NetralPost.net

Jambi, netralpost --- Kapolda Jambi, Irjen Pol. Rusdi Hartono didampingi Wakapolda Jambi, Brigjen Edi Mardianto memimpin pelepasan rangkaian Bakti Sosial Presisi Untuk Negeri pada Senin, (22/01/2024).

Bantuan Sosial yang di berikan oleh Polda Jambi dan jajaran yaitu berupa 12.000 Paket Sembako yang akan segera dibagikan kepada masyarakat Jambi .

Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono  menyebutkan bahwa pagi hari ini Polda Jambi menghadirkan beberapa perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari pemandi jenazah, marbot masjid, perwakilan komunitas tionghoa, pengurus gereja dan beberapa perwakilan komunitas lainnya. 

" Hari ini Kapolda Jambi melepas secara simbolis kendaraan yang membawa paket sembako yang akan segera dibagikan kepada masyarakat, ada 12.000 paket yang dibagikan oleh Polda Jambi dan jajaran," jelas Kapolda Jambi.

Lebih lanjut diterangkan Alumni Akpol 1991 ini pembagian bantuan sosial ini adalah sebagai wujud kepedulian Polri khususnya Polda Jambi kepada masyarakat Jambi yang membutuhkan bantuan.

" Kita berharap tentunya bantuan paket sembako ini, sedikit banyaknya dapat membantu meringankan masyarakat Jambi yang sedang membutuhkan bantuan, mengingat beberapa wilayah di Jambi juga sedang di landa bencana banjir sehingga diharapkan bisa membantu,"ujarnya.

Lima Puluh Kota,netralpost.net--Kebijakan penganggaran dana BKK pada nagari diatur melalui Perbup Nomor : 21 tahun 2021, tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH NAGARI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

"Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Nagari harus menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Kabupaten," kata Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota, Irwandi saat diwawancarai, di ruang kerja Sarilamak, Jumat ( 19/1).

Badan Keuangan melakukan penagihan merupakan tindak lanjut   hasil evaluasi  Inspektorat daerah atas dana Bantuan Keuangan Khusus  (BKK) tahun anggaran 2021 dan 2022. "Jadi proses dari pengelolaan BKK sesuai peraturan Bupati  nomor 21 tahun 2021 telah berjalan sesuai prosedur," ucap Irwandi.

1.Terdapat sisa dana BKK Tahun Anggaran 2021 pada Kas Nagari yang belum disetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp Rp 128.117.670,45 dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 473.424.195,00. 

2.Terdapat kegiatan dana BKK Tahun Anggaran 2022 pada Satu nagari  sejumlah Rp 200.000.000,00 yang dialihkan ke kegiatan lain dan / atau tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota. 

3.Terdapat 3 (tiga) Nagari dengan 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari dana BKK TA. 2022 yang telah terlaksana oleh Nagari namun belum dilakukan pencairan dana oleh Badan Keuangan sejumlah Rp 219.926.763,00. 

4.Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Nagari penerima dana BKK Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SP2D Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan anggaran sejumlah Rp 7.978.000.00,00 dan sebanyak 30 (tiga puluh) Nagari penerima dana BKK Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sejumlah Rp 8.301.000.000,00.

5. Penggunaan dana BKK Tahun Anggaran 2021 dan 2022  tidak sesuai dengan maksud Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2021, berdasarkan program prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Nagari. 

6. Realisasi kegiatan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 78 kegiatan dan 1 kegiatan tidak terealisasi/tidak terlaksana, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebanyak 86 kegiatan dan 20 kegiatan tidak terealisasi/tidak terlaksana.

Pasal 15.

(1). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar Nagari akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. 

(2). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib menggunakan dana sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan APB Nagari yang sudah disahkan. 

(3). Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan bersifat khusus dilarang mengalihkan dana dan alokasi selain dari kegiatan dan lokasi yang telah ditetapkan. 

(4). Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan bersifat khusus, dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk optimalisasi kegiatan yang sama, dalam rangka menambah volume / target capaian program dan kegiatan dimaksud.

(5). Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus, dapat menganggarkan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang sejenis pada tahun anggaran berikutnya. 

(6). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari tahun anggaran berkenaan.

(7). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Wali Nagari kepada Bupati. 

(8). Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepenuhnya menjadi tanggungjawab WaIi Nagari yang bersangkutan. 

(9). Dalam hal Nagari tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus selama 2 tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Nagari harus menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Kabupaten.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merekomendasikan : 

1. 

a) Pemerintah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota agar menyetorkan sisa dana BKK yang masih berada pada Kas Nagari ke Kas Daerah pada Rekening Giro Nomor 0100.0101.XXXXX.X pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh.

 b) Pemerintah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan penyetoran sisa dana BKK, agar melakukan koreksi pada Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Tahun 2023 atas sisa dana BKK yang tercatat sebagai SILPA. 

2. Terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota  untuk didalami melalui Audit Dengan Tujuan Tertentu. 

3. Kegiatan yang telah terlaksana s/d Evaluasi dilakukan Penganggaran dan Pembayaran paling lambat Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4. Sesuai dengan maksud pemberian Bantuan Keuangan bersifat Khusus untuk Tahun 2024 dan seterusnya, agar disesuaikan dengan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. 

5. Bagi kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang telah selesai 100% (seratus persen) ataupun pada kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan ( KDP ) agar dipelihara dan dilanjutkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). 

6. Agar Kepala Badan Keuangan menagih laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BKK TA 2021 dan 2022 kepada Pemerintah Nagari serta diminta kepada Camat untuk menegur Wali Nagari sebagaimana tercantum pada lampiran 5. 7. DPMD/N agar  melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2021,

7. Terdapat 11 Nagari yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ( SPJ ) dana BKK Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan 31 Nagari belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

Kewenangan pengawasan terhadap  kebijakan BKK diatur  pada  Pasal 20 ayat (3)  yang berbunyi,

Bupati melalui inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pertanggungiawaban dan pelaporan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peundang-undangan.

Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk Menilai Efisiensi, Efektifitas serta Azas Manfaat dari Output terhadap Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Pemerintahan Nagari, tegas Irwandi. 

" Irwandi berharap dengan penjelasan ini tidak terjadi salah pemehaman baik bagi pemerintah nagari yang melaksanakan maupun masyarakat tentang dana BKK tersebut," ujar Irwandi. (Yon)

Kegiatan tersebut dihadiri Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Wakil Rektor 1, Ketua Senat, Kepala Biro AUPK. Acara berlangsung dengan khidmat dan lancar dari awal salam dilantunkan hingga ditutup dengan doa kepada Sang Pencipta. Acara pengukuhan ini juga dihadiri keluarga dan sanak saudara sehingga acara pengukuhan guru professional ini meriah.

Pengukuhan guru professional pendidikan profesi guru PAI dan Madrasah dalam jabatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan UIN Imam Bonjol Padang Batch 2 tahun 2023 sangat spesial. Hal itu disebabkan karena kegiatan kali ini akan diselenggarakan dua kali, yang pertama Kategori 1/K 1 dan nanti akan dilaksanakan Kategori 2/K 2. Dari Pasaman Barat juga ada 161 Kategori 1/K1 dan 81 Kategori 2/k 2, dan pada saat ini dari Pasaman Barat yang belum lulus ada 21 orang, dari Solok Selatan ada 1 orang yang belum lulus dan dari Payakumbuh lulus 100%. bagi yang belum lulus insyallah akan ada ujian pasa pada 17 Februari 2024, ujar Dr. Yasmadi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK). Yasmadi menyampaikan apresiasi kepada para dosen Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan pencerahan dan pengajaran terhadap guru-guru. Dengan harapan dan semangat dapat meningkatkan pada gelombang-gelombang yang berikutnya menjadi lebih baik lagi.

Wakil Rektor 1 Dr. Yasrul Huda, MA menyampaikan pesan kepada guru-guru PAI dan Madrasah bahwa seorang pendidik pasti suka belajar karena seorang pendidik akan siap menghadapi peserta didiknya, maka dari itu harus suka dengan belajar dan akan mengajarkan kembali. Tentunya dengan harapan mampu akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya dan menjadikan ladang amal ibadah juga di sisi Allah SWT.

Pada kesempatan ini juga Kasubdit GTK Ditjen Pendis Kemenag RI FA Fakhrurozi, SS., M.Si menyampaikan Orasinya.

Jakarta, netralpost.net - Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani senang mendengar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan inklusif untuk para penyandang disabilitas menjadi anggota polisi.

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

"Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi," kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

"Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan," tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. "Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis," kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

"Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris," ucapnya.

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri.

Dalam peringatan HUT PPPAU PD Sumbar Ke-1 tersebut, sekaligus dengan peresmian Sekretariat baru PPPAU PD Sumbar yang terletak di jl. Angkasa Puri I dan masih di bilangan Tunggul hitam kota Padang.

Pada kesempatan tersebut, Danlanud yang diwakili Kadisops memberikan sambutan, Lanud SUT sangat mengapresiasi atas inisiatif, kreativitas, dan kegiatan swadaya yang dilakukan PPPAU sehingga menjadi suatu penyemangat dalam meningkatkan solidaritas, kekeluargaan, silaturahmi, dan persatuan diantara anggota dan pengurus PPPAU.

PPPAU bisa terus menjaga solidaritas dan kekeluargaan serta menjadi lapisan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dan yang terpenting selalu menjaga nama baik TNI Angkatan Udara", harapnya.

Ketua PPPAU PD Sumbar Bpk. Lexi.Y.Leatemia, S.H., juga mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah mendukung PPPAU Sumbar terutama Lanud Sutan Sjahrir.

"Saya ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung PPPAU Sumbar, sehingga program PPPAU Sumbar dapat terlaksana dengan baik. Terutama kepada Lanud Sutan Sjahrir yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya untuk kemajuan PPPAU Sumbar", ungkapnya.

PPPAU merupakan organisasi yang disahkan oleh Kasau pada tanggal 27 Februari 2022 di Jakarta sebagai wadah untuk menaungi dan menyatukan seluruh Putra Putri Keluarga Besar TNI Angkatan Udara dengan harapan dapat mempererat jalinan kekeluargaan, saling membantu dan saling melengkapi serta memberikan manfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, perwakilan kepala Kesbangpol, Ketua PD III FKPPI SUMBAR, dan Ketua PC 0301 FKPPI Padang. (Pen Lanud SUT)

“Rektor dalam berbagai kesempatan mengatakan agar mereka yang terbaik, punya prestasi akademik dan prestasi aktivis perlu mendapatkan kesempatan untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Secara teknis akan diatur, dana akan disiapkan, tahun ini kita mulai,” ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, UIN Imam Bonjol Padang, Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D, ketika memimpin rapat Rencana Aksi Kegiatan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama 2024, Kamis, (18/1/24).

UIN Imam Bonjol Padang, di awal tahun selalu merancang rencana aksi kegiatan agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain. Kegiatan kemahasiswaan dirancang untuk memberikan peluang mahasiswa mengembangkan diri.

“Beasiswa S2 untuk mereka yang berprestasi di bidang Akademik dan Aktivis akan dirancang dengan ketat. Selama ini apresiasi sekadar piagam, kini kita berikan untuk S2,” tegas Welhendri.

Mahasiswa ke LN Terobosan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Imam Bonjol Padang ini juga ditambah dengan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan Short Course ke kampus luar negeri dengan nama kegiatan Student Mobility Program (SMP), seperti ke Turki dan Australia. Kegiatan ini lanjutan dari Student Literacy Camp (SLC), yang juga diseleksi sesuai standar yang sudah ditetapkan.

“Kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi internasional dilakukan agar kampus ini bisa dibaca dunia dan kita bisa membaca dunia,” ungkap jebolan doktor UKM Malaysia ini.

Hadir pada rapat rencana aksi, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Dr. Abdullah Khusairi, S.Ag, MA, Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Dr. Danil Mahmud Chaniago, M.Hum, Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, Dr. Sermal Pohan, M.Pd, Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA), Dr. Hj. Eliana Siregar, MA, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FSIH), Dr. Ridha Mulyani, MH, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Afrita Yessi, SE, MM, Kabag Kerja Sama dan Kehumasan, Drs. Mardius, MM, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kewirausahaan dan Karier, Winbaktinur, MA. 

Kasatgas Humas Kombes Pol Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.I.K, M,Si mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumbar dan Polres jajaran dalam tahapan kampanye ini merupakan bentuk komitmen Polri memastikan setiap tahapan dalam berjalan dengan aman dan lancar.

“Pengamanan tahapan kampanye yang ada di seluruh Provinsi Sumbar ini merupakan bentuk komitmen Polri memastikan setiap tahapan dalam berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kabid Humas. 

Tahapan kampanye pada Pemilu 2024 sendiri telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Menurutnya, di hari ke 52 saat ini, Kampanye dilakukan secara terbuka, tatap muka maupun pertemuan terbatas.

Kombes Dwi juga menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif pada masa kampanye yang saat ini masih berlangsung.

Kabid humas juga mengajak kepada seluruh masyarakat utuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama tahapan kampanye pada pemilu 2024.

“Mari sama sama kita jaga kamtibmas yang aman dan kondusif selama tahap kampanye Pemilu 2024 ini,” tutupnya.(*)

Rapat yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar selaku Ketua Tim Penerapan SPM Kota Padang, di Aula Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/1/2024).

Andree Algamar mengatakan, rapat pra evaluasi pelaporan SPM bertujuan untuk melihat sejauh mana proses penginputan indeks pencapaian SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui website e-SPM. 

"Untuk tingkat keterisian e-SPM Triwulan IV per 14 Januari 2024 ini Kota Padang sudah di angka 100 persen. Ini perlu kita jaga dan kawal sampai proses penginputan selesai pada 20 Januari 2024 mendatang, karena ini merupakan komitmen kita dalam meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan mengoptimalkan target capaian SPM," sebut Andree.

Andree Algamar menambahkan, pada 2022 lalu Pemerintah Kota Padang berhasil menempati posisi 3 se-Indonesia dalam menerapkan SPM. Atas prestasi ini Kota Padang mendapat penghargaan dari Kemendagri Republik Indonesia. 

"Saat ini sudah ada empat kota yang masuk paripurna dan bersaing dalam penilaian SPM ini yakni, Kota Padang, Palembang, Tangerang dan Tangerang Selatan. Kita tentu berharap Kota Padang mendapatkan hasil terbaik dalam penilaian ini dan kembali meraih penghargaan di 2024 ini," ucap Andree Algamar.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintah Setdako Padang Yuska Libra Fortuna menjelaskan, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. 

Mutu pelayanan dasar ini mencakup enam aspek yakni; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.

Upacara bendera diikuti oleh seluruh personil TNI AD dan PNS se Garnesiun Kota Padang dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Komandan Korem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl dan Komandan Upacara Mayor Chb Ruslan Hadi. 

Tampak dari pantauan Penerangan Korem prosesi pelaksanaan upacara hari ini berlangsung lancar, seluruh pasukan berbaris rapi dibarisan masing masing sesuai kelompok  satuan dengan formasi  bersaf tiap hubungan pleton.

Pada kesempatan ini, Danrem selaku Irup memberikan beberapa koreksi kepada penyelenggara dan peserta upacara agar lebih mempersiapkan diri dan perlengkapan yang digunakan pada saat upacara sehingga terlihat lebih baik karena upacara ini merupakan cerminan kepada masyarakat sekitar serta menunjukkan ketulusan dan keikhlasan kita dalam mengemban tugas yang  dipercayakan negara kepada kita.

Dalam pelaksanaan upacara, Danrem membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.S.i. menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang menyelesaikan program kerja dan anggaran Tahun 2023 dengan baik.

Termasuk juga tantangan pemilu di tahun 2024 untuk mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi dalam rangkaian Pilpres, Pilleg, dan Pemilukada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional sehingga kita harus memastikan agar agenda politik nasional ini dapat berjalan dengan aman dan damai.

“Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk berpegang teguh pada pedoman netralitas TNI yang telah ditentukan. Jangan terpengaruh pada berbagai isu yang digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga TNI menjadi korban adu domba dan dibenturkan dengan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya” ujarnya.

Selanjutnya Panglima TNI menekankan bahwa segenap prajurit dan PNS TNI harus meneguhkan integritas dan menjaga citra institusi TNI di mata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai penjaga pertahanan negara. Pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, Narkoba, perkelahian dengan masyarakat, main hakim sendiri, Curanmor, insubordinasi dan lain sebagainya akan dapat menggoyahkan pondasi kepercayaan masyarakat dan merugikan reputasi TNI.

“Menjaga disiplin bukan hanya kewajiban internal, tetapi juga investasi jangka panjang dalam hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Mari kita jaga marwah TNI sebagai Tentara Rakyat dengan senantiasa membantu kesulitan dan menjadi solusi permasalahan rakyat” imbuhnya.

Sebelum menutup Amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, mengajak Segenap Prajurit untuk menjadi prajurit yang Prima dengan semangat, disiplin dan dedikasi yang tinggi yang menjadi jati diri TNI.

“Marilah bersama-sama mengukir prestasi gemilang untuk bangsa Indonesia. Jadilah prajurit TNI yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif) dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI agar TNI senantiasa sebagai benteng pertahanan yang kokoh dan perekat keutuhan bangsa Indonesia” katanya.

Upacara ini turut dihadiri oleh Danrem 032/Wbr, Kasrem 032/Wbr, Para Kasi Korem 032/Wbr, Dan/Kadisjan jajaran Korem 032/Wbr, Para Pasi serta Kabalak Korem 032/Wbr.

Walinagari Koto Hilalang mengucapkan Terimakasih Atas Kehadiran Bupati Solok di Nagari Koto Hilalang semoga dengan kehadirannya dapat membawa lebih banyak pembangunan untuk Nagari kita di masa yang akan datang.

"Alhamdulillah telah banyak Pembangunan yang terlaksana di Nagari Koto Hilalang namun tentu masih banyak Kebutuhan-kebutuhan untuk Nagari kita Kedepannya", Ujarnya.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Bupati Solok  Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar Dt Sutan Majo Lelo, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Kepala OPD, Direktur PDAM Kab. Solok, Camat Kubung Acil Fasra S.IP, MM, Forkopimcam, Walinagari Koto Hilalang Yuli Endra, ST, Walinagari se-Kecamatan Kubung, Tokoh-tokoh Agama dan Adat Nagari Koto Hilalang dan Masyarakat Nagari Koto Hilalang.

 Bupati Solok mengucapkan Alhamdulillah saat ini Kabupaten Solok dalam keadaan yang baik dimana telah banyak Prestasi dan Penghargaan yang didapatkan, untuk itu mari bersama-sama kita bersatu demi menjaga dan memajukan Kabupaten Solok.

"Saat ini Kabupaten Solok tengah melaksanakan Pembangunan di seluruh Nagari, untuk itu Nagari Koto Hilalang juga akan dibangun untuk kedepannya", Kata Bupati Solok.

"Saat  ini kita hadir langsung ke tiap-tiap Nagari dalam rangka menyusun anggaran sebagai mana prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat yang artinya proses penyusunan anggaran itu kami buat berdasarkan usulan dari masyarakat", Lanjutnya.

Untuk itu kepada seluruh unsur Masyarakat nantinya silahkan usulkan apa saja yang diperlukan untuk nagari kita baik dibidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya.

Usulan Masyarakat Nagari Koto Hilalang :

- Perbaikan Balai-balai Adat Nagari Koto Hilalang

- Lanjutan Pembangunan Rombel dan Pengecoran serta tambahan Crone Book dan Pembangunan Mushalla SDN 25 Koto Hilang

- Lanjutan Pembangunan Mushalla dan Mobiler serta Pensertifikatan Tanah SMPN 8 Kubung.

- Gedung Pustaka, WC, Mobiler serta Pensertifikatan Tanah SDN 04 Koto Hilalang.

- Lanjutan Bangunan Sekolah dan Mobiler SDN 03 Koto Baru

- Tambahan Gaji Guru PAUD

- Pensertifikatan Tanah Pustu Koto Hilalang

- Irigasi Lembang Duri Jorong Simpang Ampek

- Perbaikan Jalan Koto Hilalang Gantung Ciri

- Perbaikan Jalan Koto Hilalang Sawah Suduik Jorong Dalam Nagari

- Irigasi Sawah Aro Jorong Dalam Nagari

- Perbaikan Jalan dan Jembatan Koto Hilalang Batu Palano Jorong Kapondong

- Perbaikan Jalan Koto Tingga ke Muaro Busuak

- Penambahan Jalan Usaha Tani Sikabu Jorong Koto Tingga

- Perawatan Jalan Muara Pinang Sikabu

- Usulan Beasiswa bagi Mahasiswa dan Pelajar ke Kemendiknas

- Bantuan 10 Juta untuk Mesjid Al-Munawarah

- Pembinaan UMKM di Nagari Koto Hilalang

- Bantuan Laptop untuk masing-masing Nagari Guna Penyimpanan Data Posyandu

- Bantuan Alsintan Untuk Kelompok Tani di Nagari Koto Hilalang

Sumbar, netralpost.net - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) Dr. Edi Hasibuan memberikan penghargaan kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH pada Rabu tanggal 17 Januari 2024, di ruang kerja Kapolda Sumbar. 

Penghargaan yang diberikan ini, dalam bentuk Piagam Presisi Award atas kinerja yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono. 

Edi Hasibuan menuturkan, penghargaan diberikan atas dasar riset yang dilakukan oleh pihaknya terhadap bagaimana kinerja Polda Sumatera Barat.

"Kami tahu ada peningkatan besar dalam kinerja. Yang hampir setahun ini saya kira ruangan Kapolda menjadi ruangan rumah masyarakat, banyak menyelesaikan menyampaikan aspirasi ke sini, bertemu langsung dengan bapak Kapolda," katanya. 

Dirinya menilai, bahwa Kapolda Sumbar juga sangat terbuka dan juga transparan. Kemudian, melihat bagaimana penanganan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Selanjutnya ucap Edi Hasibuan, apresiasi yang diberikan terkait penanganan narkoba di Sumbar yang terlihat ada peningkatan besar. 

"Kalau kita lihat di dalam keterangan pers akhir tahun, Kapolda ada peningkatan beberapa persennya, bahkan lebih daripada 1.000 kasus ini ditangani di Polda Sumatera Barat. Tentu itu semua adalah bentuk Kapolda Sumbar dalam memberikan perlindungan, dalam memberikan pertolongan, pengayoman kepada masyarakat (Sumbar)," terangnya. 

Dirinya berharap, apresiasi yang telah diberikan jangan puas hanya sampai sini, tetapi teruslah meningkatkan pelayanan. "Teruslah meningkatkan. Perlindungan kepada masyarakat agar polri semakin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya. 

"Saya kira itu adalah merupakan bentuk ke transparansi keterbukaan polri. Dalam memberikan pelayanan masyarakat, ini kami harapkan terus ditingkatkan bapak Kapolda," pungkasnya menambahkan.

Dalam pemberian penghargaan tersebut, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Irwasda Polda Sumbar, Dirreskrimum, Dirlantas, Kabid Humas dan Kabid Propam.(*)

Audiensi tersebut, dilakukan bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiono, S.Ik. MH, Irwasda Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH dan Dirreskrimum Kombes Pol Andry Kurniawan, S.Ik. MH, pada Selasa tanggal 16 Januari 2024 di Mapolda Sumbar.

Usai audiensi, Kapolda Sumbar Irejn Pol Suharyono mengatakan, bahwa tidak kurang dari 16.000 keanggotaan di salah satu Koperasi di Dharmasraya ini menuntut kepada pihak pengurus untuk mengembalikan dana atau meminta dana yang ada selama ini di koperasi tersebut. 

“Tetapi pastinya dari adanya laporan dan atau pengaduan ini, kami menindaklanjuti dengan menyelidiki dan menyidik, di dalam penyelidikan sudah ada dugaan bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tertentu dari pengurus ini,” katanya.

Dugaan seperti itu kata Kapolda, dengan bukti permulaan yang cukup maka Polda menaikkan dari proses lidik di naikkan menjadi penyidikan. Dalam penyidikan pastinya tetap memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk mencari siapa nanti tersangka. “Proses inilah yang sedang berjalan sehingga sudah ada 13 saksi,” ujarnya. 

Lanjut Kapolda, saat ini permasalahan tersebut tengah diperiksa dan ditangani di Ditreskrimum Polda Sumbar, dimana sebelumnya dilakukan oleh Polres Dharmasraya.

“Tapi kami tarik ke Polda ditangani Ditreskrimum karena ini kasusnya sudah kami anggap kasus yang relatif menonjol, sudah menjadi atensi public, sudah menjadi penekanan dari pimpinan dan memang atas nama Undang-undang kami melakukan penegakan hukum ini,” katanya.

“Kalau dari adanya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan yaitu anggota koperasi tersebut, kemudian sudah kami lakukan penyelidikan meningkat menjadi penyidikan ini otomatis dalam waktu yang tidak lama ini kami akan menetapkan tersangkanya,” sambung Irjen Pol Suharyono. 

Dalam proses yang sedang berjalan, sampai saat ini Polda Sumbar belum menetapkan tersangka karena memang tahapannya masih penyidikan. 

“Penyidikan itu mencari bukti bukti dulu, kesaksian dulu, dan hal-hal lain yang mendukung seseorang pantas atau memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka,” terangnya.

Irjen Pol Suharyono juga mengimbau kepada masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, dan kemudian menjadi yang menjadi keanggotaan koperasi itu pada khususnya yaitu masyarakat Dharmasraya untuk tenang. 

“Kami dari Polri akan profesional menangani perkara ini. Dengan meneliti satu persatu nanti dalam proses penyidikan ini, ya harapannya nanti sesuai yang diinginkan masyarakat yang menjadi keanggotaan koperasi ini,” jelasnya. 

Kemudian yang kedua, Kapolda menyampaikan permohonan kepada semua pihak untuk tidak melakukan sesuatu apapun yang kira-kira akan merugikan diri sendiri, dan menahan diri sehingga tetap dilakukan colling sistem di dalam pelaksanaan penegakan hukum, maka semua pihak tetap bersabar menanti terhadap apa yang sedang dilakukan oleh polisi.

“Tetapi andai kata ada informasi apapun yang terkait dengan perkara ini, kami juga masih sangat membuka diri karena penyidik pun dalam proses penegakan hukum selalu bertumpu kepada Asas keadilan, Asas kepastian hukum dan asas manfaat. Sehingga kalau dalam proses ini ada informasi baru dari siapa pun kami akan tetap terbuka. Penyidik kami akan menampung apa yang menjadi masukan atau informasi yang dimiliki oleh semua pihak,” ungkapnya.

Sementara, Andre Rosiade menyampaikan apresiasinya kepada pihak kepolisian khususnya Polda Sumbar yang telah merespon cepat menangani kasus terkait dugaan penyimpangan salah satu Koperasi di Kabupaten Dharmasraya.(*)