NetralPost.net

Limapuluh Kota,netralpost.net - Setelah sempat vakum beberapa waktu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo kembali laksanakan program “Bajumpo” (Bupati Jum’at Manyapo). Tak tanggung-tanggung, program Bajumpo kali ini dilaksanakan di salah satu nagari paling jauh dari Ibukota Sarilamak, yakni Nagari Galugua, Jum'at, (13/10/2023). Bajumpo adalah interaksi ala Bupati Safaruddin dengan warganya, dilakukan tanpa batas dan sekat guna menjemput langsung aspirasi masyarakat di pelosok-pelosok Limapuluh Kota serta memastikan setiap pelayananan dasar yang diberikan pemerintah berjalan dengan baik.

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan Bupati di nagari yang berada di timur Limapuluh Kota tersebut di antaranya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita, pengecekan ruas jalan Galugua-Koto Tangah, peninjauan relokasi Poskesri Koto Tangah Galugua, survei rumah tidak layak huni, penyerahan bantuan bagi lansia, penyerahan bibit jagung, dan peresmian gedung pertemuan Nagari Galugua. Turut hadir dalam Bajumpo edisi Galugua Wakil Ketua DPRD sekaligus tokoh masyarakat Kapur IX Syamsul Mikar, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Asisten I Herman Azmar, Ketua Baznas Limapuluh Kota Yulius, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Limapuluh Kota.

“Bajumpo merupakan sebuah inovasi bagi pemerintah guna memastikan pelayanan pemerintah di nagari berjalan lancar yang dirangkai dengan penyerapan aspirasi dan penyaluran bantuan oleh pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota," ucap Bupati mengawali sambutannya. Dengan adanya program ini, lanjut Bupati, setiap keluhan dan usulan itu menjadi catatan pribadi selaku Bupati dan OPD terkait yang mendampingi dalam program tersebut.

Di bagian lain penyampaiannnya, Bupati Safaruddin mengatakan, selain mendengarkan aspirasi dan keluh kesah masyarakatnya, akan ada banyak hal lain yang akan dilakukan dalam program BAJUMPO, seperti penyerahan bantuan sosial, penyerahan sertifikat dan bazar layanan OPD seperti pemeriksaan dan pengobatan gratis, pelayanan dokumen kependudulan dan lain sebagainya. "Kami berharap program ini dapat kembali dilakukan dengan konsisten dan mendapat sambutan baik di masyarakat. Bagi masyarakat Limapuluh Kota yang ingin jorongnya dikunjungi, silahkan ajukan, terutama jorong yang belum pernah dikunjungi Bupati, akan kami agendakan kedepan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Syamsul Mikar menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program Bajumpo di Nagari Galugua. "Untuk kesekian kalinya Bupati Limapuluh Kota ke Galugua, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dari pinggir," ungkapnya. Ia juga memuji komunikasi pembangunan yang dikembangkan Bupati Safaruddin. Menurut dia, bagi mereka yang kesehariannya bertani tentu susah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada orang nomor satu di Limapuluh Kota. “Kami mendukung kegiatan ini, semoga kegiatan BAJUMPO konsisten dilakukan Pak Bupati dengan mendengarkan segala keluhan masyarakat bisa langsung ditanggapi dan dicarikan solusinya untuk kemajuan Limapuluh Kota,” pungkasnya. (Yon)

Padang, netralpost.net - Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan menunjang efektifitas proses belajar mengajar di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang terus berupaya merealisasikan pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk SD dan SMP negeri di kota tersebut.

Sebagaimana diketahui, upaya ini merupakan satu dari sebelas program unggulan (Progul) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Padang 2019-2024.

"Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama meresmikan 4 (empat) RKB di SMPN 13 Padang. Penambahan RKB ini kita persembahkan untuk kemajuan pendidikan di Kota Padang, semoga dapat menunjang proses belajar mengajar untuk semakin optimal lagi tentunya," ujar Wako Hendri sewaktu meresmikan RKB di SMP negeri yang berada di Jl. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (12/10/2023) pagi itu.

Wali Kota Padang menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan pembangunan RKB di beberapa SD dan SMP negeri di Kota Padang.

"Kita menargetkan insya Allah akhir 2023 ini realisasi pembuatan 500 RKB ini mencapai 100 persen," tukasnya.

Lebih lanjut Wako Padang juga berpesan kepada para siswa agar terus belajar dengan giat sehingga kelak meraih cita-cita yang diingini di masa depan. 

"Semoga ananda semua sukses menjadi generasi yang handal dan nantinya menjadi orang sukses dan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Mari kita rajin belajar, terus kembangkan potensi diri dan terutama sekali ibadah jangan sampai lupa. Ingat, selalulah berbakti dan meminta doa restu kepada kedua orang tua, karena ridha Allah SWT terletak kepada mereka," pungkas sang Wali Kota yang disambut antusias para guru dan murid di SMPN 13 saat itu.

Pada saat yang sama, Kepala Sekolah SMPN 13 Padang Ali Usman menuturkan, empat RKB yang dibangun Pemko Padang ini akan digunakan sebagai sarana belajar harian bagi siswa. 

"Alhamduillah, saat ini sekolah kita sudah bertambah empat ruang kelas. Kita berterima kasih kepada bapak Wali Kota Padang. Melalui program unggulannya sarana kelas kita jadi meningkat. Ini sangat membantu kita mengingat tingginya minat siswa SD untuk masuk ke SMPN 13," sebutnya.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Padang juga membuka secara resmi Lomba MSQ dan Menulis Cerpen antar SMP se-Kota Padang bahagian rangkaian Milad ke-59 SMPN 13 Padang.

Hadir mendampingi Wali Kota Padang saat itu Sekdako Andree Algamar bersama Inspektur Arfian, Kepala Disdikbud Yopi Krislova dan Camat Koto Tangah Darmalis. Saat itu juga hadir Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar yang juga alumni SMPN 13 serta unsur Forkopimca Kecamatan Koto Tangah dan unsur terkait lainnya. (Prokopim Pdg)

Arosuka, netralpost.net --- Bupati Solok H. Epyardi Asda, menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Solok, Sumatra Barat, Kamis (12/10/2023).  

Permusnahan ini berupa   barang bukti berupa narkotika, diantranya jenis sabu dan ganja. Selain itu pemusnahan minuman beralkohol, pakaian dan senjata tajam.

Kegiatan yang dihadiri Kajari Solok, Andi Metrawijaya, beserta jajaran. Hadir juga perwakilan Walikota Solok, unsur Forkopimda, Kepala BNN Solok, Kepala Rutan Kelas II B Kota Solok, Kepala Lapas Narkotika Kota Solok.

Bupati Solok H. Epyardi Asda  mengatakan dalam sambutannya mengatakan  Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyaksikan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Solok. Selaku kepala daerah, Ia merasa miris, dimana narkoba ini masih beredar, dan sudah merajalela di berbagai kalangan masyarakat.

“Dan atas nama kepala daerah, saya mengucapakan terimakasih, serta apresiasi saya kepada pihak Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan. Sebab, atas kerja keras dan kesungguhan dalam rangka bebas narkoba, serta membantu Kabupaten Solok ini, menjadi dalam kondisi aman dan damai, kemudian bebas dari penyalahgunaan narkoba”. sebut bupati.

Lebih lanjut Bupati juga menghimbau, kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, untuk bersama mengawasi  generasi muda kita agar terbebas dari narkoba.

Sementara itu Kasi seksi barang bukti dan barang rampasan, Hamdika Wiradi Putra, SH, MH, mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan tugas dan fungsi jaksa, sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat 1 UU No.16 Tahun 2014 junto UU 11 Tahun 2021 dan Pasal 270 KUHAP.

Momen penting ini merupakan sebagai wujud nyata dari komitmen dan kesungguhan kita bersama untuk berkomtribusi secara positif dalam proses penegakan hukum.

Dijelaskannya, pemusnahan barang bukti kali ini berupa narkotika jenis sabu seberat 49,29 gram, narkotika jenis ganja seberat 56 kg, minuman beralkohol, pakaian dan senjata tajam.

“Terhadap barang bukti narkotika psikotropika dengan total 65 perkara dan kriminal umum dengan total 19 perkara. Ini akan dilakukan pemusnahannya dengan cara dibakar, kemudian dibuang, sehingga tidak bisa digunakan lagi”. Jelasnya

Limapuluh Kota,netralpost.net -- Untuk pertama kali di Indonesia, Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang (Sitapa) dan Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak bersama Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar menerima sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia. Perdana sejak Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 dilahirkan, tanah ulayat secara sah mendapatkan kepastian hukum melalui Sertifikat Hak Pengelolaan. Istimewanya, Sertifikat HPL tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, dalam kunjungan kerjanya ke Limapuluh Kota dan Tanah Datar, Selasa-Rabu, (10-11/10/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto, menyerahkan dua Sertifikat Hak Pengelolaan untuk Tanah Ulayat Kerapatan Adat Nagari Sitapa masing-masing 550.917 meter persegi dan 394.971 meter persegi sedangkan untuk Nagari Sungai Kamuyang, Mantan Panglima TNI tersebut menyerahkan Sertifikat HPL seluas 371.095 meter persegi. Pada kesempatan itu, Menteri Hadi turut menyerahkan sertifikat Hak Pakai Lahan seluas 1.713 meter persegi kepada Pemerintah Nagari Sitapa.

"Negara berkomitmen melindungi dengan memberikan sertifikat Hak Pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Barat khususnya Limapuluh Kota dan Tanah Datar. Hal ini juga merupakan wujud dari janji kerja Kementerian ATR/Kepala BPN terhadap masyarakat Sumatera Barat untuk menyelesaikan sertifikasi tanah ulayat. Dan sebagai proyek percontohan dipilih dua lokasi, yakni Kabupaten Limapuluh Kota dan Tanah Datar," ujar Menteri Hadi Tjahjanto dalam sambutannya.

Menteri Hadi menilai, Sertifikat HPL ini bisa membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Caranya dengan skema penerbitan hak berjangka seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL atas izin Kerapatan Adat Nagari. Kemudian Ia berharap dengan diserahkannya sertifikat di nagari pilot proyek ini, dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat hukum adat lainnya di Sumatera Barat, sehingga tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat bisa terdaftar seluruhnya. "Kementerian ATR/BPN meminta kepada seluruh masyarakat nagari, agar sertifikat yang telah diberikan untuk dijaga dengan baik, diusahakan dan diberi patok/tanda batas sehingga tidak ada lagi mafia tanah yang bisa bermain-main di atas tanah ulayat," tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo menyampaikan apresiasi kepada Menteri ATR/BPN beserta jajaran atas dipilihnya dua nagari yang berada di selatan Limapuluh Kota tersebut sebagai pilot proyek penerbitan sertifikat HPL Tanah Ulayat Nagari. "Penerbitan sertifikat HPL akan memiliki dampak berganda bagi masyarakat di nagari, selain memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan ulayat tersebut, perekonomian masyarakat akan meningkat seiring dengan pemanfaatan lahan ulayat tersebut oleh Bumnag. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan jajaran, Kantor Pertanahan, Tim Universitas Andalas, Pemerintah Daerah, Nagari, dan Niniak Mamak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan penerbitan sertifikat HPL tanah ulayat," tambahnya.

Turut hadir dalam penyerahan sertifikat Anggota DPR RI Rezka Oktoberia dan Guspardi Gaus, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Kapolres Payakumbuh AKBP Sri Wahyuni Lestari, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar, unsur Forkopimda, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN dan jajaran Kanwil BPN se-Sumatera Barat. (Yon)

Padang, netralpost --- Wali Kota Padang diwakili Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar mengucapkan selamat atas dilantiknya Sonny Budaya Putra menjadi Penjabat Wali Kota Padang Panjang, dan Roberia menjadi menjadi Penjabat Wali Kota Pariaman.

Hal tersebut disampaikan Sekdako Andree Algamar usai menghadiri pelantikan kedua kepala daerah tersebut oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (12/10/2023).

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan selamat kepada Pj Wali Kota Padang Panjang dan Pj Wali Kota Pariaman, semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan baik mungkin untuk membangun Kota Padang Panjang dan Pariaman yang lebih maju lagi kedepan," ucap Sekda.

Diketahui, sebelum dilantik menjadi Penjabat Wali Kota, Sonny Budaya Putra menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang. Ia ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menjadi Penjabat Wali Kota Padang Panjang menggantikan Fadly Amran yang telah habis masa jabatan.

Sementara Roberia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI. Ia ditunjuk oleh Kemendagri menjadi Penjabat Wali Kota Pariaman menggantikan Genius Umar yang juga telah habis masa jabatan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan Pj Ketua Tim Penggerak PKK dan Pj Dekranasda Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman.(Prokopim Pdg).

 Payakumbuh,netralpost.net

Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kota Payakumbuh Ny. Lasta Jasman, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Payakumbuh, Ketua TP PKK Kelurahan se-Kota Payakumbuh, serta tim dewan juri dan peserta lomba kelompok dasa wisma berprestasi tingkat Kota Payakumbuh tahun 2023.

Ekspose lomba ketua kelompok dasa wisma berprestasi tingkat Kota Payakumbuh tahun 2023 ini diikuti oleh 10 ketua kelompok dasa wisma sebagai perwakilan 5 kecamatan di Kota Payakumbuh yang mengutus 2 kelompok per kecamatan.

Dalam sambutannya, Ny. Lasta mengatakan bahwa kegiatan lomba ketua kelompok dasawisma berprestasi ini merupakan momen penting, selain silaturahmi juga menjadi wadah mengukir prestasi dan unjuk kebolehan.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Mari kita jadikan lomba ini sebagai momentum untuk pelopor perubahan menuju Payakumbuh maju," ujar Ny. Lasta.

Ditambahkan Ny. Lasta, dasa wisma sebagai ujung tombak harus mendapatkan perhatian yang besar, dan juga pembinaan yang baik. Sehingga daya guna kelompok dasa wisma dapat maksimal serta berhasilguna demi kesejahteraan keluarga.

"Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah ekspose lomba yang kita adakan pada hari ini. Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat menghasilkan kader yang handal, cerdik dan berbakat," sambung Ny. Lasta.

Selanjutnya, Lasta juga menyampaikan bahwa kegiatan penilaian lomba ketua kelompok dasa wisma berprestasi tingkat Kota Payakumbuh tahun 2023 ini merupakan agenda tahunan TP PKK Kota Payakumbuh, dimana ketua kelompok dasa wisma terbaik akan diusulkan untuk mengikuti lomba tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mendatang.

"Harapannya semoga semua hal yang disampaikan oleh peserta pada saat ekspose hari ini memang benar telah dilakukan dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Semoga sukses, ," tutup Ny. Lasta.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketua kelompok dasa wisma mampu menggerakkan dan mengimplementasikan 10 program pokok PKK  serta inovasi yang telah dilakukan di kelompok masing-masing. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost.net--Dalam rangka menindaklanjuti maraknya penangkapan dan penyalahgunaan peredaran narkoba di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menggelar acara Batiah (Bicara Tentang Informasi dan Aspirasi Payakumbuh) bersama RRI Bukittinggi di Lobby Balai Kota Payakumbuh, Rabu (11/10/2023).

Batiah kali ini menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan Danil Defo, Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril,

Dalam pemaparannya, Sekretaris Dinas Pendidikan Danil Defo menjelaskan bahwa untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba harus dilakukan oleh semua pihak, baik keluarga, sekolah, dan msayarakat.

"Dalam hal ini, tentu sekolah menjadi salah satu elemen penting dalam mentransfer nilai anti narkoba kepada para siswa. Lalu, kami juga mohon inisiatif kita bersama-sama untuk mengangkat Duta Anti Narkoba di sekolah masing-masing," kata Danil.

Dikatakan Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, kasus narkotika di Payakumbuh dan sekitarnya cukup banyak, bahkan ada yang melibatkan anak di bawah umur yang notabenenya adalah siswa sekolah.

"Tentu hal ini menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa bisa anak di bawah umur terindikasi sebagai pemakai bahkan pengedar narkoba. Penyebabnya adalah karena anak-anak kita terkadang tidak paham narkoba itu apa dan bagaimana efek jangka panjangnya," ujar Febri.

Ditambahkan Febri, salah satu hal yang dapat diupayakan untuk mengurangi kuantitas kasus peredaran narkoba di Payakumbuh adalah dengan melakukan tes urin kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk deteksi dini.

Dalam kesempatan yang sama, Kasatres Narkoba Kota Payakumbuh IPTU Aiga Putra mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana narkoba memang perlu peran aktif dari semua pihak.

"Jangan ragu melaporkan jika ada siswa yang menjadi pemakai dan pengedar, sebab nanti akan kita berikan perlindungan hukum," tukas Aiga.

Selaras dengan pemaparan 3 narasumber lainnya, Kacabdin Wilayah IV Sumatera Barat Tasman mengatakan bahwa narkoba adalah PR bersama masyarakat, tidak hanya di Payakumbuh tetapi juga kota lainnya di Sumatera Barat.

"Mari kita upayakan bersama agar Payakumbuh dan Sumatera Barat dapat terbebas dari narkoba. Tentu, kita ingin pelajar Kota Payakumbuh tumbuh dengan baik dan sehat tanpa dibayang-bayangi dampak buruk narkoba," tutup Tasman. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net— Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat Kota payalumbuh tahun 2023 telah ditabuh. Pada tahun 2023 ini, ada empat LPM yang akan bersaing untuk meraih yang terbaik di kota Payakumbuh, dimana keempat LPM itu, yakni dari kelurahan Payolansek (Payakumbuh Barat), K3TR (Payakumbuh Utara), Limbukan (Payakumbuh Selatan), dan kelurahan Koto Baru (Payakumbuh Timur).

Penyeleksian dan pelaksanaan lomba LPM yang digelar bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh itu dihelat di aula pertemuan ngalau indah lantai III kantor walikota Payakumbuh, Rabu (11/10/2023).

Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Atemugiarae dalam laporannya menyampaikan jika teknis penilaian yang akan dilaksanakan berlangsung dalam dua sesi, untuk sesi pertama akan berlangsung berupa ekspose dan wawancara, dan setelah sesi pertama selesai akan dipilih tiga LPM terbaik untuk akan dilakukan penilaian peninjauan lapangan yang akan berlangsung pada tahap kedua,” ungkapnya.

Lomba yang dibuka Pj. Walikota Payakumbuh dan dihadiri ketua DPD LPM Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam bersama Asisten I bidang pemerintahan dan kesra Dafrul Pasi itu akan dinilai oleh tim yang terbagi dalam tiga bidang.

Pj. Walikota Payakumbuh diawal sambutan mengatakan, LPM berperan dalam mendorong kelurahan dalam menjalankan programnya. Saling berkolaborasi dan membantu dalam menyelesaikan program yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan pembangunan dan masyarakat.

"Di balik kelurahan yang sukses, ada peranan LPM yang membantu," ujar Rida Ananda selaku Sekretaris Daerah mewakili Pj. Walikota Payakumbuh.

Dengan mengucapkan terimakasih kepada semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan lomba LPM tingkat kota Payakumbuh tahun 2023, Rida Ananda berharap dengan dilaksanakan lomba LPM ini akan didapatkan LPM yang berkualitas di kota Payakumbuh nantinya.

Sementara itu, ketua DPD LPM Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam dalam kesempatan itu menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas LPM sebagai mitra pemerintah, meningkatkan layanan masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap enam LPM ini dapat memaparkan inovasi sesuai dengan penilaian yang telah disepakati dan mendapatkan hasil yang terbaik," ungkapnya.

Adapun yang bertindak sebagai ketua dari tim penilai pada setiap bidang lomba LPM tingkat kota Payakumbuh tahun 2023, yakni staf ahli walikota bidang pemerintahan, hukum dan politik  Herlina, staf ahli walikota bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Elfriza Zaharman, dan staf ahli walikota bidang pemerintahan dan kesra Elvi Jaya. (Yon)

Bali, netralpost.net --- Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Putra Narendra mengatakan, isu yang diangkat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023, yang digelar di Bali sudah sesuai dengan program kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu isu yang dibahas yakni masalah kelautan.

Kapolda menuturkan, Kapolri sudah memerintahkan jajaran internalnya menanam mangrove di setiap Polda. Kemudian, para jajaran diminta bersinergi dengan TNI untuk membersihkan laut dan pantai.

"Internal Polri sudah diinstruksikan Kapolri untuk menanam mangrove di setiap Polda. Lalu dengan bersinergi TNI kita membersihkan pantai dan laut," ujar Bagus di ITDC, Denpasar, Bali, Rabu (11/10/2023).

Selain itu, Bagus juga menuturkan, penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 ini berdampak positif sekali bagi masyarakat Bali, salah satunya perihal perputaran roda ekonomi.

Terkait dengan evaluasi pengamanan KTT AIS Forum 2023, Kapolda mengatakan, sejauh ini masih berjalan aman dan lancar. Polda Bali yang di-back up Mabes Polri terus bersinergi dengan TNI dan masyarakat mengamankan KTT AIS Forum 2023 yang memasuki puncak acara pada hari ini.

"Untuk pengamanan delegasi yang sudah mendarat di bandara dari awal datang, pengawalan dan pengamanan selama perjalanan maupun sampai di lokasi penginapan terlaksana aman dan berjalan lancar. Begitu juga gala dinner karena adanya sinergitas pengamanan TNI dan Polri serta pengamanan adat setempat yang ikut kita libatkan," katanya.

Padang, netralpost.net - Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan sebagai Daerah Dengan Nilai Indeks Pencegahan Korupsi Peringkat Ke-3 Tahun 2022 Wilayah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penilaian dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK-RI, Wawan Wardiana, sewaktu menghadiri Roadshow Bus KPK RI dan Penguatan Integritas Kepada Penyelenggara Negara, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (12/10/2023). 

"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Padang kembali menerima penghargaan dari KPK-RI. Tentu ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang untuk selalu mengedepankan profesionalitas dan integritas," ucap Wako didampingi Sekda Andree Algamar serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova.

Wako Hendri Septa menambahkan, penghargaan yang diterimanya merupakan bentuk apresiasi dari KPK RI atas upaya dan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK-RI Wawan Wardiana, mengatakan Roadshow Bus KPK merupakan salah satu kegiatan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Nilai anti anti korupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras.

"Pada Roadshow Bus KPK kali ini akan mengunjungi enam provinsi di Pulau Sumatera yakni Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Untuk Provinsi Sumatera Barat ini telah dimulai sejak 6 Oktober dan akan berakhir pada 15 Oktober 2023 nanti," sebutnya. (Prokopim Pdg)

Penilaian dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK-RI, Wawan Wardiana, sewaktu menghadiri Roadshow Bus KPK RI dan Penguatan Integritas Kepada Penyelenggara Negara, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (12/10/2023). 

"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Padang kembali menerima penghargaan dari KPK-RI. Tentu ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang untuk selalu mengedepankan profesionalitas dan integritas," ucap Wako didampingi Sekda Andree Algamar serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova.

Wako Hendri Septa menambahkan, penghargaan yang diterimanya merupakan bentuk apresiasi dari KPK RI atas upaya dan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK-RI Wawan Wardiana, mengatakan Roadshow Bus KPK merupakan salah satu kegiatan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Nilai anti anti korupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras.

"Pada Roadshow Bus KPK kali ini akan mengunjungi enam provinsi di Pulau Sumatera yakni Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Untuk Provinsi Sumatera Barat ini telah dimulai sejak 6 Oktober dan akan berakhir pada 15 Oktober 2023 nanti," sebutnya. (Prokopim Pdg)

Anjas Prasetio menyebut bahwa angka tersebut  diperoleh berdasarkan Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI.

Berdasarkan data yang ditampilkan Prasetio pada kesempataan tersebut terungkap bahwa Indeks Penilaian Integritas Kabupaten Solok tertinggi  di Sumatera Barat, bahkan lebih tinggi dari Indeks Penilaian Integritas Provinsi Sumatera Barat yang hanya berada pada angka 70,5. meskipun pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat sempat berada pada angka 75,5. Lebih lanjut menurut Anjas lagi, posisi kedua tertinggi di Sumatera Barat diperoleh oleh Pemerintah Kota Solok, dengan angka sebesar 72, 6. Meskipun demikian Kota Solok juga mengalami penurunan jika dibanding tahun 2021, yakni pada angka 73,9. 

Anjas menambahkan bahwa secara Nasional Indeks Penilaian Interitas (IPI) berada pada angka 71,94 Lebih lanjut dijelaskan Anjas Prasetio bahwa penilaian  Survei Penilaian Integritas (SPI) meliputi  Transparansi, Integritas Tugas, Trading in influence, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan SDM,  Pengelolaan PBJ  dan Sosialisasi Antikorupsi. Adapun beberapa area yang perlu diperbaiki secara terstruktur oleh Pemerintah Kabupaten Solok adalah Pengadaan Barang dan Jasa serta manajemen SDM. ( Admin )