintah Dalam Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Untuk Masyarakat

September 11, 2023

Limapuluh kota.netralpost.net

— Program Penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas) merupakan program strategis pemerintah yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi 100 persen bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari awal dilaksanakannya Pamsimas pada tahun 2008-2022, di Lima Puluh Kota sudah terdapat 171 lokasi pasca Pamsimas, maka keberadaan Kelompok Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang maju, berkembang dan mandiri merupakan ujung tombak dari sarana yang telah terbangun dengan harapan sarana air bersih dan sanitasi yang baik tetap dapat dirasakan oleh pemanfaat.

Demikian rangkuman dari penyampaian Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Bimbingan Teknis KP-SPAMS dan Kader Pembangunan Manusia (KPM), di Hotel Pusako, Bukittinggi, Senin, (11/09/23).

Lebih lanjut Bupati Safaruddin mengatakan, air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan, oleh karena itu penyediaan air bersih yang berkualitas dan layak tentunya akan menunjang kehidupan masyarakat yang sehat dan cerdas.

“Pelayanan air minum dan sanitasi diharapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan serta kemudahan akses manfaat bagi derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat,” sambungnya.

Bupati Safaruddin berharap melalui Bimtek ini, pengurus KP SPAMS bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk peningkatan kemampuan mengelola sarana serta dapat berbagi pemikiran dan pengalaman sesama pengurus se-Lima Puluh Kota guna menjamin keberlanjutan program Pamsimas sehingga masyarakat senantiasa merasakan nikmatnya program Pamsimas.

Sebelumnya, Kepala Dinas DPMDN, Endra Amzar selaku panitia dalam laporannya menyampaikan Bimtek yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas KP-SPAMS dalam pengelolaan keberlanjutan sarana terbangun Pamsimas.

“Bimtek dilaksanakan selama 2 hari dengan 100 orang pengurus KP SPAMS dari lokasi pasca program Pamsimas 2008-2022 di Lima Puluh Kota,” terang Endra Amzar.(Yon)

Pemko Payakumbuh Gelar Sosialisasi Untuk JF Se-kota Payakumbuh

September 11, 2023

Payakumbuh,netralpost.net— Agar dapat diperolehnya pemahaman terkait Jabatan Fungsional, bagaimana pembuatan angka kredit, Kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang serta pengembangan karir dari jabatan fungsional, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Terkait Permen PAN RB Nomor 1 tahun 2023 yang akan dipaparkan oleh narasumber yang didatangkan langsung dari kantor regional XII BKN Pekanbaru merupakan penyempurnaan dari Permen PAN RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat beberapa pokok perubahan yang ada dalam aturan teranyar ini.

Untuk diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong transformasi pengelolaan jabatan fungsional (JF). Regulasi tentang JF telah melibatkan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan semuanya selaras dalam membumikan semangat penyederhanaan birokrasi. Pada awal 2023, pemerintah mentransformasi penataan jabatan fungsional melalui Permen PAN RB Nomor 1 tahun 2023.

Saat menyampaikan laporan acara, kepala BKPSDM Erwan mengatakan jika sosialisasi akan dihelat selama dua hari, yakni dari tanggal 11 hingga 12 September 2023 yang berlangsung di Aula Ngalau Indah lt III Balai Kota Payakumbuh.

Dibuka Pj. Wali Kota yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Payakumbuh, sosialisasi diikuti seluruh Pejabat Administrator (Kabag/ Sekretaris/ Kepala Kantor) dan Pejabat Pengawas pengelola kepegawaiaan (Kasubag Umum Kepegawaiaan/ Setara) pada perangkat daerah, dan perwakilan dari Pejabat Fungsional pada di seluruh perangkat daerah di Kota Payakumbuh.

Disampaikan Sekda, kondisi saat ini tergambar bahwa tugas JF lebih fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui aturan terbaru ini, Pejabat Fungsional akan difokuskan pada Capaian Kinerja Organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit.

“Sebelumnya JF ini lebih bingung soal Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), bahkan ada yang 3 hari itu ngurus angka kredit. Padahal mestinya kan bisa digunakan untuk akselerasi program yang berdampak ke masyarakat,” ujar Dafrul Pasi, Senin (11/09/23).(Yon)

Ramperda Kota Payakumbuh Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja APBD Disetujui

September 11, 2023

Payakumbuh,netralpost.net

— Wali Kota Payakumbuh bersama DPRD menanda tangani persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Payakumbuh terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun 2023 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (11/09/23).

Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus dan dihadiri oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Forkopimda, Anggota DPRD lainnya, Asisten, Sekwan Yonrefli dan perwakilan OPD.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda sangat bersyukur atas lancarnya proses pembahasan anggaran perubahan ini. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya.

“Memang selalu ada dinamika yang terjadi dalam setiap proses pembahasan. Pendapat, kritik dan saran dari fraksi-fraksi dewan, mari kita maknai sebagai upaya wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya bagi kemajuan pembangunan daerah,” kata Rida Ananda.

Rida menyebut, sebentar lagi akan kembali masuk dalam agenda pembahasan APBD tahun anggaran 2024. Ia berharap semua perangkat daerah, disamping bekerja keras menyelesaikan pekerjaan untuk tahun anggaran 2023, juga mulai menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2024.

“Insyaallah dalam waktu dekat ini akan kami sampaikan ke DPRD untuk kita bahas bersama dengan harapan pada akhir november 2023 dapat dihasilkan persetujuan bersama,” ujarnya.(Yon)

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Solok Terhadap Ranperda APBD Tahun 2024

September 10, 2023 diskominfo Solok

Arosuka, netralpost --- Bupati Solok yang diwakili oleh Sekda Kab. Solok, Medison, S. Sos, M. Si,hadiri Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Solok laksanakan terhadap Ranperda APBD Kabupaten Solok tahun 2024, pada Jumat (08/09/23) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Solok.

Turut Menghadiri, Unsur Forkopimda Kab. Solok, Asisten I Sekda Kab. Solok, Drs. Syahrial, MM, Pimpinan DPRD Kab Solok, Anggota DPRD Kab Solok, Kepala OPD, serta Tamu Undangan Lainnya.

Dalam pandangan umum mereka, Fraksi-fraksi tersebut memberikan berbagai masukan dan kritikan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Solok di masa yang akan datang.

Adapun Fraksi-fraksi yang terlibat dalam Penyampaian Pandangan Umum ini adalah, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI – HANURA, dan Fraksi Nasdem.

Pandangan dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Septrismen, SH, secara umum Ranperda tentang APBD TA 2024 pada prinsipnya Fraksi Gerindra dapat memahami dan setuju untuk dilanjutkan dengan beberapa catatan.

” Apa saja langkah langkah kongkrit Pemerintah Daerah yang telah disiapkan untuk mencapai target stunting nasional sebesar 14 % dan seberapa besar alokasi anggaran untuk menangani kasus stunting di kabupaten solok pada Tahun Anggaran 2024 ini, ” kata Septrismen.

Septrismen juga menyampaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok pada tahun 2024, karena pada akhir akhir ini KKD Kabupaten Solok menjadi rendah, serta TAPD agar bisa lebih inovatif pada Tahun Anggaran 2024 sehingga pembangunan di Kabupaten Solok dapat terus berlanjut.

” Pemerintah Daerah menjelaskan secara umum tentang struktur APBD untuk TA 2024 yang diusulkan ke DPRD kabupaten solok, diantaranya apa yang menyebabkan APBD bertambah atau berkurang, ” timpal Septrismen.

Selanjutnya Septrismen menjelaskan capaian indikator pelayanan dasar sampai dengan tahun 2023, dan meminta ke Pemerintah Daerah untuk menyiapkan data data pendukung agar pembahasan APBD berlangsung dengan baik dan terbuka.

Sementara itu Fraksi Golkar yang diwakili Vivi Yulistia Rahayu sebutkan pada KUA PPAS tahun 2024 bahwa pendapatan Dana Insentif Daerah ( DID ) yang diterima kabupaten solok dari pusat adalah Rp. 0, terkait dengan itu apakah dana DID telah dihapus secara nasional atau hanya Kabupaten Solok saja yang tidak mendapatkannya.

” Perda pendirian BUMD kita apakah sudah cocok penamaannya dengan jenis BUMD tersebut, terus bagaimana status Wali Nagari yang ikut menjadi Calon Legislatif, ” sebut Vivi.

Vivi juga sampaikan, kami berpesan kepada Pemerintah Daerah hendaknya buku Ranperda APBD TA 2024 atau APBD Perubahan beserta data pendukungnya diterima oleh DPRD 3 hari sebelum pembahasan.

Kemudian dilanjutkan oleh Fraksi PKS yang disampaikan oleh Nazar Bakri sebagai berikut, TAPD agar tetap berpedoman pada Rencana Pencapaian RPJMD Kabupaten Solok.

” Kami mengapresiasi Saudara Bupati Solok karena melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok, ” ucap Nazar Bakri.

Kemudian Nazar Bakri meneruskan, untuk sektor ekonomi hendaknya para pelaku UMKM sudah bisa memanfaatkan era digital 4.0 pada saat ini, sehingga jangkauan penjualan kita akan lebih luas, dan untuk urusan pendidikan kami mohon untuk tidak menghentikan beasiswa tahfidz, melaksanakan ajang lomba secara berkala untuk mengapresiasi siswa yang berprestasi dan pemerataan guru harus segera dilaksanakan.

Sementara itu Fraksi-Fraksi lainnya telah lebih dulu menyerahkan pandangan umum fraksinya kepada Pimpinan DPRD. (Kominfo).

Kunjungi Kampung Nelayan, Ini Kegiatan Ibu Ketum Bhayangkari

September 10, 2023 Kapolda Sumbar

Netralpost --- Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo, menghadiri kegiatan Road To Tour of Kemala seri 4 di Bandar Lampung. Sebelumnya Tour of Kemala ini sudah dilaksanakan di Karawang, Karang Anyar dan Gresik. Berikurnya final racenya di Banyuwangi pada tanggal 7-8 Oktober 2023.

Mengawali kegiatan Tour of Kemala, Ibu Ketum Bhayangkari melaksanakan bakti sosial di Kampung Nelayan, Teluk Betung, Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, Ibu Ketum juga meninjau dan meresmikan bedah rumah yaitu rumah Bapak Achmat Sucipto dan TPA Nurul Huda. Bedah rumah tersebut diinisiasi oleh Ibu Ketda Bhayangkari Lampung, Ny. Lurie Helmi Santika.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik menjelaskan rangkaian Road to Tour of Kemala, Ibu Ketum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo, akan melaksanakan bhakti sosial dan peninjauan dua tempar yang di bedah rumah.

"Betul saat ini Ibu Ketum Bhayangkari sedang melaksanakan bakti sosial dengan memberikan sembako dan santunan. Sekaligus beliau akan meninjau bedah rumah yg diinisiasi oleh Ibu Ketda Bhayangkari Lampung, Ny. Luriie Helmi Santika, di Kampung Nelayan", ujar Kabid Humas.

Selain itu, Ibu Ketum Bhayangkari juga meninjau Posyandu yang diperuntukan bagi lansia, anak stunting, ibu hamil dan disabilitas.

NetralPost.net

Kota

Kabupaten

Technology

Breaking News

Latest Post

Bupati Limapuluh Kota Luncurkan Program BASIBA

Bawa program BATIAH,Pemko Bersama RRI Bukittinggi Gelar Talk Show

Hadiri Peresmian Mesjid H. Alius, Bupati Epyardi Asda Ucapkan Terima kasih

Camat Payakumbuh Utara Jhonni Parlin Melaju Kepenilaian Tahap Lomba Kompetensi Camat

Bupati :IPAK Langkah Penting Dalam Upaya Mencegah Korupsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gelar BIMTEK Aplikasi Bagi Srikandi Admin

Dinas Perpustakaan Da

LP2M dan UNP Sosialisasikan Aplikasi Nagari Informatif diimapuluh Kota

Pamsimas Program Pemerintah Dalam Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Untuk Masyarakat

Pemko Payakumbuh Gelar Sosialisasi Untuk JF Se-kota Payakumbuh

Ramperda Kota Payakumbuh Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja APBD Disetujui

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Solok Terhadap Ranperda APBD Tahun 2024

Kunjungi Kampung Nelayan, Ini Kegiatan Ibu Ketum Bhayangkari

Author Name

Contact Form