NetralPost.net

Tingginya curah hujan di Kabupaten Solok menyebabkan terjadinya luapan sungai kayu manang yang mengakibatkan terjadinya Banjir Bandang yang melanda sejumlah bangunan dan lahan milik Masyarakat Nagari Surian di Jorong Kayu Manang pada malam Rabu tanggal 20 Desember 2023 Lalu.

Menanggapi hal ini Bupati Solok telah memerintahkan kepada seluruh Dinas terkait untuk menindaklanjuti dan membenahi Lokasi Banjir serta mengirimkan Bantuan bagi Para korban yang terdampak bencana.

Pada pagi Rabu tanggal 21 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Solok melalui BPBD, Pol-PP Damkar, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Sosial Kabupaten Solok telah mengirimkan Tim Penanggulangan Bencana, sejumlah alat berat, dan pasokan makanan guna membantu seluruh korban bencana banjir, Bantuan juga datang dari Tenaga Kepolisian dan TNI.

Pada hari ini Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar bersama Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi didampingi oleh Dandim 0309 Solok Letkol Inf Aji Satrio, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Asisten II Deni Prihatni, ST, MT, Kepala OPD, Camat Pantai Cermin dan Walinagari Surian turun langsung meninjau lokasi.

"Pemerintah akan selalu ada membantu masyarakatnya, untuk itu pada hari ini kita datang langsung dan melihat apa yang dapat kita bantu untuk Masyarakat Jorong Kayu Manang yang terdampak Banjir." Ucap Bupati Solok.

Banjir Bandang ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah jembatan yang memutus akses jalan ke sisi seberang sungai sehingga menyebabkan masyarakat diseberang menjadi terisolir, terhadap kondisi ini Bupati Solok memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR agar segera membangun jembatan alternatif terlebih dahulu sehingga Pemerintah Daerah serta TNI dan Polri dapat mengirimkan bantuan serta memberikan pasokan makanan bagi masyarakat diseberang.

Bupati Solok juga turut memerintahkan kepada  Dinas Sosial untuk mendirikan tenda-tenda dan Dapur Umum untuk membantu masyarakat yang rumahnya terkena dampak banjir.

Program BSPS untuk masyarakat yang rumahnya hancur diberikan bantuan 10 juta dari Pemda dan 10 juta dari BAZNAS untuk MCK Masjid Al Ikhlas Jorong tambang yang terdampak bencana banjir.

Terkait tindak lanjut Sungai Kayu Manang kedepannya Pemerintah Daerah akan membuat DID untuk diperjuangkan bersama Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi dan didukung BWS S V sehingga pemerintah pusat dapat lakukan Normalisasi pada Sungai Kayu Manang ini.

"Harapan kita sungai kayu manang memang harus dilakukan Normalisasi sehingga tidak lagi terjadi hal seperti ini dimasa yang akan datang" ucap Bupati Solok.

Saat ini telah terdata sebanyak 9 irigasi terputus dan ± 500 hektar lahan masyarakat mengalami kerusakan dengan total kerugian mencapai 39 Milyar Rupiah.

Bantuan juga datang dari BNPB dana siap pakai dukungan operasional penanggulangan darurat bencana banjir sebesar Rp. 250.000.000 dan bantuan 200 paket sembako kepada masyarakat yang korban bencana banjir.(admin)

Epyardi meminta seluruh alat berat milik Pemkab yang ada di berbagai lokasi untuk disiagakan ke lokasi rawan longsor dan lokasi bencana saat ini.

“Saya sudah meminta dinas PU, Dinsos, Perkim dan BPBD untuk segera membantu warga yang terdampak banjir. Semua alat berat kami yang ada di sejumlah kecamatan untuk ditarik dan disiagakan di lokasi rawan longsor dan bencana,”ucapnya Kamis (23/12/2023).

Ia menjelaskan, memasuki musim hujan saat ini,  Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah yang rawan bencana. “Daerah kami ini termasuk daerah rawan. Untuk itu alat berat berupa ekskavator begitu penting. Jika ada longsor itu bisa menutup akses warga kami, dan dampaknya juga ekonomi warga,”tuturnya.

Epyardi juga meminta semua perangkat nagari dan kecamatan untuk terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemkab Solok untuk memastikan warga dalam musim hujan saat ini.

“Semua saya ingatkan, dari nagari, hingga kecamatan dan dinas harus standby,”ucapanya.

Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Irwa Efendi mengatakan, timnya sudah turun ke lokasi banjir bandang saat mendapat laporan. “Kami sudah turun ke lokasi, pendataan sudah dilakukan termasuk yang terdampak,”ujarnya.

 Ia menjelaskan, banjir bandang tersebut terjadi di Sungai Kayu Manang, Nagari Surian pada malam Rabu (20/12/2023). Data bangunan atau yang terdampak banjir untuk sementara yang ia terima yakni.

1. Jembatan Bagiek 1 unit (ruas koto tinggi - sapan)

2.Jembatan Batu Panjang 2 unit ( koto tinggi - sapan)

3.jembatan Taluek batuang 3 unit (koto tinggi - sapan)

4.pabrik tahu (rusak ringan)

5 dan beberapa daerah irigasi hanyut

6.Lahan pertanian yang tertimbun longsor belum terdata.

Selain itu ada 2 unit rumah di Leriang Kandi Jorong Tambang, Nagari Surian  atas nama Yenti rusak berat, hanya tersisa 1 kamar dan juga rumah Yon rusak  berat pondasi rumah tergerus. Selanjutnya, ada satu sarana ibadah Masjid Tambang kondisi dipenuhi lumpur untuk pembersihan  perlu  bantuan mobil Damkar.

Irwan mengimbau, agar masyarakat untuk tetap siaga khususnya di lokasi rawan banjir bandang (Admin)

Pelantikan sekaligus penutupan pendidikan Bintara Polri gelombang II T.A 2023 tersebut, berlangsung di Gedung Dojo Wira Satya SPN Polda Sumbar, Kamis (21/12) pagi.

Pelantikan di gedung Dojo itu dilakukan, lantaran cuaca yang tidak mendukung di lapangan. Hal ini disebabkan karena saat pelantikan cuaca hujan deras. 

Pada saat pelantikan, Kapolda Sumbar membacakan amanat dari Kalemdiklat Polri, yang menyebut dengan berakhirnya program pendidikan pembentukan ini, maka Polri telah berhasil menambah personel golongan pangkat Bintara dan Tamtama sebanyak 15.419 orang. 

Jumlah ini, terdiri dari 14.771 polisi laki-laki dan 648 polisi wanita. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 13.226 Bintara polisi tugas umum, 500 Bintara Brimob, 100 Bintara Polair, 1.497 Tamtama Brimob dan 96 Tamtama Polair.

"Program pendidikan ini tentunya menjadi aspek penting untuk menunjang pelaksanaan tugas polri agar lebih optimal. Melalui penambahan jumlah personel, diharapkan penyebaran pelayanan publik semakin meningkat dan kehadiran polisi di tengah lingkungan sosial akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Kapolda. 

Selaku Kalemdiklat Polri, mengucapkan selamat kepada para Bintara dan Tamtama remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pembentukan selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pendidikan Polri dengan baik. Sehingga menghantarkan saudara-saudari untuk dilantik menjadi anggota Polri, dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua dan Bhayangkara Dua. 

"Mulai hari ini, pada diri saudara-saudari sekalian telah melekat identitas dan kehormatan profesi serta tugas dan tanggung jawab sebagai bhayangkara negara. Setiap sikap, tutur kata dan perilaku akan menjadi tauladan bagi masyarakat," ujar Irjen Pol Suharyono memberikan amanat Kalemdiklat Polri. 

Ucapan selamat, juga disampaikan kepada para orang tua atas keberhasilan putra dan putrinya menjadi Bintara dan Tamtama remaja Polri yang baru saja dilantik. Doa dan dukungan bapak ibu sekalian merupakan dorongan spiritual kepada putra-putri bapak ibu dalam menjalankan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang profesional.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa, tugas Polri ke depan akan semakin berat dan kompleks. Kondisi ini dipengaruhi  oleh perkembangan lingkungan strategis yang sangat pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinamika politik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang pentahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada situasi kamtibmas di seluruh wilayah indonesia, terutama pada semakin berkembangnya dimensi kejahatan yang semakin canggih dengan modus dan pola yang baru.

Menyikapi hal tersebut kata Kapolda, Polri dituntut untuk melakukan langkah-langkah proaktif, melalui berbagai upaya preemtif, preventif, maupun penegakan hukum. Sehingga kamtibmas dapat terus terjaga serta masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Disamping upaya tersebut, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat harus di imbangi dengan ketulusan dalam  melayani dan respon yang cepat dalam menindaklanjuti keluhan dan aduan masyarakat. 

Oleh karena itu, institusi Polri harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkarakter kebhayangkaraan dan memahami tugas, peran dan fungsinya. Salah satu upaya yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan SDM Polri melalui pelaksanaan pendidikan pembentukan yang telah saudara-saudari laksanakan.

"Saudara merupakan garda terdepan pelaksanaan tugas polri di lapangan yang akan berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kehadiran saudara akan menjadi cerminan layanan polri secara keseluruhan. Oleh sebab itu saya berharap saudara mampu memenuhi harapan masyarakat, dengan berorientasi tugas kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan, menghormati hak asasi manusia serta mengawal proses demokrasi," ujar Kapolda Sumbar. 

Dalam pelantikan ini, dihadiri oleh Forkopimda Sumbar (diwakili), Pejabat Utama Polda Sumbar, Wakapolres sejajaran Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar beserta pengurus Bhayangkari, dan orang tua keluarga Bintara baru dilantik.(*)

Demikian ditegaskan Kapolres Madina, AKBP HM Reza CAS, SIK, SH, MH menjawab konfirmasi wartawan via WhatsApp, Rabu (20/12/2023).

”kita akan melakukan pengecekan lokasi, jika didapati masih ada aktivitas penambangan akan ditindak tegas.”kata Mantan KabagOps Polrestabes Medan ini singkat.

Menanggapai gerakan Polres Mandailing Natal yang dipimpin oleh AKBP H.M.Reza.Chairul AS SIK.SH.MH dalam menangani Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Ali Musa tantang apakah berani menetapkan tersangka.

Penanganan PETI yang berkesan "Lamban" oleh Pihak Penegak Hukum di Madina mendapat kritikan pedas dari salah satu Aktifis di Madina.

Ali Musa Nasution salah satu aktifis Di Mandailing Natal mengapresiasi langkah yang diambil Polres Madina dalam penindakan Peti.

"Kita mengapresiasi langkah polres meskipun terbilang terlambat, dimana kegiatan PETI yang notabenenya berada di pinggir Jalinsum dan terlihat jelas dari jalan raya sudah beroperasi berbulan-bulan ".

diketahui bersama lokasi PETI di kotanopan berada sekitar 200 meter dari pinggir jalan raya ataupun dekat dengan kantor Polsek dan kantor Koramil Kotanopan.

"ya kalau memang ingin menutup, meninjau dan menindak apabila masih (ada) kegiatan PETI disana, Polres Madina sudah terlambat, karna informasi mengenai keadaan disana aktifitas PETI sudah berhenti dan alat berat sudah disembunyikan oleh pengusaha tambang ilehal tersebut" ungkap musa.

lebih jauh Musa juga menantang pihak Polres Madina mengenai sangsi Pelanggaran Hukum oleh pelaku PETI dan juga dampak yang ditinggalkannya.

"Kegiatan mereka jelas-jelas bertentanganUndang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Dengan denda 100 miliar dan ancaman hukuman penjara 5 tahun tapi dalan hal ini belum ada tindakan hukum kepada pelakunya".

"belum lagi dampak yang ditimbulkan berupa pengerusakan lingkungan dan fasilitas umum yang dibangun dari uang Negara, maka dari itu saya menantang Polres Mandailing Natal untuk segera menetapkan tersangka pada aktifitas PETI di kotanopan"( ***)

Wakil Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Memimpin Upacara Peringatan Hari Bela Negara, Wamenhan M. Herindra menyampaikan Amanat Presiden RI Joko Widodo, Yang mengingatkan Bahwa Hari Bela Negara ini merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia Maju yang dicita-citakan.

" Kita harus memiliki jiwa Bela Negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Semangat Bela Negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia", Sambutnya.

Pada upacara Hari Bela Negara ke 75 Tahun 2023 ini, TNI AU dalam hal ini Lanud Sutan Sjahrir diberikan kepercayaan untuk menjadi penyelenggara Upacara tersebut.

Adapun yang bertugas dalam upacara tersebut antara lain , Mayor Tek Ayi Hermanto, A.Md., sebagai Perwira Upacara dan Letkol Kal Dody Yuliansyah, S.E (Kadislog Lanud SUT) bertindak sebagai Komandan Upacra.

Danlanud juga memberikan selamat kepada Personel Lanud SUT atas kelancaran kegiatan Upacara tersebut.

" Selamat atas terlaksananya Upacara Hari Bela Negara Tahun ini, sehingga upacara berlangsung secara aman, lancar dan penuh khidmat." Ujar Danlanud.

Turut hadir dalam Upacara tersebut antara lain, Gubernur Prov. Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., Pangdam 1/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Wagub Prov. Sumbar, Ir. Audy Joinaldy, SPt., M.Sc., M.M., IPM., ASEAN.Eng., Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, S.I.K., S.H., Komandan Korem 032/Wbr, Brigjen TNI Rayen Obersyl., Komandan Lantamal ll Padang, Laksma TNI Benny Febri, M.M., M.Tr.Opsla., Staf Khusus Wakil Menteri Pertahanan RI, Brigjen Purn Rosdianto., PJU TNI/Polri Prov. Sumbar., dan Forkopimda Prov. Sumbar lainnya. (Pen Lanud SUT)

Arosuka, netralpost --- Puluhan Masyarakat Nagari Gantung Ciri  mendatangi kantor DPRD Kabupaten Solok, Senin, 18 Desember 2023. Kedatangan masyarakat Nagari Gantung Ciri tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mempertanyakan tentang pemberhentian sementara Wali nagari Gantung Ciri, Hendri Yudha, dari jabatannya sebagai Wali Nagari oleh Bupati Solok.

Hendri Yudha, saat berorasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Solok mengakui adanya temuan penyalahgunaan keuangan nagari yang melibatkan dirinya. “ Saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan nagari, tetapi itu, ada proses yang harus dilalui, dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung.” kata Hendri Yudha. 

Sebelumnya, pada hari Selasa, 12 Desember 2023, Hendri Yudha juga mengakui adanya temuan inspektorat tahun 2023, ada temuan penyalahgunaan keuangan nagari sebesar,

Rp 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah.) “ Terkait pemeriksaan Inspektorat tahun 2023, memang betul total temuannya sebesar Rp 258 juta, tetapi berdasarkan rekomendasi Inspektorat tersebut, kewajiban wali nagari hanya sebesar Rp 87 juta rupiah.” tegas Hendri Yudha, waktu itu. 

Bupati Solok, H. Epyardi Asda, yang sedang memimpin Rapat Kooordinasi Pemerintahan Nagari dalam kesiapan menghadapi musim hujan, dan kesiapan Pemerintah Nagari bertindak cepat dalam penanganan bencana alam, begitu mendapat informasi ada masyarakat datang, segera menghentikan rapat tersebut. Bupati Epyardi Asda pun bermaksud menjelaskan kepada mayarakat yang datang menyampaikan tentang pemberhentian sementara Wali Nagari Gantung Ciri, Hendri Yudha dari jabatan Wali Nagari, dikarenakan pada waktu demo hari Selasa yang lalu Bupati Epyardi Asda tidak bisa hadir karena sedang menghadiri undangan dari BKKBN Pusat untuk menerima penghargaan, sebagai orang tua hebat.

Kepada masyarakat yang hadir Bupati Epyardi Asda menjelaskan terkait adanya temuan penyalahgunaan keuangan dengan adanya indikasi korupsi, dan telah berulang kali dilakukan oleh Wali Nagari Hendri Yudha, sehingga Hendri Yudha diberhentikan sementara dari jabatannya, guna memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. 

Kepada masyarakat pendemo, Epyardi Asda mengatakan proses yang telah dilakukan adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “ Perlu Hal ini saya jelaskan, bahwa proses yang sedang kami laksanakan adalah proses yang sesuai dengan Permendagri dan Undang-Undang yang berlaku. Pemberhentian adalah sementara.” kata Bupati Epyardi Asda.

“ Negara kita Negara hukum, ada mekanismenya, kalau seorang Kepala daerah baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas jika melakukan pelanggaran hukum pasti akan diberikan tindakan sangsi. Itu berapa banyak kepala daerah yang dinonaktifkan. Sekarang wali nagari yang diberhentikan sementera ini karena ada kasus korupsi yang dilakukan, dan ini sedang diusut oleh Pak Polisi dan Pak Kejaksaan. Jadi masalah ini, ditemui anggaran sebesar Rp258 juta yang disalahgunakan oleh mantan wali nagari non aktif” tegas Epyardi Asda lagi. 

Lebih lanjut Epyardi Asda menegaskan, jika nanti dalam proses pemeriksaan tidak terbukti, maka kami akan mengembalikan jabatan wali nagari.

“  Benar atau tidak, kita laporkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Kalau seandainya memang tidak terbukti, kita akan kembalikan jabatan Wali Nagari ini. Kalau memang terbukti tidak ada korupsi yang dilakukan, saya jamin secepatnya akan saya kembalikan.” tegas Eyardi Asda.

Kepala Dinas PMN Kabupaten Solok, Romi Hendrawan menjelaskan, berdasarkan hasil audit, didapati perbuatan berulang-ulang. “Sesuai mekanisme, dan aturan. Ada teguran, lalu berlanjut ke tahap selanjutnya sesuai undang-undang yang berlaku,”ucapnya. Diungkapkan Romi, penonaktifan wali nagari tersebut bukan saja soal kerugian tetapi, pengulangan kembali penyalahgunaan kewenangan. “Jadi bukan soal kerugian saja. Tetapi tidak memperbaiki kesalahan terutama dalam hasil audit investigasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahap III di nagari ,”ujarnya.

Pada tahun 2021, pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat sprin lidik atau surat perintah penyelidikan dengan nomor 108/X/2021 Reskrim pada 17 Oktober 2021.

Sekaitan dengan itu, Polres Solok Arosuka meminta bantuan APIP (Inspektorat) melakukan audit. Dalam laporan audit ditemukan penyalahgunaan pada Oktober, November, dan Desember 2020 dengan nilai Rp73.800.000. Adanya penyalahguaan tersebut mengakibatkan masyarakat miskin, dan yang terdampak Covid-19 tidak menerima manfaat BLT.

Pada tahun 2023 inspektorat kembali melakukan audit dan ditemukan penyalahguaan uang nagari senilai Rp 258.563.403 dengan 18 rincian temuan.

Berdasarkan, Permendagri No 20 tahun 2018 tentang penyelenggaraan keuangan desa, Perbup no 7 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan nagari, dan pasal 26,28,29 dan 30 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa.

Dan setelah dilakukan teguran lisan atau tulisan sesuai dengan mekanisme, maka wali nagari tersebut dinonaktifkan untuk dilakukan tindakan selanjutnya sesuai peraturan dan perundangan yang ada.

Menanggapi hal tersebut di atas, Wali Nagari Gantung Ciri Non Aktif, Hendri Yudha, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada status korupsi yang dilekatkan pada dirinya. “ Sampai hari ini belum ada kata-kata korupsi kepada saya, yang ada baru pernyataan dari LHA inspektorat yaitu penyalahgunaan keuangan nagari. Yang kedua Pak, nilainya dalam LHA ini 258 juta pak, dan ini yang bertanggung jawab bukan hanya saya tetapi sebanyak sepuluh orang Pak.” kata Hendri Yudha di hadapan Bupati Solok. Selain itu, Hendri Yudha mengaku telah mencicilnya sebanyak Rp 30 juta, dan tinggal sebanyak Rp 57 juta lagi. Pada kesempatan tersebut Hendri Yudha juga menyerahkan satu berkas LHA inspektorat yang melibatkan dirinya kepada Bupati Epyardi Asda. (Admin)

Sumbar, netralpost ---  Satgas Operasi Mantap Brata (OMB) Singgalang 2023-2024 Polda Sumbar, memberikan pengamanan terhadap kegiatan calon wakil presiden (Cawapres) no urut 03 Mahfud MD di Padang, Sumatera Barat.

Diketahui, agenda Cawapres Mahfud MD di Kota Padang selama dua hari, sejak hari Minggu tanggal 17 Desember 2023.

Untuk hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Cawapres nomor urut 03 itu melakukan kegiatan kuliah umum di Universitas Bung Hatta, dan bedah Visi Misi serta adu gagasan Cawapres di Universitas Andalas. 

Dalam kegiatan Cawapres tersebut, Polda Sumbar telah menyiapkan ratusan personel untuk memberikan pengamanan.

"Polda Sumbar memberikan pengamanan kegiatan Capres maupun Cawapres di Sumbar," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik, Senin (18/12).

Dirinya menerangkan, personel yang terlibat dalam Satgas OMB itu melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan setiap rangkaian kegiatan yang telah direncanakan.

Selain dari personel Polda Sumbar, pengamanan tersebut juga melibatkan personel dari Polresta Padang.(*)

Jakarta, netralpost ---  Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk bijak menggunakan media sosial. Hal itu bahkan tertuang dalam surat telegram resmi nomor 2407 yang diterbitkan pada Oktober 2023.

Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen. Pol. Agus Wijayanto menjelaskan, kebijakan itu sebagai bentuk menjaga netralitas Polri dalam tahapan Pemilu 2024.

“Yang pertama kita harus tahu rambunya dulu, UU ada, Perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram Kapolri, itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan Oktober. Bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos," jelasnya, Minggu (17/12/23).

Dijelaskannya, seluruh anggota Polri dilarang larangan berfoto dengan pasangan calon. Selain itu, anggota Polri juga dilarang untuk mengomentari foto pasangan calon di media sosial.

Kemudian, dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol. Mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, dan media sosial.

"Termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh," ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, Divisi Propam juga memiliki cara untuk melakukan berbagai upaya menjaga netralitas anggota Polri. Bahkan, berbagai video dengan menggunakan sosok Pak Bhabin telah disebarluaskan untuk menjadi pengingat seluruh jajaran.

"Salah satunya preemtif, ini adalah untuk ke dalam dulu, personel Propam yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya.

Selain itu, ujarnya, keteladanan pimpinan diutamakan dalam menjaga netralitas Polri ini. Selanjutnya, ada pembekalan dan pengarahan tentang disiplin para anggota.

"Terus membuat petunjuk kepada jajaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selain ada UU, ada peraturan Perpol," tuturnya.

Propam Polri, jelasnya, juga melakukan deteksi dini untuk menjaga netralitas di Pemilu. Salah satunya dengan melakukan kegiatan patroli siber.

Menurut dia, dalam tahapan pemilu ini Propam Polri melekat melakukan pengawasan. Ketika ada tindakan represif, tim khusus untuk penanganan netralitas dari Biro Paminal, Biro Provos, Biro Wabprof akan menindaklanjuti.

Tidak hanya anggota Polri, ungkapnya, keluarga dari polisi yang berkontestasi di Pemilu 2024 pun telah diatur dalam surat telegram tersebut. Polri sudah mendata keluarga dari polisi yang maju di Pemilu.

"Ada caleg dari mulai dari DPRD kabupaten, provinsi sampai DPR RI, itu kita datakan, sampai hari ini kurang lebih jumlahnya 1.300 lebih tentang data itu," tuturnya.

Ditambahkannya, meski ada anggota keluarga yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun anggota tetap tidak diperbolehkan terlibat kegiatan praktis. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada.

Jika ditemukan ada anggota yang diduga tidak netral, ujarnya, Polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke sejumlah pihak. Apabila kemudian ditemukan pelanggaran, akan ada tindak lanjut dari Propam Polri.

Lalu, akan dilakukan gelar perkada untuk menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan. Apabila kategori pelanggaran berat, maka diberikan sanksi hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

"Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu dan kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai, untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai, ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini," katanya.

Pada putaran pertama yang digelar Sabtu 15 Desember 2023, kedua tim finalis yakni Kesebelasan Kecamatan Gunung Talang dan X Koto Singkarak  bermain imbang 1-1.

"Iya, sesuai kesepakatan kedua manager tim dihadapan Bapak Bupati, PP, wasit, dan panitia, maka pertandingan putaran kedua disepakati pada hari Sabtu 23 Desember pukul 15.00 Wib, karena main pertama imbang 1-1," terang Ketua Panpel BSC 2023, Sofriwandy NR, Sabtu (15/12).

Adapun Perangkat Pertandingan yang bertugas pada leg 1 BSC 2023 yakni 

Match Commissioner, Drs. Batlimus dan Wasit Bayu Pratama dari Kabupaten Dhamasraya dan dibantu Asisten Wasit 1, Zunedi dari Kabupaten Solok dan

Asisten Wasit 2, Pebri juga dari Kabupaten Solok serta wasit Cadangan yakni Weddi Ricardo dati Kab. Solok Selatan.

"Kedua manager tim sudah sepakat untuk pertandingan ulang leg kedua pada hari Sabtu 23 Desember mendatang," tambah Sofriwandy NR.

Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M. Mar, juga memberi apresiasi kepada kedua tim untuk menggear putaran kedua Sabtu depan.

"Juara bukanlah tujuan utama. Namun silaturrahmi itu yang terpenting, bagaimana agar Solok kita ini bisa tetap kompak," sebut H. Epyardi Asda.

Pada pertandingan Leg pertama ini, panitia juga mengumpulkan sumbangan untuk peduli Palestina dan terkumpul dana sebesar Rp.2. 547.000 dan langsung diserahkan ke panitia Solok Peduli Pakestina.

Pada pertandingan Final putaran pertama tersebut juga dihadiri Bupati Solok, H. Epyardi Asda, Sekretaris Daerah, Medison, para Asisten, Kapolres Solok, AKBP Muari, Dirut Bank Nagari, Dirut PDAM, Kapolres Solok Kota, diwakili oleh Iptu Amin Nurasyid, Dandim 0309 Solok, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Solok, Ny. Hjh Emiko Epyardi Asda, para Kepala Dinas, Camat, Kabag dan ribuan pengemar sepakbola Kabupaten Solok. (Admin)

Padang, netralpost - Wali Kota Padang Hendri Septa menyambut baik hadirnya Masjid Al Khair yang berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. 

Ia berharap, masjid yang dibangun dengan begitu megah oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN H. Muhammad Asli Chaidir itu akan berpartisipasi dalam membawa warga Kota Padang menuju ke surga. 

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi, terutama bagi bapak kita H. Muhammad Asli Chaidir yang telah membangun sebuah masjid yang begitu megah dan indah ini. Semoga rumah ibadah ini dapat dimanfaatkan untuk shalat lima waktu, sekaligus berbagai kegiatan syiar keislaman bagi masyarakat," imbuh Hendri Septa dalam sambutannya pada peresmian Masjid Al Khair, Sabtu (16/12/2023).

Masjid Al Khair diresmikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti masjid bersama H. Muhammad Asli Chaidir selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren dan Masjid Tahfidz Alquran Al Khair.

Sebelum itu da'i kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) yang diundang hadir memberikan tausiah juga ikut membubuhkan tanda tangan di prasasti Masjid Al Khair bersama Hj. Erliwatty A selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren dan Masjid Tahfidz Alquran Al Khair.

Peresmian didahului dengan salat subuh berjamaah yang diimami Wali Kota Padang Hendri Septa. Setelah itu barulah hadirin/jamaah mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh UAS dan juga Ustadz Jel Fathullah.

Mendag RI Zulkifli Hasan menyampaikan selamat dan apresiasi atas diresmikannya Masjid Al Khair.

"Masjid Al Khair ini adalah suatu sedekah jariyah bagi bapak H. Muhammad Asli Chaidir bersama keluarga. Karena memberikan manfaat bagi banyak orang, pahalanya tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia," ungkapnya.

Tak hanya itu, Mendag juga memuji Anggota DPR RI Fraksi PAN dapil Sumbar I itu karena tak hanya membangun masjid, karena nantinya juga akan membangun pondok pesantren dan tahfiz Alquran di area sekitar Masjid Al Khair.

"Jadi semakin lengkap di sini, masjid ada, pondok pesantren dan tahfiz Alquran juga ada. Sehingga para generasi muda khususnya yang ada di Kota Padang bisa menempuh pendidikan keagamaan di sini. Saya rasa sangat beruntung warga Kota Padang punya wakil rakyat seperti bapak H. Muhammad Asli Chaidir," imbuhnya.

Pada kesempatan itu Anggota Komisi VIII DPR RI H. Muhammad Asli Chaidir mengatakan pembangunan Masjid Al Khair berlangsung lebih dari tiga tahun pengerjaan.

"Pembangunan masjid ini adalah impian saya untuk mencari amal pahala di tanah kelahiran saya. Semoga warga Kota Padang khususnya yang berada di Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX bisa melaksanakan salat lima waktu di masjid ini. Begitu pula untuk kegiatan keagamaan lainnya. Alhamdulillah kita juga akan membangun pondok pesantren dan tahfiz Alquran nantinya di sini," ungkapnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt Rajo Lelo, Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar, Anggota DPRD Sumbar Maigus Nasir yang juga Ketua DMI Kota Padang, unsur Forkopimda Kota Padang, Sekdako Padang Andree Algamar dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. (Prokopim Pdg)

Arosuka, netralpost --- Pemerintah Kabupaten Solok lakukan Kegiatan Zikir dan Doa Bersama serta  Penggalangan Dana dalam rangka kepedulian Terhadap Rakyat Palestina, kegiatan ini bertempat di Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Sabtu (16/12/2023).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Solok Epyardi Asda, M.Mar selaku Ketua Panitia dan dihadiri oleh Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, Forkopimda, TP-PKK dan Dharmawanita, Kantor Kementerian Agama Solok, BUMN dan BUMD, Ormas Islam, BAZNAS Kab. Solok, UPT/UPTD Pendidikan serta Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat se-Kabupaten Solok serta Hadir Langsung dari Pemerintahan Pusat Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi.

Mengawali kegiatan dilaksanakan sholat Dhuha Berjamaah mengirimkan Doa serta Shalawat dan Zikir Bersama untuk Rakyat Palestina.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Solok turut menyampaikan orasi, dalam orasinya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, melihat kesulitan yang tengah dihadapi oleh saudara saudara kita yang ada di Palestina.

"sebagai Umat Islam merupakan kewajiban kita bersama untuk menyampaikan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina" tegasnya.

Epyardi menyampaikan salah satu bentuk kepedulian yang dilaksanakan pada hari ini yakni Zikir dan Doa Bersama serta melakukan penggalangan dana yang akan di berikan kepada saudara-saudara yang ada di Palestina, Beliau mentargetkan untuk mengumpulkan dana sejumlah 1 Milyar Rupiah dan saat ini diketahui telah terkumpul sebanyak kurang lebih 800 juta dan masih terus mengalir bantuan-bantuan dari saudara-saudara kita di Kabupaten Solok, Pada kegiatan ini Bupati Solok beserta seluruh keluarga turut andil memberikan sumbangan sejumlah 150 juta Rupiah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya turut menyampaikan Indonesia selalu konsisten mendukung perjuangan saudara kita Palestina semenjak Negara ini belum merdeka hingga sekarang sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya.

Saat ini Indonesia juga  selalu memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina baik secara Diplomasi maupun secara langsung, dimana telah banyak dikirimkannya bantuan bantuan kebutuhan serta peralatan medis dan obat-obatan.

Zulkifli Hasan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok untuk ikut serta menyampaikan kepedulian melalui Doa yang dikirimkan untuk saudara-saudara kita yang tengah berjuang di Palestina, Menteri Perdagangan RI tersebut turut ikut memberikan sumbangan secara pribadi sebanyak 50 juta rupiah. (Admin)

Arosuka, netralpost --- Jelang hari H kegiatan Solok Peduli Palestina yakninya hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Solok melakukan rapat Persiapan Teknis pelaksanaan kegiatan Solok Peduli Palestina yang dilaksanakan di Aula Mesjid Darussalam Islamic Centre Nagari Koto baru, Kamis 14/12/2023.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Syafrudin, S.Sos, M.Si, Asisten Koordinator bidang Administrasi dan Umum Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kapolres atau yang mewakili dan Kabag Kesra Setda Mardaus, S, Ag. Adapun peserta rapat dari unsur SKPD, Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Kepala Bagian terkait pada Sekretariat Daerah, Camat Kubung, kemudian dari unsur organisasi keagamaan, Kemenag, MUI, Baznaz, Dewan Masjid Indonesia (DMI), BKMT, BKPRMI, Prima DMI dan Pengurus Harian Islamic Center.

Dalam arahannya Sekda Kabupaten Solok Medison, S, Sos, M.Si menyatakan bahwa kegiatan ini kita laksanakan adalah murni sebagai ungkapan rasa peduli kita sesama Muslim terhadap Krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina yang telah mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa serta cedera di Gaza, sebagaimana yang kita lihat dan dengar diberbagai Media informasi.

Terhadap kondisi tersebut, Pimpinan kita Bupati Solok H. Epyardi Asda, M. Mar tersentuh hatinya dan mengajak kita semua untuk melakukan sesuatu yang bisa kita perbuat terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Ada 3 (tiga) hal yang bisa kita lakukan terhadap hal yang tidak baik atau kesemena-menaan, pertama dengan Kekuasaan (Power), kedua dengan Ajakan dan yang ketiga dengan Doa. Dari ketiga upaya tersebut hanya 2 (dua) point yang bisa kita laksanakan, yakni dengan Ajakan dan Doa. Itulah hal mengapa kita laksanakan kegiatan bersifat kemanusiaan ini, sesuai dengan isi kegiatan kita nanti, yakni Zikir dan Doa bersama serta Penggalangan Dana untuk Palestina. 

Maka dari itu mari kita persiapkan kegiatan ini sebaik mungkin dengan catatan kegiatan ini bersifat kemanusiaan, tidak ada unsur politis dan jauh dari sifat ria. Kepada Bapak/Ibu yang terlibat secara tekhnis dalam kelancaran kegiatan ini agar lakukan tugas dengan optimal sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Admin)